pelatihan pungut hitung bagi pengawas tps .pptx

ptps

1. TOT BIMTEK PENGAWAS TPS PEMILIHAN SERENTAK 2024 23 Oktober 2024 Dr. SITTI RAKHMAN, SP.,MM.,C.Me.,CRGP . Direktur Eksekutif GARDAPOLI TPD DKPP Unsur Masyarakat Prov. DKI Jakarta HP 082298431111 Praktisi SDM, Akademisi , Penggiat Pemilu , Ahli Tata Kelola Resiko

2. (1) UU 1/2015, (2) UU 8/2015, (3) UU 10/2016, (4) UU 6/2020 , (5) UU 7/2017, (6) UU 7/2023 Perbawaslu 8/2020 Penanganan Pelanggaran Pilkada , Perbawaslu 9/2020 Penanganan Pel Adm Perbe TENTANG SENTRA GAKKUMDU, Perbawaslu 2/2020 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada PERATURAN DKPP NO 2/ 2017 Peraturan KPU Setiap Tahapan Juklak , Juknis , SE. SK, BA 1 2 3 4 5 DASAR HUKUM Perbawaslu 1/2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan PENCEGAHAN Pelanggaran dan sengketa proses PEMILIHAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN PENINDAKAN/ PENANGANAN PELANGGARAN

3. 5 4 3 2 1 Mengawasi Persiapan Pemungutan Suara. Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara. Mengawasi persiapan penghitungan suara ; Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ; dan Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran , kesalahan , dan/ atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara ; Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS apabila terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan ; Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara ; dan Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS TUGAS, KEWENANGAN PENGAWAS TPS Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

4. 5 4 3 2 1 Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ; Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan / Desa ; Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan / Desa ; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan . KEWAJIBAN PENGAWAS TPS Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

5. 1 2 3 4 5 6 DOKUMENTASI Saran Perbaikan Form A, Lapor Pemilih C Pemberitahuan Hari Pemungutan Pengumuman PTPS Lantik/Sumpah Janji KPPS Syarat & Netral Ikuti Pembekalan Pencegahan , Pengawasan TEKNIS PENGAWASAN Persiapan Tindak lanjut melapor kepada Panwaslu Kelurahan / Desa

6. 1 2 3 4 5 6 DOKUMENTASI Saran Perbaikan Form A, Lapor PTPS Bukti Foto/Video Distribusi Perlengkapan TPS APK Kampanye C Pemberitahuan Pengembalian TPS Pembuatan TEKNIS PENGAWASAN Masa Tenang Tindak lanjut melapor kepada Panwaslu Kelurahan / Desa

7. Pengawasan Pelaksanaan 27 Nov 2024 Pukul 07.00 Rapat Pemungutan Sumpah Janj KPPS Buka Kotak, Hitung Periksa KPP Panggil PemilihN Ketua KPPS TTD SS Saksi atribut Mandat KUNCI SETIAP TAHAPAN Kotak Suara Kosong Jelaskan Tata Cara Persiapan Pemungutan Suara Pukul 06.00: Salinan DPT Gambar Pacal

8. PENGAWASAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA? Posisi PTPS SS tidak ada tanda , sobek / rusak Pemilih Isi Daftar Hadir Pemilih Telah Memilih Celupkan Jari ke Tinta KPPS Periksa Jari Pemilih sebelum Pukul 12.00 Pemilih yg boleh sampai jam 13.00

9. Hasil Penelitian & Pemeriksaan PTPS? Buka Kotak Suara tidak dengan TATA CARA. Terdapat Lebih dari 1 Pemilih tidak Berhak Memberikan Suara Petugas KPPS Minta Pemilih TTD, Tulis Nama/Alamat pada SS . Lebih dari 1 Pemiilih Coblos lebih dari 1 x di 1 TPS atau berbeda Petugas KPPS Rusak SS jadi tidak sah Lebih dari 1 pemilih = 2 Pemilih / lebih

10. 10 Pasal 3 dan 4 Peraturan KPU 7/2024 Ketentuan Pemilih Dalam hal Pemilih terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP- el , KK, biodata penduduk , atau IKD. Pemilih didaftarkan 1 kali oleh Penyelenggara Pemilihan dalam Daftar Pemilih memiliki KTP- el , KK, biodata penduduk , atau IKD; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Syarat sebagai Pemilih

11. BAGAIMANA APABILA TIDAK TERDAFTAR DI DPT? Putusan MK No 102/PUU-VII/2009, Pemilih yang tidak terdaftar di DPT maka dapat menggunakan KTP disertai KK atau Paspor (JR UU Pemilu ). Putusan MK No 20/PUU-XVII/2019 , Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dapat menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya (JR UU Pemilu ).

12. BAGAIMANA APABILA TIDAK TERDAFTAR DI DPT? Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik . Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pasal 61 UU Pilkada

13. Pemilih selain DPT DPTb (Daftar Pemilih Pindahan ) DPK (Daftar Pemilih Tambahan) Pasal 5 Peraturan KPU 7/2024

14. DPTb Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain . Syarat dapat masuk dalam DPTb , dengan syarat: Pemilih menunjukkan KTP- el , KK, biodata penduduk , atau IKD; dan dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih . Pasal 50 Peraturan KPU 7/2024

15. DPK Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih . Pemilih DPK hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD . Pasal 53 Peraturan KPU 7/2024

16. Menjaga Hak Pilih Diseluruh Negeri Pemilih ? Tidak Membawa Kamera di Bilik Suara

17. Pengawasan Penggunaan Surat Suara

18. Isu krusial tungsura dan rekap

19. Pelangggaran Prosedur / Selisih Hitung PTPS Keberatan kepada KPPS Manipulas i Tungsura Mobilisasi DPT Pengawasan Penghitungan Suara

20. Penghitungan Suara Ulang

21. Isu krusial tungsura dan rekap

22. Akurasi Jumlah Surat Suara sesuai jumlah Pemilih Distribusi Surat Pemberitahauan Kesiapan TPS disertai DCT dan DPT yang ditempelkan di TPS Potensi money- politic, intimidasi, dan mobilisasi pemilih Pengecheckan jumlah surat suara dan kelengkapannya oleh KPPS Potensi Pemilih memberikan suara lebih dari 1 kali Potensi KPPS mencoblos kelebihan /sisa surat suara Potensi money- politic, intimidasi, dan mobilisasi pemilih Konsistensi KPPS dalam penentuan suara sah/tidak sah Akurasi KPPS dalam penghitungan suara Kecermatan dan akurasi KPPS dalam membuat salinan CHasil Potensi KPPS tidak memberikan salinan CHasil ke saksi dan PPL Pengamanan / penyegelan kotak suara Keamanan dalam pengiriman kotak suara Penayangan CHasil ketika rekapitulasi di PPK Manipulasi dalam rekapitulasi

23. PENGAWASAN PENGISIAN FORMULIR Pencatatan ke dalam formulir Model C1.Plano-KWK Pencatatan jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara ; Pencatatan Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara ; Pencatatan Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara ; Pencatatan jumlah Pemilih disabilitas Pencatatan Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu ; Pencatatan Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru coblos untuk masing-masing jenis Pemilu ; dan Pencatatan Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing Pemilihan .

24. Pengawasan dalam Penyusunan Berita Acara 1. Penyusunan BA dilakukan oleh anggota KPPS ( bukan orang lain ). 2. Formulir MODEL C-KWK dan formulir MODEL C1-KWK disusun dan ditandatangani anggota KPPS dan saksi di TPS. 3. Catatan dalam Formulir Model C1-KWK sesuai dengan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS ( formulir MODEL C1.Plano-KWK) 4. KPPS mencatat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus ( jika ada ) dalam Formulir Model C2-KWK atau menuliskan NIHIL jika tidak ada disertai tanda tangan Saksi dan Ketua KPPS. 5. KPPS memasukkan Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK yang berhologram ke dalam sampul dan disegel , kemudian dimasukkan ke dalam kotak dan disegel .

25. Pengawasan dalam Penyerahan Salinan C1-KWK 1. Menyampaikan Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK kepada Pengawas TPS dan saksi yang hadir . 2. Catatan dalam salinan Formulir Model C-KWK dan Salinan Formulir Model C1-KWK sesuai dengan Formulir Model C1.Plano-KWK.

26. Pengawasan dalam Pengumuman Hasil Penghitungan Surat Suara Pengawas TPS memastikan KPPS/PPS mengumumkan Salinan FormulirModel C-KWK dan Salinan Formulir Model C1-KWK di tempat umum selama tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal 27 November 2024 atau sejak hari pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan . Pengawasan dalam Penyerahan Kotak Suara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada PPS 1. KPPS mencatat dalam Surat Pengantar Formulir Model C4-KWK, 2. KPPS menyerahkan kotak berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal pemungutan suara , dan 3. Kotak suara yang diserahkan kepada PPS dalam kondisi terkunci , tersegel dan tidak rusak .

27. ( Perbawaslu ) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

28. TERIMA KASIH! Bersama Rakyat, Awasi Pemilu Bersama Bawaslu , Tegakkan Keadilan Pemilu