PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA 2025- KAB BOGOR.pptx

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA 2025- KAB BOGOR

1. PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA 2025

2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Permendagri 82/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Permendagri 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Permendagri 84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Permendagri 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa; Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa; Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 73/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. PERATURAN MENTERI/LEMBAGA LAINNYA Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Permenkeu tentang Pengelolaan Dana Desa; Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 NOMOR 23 TAHUN 2014 NOMOR 30 TAHUN 2014 NOMOR 11 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 NOMOR 60 TAHUN 2014 NOMOR 47 TAHUN 2015 NOMOR 12 TAHUN 2017 NOMOR 11 TAHUN 2019 NOMOR 11 TAHUN 2021 REGULASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERINTEGRITAS

3. A D TUJUAN PEMBANGUNAN DESA PASAL 78 UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Meningkatkan kualitas hidup MANUSIA Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa MENGURANGI KEMISKINAN Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 1 2 3 4 Melalui Tahap an: Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial kewenangan

4. KEWENANGAN UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SESUAI KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA; TELAH DIJALANKAN OLEH DESA; MAMPU DAN EFEKTIF DIJALANKAN OLEH DESA; MUNCUL KARENA PERKEMBANGAN DESA DAN PRAKASA MASYARAKAT DESA; PROGRAM ATAU KEG. SEKTOR YANG TELAH DISERAHKAN KE DESA, ANTARA LAIN: PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU, PENGELOLAAN PASAR DESA, PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN UMUM, PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, PENGELOLAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN MASY DESA, PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN POSYANDU, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI DAN BELAJAR, PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA, PENGELOLAAN EMBUNG DESA, PENGELOLAAN AIR MINUM SKALA DESA,DAN PEMBUATAN JALAN DESA ANTAR PEMUKIMAN KE WILAYAH PERTANIAN KRITERIA: S E S UA I K E P E N TI NG A N MA S YA R A K A T D E S A ; TELAH DIJALANKAN OLEH DESA; MAMPU DAN EFEKTIF DIJALANKAN OLEH DESA; MUNCUL KARENA PERKEMBANGAN DESA DAN PRAKARSA MASYARAKAT DESA; DAN A. PROGRAM ATAU KEGIATAN SEKTOR YANG TELAH DISERAHKAN KE DESA KEWENANGAN DESA C. SESUAI PRINSIP NKRI PERMENDAGRI 44/2016 KEWENANGAN DESA MELIPUTI 4 BIDANG (PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA), DENGAN KRITERIA YANG ANTARA LAIN: SESUAI KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA, MEMPERHATIKAN PRINSIP EFISIENSI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS, PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT, ‘ MENINGKATKAN DAYA GUNA DAN HASIL GUNA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, MENDORONG PRAKARSA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT. 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMDA PROV, DAN KABUPATEN/ KOTA (PS. 9 DAN 12) KRITERIA, ANTARA LAIN: URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN TUGAS PEMBANTUAN; SESUAI DENGAN PRINSIP EFISIENSI; MEMPERCEPAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; KEPENTINGAN NASIONAL YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS 4. KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN PEMDA PROV, DAN KABUPATEN/KOTA (PS.13) 2. HAK LOKAL BERSKALA DESA (PS.8 DAN 11) 1. HAK ASAL USUL (PS. 7 DAN 10) KEWENANGAN UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS YANG MERUPAKAN WARISAN SEPANJANG HIDUP; SESUAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT; DAN SESUAI PRINSIP NKRI, ANTARA LAIN: SISTEM ORGANISASI MASY DESA, PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASY, PEMBINAAN LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM ADAT, PENGELOLAAN TANAH KAS DESA, PENGEMBANGAN PERAN MASY DESA, KRITERIA: MERUPAKAN WARISAN SEPANJANG MASIH HIDUP; SESUAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT; KEWENANGAN

5. MASA LALU: Sejarah Desa dan Kinerja Pembangunan Desa KONDISI SAAT INI: Potensi dan Masalah . MASA DEPAN: Kondisi yang Diharapkan . RENCANA YANG BAIK Rumusan masalah jelas dan spesifik . Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah . Sasaran bersifat khusus , dapat diukur , dapat dicapai , masuk akal , dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable , Achievable, Realistic, Time Limit). Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja REFLEKSI KESENJANGAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa ) RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDesa ) AGENDA TAHUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJM DESA DAN RKP DESA

6. PENGELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

7. KAUR/KASI PKA; DAN TPK KAUR/KASI PKA - TPK Dalam melaksanakan tugasnya , PKA dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK adalah tim yang membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan / pengadaan barang / jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA. Perangkat Desa ( Pelaksana Kewilayahan ) Adalah pelaksana kewilayahan  kepala dusun (Kadus). Unsur pelaksana kewilayahan menjadi TPK untuk kegiatan yang dilaksanakan atau berada di wilayahnya . Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) TPK yang berasal dari unsur LKD disini termasuk Lembaga Adat Desa (LAD). LKD adalah wadah partisipasi masyarakat , sebagai mitra Pemerintah Desa , ikut serta dalam perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan , serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa . Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran , TPK yang berasal dari unsur LKD dan LAD menjadi TPK terhadap kegiatan yang berhubungan dengan core atau tujuan terbentuk atau dibentuknya kelembagaan tersebut di dalam Desa . Masyarakat TPK yang berasal dari unsur masyarakat adalah individu yang berasal dari penduduk Desa yang memiliki kemampuan administratif dan/ atau teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan . TPK terdiri atas : Ketua ; Sekretaris ; dan Anggota minimal 3 ( tiga ) orang, namun berdasarkan pertimbangan kompleksitas kegiatan , personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal . Ketiga unsur yang ada dalam TPK dapat ditunjuk sebagai ketua , sekretaris , maupun anggota sesuai kemampuan dan keahlian .

8. Pelibatan masyarakat dimulai dari proses : perencanaan untuk penyusunan perencanaan anggaran yaitu berupa RKP Desa pelaksanaan kegiatan , dimana masyarakat terlibat menjadi TPK Pemantauan . PARTISIPATIF Informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat paling sedikit meliputi : struktur APB Desa ; pelaksana kegiatan anggaran dan TPK; laporan realisasi APB Desa ; laporan realisasi kegiatan ; kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana ; dan Sisa anggaran TRANSPARAN Prosedur penyampaian pertanggungjawaban PKD melalui Forum musyawarah / pertemuan ; dan Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis . Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . AKUNTABEL AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA T P A TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN Pengelolaan Keuangan Desa harus

9. TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERENCANAAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 1 2 3 4 5 PERDES PERKADES OKTOBER-DESEMBER SEKRETARIS DESA KEPALA DESA BPD  MUSY. BPD EVALUASI OLEH PEMKAB/KOTA PEMUBLIKASIAN DPA (RKAD, RKKD, RAB) RAK BERDASARKAN DPA DPPA DPAL BUKU PB. SWADAYA SPP 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN KASI/KAUR PKA SEKRETARIS DESA KEPALA DESA KAUR KEUANGAN TPK SWAKELOLA PENYEDIA BUKU KAS BUKU PB. BANK BUKU PB. PAJAK BUKU PB. PANJAR TGL 10 BULAN BERJALAN SISKEUDES KAUR KEUANGAN KEPALA DESA LAPORAN LAKS. APB DESA SMS. I LAPORAN LAKS APB DESA LAPORAN REALISASI ANGGARAN MINGGU II BULAN JULI KEPALA DESA LAPORAN KONSOLIDASI LAKS. APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN AGUSTUS) LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA LAPORAN KEUANGAN LRA; dan CALK LAP. REALISASI KEGIATAN DAFTAR PROGRAM SEKTORAL; DAERAH; DAN PROGRAM LAINNYA MASUK DESA AKHIR TA. SD. BULAN MARET PEMUBLIKASIAN KEPALA DESA LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PELAKSANAAN APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN APRIL)

10. 07 03 04 05 Pendapatan Asli Desa 02 A P B N : D an a D e s a Bantuan Keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota 06 Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga Lain-lain Pendapatan yang sah PENERIMAAN DARI HASIL KERJASAMA DESA PENERIMAAN DARI BANTUAN PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DESA PENERIMAAN DARI HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KOREKSI KESALAHAN BELANJA TA. SEBELUMNYA YANG MENGAKIBATKAN PENERIMAAN DI KAS DESA PADA TA. BERJALAN adalah penerimaan yang berasal dari pengembalian uang yang muncul akibat adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan belanja yang dilakukan pada TA sebelumnya BUNGA BANK PENDAPATAN LAIN DESA YANG SAH adalah pendapatan lain Desa diluar 5 jenis pendapatan dari lain-lain pendapatan Desa, seperti: Bantuan dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung dalam rekening Kas Desa sabagai bagian dari pelaksanaan program/kegiatan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kode rekening yang digunakan (4.3.9.90-99* Bantuan Keuangan dari Kementerian/Lembaga*… (sebutkan) Hadiah yang masuk ke Rekening Kas Desa P A DES A , DANA TRANSFER, L A IN - L A I N PEND A P A T A N DES A Y A N G S A H 01 7 SUMBER PENDAPATAN DESA hasil usaha , antara lain bagi hasil BU M D es a hasil aset , al: tanah kas Desa; tambatan perahu; pasar Desa; tempat pemandian umum; jaringan irigasi; dan, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasar kan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa c. swa d aya, p art i s i p asi d a n g o t o ng royong , al. penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penerimaan yang dimaksud disini adalah penerimaan berupa uang dan dimasukan ke dalam RK Desa, serta d ic atat k an dalam bu k u k as dan B u k u P emba nt u K egi atan Penerimaan Swadaya Masyarakat. d. Lain-lain PADesa , ant ara lain: Hasil pungutan Desa  PERDES 2015 : 20,77 T 2016 : 46,9 T 2017 : 60 T 2018 : 60 T 2019 : 70 T T 2020 : 71,19 T 2021: 72 T 2022: 68 T 2023 : 70 T

11. PENGELOLAAN DANA DESA KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN Kementerian Keuangan , fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan. Kemendes, PDT dan Transmigrasi , fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapkan Permendesa, PDTT setiap tahunnya. Kemendagri , fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.

12. DANA DESA dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan , pembinaan kemasyarakatan , dan pemberdayaan masyarakat Pasal 1 angka 2 PP 60/2014 Pasal 1 angka 75 UU 1/2022 Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan , pemberdayaan masyarakat , dan kemasyarakatan Perubahan Definisi Dana Desa

13. Pasal 134 ayat (3) pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Dengan adanya perubahan pengaturan mengenai Dana Desa pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka pemerintah berwenang untuk menentukan fokus penggunaan Dana Desa , yang pada tahun ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dana Desa , sebagaimana diubah pada PMK Nomor 128/PMK.07/2022 tahun 2022.

14. PASAL 17 PERMENDES PDTT NOMOR 8 TAHUN 2022 Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa PASAL 106 PP 47 TAHUN 2015 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri

15. PENGELOLAAN KEUANGANDESA PEMBIDANGAN B I D A N G Sub Bidang: penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; sarana dan prasarana pemerintahan Desa; administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; pertanahan Sub Bidang: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; kawasan permukiman; kehutanan dan lingkungan hidup; perhubungan, komunikasi dan informatika; energi dan sumber daya mineral; dan pariwisata; Sub Bidang: ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; kebudayaan dan kegamaan; kepemudaan dan olah raga kele m b a g aan masyarakat Sub Bidang: kelautan dan perikanan; pertanian dan peternakan; peningkatan kapasitas aparatur Desa; pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dukungan penanaman modal perdagangan dan perindustrian Sub Bidang: penanggulanga n bencana; k e a d aan darurat; keadaan mendesak. P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN D ESA P ELAKSANAAN PEMBANGUNAN D ESA P EMBINAAN KEMASYARAKATAN D ESA P EMBERDAYAAN MASYARAKAT D ESA P ENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK D ESA Masing-masing sub bidang tersebut terdiri a t a s kegi a t a n-kegi a t a n yan g dikodefik a s i d alam kode rekening. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dala m Negeri, dapat menambahkan daftar kegi atan dengan menggunakan kode rekening lanjutan dari daftar terakhir kegiatan untuk m a s i n g-m a s i n g s u b bid a n g. Pemerintah daerah kabupaten/kota juga da pat menambahkan kegiatan yang tidak terc a n t u m d a l a m d a ft a r de n g a n m e m ber ik a n k ode 90 sampai dengan 99 untuk masing-m asing sub bidang.

16. UU NO 6 TH 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2022 ” APBN Tahun Anggaran 2022 masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik ”

17. KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2022 UU No. 6/2014 tentang Desa Pendapatan Desa bersumber dari : Pendapatan Asli Desa Dana Desa ( alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten /Kota; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota; Bantuan Keuangan dari APBD Prov, Kab ./Kota Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga , dan Lain-lain Pendapatan yang sah UU No. 6/2021 tentang APBN TA 2022 Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN 2022 Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk : program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%; program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 2O% ; dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% ; dan Program sektor prioritas lainnya . PMK 190/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa PMK 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (6) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuai anggaran dukungan penanganan COVID 19 di Desa untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Pasal 52 ayat (9) menjelaskan bahwa Selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang disalurkan digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada: kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Desa ; kegiatan penanganan stunting di desa ; kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;dan / atau kegiatan prioritas lainnya

18. Memastikan terlaksananya penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan . Menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk dapat melakukan perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa ) bagi Desa yang akan merealokasi anggaran 8% ( delapan persen ) dari Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-|9) dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-I9 yang ditetapkan oleh satuan tugas COVID-19 setempat , sebagai dasar bagi Desa untuk dapat melakukan perubahan APB Desa di luar perubahan APB Desa regular Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam melakukan perubahan APB Desa dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : Bagi Desa yang telah melakukan realokasi anggaran 8% ( delapan persen ) dari Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Drsease (COVID-19) sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.0712022, maka tetap dapat melaksanakan perubahan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 90/PMK.07 12A21 . Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK 128 th 2022, Kementerian Dalam Negeri telah membuat Surat yang ditujukan kepada Bupati / Walikota , untuk :

19. Lanjutan …. Bagi Desa yang akan melakukan realokasi anggaran 8% ( delapan persen ) dari Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Drsease (COVID-19) setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.0712022, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (5), (5a) dan (6) pada Peraturan Menteri Keuangan dimaksud . Bagi Desa yang akan menggunakan pengembalian selisih Dana Desa untuk BLT Desa sesuai ketentuan pada Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.0712022, dapat melakukan perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa di luar perubahan APB Desa secara reguler . Perubahan RKP Desa dapat dilakukan secara simultan dengan perubahan peraturan Desa mengenai APB Desa , apabila perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana huruf b dan c menimbulkan kegiatan baru yang tidak tercantum dalam RKP Desa .

20. APB DESA 2023

21. APB DESA 2023 MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS UNTUK PENGANGGARAN BIDANG DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll); Penyediaan Tunjangan BPD; Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);

22. APB DESA 2023 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; A P B D e s a ( M u s de s , Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular); Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa,dll); Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait); Pengelolaan /Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa; Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa.

23. APB DESA 2023 MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS UNTUK PENGANGGARAN BIDANG DAN KEGIATAN LAIN-LAIN KEGIATAN PRIORITAS, YAITU : 1) Pembinaan kelembagaan masyarakat dan Desa. da n P o s P e n g u a t a n pe ra n P e mb e r d a y a a n K e s e j ah t e r a a n K e l ua r g a ( P K K ) Pelayanan Terpadu (Posyandu). Eksistensi pelaksanaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa. Keg ia t a n p e ng u a t a n k ap a sit a s A p a r a t u r P e m e ri n t a ha n D e s a d a n Ba d a n Permusyawaratan Desa (BPD) Kegiatan penguatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan masyarakat Desa. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Mendukung kebijakan strategis Pemerintah (ketahanan pangan dan hewani (4.1 dan 4.2), stunting (2.2 dan 2.4) ; penanganan kemiskinan ekstrem; SDGs, dll ). 8) Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% dari Dana Desa Dan lain-lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APB DESA 2023

24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi . Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa , Alokasi Dana Desa , bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota , dan bantuan keuangan kepada Desa . Bupati / Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten / kota .  

25. untuk mewujudkan transparansi , akuntabilitas , tertib dan disiplin anggaran , serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa , Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa , yang didalamnya mengatur bahwa : Menteri melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional , yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah provinsi , yang dilaksanakan oleh APIP daerah provinsi . Bupati / Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten / kota , yang dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten / kota dan camat . BDP Masyarakat PERMENDAGRI 73/2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

26. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa antara lain: Terhambatnya penetapan APB Desa , sebagai akibat hubungan yang tidak harmonis antara kepala Desa dan BPD. ( kecenderungan BPD menahan rancangan APBDesa untuk ditindaklanjuti pada proses evaluasi rancangan APB Desa oleh Bupati atau didelegasikan kepada Camat . Berdasarkan data penyaluran dan penyerapan Dana Desa masih mengalami keterhambatan , sehingga pemerintah dan pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota perlu mendorong dan memastikan efektifitas pelaksanaan Dana Desa tersebut agar tepat waktu , tepat sasaran dan tepat manfaat Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dilihat dari tingkat pendidikannya . Masih Kurangnya profesionalitas dan integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya , mengingat masih meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa . PERMASALAHAN

27. TERIMA KASIH 27

28. TERIMA KASIH