PELEMBAGAAN ADR PENERAPAN MEDIASI DI DALAM PENGADILAN.ppt

PELEMBAGAAN ADR PENERAPAN MEDIASI DI DALAM PENGADILAN

1. PELEMBAGAAN ADR
PENERAPAN MEDIASI DI DALAM
PENGADILAN
(COURT CONNECTED ADR)
Mas Achmad Santosa
Fakultas Hukum UI/IICT

2. COURT BASED MEDIATION
(HAKIM SEBAGAI MEDIATOR)
Judges are supposed:
•To Judge (not Mediate)
•To apply the law (not interests)
•To evaluate (not facilitate)
•To order (not accomodate)
•To decide (not settle)
•Hakim mediator bukan hakim yang menangani litigasi
(Singapore, Jepang, Thailand dan Indonesia)
•Penerapan teknik kombinasi antara ENE dan IBM (Singapore,
Jepang, Thailand)
•Mediator bersifat aktif sampai pada usulan rulling (Singapore,
Jepang, Thailand) – untuk rulling hanya di Jepang
•Tim mediator merupakan gabungan antara hakim dan non
hakim (CC di Jepang)
•Pengembangan daftar mediator yang terdiri dari hakim dan non
hakim (Indonesia)
K
O
N
T
R
A
D
I
K
S
I
S
O
L
U
S
I

K
E
B
I
J
A
K
A
N

&

P
R
O
S
E
D
U
R
A
L

3. TYPOLOGY ADR
JUDICIAL TYPE
ADR (CC-ADR)
–District
Court
–Other’s
Court
ADMINISTRATIVE TYPE ADR
–Ketenagakerjaan
–Lingkungan Hiduo
–Kehutanan
–Perlindungan Konsumen
OUT COURTIN COURT
PRIVATE SECTOR TYPE ADR TRADITIONAL
TYPE ADR
BUSINESS ASSOCIATION
TYPE
INDEPENDENT
TYPE
•BANI
•BAMUI
•BAPMI
•Pusat Mediasi
Nasional (PMN)
•Indonesian
Institute for
Conflict
Transformation
(IICT)
•“KERAPATAN
ADAT”
(Sumatera
Barat)
•Kepala Desa
sebagai
Mediator (pasal
101 UU
No.22/1999)

7. Metoda/Cara
•Pihak-pihak terlebih dahulu
mengajukan opening statement (a
case in a nut shell) yang berisi:
–Ringkasan fakta-fakta penting,
dukungan alat bukti,
identifikasi saksi dan bukti-
bukti relevan
–Bukti-bukti yang mendukung
fakta
•Perundingan (SC) yang difasilitasi
oleh settlement judge (SJ) dimana SJ
selain memerankan sebagai
evaluator juga mediator
•Peranan SJ dan SC bersifat aktif
(menyampaikan pandangan
evaluasi tentang kelemahan dan
kelebihan masing-masing posisi
kasus
•Komunikasi selama proses SC
bersifat rahasia (confidential)
Metoda/Cara
•ADR dalam Conference Room, bukan Court
Room dan tanpa menggunakan toga dan
jubah hakim untuk mencegah formalitas;
•Kerahasiaan dijamin
•Non Disclosure Agreement dibuat terlebih
dahulu
•Advokat dimungkinkan sebagai pendamping
atau sebagai perunding, kecuali para pihak
tidak menghendakinya
•Walaupun kaukus tidak mempersyaratkan
persetujuan para pihak, namun dalam
praktek hakim selalu meminta izin para
pihak terlebih dahulu
•Mengembangkan atmosfir kebersamaan
dalam memecahkan masalah
•Mendorong para pihak mengembangkan
pilihan-pilihan yang didasarkan pada mutual
interests
•Konsiliator harus sensitif terhadap
kebutuhan dan kepentingan yang legitimate
dari para pihak
SINGAPORE THAILAND

8. •Perkara di tingkat banding juga dapat
diselesaikan melalui konsiliasi
•Pembicaraan ditengah-tengah rehat kopi
dan makan siang dengan diselingi oleh
jokes sangat menolong atmosfir
kebersamaan dalam memecahkan
permasalahan. Keajaiban (miracle)
ditengah ancaman kebuntuan (stalemate)
seringkali muncul dalam suasana “santai”
seperti ini
•Konsiliator perlu mendasarkan pada
prinsip objektifitas dan netralitas, dan
menghindari pernyataan-pernyataan yang
sifatnya affirmatif. Pertanyaan yang
diajukanpun harus senantiasa
memprtimbangkan kedua hal tersebut.
SINGAPORE THAILAND

9. 3 Jalur Pelayanan CC ADR di Jepang
•Permohonan Chotei
•Chotei Litigasi
•Wakai

11. Permohonan Chotei
Chotei di luar proses litigasi (belum ada gugatan)
namun dilakukan di pengadilan Summary Court
dengan bantuan Conciliation Commissioners yang
terdiri dari 3 orang (1 orang hakim sebagai ketua
dan 2 orang non hakim sebagai anggota yang
terdiri dari lawyer atau profesi teknis yang
pemilihannya sangat tergantung pada jenis
kasus)

12. Chotei Litigasi
•Konsiliasi yang dilakukan atas
persetujuan pihak yang bersengketa
dengan bantuan conciliation
commissioners setelah memasuki
proses litigasi
•Hakim yang menangani perkara
membuat memorandum mengenai
outline dan isu-isu penting, untuk
memudahkan Conciliation Commissioners
memahami dengan cepat kasus tersebut

13. •Conciliation Commissioners dapat memberikan
usulan putusan (rulling) dalam hal konsiliasi
gagal mencapai kesepakatan. Apabila selama 2
minggu tidak terdapat keberatan dari para
pihak terhadap usulan putusan, maka usulan
tersebut menjadi putusan seperti halnya
putusan pengadilan (Pasal 18 Minji Chotei
Ho/Law Concerning Civil Conciliation)

14. Wakai
Konsiliasi/Mediasi antara para pihak
dengan bantuan hakim yang menangani
perkara tersebut sebagai mediator (tanpa
Conciliation Commissioners). Wakai dapat
diterapkan di Summary Court
maupun District Court berdasarkan
Yurisdiksinya

15. Karakteristik Chotei dan Wakai
Chotei Permohonan, Chotei Litigasi maupun
Wakai mempraktekan peran
konsiliator/mediator yang sangat aktif, tidak
terbatas pada membangun proses yang
kondusif untuk memudahkan pihak-pihak
berunding, akan tetapi juga mengajukan usulan/
proposal penyelesaian berdasarkan evaluasi/
pengamatan konsiliator/mediator

16. Teknik Chotei dan Wakai
(Wakai Gijutsu Ron, Yoshiro Kusano)
•Evaluasi kasus berdasarkan kasus posisi
•Kemampuan/keahlian untuk mendengarkan para pihak (power
to listen)
•Kemampuan untuk “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”
dengan para pihak (merge with parties)
•Kemampuan menunjukan empati terhadap para pihak
(empathy)
•Memahami penyebab konflik (membangun hipotesis dan
intervensi mediasi/ hypothesis building dan Mediation
Intervention dengan cara memahami teori circle of conflict).
•Tidak mengekspresikan kelebihan dan kelemahan para pihak
yang bersengketa. Dalam interest based mediation
mengekpresikajn kelemahan atau kelebihan salah satu pihak
dapat mengganggu sikap impartiality yang menjadi prasyarat
bagi seorang mediator. Impartiality is the absence of bias or
preference in favor of one or more negotiators, their interest or
specific solution that they are advocating (Moore 2003)

17. Kesimpulan
•Jepang dan Singapore CBM sangat berhasil karena
didukung
(1)Sejalan dengan values masyarakat
(2)Respek masyarakat yang tinggi terhadap hakim
(3)Sarana dan prasarana yang mendukung
•Di Thailand rata-rata jumlah kasus melalui CBM lebih
kecil dibandingkan dengan Jepang dan Singapore.
Salah satu faktornya karena faktor respek masyarakat
terhadap hakim tidak setinggi di Jepang dan Singapore
•Di Amerika Serikat, nilai-nilai non konfrontasi dan
konsensus tidak sebesar di negara-negara Asia,
sehingga profesionalisasi ADR menjadi sangat penting
melalui pengembangan mediator profesional, dan
tidak diperankan oleh hakim