Pemahaman Peraturan dan Perundangan.pptx

Pemahaman Peraturan dan Perundangan

1. PEMAHAMAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN PT. DAYA TAQA SINERGI Pada Ketenagalistrikan

2. MATERI PEMBAHASAN

3. •Undang Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan •Undang Undang No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja •Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja •Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Penunjang Ketenaga Listrikan •Peraturan Menteri ESDM No.10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan PERATURAN PERUNDANGAN DI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 01

4. •UU 30 2009 Pasal 44 ayat 1 Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan WAJIB memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan •UU 1 1970 pasal 2 ayat 2 Ketentuan ruang lingkup keselamatan kerja berlaku dalam tempat kerja dimana…. poin : b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang : dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi; c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan; i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan; q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT KESELAMATAN 02

5. • Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan – (UU 30 & Permen ESDM 10) • Keselamatan Ketenagalistrikan Meliputi : a.pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik ; b.pengamanan Instalasi Tenaga Listrik; dan c.pengamanan pemanfaat tenaga listrik . * Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU ( direktur ) adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Badan Usaha yang bertanggung jawab atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan . 03 KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN(K2)

6. (1) Keselamatan Ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi : A. Andal Dan Aman Bagi Instalasi Tenaga Listrik; B. Aman Dari Bahaya Bagi Manusia Dan Makhluk Hidup Lainnya ; Dan C. Ramah Lingkungan . . 04 LANJUTAN K2

7. 05 PEMENUHAN K2 • Dalam pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan : a. Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi ; •b. Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik ; dan c. tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi

8. 06 DEFINISI K3 LISTRIK •K3 Listrik adalah pemahaman dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan instalasi komponen jaringan dan peralatan sistem utilitas bangunan, diantaranya instalasi listrik, instalasi sistem pengkondisian udara, instalasi lift, dll. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerja, penyakit yang timbul dari pekerjaan dan penanganannya.

9. 07 TUJUAN PELAKSANAAN K3 LISTRIK •Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja. •Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguankesehatan yang timbuldari pekerjaan atau lingkungan kerja. •Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja. •Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

10. 08 •CARA PENCEGAHAN KECELAKAAN: •Memberitahukan terlebih dahulu Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya. •Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja •Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan •Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya •Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja; •Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja •Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja •Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta

11. 09 TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN •Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.

12. 10 SNI •Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada; •a. setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, sesuai dengan persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan; dan •b. setiap Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sesuai dengan SNI di bidang ketenagalistrikan. •(2) Dalam hal belum terdapat SNI, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat menggunakan standar internasional atau standar lain yang diberlakukan.

13. •UU 30 2009 pasal 44 ayat 4 Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi •PP 62 2012 pasal 3 1.Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik. 2.Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. PP 62 2012 pasal 14 Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh melalui sertifikasi badan usaha. PP62 2012 pasal 19 1.Tenaga wajib memiliki sertifikat kompetensi. 2.Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi kepada Tenaga Teknik yang memenuhi standar kompetensi. SERTIFIKASI 11

14. 12 PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN •Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib: •a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu; •b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; •c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan •d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

15. Uu. 30 2009 Pasal 50 13 SANKSI Uu. 30 2009 Pasal 51 Uu. 30 2009 Pasal 54 Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dart denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengamhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

16. UU. 30 2009 Pasal 55 14 SANKSI •Pp 62 2012 Pasal 23 A. teguran tertulis; B. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau C. pencabutan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal49 sarnpai dengan Pasal54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/ atau pengurusnya.

17. TERIMA KASIH