Pelayanan Kesehatan di DTPK.pptddddddddd

aa

1. Pelayanan Kesehatan
di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan
Kepulauan
Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
2024

2. Permasalahan & Tantangan
Kondisi
geografis sulit
Peran swasta
pada yankes
rendah
Biaya hidup
tinggi
Budaya
bervariasi
Angka
kemiskinan
tinggi
Utilisasi faskes
rendah
SDM
berkualitas
langka
Fasilitas dan
kemampuan
faskes rujukan
terbatas
Persebaran
penduduk
tidak merata
Prasarana
dasar terbatas
Akses terhadap
Yankes rendah
Status kesehatan
masyarakat
rendah

3. Remote Area sebagai Prioritas
Posisi strategis
dari sisi
geopolitik
Kondisi
geografis sulit
& iklim sering
berubah
Sumber daya &
kekayaan alam
besar
Luas wilayah
lebih besar

4. Pemetaan Wilayah
Jumlah Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil
Berdasarkan Data Puskesmas Terregistrasi Semester I Tahun 2022 (10.416 Puskesmas)
Berdasarkan
Karakteristik Wilayah
Kerja
3.059 PKM
Perkotaan
4.807 PKM
Perdesaan
1.387 PKMM
Terpencil
1.163 PKM
Sangat Terpencil
Berdasarkan Berdasarkan
Kemampuan Kemampuan
PelayananPelayanan
Berdasarkan Berdasarkan
Kemampuan Kemampuan
PelayananPelayanan
473 PKM
Rawat Inap
690 PKM Non
Rawat Inap
678 PKM Non
Rawat Inap
709 PKM
Rawat Inap

5. Panduan
Pelayanan
Kesehatan
Bergerak
01

6. Arah Kebijakan & Strategi Bidang
Kesehatan RPJMN 2022-2024
Jumlah pelaksanaan PKB sesuai Permenkes No. 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat
Terpencil, serta Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), yaitu:
1.PKB dilaksanakan di wilayah puskesmas terpencil & sangat terpencil yang
membutuhkan PKB dengan prioritas di kawasan sangat terpencil
2.Frekuensi PKB minimal 4x di wilayah yang sama dalam tahun berjalan

7. Pendekatan Pelayanan
Kesehatan di DTPK
Pasal 3 Permenkes No. 90 Tahun 2015

8. Pengembangan Pola Pelayanan
Kesehatan
Dilaksanakan berdasarkan
analisis didukung SDM &
sarpras cukup
Pelayanan kesehatan
berkelompok dari faskes di
bbrp pulau tanpa
memperhatikan batas
administrasi
Meningkatkan ketepatan &
kecepatan diagnosis &
konsultasi medis
Pelayanan Kesehatan
Bergerak
Tempat tinggal sementara
bagi bumil & pendamping
sebelum & sesudah masa
bersalin
Rumah Tunggu
Kelahiran
Pelayanan Kesehatan
Gugus Pulau
Pelayanan Berbasis
Telemedicine

9. Definisi
Pelayanan kesehatan bergerak adalah pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) dalam
rangka meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan
di daerah terpencil dan sangat terpencil,

10. 02
03
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Pemberdayaan kesehatan
Tujuan
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan01
Di kawasan terpencil dan sangat terpencil, daerah yang tidak memiliki fasilitas pelayanan
kesehatan serta tidak mendapat pelayanan kesehatan.

11. Jenis Pelayanan :
●Pelayanan kesehatan dasar
●Pelayanan kegawatdaruratan
●Pelayanan kesehatan spesialistik
●Pelayanan kesehatan rujukan dan
evakuasi medis
●Pemberdayaan masyarakat
●Peningkatan pengetahuan dan
kemampuan petugas
Jenis Pelayanan & SDM yang
Dibutuhkan dalam PKB
melibatka
n

12. Bentuk kegiatan
dalam Pelayanan Kesehatan Bergerak
bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan dapat merujuk pada Standar
Paket Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan klaster siklus hidup secara
menyeluruh bagi Puskesmas terpencil dan sangat terpencil
Catatan:
Pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan, tergantung
ketersediaan SDM, Sarana Prasarana yang ada serta waktu
yang tersedia

13. Pola Pelayanan Kesehatan Bergerak
TKB dapat turun ke
desa untuk
memberikan
pelayanan
kesehatan
TKB dapat turun ke
puskesmas untuk
melakukan
pelayanan
kesehatan
TKB dapat turun ke
RS kab/kota untuk
memberikan
pelayanan
kesehatan
spesialistik

14. Sumber Daya Manusia
Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak
1. Tenaga kesehatan yang berasal dari
puskesmas, kab/kota, provinsi & pusat
Sumber Daya Manusia
1. Tenaga non-kesehatan sesuai kebutuhan

15. Sumber Daya Lainnya
Sarana & Prasarana
1.Sarana bangunan
a.Permanen; Balai desa, Pustu, Puskesmas bangunan RS, puskesmas dll
b.Mobile; tenda, kapal, dll
2.Alat transportasi (darat, laut, udara)
3.Air bersih & sumber listrik
4.Alat telekomunikasi
Alat kesehatan, obat dan BHP
1.Asal
a.Puskesmas
b.Dinkes kab/kota atau provinsi
c.Kementerian Kesehatan
d.Sumber lainnya

16. Pendanaan
Pendanaan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemda yang
dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga.
1.APBN
2.APBD provinsi
3.APBD kab/kota
Komponen Pembiayaan
1.Perencanaan (Prioritas APBD)
2.Pelaksanaan (APBN/BOK, APBD)
3.Evaluasi (Prioritas APBD)

17. Langkah - langkah Pelaksanaan PKB

18. Analisis Situasi

19. Perencanaan Kebutuhan
Rencana kebutuhan PKB meliputi:
●Jenis pelayanan yang akan diberikan (6 jenis pelayanan)
●Target masyarakat yang akan diberi pelayanan
●Pola pemberian layanan yang memungkinkan untuk menjangkau lokasi
●Kebutuhan sumber daya (tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, alkes dan
obat, serta biaya)

20. Sosialisasi & Advokasi
Pada Pemda setempat/LS/CSR/OP/Akademinsi dalam rangka
penggalangan komitmen berupa kesepakatan atau MoU dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan (PKB)
terkaitdukungan/bantuan yang akan diberikan.

21. Pembentukan Tim PKB
Penetapan penugasan oleh Pimpinan unit masing-masing. Komposisi jenis dan
jumlah serta asal institusi anggota tim mengacu pada rencana kebutuhan PKB.
●Tim PKB di puskesmas
●Tim PKB di kab/kota
●Tim PKB di provinsi
●Tim PKB di pusat
SK TIM PKB

22. Persiapan Sumber Daya
●Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya yang akan
dimobilisasi untuk pelaksanaan.
●Peran perangkat desa, Babinsa dan kecamatan untuk memobilisasi
sumber daya lokal
●Keterlibatan kader dan penyediaan akomodasi

23. Pra-Pelaksanaan
Sebelum berangkat dilakukan rapat persiapan dengan tujuan agar
tim:
●Memiliki komitmen dan pemahaman yang sama terkait tugas dan
tanggung jawab masing-masing
●Memahami situasi dan kondisi selama perjalanan maupun saat tiba
di lokasi tujuan
●Memastikan ketersedian seluruh peralatan dan logistik yang
diperlukan serta hal terkait lainnya.

24. Pelaksanaan
●Dilaksanakan sesuai rencana
●Alur dan mekanisme menyesuaikan kondisi
●Pendekatan lokal spesifik
●Rujukan dan evakuasi jika dibutuhkan
●Pencatatan;
○Seluruh kegiatan didokumentasikan
○Hasil pemeriksaan kesehatan dicatat dan diserahkan ke
puskesmas/RS sebagai bagian dari RM.

25. Pasca Pelaksanaan
●Peralatan dan logistik kondisi baik
●Catatan hasil pelayanan diserahkan pada penanggung jawab laporan
●Dokumen/berkas pertanggungjawaban lengkap
●Pelaporan oleh Koordinator TPKB secara berjenjang dari Dinkes daerah
kabupaten, provinsi dan unit eselon 2 terkait di Kementerian Kesehatan
●Identifikasi hasil kegiatan yang perlu ditindaklanjuti dan disampaikan unit
yang berwenang.

26. Monitoring dan Evaluasi
●Dilakukan secara berjenjang
●Menilai efisiensi dan manfaat yang didapatkan masyarakat
menjadi sebuah capaian indikator
●Sedikitnya 1x dalam setahun
●Perlu pemantauan dan pengendalian terhadap kasus khusus
yang ditemukan.

27. Indikator Keberhasilan PKB
Alokasi
anggaran
Penyerapan
anggaran
Ketersediaan
tim PKB
Persentase
pasien yang
dilayani
Cakupan
pelayanan PKB
Pemberdaya-
an masyarakat
Pelayanan
kesehatan
spesialistik
Pelayanan
kesehatan
dasar
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan

28. Dasar Hukum
Penetapan Lokasi PKB Tahun 2024

29. 1.Peningkatan akses yankes khususnya di DTPK menjadi tanggung jawab
bersama pemerintah dan pemerintah daerah
2.PKB dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes di DTPK
3.Diperlukan Komitmen yang kuat dari PEMDA dan lintas sektor untuk menjamin
keberlangsungan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di DTPK
4.PEMDA (Kab/Kota) Perlu melakukan identifikasi ulang terhadap
Faskes/Puskesmas kawasan Terpencil/sangat terpencil yang masuk kedalam
kriteria DTPK
5.Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat/menilai apakah penetapan kriteria
puskesmas terpencil/sangat terpencil masih sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Kesimpulan

30. Penutup
03

31. Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dikelola dengan baik akan memberikan
manfaat optimal bagi masyarakat untuk akses dan mutu pelayanan kesehatan yang
berkualitas bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada di DTPK
Penutup
NKRI HARGA MATI
BERSAMA KITA BISA

32. Terima
kasih