paparan1 pendekatan pelaksanaan pekerjaan.pptx

paparan

1. EVALUASI AKHIR TERHADAP BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP PROVINSI JAMBI TA 2022 25 NOVEMBER 2022 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV disampaikan oleh: TAPP Provinsi Jambi

2. OUTLINE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP 01 02 EVALUASI HASIL PENDAMPINGAN RP3KP 03 REKOMENDASI www.yourwebsite.com

3. www.yourwebsite.com PENYUSUNAN RP3KP

4. www.yourwebsite.com DASAR HUKUM RP3KP UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Permenpera No 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RP3KP SE Direktur Jenderal Perumahan No 06/SE/DR/2022 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. www.yourwebsite.com STATUS RP3KP DI PROVINSI JAMBI No Kabupaten/Kota Dokumen RP3KP Tahun Penyusunan Keterangan 1 Provinsi Jambi Ada 2017 Penyusunan Laporan Akhir 2 Kota Jambi Ada 2020   3 Kota Sungai Penuh Ada 2017 *Rencana menganggarkan untuk review pada 2023 4 Kab. Muaro Jambi Ada 2014   5 Kab. Batanghari Ada 2015 *Rencana menganggarkan untuk review pada 2023 6 Kab. Tanjabtim Ada 2018   7 Kab. Tanjabbar Ada 2016   8 Kab. Tebo Ada 2013 *Rencana menganggarkan untuk review pada 2023 9 Kab. Bungo Ada 2018 *Rencana menganggarkan untuk review pada 2023 10 Kab. Sarolangun Ada 2019   11 Kab. Merangin Ada 2021   12 Kab. Kerinci Ada 2019  

6. www.yourwebsite.com STATUS RP3KP DI PROVINSI JAMBI No Kabupaten/Kota Tahun Sudah Belum Keterangan 1 Provinsi Jambi 2017 V   Perda Provinsi Jambi No. 17 Tahun 2019 2 Kota Jambi 2020   V   3 Kota Sungai Penuh 2017   V   4 Kab. Muaro Jambi 2014   V   5 Kab. Batanghari 2015   V   6 Kab. Tanjabtim 2018   V   7 Kab. Tanjabbar 2016 V   Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2018 8 Kab. Tebo 2013   V   9 Kab. Bungo 2014 V   Perda Kabupaten Bungo No. 14 Tahun 2014 10 Kab. Sarolangun 2019   V   11 Kab. Merangin 2021   V   12 Kab. Kerinci 2019   V  

7. STATUS RP3KP DI PROVINSI JAMBI No Wilayah Status RP3KP Informasi Tambahan Keterangan Belum Menyusun Sedang Menyusun Sudah Menyusun Alokasi Anggaran (Rupiah) Jenis Kegiatan (Swakelola /Kontraktual) Belum dianggarkan Sudah dianggarkan Persiapan Penyusunan Profil Penyusunan Rencana Review dokumen RP3KP Prolegda Legislasi Pilihan Tahun Penyusunan Pilihan Nomor Peraturan 1 Kab. Batanghari Tidak 2015 450.000.000 / TA 2015 Kontraktual Ada RP3KP 2 Kab. Bungo 2018 Ya Perda Kabupaten Bungo No. 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2014-2034 500.000.000 / TA 2018 Kontraktual 1. RTRW telah dilegalisasi 2. Laporan Akhir RP3KP Kabupaten Bungo Tahun 2018 3. Perda RP3KP 4. tidak jadi review di tahun 2022, terkait anggaran yang tidak mencukupi jadi Kab. Bungo akan menganggarkan kembali untuk di tahun 2023 3 Kab. Kerinci Ya 4 Kab. Merangin Tidak 2021 600.000.000/ TA 2021 Kontraktual Ada RP3KP 5 Kab. Muaro Jambi Tidak 2014 400.000.000 / TA 2014 Kontraktual Ada RP3KP 6 Kab. Sarolangun Tidak 2019 750.000.000 / TA 2019 Kontraktual Ada RP3KP 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 2016 Ya Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2038 350.000.000 / TA 2016 Kontraktual Ada RP3KP 8 Kab. Tanjung Jabung Timur Tidak 2018 400.000.000 / TA 2018 Kontraktual Ada RP3KP 9 Kab. Tebo Ya 2013 400.000.000 / TA 2013 Kontraktual 1. RTRW telah dilegalisasi 2. Laporan Akhir RP3KP Kabupaten Tebo Tahun 2013 3. tidak jadi review di TA 2022, terkait anggarran yang di alihkan, jadi Kab. Tebo akan menganggarkan kembali di TA 2023. 10 Kota Jambi Tidak 2020 300.000.000 / TA 2014 Kontraktual Ada RP3KP 11 Kota Sungai Penuh Tidak 2017 450.000.000 / TA 2017 Kontraktual Ada RP3KP

8. STATUS RP3KP DI PROVINSI JAMBI No Wilayah Status RP3KP Informasi Tambahan Keterangan Belum Menyusun Sedang Menyusun Sudah Menyusun Alokasi Anggaran (Rupiah) Jenis Kegiatan (Swakelola /Kontraktual) Belum dianggarkan Sudah dianggarkan Persiapan Penyusunan Profil Penyusunan Rencana Review dokumen RP3KP Prolegda Legislasi Pilihan Tahun Penyusunan Pilihan Nomor Peraturan 6 Jambi 2017 Ya Perda Provinsi Jambi No. 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Rp. 600.000.000,- / Tahun Anggaran 2018 Kontraktual 1. Provinsi Jambi telah mereview Dokumen RP3KP tahun 2017 dan penyusunan Pergub RP3KP sudah dianggarkan TA 2021 2. Perda RP3KP Provinsi Jambi TA 2019 3. Draf Dokumen pergub RP3KP TA 2021 4. Provinsi Jambi Mengangarkan untuk Review Dokumen RP3KP TA 2022

9. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP

10. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› SURAT MINAT FASILITASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP

11. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP OPD Pengampu Penyusunan Kotraktual/ Swakelola Besaran Anggaran Waktu Pelaksanaan Output Dinas PUPR Provinsi Jambi Kontraktual Rp. 398.545.000 Agustus sampai Desember Tahun 2022 Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Ranperda PROVINSI JAMBI Rincian Informasi Penyusunan

12. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP PROVINSI JAMBI Rincian Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Hasil Kegiatan Hambatan/ Kendala penyusunan Identifikasi kendala subtansi Rekomendasi/ masukkan yang disampaikan TAPP Rapat Persiapan Monitoring proses penyusunan laporan pendahuluan Adanya pemahaman yang berbeda terhadap perbedaan kedudukan antara dokumen RP3KP dan RP2KPKPK   Memberikan pemahaman kepada OPD dan Pokja terkait kedudukan RP3KP Laporan Pendahuluan Penjelasan hasil pengumpulan data, tinjauan kebijakan, pendekatan dan metodologi, dan gambaran umum. Ketersediaan data yang kurang lengkap hampir di setiap Kab/Kota Memberikan masukan kepada tim penyusun terkait aturan baru dalam penyusunan laporan pendahuluan. Sosialisasi SE Dirjen No. 6 Tahun 2022. Laporan Antara Data yang sudah dikumpulkan terkait review dokumen RP3KP. Analisis yang sudah dilakukan. Target ke depan pada kegiatan review. Kendala pada proses penyusunan dokumen. Peran dan pemahaman dinas yang tergabung dalam Pokja PKP dirasa masih sangat minim sehingga masukan dan saran yang diberikan belum secara spesifik memberikan solusi terkait permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang ada.   Penjelasan analisis perhitungan backlog. Penjelasan hasil analisa perhitungan yang lebih detail.

13. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› DOKUMENTASI KEGIATAN 1. Rapat Persiapan           2. Laporan Pendahuluan           3. Laporan Antara          

14. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› PENILAIAN PENYUSUNAN RP3KP Provinsi Jambi OPD Pengampu Penyusunan Kotraktual/ Swakelola Besaran Anggaran Waktu Pelaksanaan Output Dinas PUPR Provinsi Jambi Kontraktual Rp. 398.545.000 Agustus sampai Desember Tahun 2022 Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Ranperda

15. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› PENILAIAN PENYUSUNAN RP3KP Provinsi Jambi Muatan Skor Akhir Tingkat Kesesuaian Justifikasi Hasil Penilaian Rekomendasi TAPP Pendataan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kurang Sesuai Data primer masih belum lengkap, seperti tipologi PKP dan kualitas lingkunan PKP Data sekunder juga masih belum lengkap, tidak tersedianya data-data seperti kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP di tiap daerah, data KKPR pemanfaatan tanah, dan data dan informasi khusus PKP di tiap Kab/Kota yang berbatasan. Sudah diusulkan untuk menambahkan data-data yang kurang. Analisa 44 (Empat Puluh Empat) Sesuai Analisis-analisis kebutuhan dan kondisi PKP masih kurang dan perlu ditambahkan. Hasil analisis perlu dilengkapi dengan dasar perhitungan yang jelas. Perumusan - - Belum selesai menyusun -

16. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#›

17. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#›

18. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#›

19. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› ADVOKASI DAN MONITORING LEGISLASI DOKUMEN RP3KP Kegiatan Output Kegiatan Hasil Kegiatan Rapat Kerja I Kegiatan PKP Tahun 2022 Rapat diadakan untuk membahas Sinkronisasi dan Koordinasi terkait hasil pengumpulan data dan penyusunan Laporan Antara dokumen RP3KP Provinsi Jambi • Progres penyusunan dokumen RP3KP tepat waktu sesuai timeline yang direncanakan. • Koordinasi rutin dengan Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait pengumpulan data dari stakeholders data. • Pelaksanaan FGD akan dilaksanakan pada pertengahan bulan November dan diskusi Laporan Akhir akan dilaksanakan pada akhir bulan November.

20. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› ADVOKASI DAN MONITORING LEGISLASI DOKUMEN RP3KP Kegiatan Output Kegiatan Hasil Kegiatan Rapat Kerja II Kegiatan PKP Tahun 2022 Rapat diadakan dalam rangka Pendampingan Penyusunan Program Kerja Pokja PKP Tahun 2022-2024, Pembahasan Substansi Dokumen RP3KP TA 2023, dan Pemutahiran Data Form 1B dan PSR Tahun 2022 • Sudah ada kesadaran dari Dinas terkait tentang urgensi Dokumen RP3KP. • Penyusunan dokumen RP3KP dilaksanakan secara Kontraktual untuk TA 2023. • Kurangnya pemahaman daerah dalam menyusun dan menyediakan Basis Data PKP Kabupaten sebagai dasar perencanaan daerah. • Butuh penganggaran rutin setiap tahun untuk kegiatan pendataan PKP. • Operator e-profil harus lebih aktif dalam mengupdate data pada aplikasi. • Pembentukan Forum PKP paling lambat disahkan Desember 2022. • Program Kerja Pokja PKP yang telah disusun draftnya akan disempurnakan kembali. • Mengidentifikasi kolaborasi program dengan dinas yang membidangi PKP.

21. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› ADVOKASI DAN MONITORING LEGISLASI DOKUMEN RP3KP Kegiatan Output Kegiatan Hasil Kegiatan Rapat Kerja III Kegiatan PKP Tahun 2022 Rapat diadakan dalam rangka Pendampingan Penyusunan Program Kerja Pokja PKP Tahun 2022-2024, Pembahasan Substansi Dokumen RP3KP TA 2023, dan Pemutahiran Data Form 1B dan PSR Tahun 2022 • Sudah ada kesadaran dari Dinas terkait tentang urgensi Dokumen RP3KP. • Penyusunan dokumen RP3KP dilaksanakan secara Swakelola untuk TA 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran. • Proses pendataan untuk review dokumen RP3KP sudah mulai dilaksanakan. • Pemerintah daerah dalam menyusun dan menyediakan Basis Data PKP sebagai dasar perencanaan butuh penganggaran rutin setiap tahunnya agar tercapainya data PKP yang update/terkini. • Pengumpulan data PKP didukung dengan peraturan pada Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. • Kolaborasi program terkait pendataan dan penanganan relokasi akibat bencana alam dengan BPBD Kab. Bungo. • Dinas Sosial Kab. Bungo mempunyai program pendataan DTKS untuk klasifikasi Desil I-IV dan mempunyai operator pendataan pada masing-masing desa. Diharapkan dapat berkolaborasi dengan Dinas Perkim terkait kebutuhan data PKP. • Pengaktifan Pokja PKP dan keikutsertaan Pokja PKP dalam penyusunan Dokumen RP3KP Kab. Bungo.

22. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP ‹#› SINKRONISASI PROGRAM RP3KP DALAM SIBARU Isu/Permasalahan Program dalam RP3KP Usulan Sibaru Keterangan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Baru   Rencana Pembangunan Rumah Swadaya   BSPS Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 612 Unit Tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun, Jambi BSPS Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 1892 Unit Tahun 2023 di Kabupaten Sarolangun, Jambi Status vermin lengkap, status vertek belum Status usulan revisi, status vermin tidak lengkap, status vertek belum  

23. EVALUASI HASIL PENDAMPINGAN RP3KP ‹#› TARGET CAPAIAN YANG HARUS DILAKUKAN SELANJUTNYA Tim TAPP Provinsi Jambi akan lebih aktif untuk melakukan koordinasi kepada pihak dinas dan konsultan agar pelaksanaan review dokumen RP3KP ini bisa berjalan tepat waktu, sesuai target, dan menghasilkan produk yang baik; Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota agar menganggarkan membuat dan review dok. RP3KP di TA. 2023. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota agar segera mengupdate dokumen RTRW. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota agar memperdakan dokumen RP3KP.

24. REKOMENDASI ‹#› Usulan Rekomendasi Kegiatan Training of Trainer Pendampingan RP3KP atau Bimtek RP3KP kedepannya diharapkan dapat dilaksanakan lebih cepat di awal tahun, agar TAPP ketika melakukan pendampingan sudah dibekali dengan pemahaman yang cukup baik terhadap dasar hukum, tata cara penyusunan, dan substansi RP3KP, agar meningkatnya kemampuan teknis untuk mendukun penyusunan RP3KP; Perlunya baseline yang jelas terkait penyusunan dokumen RP3KP sehingga dapat memberikan keseragaman dan kemudahan dalam proses penyusunan dokumen RP3KP. Dibutuhkan ketentuan dalam petunjuk teknis terkait proses tahapan pendampingan penyusunan mulai dari tahap awal sampai ke tahap penilaian dokumen RP3KP. Perlunya pelaksanaan workshop atau seminar bagi pemerintah daerah terkait pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dokumen RP3KP.

25. TERIMA KASIH