Pembekalan Kisi Kisi Ukom Perencana Ahli Pertama

Pembekalan Kisi Kisi Ukom Perencana Ahli Pertama

1. KISI KISI UJI
KOMPETENSI
PERENCANA
AHLI
PERTAMA
PembekalanUji Kompetensi
Calon PerencanaAhli Pertama
Oleh:
Guspika

2. KISI KISI UJI KOMPETENSI CALON PERENCANA AHLI PERTAMA
▪Mengenal
▪Mengerti
▪Memahami
▪Undang-UndangSistemPerencanaanPembangunan Nasional (SPPN):
✓KonsepPerencanaandan Pembangunan
✓ParadigmaPerencanaanPembangunan
✓SikronisasiPerencanaandan Penganggaran
▪PengunaanKerangkaLogisdalamPerencanaanPembangunan
▪DokumenKebijakandan RencanaPembangunan
▪Undang-UndangAparaturSipilNegara (ASN)
✓SistemManajemenPNS
✓SistemManejemenKinerja PNS
▪PenyederhanaanBirokrasi
▪KebijakanJabatanFungsionalPerencana

3. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
3

4. KONSEPMEMAHAMI SPPN
4
Tujuan
berbangsadan
bernegara
What?
How?
When?
Where?
Who?
Why?
Pembangunan
Nasional *)
*)Pembangunan adalahperubahanyang berguna
menujusuatusistemsosialdan ekonomiyang
diputuskansebagaikehendaksuatubangsa
(Rogers dalamRochajat,dkk: 2011:3);
Pembangunan merupakanproses yang bergerak
dalamsebuahgarislurus, yaknidarimasyarakat
terbelakangkemasyarakatnegara yang maju
(W.W Rostow dalamAbdul: 2004:89)
PEMBUKAAN UUD 1945
RencanasebagaiStrategi

5. 5
CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL
DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
VISI:
MEWUJUDKAN
NEGARA
INDONESIA
YANG
MERDEKA,
BERSATU,
BERDAULAT,
ADIL, DAN
MAKMUR
MISI:
1.MELINDUNGI SEGENAP
BANGSA INDONESIA
2.MEMAJUKAN
KESEJAHTERAAN
UMUM
3.MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA
4.IKUT MELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA
BERDASARKAN
PERDAMAIAN ABADI
DAN KEADILAN SOSIAL

6. Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Presiden Joko Widodo menggagas Impian Indonesia 2015―2085
Melindungi segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah
darah indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial
MENCAPAI IMPIAN INDONESIA 2015 –2085:
WHAT, WHY, WHO, WHERE, WHEN DAN HOW(STRATEGI)
6

7. BagaimanaStrategi Mencapainya
VISI INDONESIA 2045 : INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
7
TAHUN 2045:
TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020―2024
untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju
RATA-RATA
PERTUMBUHAN
2015―2045:
5,7%PDB Riil
Rata-rata
Pertumbuhan
PDB Riil/Kapita
2020 2025 2030 2035 2040 20452015
3.377
6.305
8.804
16.877
23.199
12.233
4.546
2036
Keluardari
Middle Income Trap (MIT)
PDB per kapita
(USD)
5,2% 6,0% 6,2% 5,9% 5,6% 5,4%
2019/2020
Menjadinegara
Upper-middle
Income
RPJMN
2020-2024 merupakan
titik tolak untuk mencapai
sasaran pada visi 2045
5,0%
Peranan Kawasan
Timur Indonesia
(KTI) menjadi
25%
Negara Maju dan
PDB terbesar
Ke-5
(USD 7,4 triliun)

8. MANAJEMEN KINERJAPEMBANGUNAN
8
•MemastikanIndikatorKinerja
Pembangunan yang tercantum
dalamdokumenRPJMN
terpetakandalamdokumen
perencanaantahunan
•MemastikanIndikatorKinerja
Pembangunan dalam
dokumenperencanaan
(RPJMN, RenstraK/L, RKP dan
RenjaK/L) dapatterukur
denganbaiksehingga
pencapaiansasarandapat
dikendalikan.
IndikatorKinerja Pembangunan
RPJMN
RKP
RenjaK/L

9. WHY?: LANDASAN FILOSOFIS
9
1)CITA-CITA NASIONAL sebagaimanatercantumdalamPembukaanUUD Negara
RepublikIndonesia Tahun1945 adalahberkehidupankebangsaanyang bebas, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur;
2)TUJUAN NASIONAL dengandibentuknyapemerintahanadalahuntukmelindungi
segenapbangsadan seluruhtumpahdarahIndonesia, memajukankesejahteraan
umum, mencerdaskankehidupanbangsa, dan ikutmelaksanakanketertibandunia;
3)TUGAS POKOK SETELAH KEMERDEKAAN adalahmenjagakemerdekaan
sertamengisinyadenganpembangunanyang berkeadilandan demokratisyang
dilaksanakansecarabertahapdan berkesinambungan;
4)Agar kegiatanpembangunanberjalanefektif, efisien, dan bersasaranmakadiperlukan
perencanaanpembangunan.

10. WHERE? Di wilayahNegara RepublikIndonesia, pada seluruh
sektorpembangunan;
WHEN? Pembangunan Jangkapanjang; Pembangunan jangka
menengah, Pembangunan JangkaPendek
KONSEP MEMAHAMI SPPN
WHO?, WHERE?, WHEN?
10
Tujuan
berbangsadan
bernegara
?
How
?
When?
Where?
Who?
?
Pembangunan
Nasional *)
PEMBUKAAN
UUD 1945
Rencanasebagai
Strategi
WHO? PerencanaPembangunan, Pelaksana/ PenggerakPembangunan, PengawasPembangunan,
Auditor, KPK, BPK, PemerintahPusat, danPemerintahDaerah, danMasyarakat

11. APA ITU SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)
11

12. TUJUAN SPPN
12

13. PROSES PERENCANAAN
13

14. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK JANGKA PANJANG ( RPJP), JANGKA M ENENGAH (RPJM)
MAUPUN JANGKA P ENDEK (TAHUNAN , RKP/D)
14
PARTISIPA
TIF
TEKNOKRA
TIK
POLITIK
BOTTOM
UP
TOP
DOWN

15. 15
SSPN adalahsatu
kesatuantata cara
perencanaanpembangunan
untukmenghasilkan
rencana-rencana
pembangunandalamjangka
panjang, jangka
menengah, dan tahunan
yang dilaksanakanoleh
unsurpenyelenggara
negara dan masyarakatdi
tingkatpusatdan daerah
PENGERTIAN PENDEKATAN PERENCANAAN
Proses Politik
•Pemilihanlangsungdipandang
sebagaiproses perencanaan
karenamenghasilkanrencana
pembangunandalambentukVisi,
Misi, dan Program yang
ditawarkanPresiden/ Kepala
Daerah terpilihselamakampanye
Proses Teknokratik
•Perencanaanyang dilakukanoleh
perencanaprofesional, atauoleh
lembaga/ unit organisasiyang
secarafungsionalmelakukan
perencanaan
Proses Partisipatif
•Perencanaanyang melibatkan
para pemangkukepentingan
pembangunan(stake holders)
Antara lain melaluipelaksanaan
Musrenbang
Proses Bottom-Updan
Top-Down
•Perencanaanyang aliran
prosesnyadariataskebawah
ataudaribawahkeatasdalam
hirarkipemerintahan
KONSEP SPPN

16. 16
Kebutuhan
Masyarakat
yg bersifat:
▪ Nonexcludable
▪ Nonrivalry
Masyarakat
Pemilih (Voters)
Kegagalan
Pasar
Dialami
oleh
Diamati
oleh
Pengamat
Profesional
Proses
Politik
Proses
Teknokratik
Visi Jangka
Panjang dalam
RPJP Nasional
Agenda
Presiden
Terpilih
Perspektif
Jangka
Menengah
Diserasikan, dan
Diterjemahkan ke
Program-kegiatan
Pembangunan
Agenda
Nasional
dalam
RPJM
Nasional
PROSES POLITIK DAN TEKNOKRATIK

17. 17
PERENCANAAN adalahkegiatan-kegiatan(proses) pengambilankeputusandarisejumlah
pilihanmengenaisasarandan cara-carayang akandilaksanakandi masa depanguna
mencapaitujuanyang diinginkan, berdasarkansumberdayayang tersedia, serta
pengendalian, pemantauan, dan penilaianatasperkembanganhasilpelaksanaannyayang
dilakukansecarasistematisdan berkesinambungan.
RENCANAadalahprodukkegiatanperencanaanberuparencanakebijaksanaan, rencana
program,dan rencanaproyekbaiklingkupmakro, sektorataupundaerah.
KEGIATAN PERENCANAAN pembangunan adalahsuatuproses yang
dilakukansecarateratur, sistematis,berdasarkanpengetahuan, metode
ataupuntekniktertentuyang menghasilkanrencanakebijaksanaan,
rencanaprogram dan rencanaproyeksertapemantauandan penilaian
atasperkembanganhasilpelaksanaan.
PENGERTIAN PERENCANAAN

18. IDENTIFIKASI
MASALAH/
ISU
STRATEGIS
PENYUSUNA
N
KEBIJAKAN
RENCANA
PEMBANGU
NAN
ADOPSI DAN
LEGITIMASI
RENCANA
PEMBANGU
NAN
PELAKSANA
AN
RENCANA
PEMBANGU
NAN
EVALUASI
PELAKSANA
AN
RENCANA
PEMBANGU
NAN
SIKLUSKEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
18
Sumber: Tim PenyusunPermenPANRB, 2019
18

19. RUANG LINGKUP PERENCANAAN (UU 25/2004)
19

20. ATURAN TURUNAN TERKAIT PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
20
PP 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MengaturmengenaiPenyusunandanPenelaahanRenjaK/L, PokokSubstansiRKP,
danPenyusunanDaftarProyekPrioritassebagaibagiandariRKP
PERMEN PPN/KA. BAPPENAS 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
PROYEK PRIORITAS
Mengaturmengenaikriteria, persyaratan, tatacarapengusulandanpenilaian, sertapenetapan,
danperubahanproyekprioritasbesertaoutput prioritas.
PERMEN PPN/KA. BAPPENAS 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENJA K/L
Mengaturmengenaitata cara,timeline, koridor, dansubstansidalam
penyusunan, penelaahan, danperubahanRenjaK/L
PERMEN PPN/KA. BAPPENAS 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RKP
Mengaturmengenaitimeline, tatacara, substansidalampenyusunanRKP
mulaidariRancanganawals.dpemutakhiranRKP
PERMEN PPN/KA. BAPPENAS 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020 -2024
Mengaturmengenaitata carapenyusunanRenstraK/L 2020-2024
01
02
03
04
05

21. RPJPN SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN RPJMN
21

22. ARAHAN RPJPN UNTUK RPJMN 2020 ―2024 (TAHAP IV)
22

23. PROSESPENYUSUNAN RPJMN
23
*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik
VISI dan
MISI
PRESIDEN
MUSRENBANGNAS
RPJMN
Sebagai Acuan
Penyusunan
Rancangan
RENSTRA K/L
Rancangan
Teknokratik
Ditetapkan
dengan
Peraturan
Presiden
*)
Disusun oleh
Bappenas
RPJMN
2020-2024

24. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
24

25. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BERDASARKAN PP NO.17/2017
25

26. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEBELUM
DAN SESUDAH PP17/2017 TENTANG SPPN
26
Bisnis Proses
S
E
B
E
L
U
M
S
E
S
U
D
A
H
Bisnisproses
Perencanaandan
Penganggarantidak
sejalan
Struktur Data Kualitas Perencanaan Monitoringdan
Evaluasi
Sistem Informasi
PerbedaanStruktur
danData
✓Kurangnya
akuntabilitas
✓Indikatortidaksesuai
dengantarget
✓Tidakadaketerkaitan
yang jelasantaratarget
di setiaplevel
✓Aktivitasyang
direncanakantidak
relevandenganperan
& tanggungjawab
Kesulitandi dalam
melakukanMonitoring,
Evaluasi, danPengendalian
Kinerja
sisteminformasidi
dalamPerencanaandan
Penganggarantidak
terintegrasi(Parsial)
RKP vsRenja K/L
Renja K/L vs
ADIK
RKA K/L vs
RenjaK/L
Bisnisproses
Perencanaandan
Penganggaransejalan
danterjadwal
Data, Strukturdan
Nomenklaturyang sama
sejakPerencanaan
(Renja K/L)sampai
denganPenganggaran
(RKA K/L)
✓Indikatoryang jelas
untukmencerminkan
pencapaiantarget
(SMART)
✓Hubunganyang jelas
antaraindikatordan
target di setiap
tingkatan(output,
outcome, impact)
Kemudahandi dalam
melakukanMonitoring,
Evaluasi, danPengendalian
Kinerjakarenadatabase
yang jelasdanterintegrasi
✓Sistemperencanaan
danpenganggaran
yang terintegrasi
✓Basis data terintegrasi
antaraKementerian/
Lembaga padaTingkat
Pusat danjuga pada
Tingkat Pusat dan
Daerah

27. TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, DAN SPASIAL ( THIS)
•TEMATIK,yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka
waktu tertentu. Untuk RKP 2019 tema utama adalah, “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan
dalam 5 (lima) PN;
•HOLISTIK, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam
perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu
sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
•INTEGRATIF, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan
program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga (K/L),
daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari
berbagai sumber pembiayaan; dan
•SPASIAL, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara
fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu
kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.
27
TH
IS

28. PENGGUNAAN KERANGKA LOGIS DALAM PERENCANAAN
28

29. Sasaranpokoksertaprioritasnasionaltersambung,
termasukdenganrencana-rencanastrategissetiap
kementerian. PresidenmemintaKementerian
PerencanaanPembangunan Nasional(PPN)/Badan
PerencanaanPembangunan Nasional(Bappenas)
dapatmenjadiclearing house.
SidangKabinetParipurnadengantopik
RPJMN 2020―2024 di Kantor Presiden,
Jakarta, 14 November 2019
PidatoPelantikanPresiden
20 Oktober2019
“Saya tidakmaubirokrasi
pekerjaannyahanyasending-
sendingsaja. Saya mintadan
akansayapaksabahwatugas
birokrasiadalahmaking
delivered. Tugasbirokrasikita
itumenjaminagarmanfaat
program itudirasakanoleh
masyarakat”
ISUPERENCANAAN PEMBANGUNAN
(M A K I N G P R O G R A M D E L I V E R E D N O T O N LY J U S T S E N T)
29

30. DEFINISILOGICAL FRAMEWORK
•A LOGICAL FRAMEWORK APPROACH (LFA) is a tool for
planning and managing development projects. It looks like a table (or
framework) and aims to present information about the key components of a
project in a clear, concise, logical,and systematic way (BOND, n.a) *
Sumber:
* https://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf
** http://j-ptiik.ub.ac.id
LFA adalahsalah satualatanalisisyang baikdalampenilaian,
tindaklanjutdan evaluasisuatuproyekdenganmenggunakan
pendekatanlogika. LFA digunakanuntukmelihatkeberhasilan
ataupunketidaktercapaiansuatuprogram dariresult atauhasil;
impact(jangkapanjang), outcomes (menengah) dan outputs
(produk); activities(kegiatan) dan input(keuangan, manusia,
sumberdayamaterial).(Riswandi, et al., 2019)**
30

31. MATRIKS KERANGKA KERJA LOGIS (1):
LOGIKA VERTIKAL
BARIS 1: MASUKAN DAN KEGIATAN
Informasimengenairinciankegiatanproyekdan
segalasesuatuyang dibutuhkan(dana, sumber
dayamanusiadan faktorproduksilainnya) untuk
menghasilkankeluaran.
BARIS 2: KELUARAN
Hasil spesifikyang diharapkanlangsungdari
pelaksanaankegiatanproyekbaikfisikmaupun
non fisik.
BARIS 3: HASIL
Informasimengenailatarbelakang
diproduksinyaoutput. Menunjukkanfungsi
langsungyang diharapkandarikeluaransetelah
pelaksanaanproyekselesai.
31
BARIS 4: MANFAAT
Hal yang diharapkanuntukdicapaibilakeluaran
dapatdiselesaikandan berfungsidenganoptimal
(tepatlokasi, tepatwaktu).
BARIS 5: SASARAN/DAMPAK
Informasiyang menunjukkandasarpemikiran
dilaksanakannyaproyek. Menggambarkanaspek
makroproyek, tujuanproyeksecarasektoral,
regional maupunnasional.
LOGIKA VERTIKAL (DIBACA DARI BARIS BAWAH KE ATAS)

32. KOLOM 1: RINGKASAN NARASI ( NARRATIVE SUMMARY ).
Penjabaranproyekdan tujuannyadi semuatingkatan
secarakualitatif.
KOLOM 2: RINCIAN INDIKATOR DAN SASARAN
KINERJA SECARA KUANTITATIF ( OBJECTIVELY VERIFIABLE
INDICATORS-OVI).
Menunjukkanindikator-indikatoryang menjelaskansecarakuantitatif
hasilyang ingindicapaipada setiaptingkatanindikatordan sasaran
kinerja.
KOLOM 3: ALAT PENJELASAN DAN PEMBUKTIAN
(MEANS OF VERIFICATION-MOV).
Alat/sumberinformasi/data yang digunakanuntukmenjelaskan
indikatordan sasarankinerjapada kolom2.
32
MATRIKS KERANGKA KERJA LOGIS (2):
LOGIKA HORIZONTAL
LOGIKA HORIZONTAL(DIBACA DARI KOLOM KIRI KE KANAN)
Logikahorizontalyang dibacadarikolomkekolommenunjukkanukurankegiatanproyekyang berhubungan
dengantujuanproyekdisemuatingkatanindikatordan sasarankinerja.
KOLOM 4: ASUMSI-ASUMSI TERPENTING
(IMPORTANT ASSUMPTIONS ).
Asumsi-asumsiterpentingyang mengikutitujuan
disetiaptingkatan. Merupakanfaktor-faktoreksternal
(diluarkontrolpengelolaproyek) yang dapat
mempengaruhipencapaiantujuanindikatordan
sasarankinerjadisemuatingkatan.
Apabilahasilproyektidaksesuaidenganrencana,
makapenilaidapatmenelitikolom4, apakahasumsi
yang diperkirakandalamperencanaan
terpenuhi/tidak. Penentuanasumsiharusdilakukan
dengancermat, karenahanyaasumsiterpentingsaja
yang layakdicantumkan.

33. a. TAHAPAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
•penyusunan rencana;
•penetapan rencana;
•pengendalian pelaksanaan rencana; dan
•evaluasi pelaksanaan rencana.
b. DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
•Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D)
•Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah
(RPJMN/D)
•Rencana Strategis Instansi (Renstra KL/OPD)
•Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/RKPD)
•Rencana Kerja Instansi (Renja KL/OPD)
UU NO. 25/2004 TENTANG SPPN
33

34. LOGIC MODEL DALAM PERENCANAAN
•KELUARAN (OUTPUT)
adalahbarangataujasayang
dihasilkanoleh kegiatan,yang
dilaksanakanuntukmendukung
pencapaiansasarandantujuan
program dankebijakan.
•HASIL (OUTCOME) adalah
segalasesuatuyang
mencerminkanberfungsinya
keluarandarikegiatan-kegiatan
dalamsatuprogram.
•KINERJAadalahkeluaran/hasildarikegiatan/program yang
akanatautelahdicapaisehubungandenganpenggunaan
anggarandengankuantitasdan kualitasyang terukur.
•INDIKATOR KINERJA adalahalatukurspesifiksecarakuantitatif
dan/ataukualitatifuntukmasukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/ataudampakyang menggambarkantingkat
capaiankinerjasuatuprogram ataukegiatan.
SASARAN adalahtarget atau
hasilyang diharapkandarisuatu
program ataukeluaranyang
diharapkandarisuatukegiatan.
ARAH KEBIJAKAN adalahpenjabaranurusanpemerintahan
dan/atauprioritaspembangunansesuaidenganvisidan misi
Presidenyang rumusannyamencerminkanbidangurusantertentu
dalampemerintahanyang menjaditanggungjawab
kementerian/lembaga, berisisatuataubeberapaprogram untuk
mencapaisasaranstratejikpenyelenggaraanpemerintahandan
pembangunandenganindikatorkinerjayang terukur.
DALAM RPJMN/ RKP
P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S-2 0 21 34

35. KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
35

36. DASAR PELAKSANAAN TUGASPROFESI
JABATAN FUNGSIONAL (PERENCANA )
❑PP 11 TAHUN 2017 PASAL 68: JF memiliki tugas
memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.
❑PP 11 TAHUN 2017 PASAL 69: Jenjang JF ahli utama
melaksanakan tugas dan fungsi utama yang
mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
tertinggi. Jenjang JF ahli madya melaksanakan tugas
dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi
profesional tingkat tinggi. Jenjang JF ahli muda
melaksanakan tugas dan fungsi utama yang
mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
lanjutan. Jenjang JF ahli pertama melaksanakan
tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat dasar.
❑ARAHAN PRESIDEN (2019): Penyederhanaan
birokrasidan peningkatanprofesionalitas
AparaturSipilNegara (ASN) diarahkankepada
strukturorganisasipemerintah2 level dan
pengembanganjabatanfungsional(JF) sebagai
jabatanprofesi. Dasar Penugasanbagijabatan
fungsionalsebagaiprofesionaladalah
kompetensidan bidangkeahlian.
36

37. ARAHAN PRESIDEN 2019
37
PERUBAHAN UU ASN: PeningkatanProfesionalitasAparaturSipilNegara
Penguatan Profesionalitas
Jabatan Fungsional di
dalam Sistem ASN
(UU No. 5/2014)
Peningkatan Efektivitas
Manajemen PNS
(PP No.17/2020 perubahan atas
PP No.11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS)
Penguatan Pembinaan
Jabatan Fungsional
di dalam PNS
(PermenPANRB
No. 13/2019)
Pembentukan JFP
(SK Menpan No. 16/2001)
Integrasi SKP dan
Penilaian Angka Kredit
(PP No. 30 Tahun 2019
PermenPANRB No. 8/2021)
PERUBAHAN PARADIGMA DAN PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SinkronisasiProses Perencanaandan
PenganggaranPembangunan Nasional
PendekatanPenganggaranBerbasis
Program (Money Follows Program)
PendekatanTematik, Holistik, Integratif,
dan Spasial(THIS) dalamPerencanaan
Pembangunan Nasional.
PERAN PERENCANA ( TerutamaJenjangAhliUtama) SEBAGAI CACA: Colaborator, Analys, Coach, dan Advisor
PP No.17/2017

38. PERUBAHAN ATURANSISTEM
MANAJEMEN KINERJAPNS
38
PP 10/1952
DaftarPernyataan
KecakapanPegawaiNegeri
PP 10/1979
DaftarPelaksanaan
PekerjaanPNS
UU 8/1974
PokokPokokKepegawaian
PP 46/2011
PenilaianPrestasiKerjaPNS
UU 43/1999
PerubahanUU PokokPokokKepegawaian
DP3
SASARAN
KERJA
PEGAWAI (SKP)
PerkaBKN No. 1/ 2013
KetentuanPelaksanaan
PP 46/2011 tentangPenilaian
PrestasiKerja
UU 5/2014
TentangASN
PP 30/2019
PenilaianKinerjaPNS
Sasaran
Kinerja
Pegawai(SKP)
PermenpanRB No. 8/2021
TentangPenilaianKinerjaPNS

39. Perbedaan Pencapaian
(Hasil Kerja), Aktivitas,
dan KategoriPekerjaan
Rencana kinerja pada SKP harus
dituliskan dalam bahasa
pencapaian (hasil kerja) bukan
aktivitas/ kegiatan maupun
kategoripekerjaan
CONTOH PENCAPAIAN AKTIVITASKATEGORI
Menyusun materi sosialisasi aplikasiSIMBG √
IdentifikasiMasalah/IsuStrategis √
Permohonan bantuan teknis diproses dengancepat
danakurat
√
PenyurunankebijakanrencanaPembangunan √
Verifikasi berkas permohonan bantuanteknis
disampaikan tepatwaktu.
√
AdopsidanLegimitasiPerencanaanPembangunan √
Asistensi/ pendampingan terhadap PemerintahDaerah
terkait penggunaanSIMBG
√
Pemerintah Daerah menggunakan aplikasiSIMBG
untuk penerbitan PBG/ IMB danSLF
√
Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknisyang
hilang
√
Mengembangkan aplikasiSIMBG √
Ide dan inovasi untuk mengembangkan fiturSIMBG √
PengendaliandanPemantauanpelaksanaanRencana √
Menyusun Draft Kebijakan terkait BangunanGedung √
Respon terhadap permintaan bantuan teknisdilakukan
dengancepat danmemuaskan
√
EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan √
Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikantepat
waktu
√
Kepuasan instansipengusul √
Menjawab panggilan untuk konsultasidengan
pemerintahdaerah
√
Memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai ditim
kerja
√
39

40. 40
Tugas Jabatan
Fungsional
Perencana meliputi
menyiapkan, mengkaji,
merumuskan kebijakan
dan menyusun rencana
pembangunan pada
instansi pemerintah
secara teratur dan
sistematis, termasuk
memantau dan
mengevaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan.
NO. SUB-UNSUR
Beberapabutirkegiatanyang
relevandipilihdan secara
substansimenggambarkan
proses dihasilkannyadokumen
ataubagiandaridokumen
keluaran(output) kinerjautama
Satubutirkegiatanyang relevan
dipilihdan secarasubstansi
outputnyaterkaitmenggambarkan
dokumenataubagiandari
dokumenkeluaran(output) kinerja
utama
STANDAR KELENGKAPAN STANDAR KUALITAS
AHLI
PERTAMA
AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
1.
Identifikasi Masalah/Isu StrategisA1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8
A9, A10, A13 A11 A12
2.
Penyusunan Kebijakan Rencana
Pembangunan
B14, B15, B16,
B17, B18, B19,
B30
B20, B21, B22, B23,
B28, B29
B24, B25, B26, B27
3.
Adopsi dan Legitimasi Rencana
Pembangunan C32 C31 C33, C34
4.
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
D35 D36 D37 D38
5.
EvaluasiPelaksanaanPembangunan
E39, E40 E41 E42
TABEL RINGKASAN PETA PENGGUNAAN STANDAR KELENGKAPAN DAN STANDAR KUALITAS
UNTUK MENILAI SETIAP URAIAN/BUTIR KEGIATAN
TUGAS JABATAN DAN URAIAN/BUTIR KEGIATAN

41. KinerjaOrganisasi
NO. SUB-UNSUR CONTOH KELUARAN ( OUTPUT) KINERJA ORGANISASI/UNIT KERJA ANTARA LAIN:
1.
IdentifikasiMasalah/
IsuStrategis
•Hasil Background Study
•Grand-Design
•RencanaInduk, Peta Jalan atauRencanaAksi
•Hasil Kajian Pengembangankebijakandan Program
•Hasil Kajian EvaluasiKinerjaProgram
•Hasil Kajian PerencanaanProyekPrioritasNasional/ Strategis/Major Project
•Hasil Kajian dan TelaahIsuStrategislainnya
2.
PenyusunanKebijakan
RencanaPembangunan
•RPJPN/D dan sesuaibidang
•RPJMN/D dan sesuaibidang
•RKP/D dan sesuaibidang
•RenstraLembaga/unit kerja
•RencanaKerjaTahunan
•RencanaKebutuhanPendanaanProgram (RKA-KL-DIPA)
•AnalisisPenganggarandan PembiayaanDAK
•RumusanKebijakandan RencanaProgram, RencanaKegiatan, dan RencanaAnggaranlainnya
3.
Adopsidan Legitimasi
RencanaPembangunan
•LaporanMusrenbangpada berbagaitingkatan
•LaporanRakorTeknis sesuaibidang
•Forum KonsultasiPublikLainnyadalamRangkaPenyusunanPerencanaanPembangunan
•LaporanProsesdanHasilPembahasanAnggarandenganMitraLegislatif
•LaporanForumMusyawarahdanKonsultasiPubliklainnya
4.
PelaksanaanRencana
Pembangunan
•LaporanPengendalanPelaksanaanProgram (Periodik)
•LaporanPemantauanPelaksanaanRencana(Periodik)
•LaporanPengendaliandan Pemantauanlainnya
5.
EvaluasiPelaksanaan
Pembangunan
•Laporankinerja(LAKIP)
•Midterm ReviewRenstra
•LaporanEvaluasiPelaksanaanRencana
•LaporanEvaluasiRPJMN/D atausesuaibidang
•LaporanEvaluasiPelaksanaanRencanalainnya

42. STRUKTUR, ELEMEN, DAN TAHAPAN PENULISAN
MAKALAH KEBIJAKAN
•MenurutYoung, Eoin, dan Lisa Quinn (2003) dan
Arnaldo Pellini(2012) strukturdan elemenmakalah
kebijakanadalahsebagaiberikut:
a.REKOMENDASI KEBIJAKAN (Policy Notes:1 page)
b.RINGKASAN EKSEKUTIF (Policy Brief:3-4 pages)
c.MAKALAH KEBIJAKAN (Policy Paper:25 pages)
(1)PendahuluanatauLatarBelakang
(2)Analisisdan PembahasanMasalah
(3)PilihanKebijakan
(4)Kesimpulan dan RekomendasiKebijakan
d.CATATAN AKHIR (apabiladiperlukan)
e.DAFTAR PUSTAKA
f.APPENDIXES
42
Makalahkebijakan(policy paper)pada komponen
hurufc sekurang-kurangnyamemiliki4 elemen,
yaitu: (1) pendahuluanataulatarbelakang, (2)
analisisdan pembahasanmasalah; (3) pilihan
kebijakan; dan (4) kesimpulandan rekomendasi
kebijakan. Jumlahhalamanberkisar25 –30
halamandi luarDaftarPustaka(Bibliography).

43. JAWABAN ESAI, PRAKTEK ATAU STUDI KASUS
DAN WAWANCARA
43

44. UraianTugasJabatanPerencanaAhli Pertama
NO. SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS
1.
IdentifikasiMasalah/
IsuStrategis
•MengidentifikasiPermasalahan
•MerumuskanPermsalahan
•InventarisasidanIdentifikasiData Sekunder
•InventarisasidanIndentifikasiData Primer
•MengolahData danInformasi
•Mengefektifkanpelaksanaanpengumpulandata
•MenganalisisData danInformasi
•Menyajikandata daninformasi
2.
PenyusunanKebijakan
Rencana
Pembangunan
•Tidakadauraiankegiatan
3.
Adopsidan Legitimasi
Rencana
Pembangunan
•Tidakadauraiankegiatan
4.
PelaksanaanRencana
Pembangunan
•Melakukanpersiapanpengendalianpelaksanaanrencanapembangunan
5.
EvaluasiPelaksanaan
Pembangunan
•Melakukanpersiapanevaluasirencanapembangunantahunan
•Mengolahdata daninformasidalamrangkaevaluasirencanapembangunantahunan
✓JawabanEsai:
pengertiandan
pemahaman
terhadapdefinisi,
pengertiandan
ilustrasicontoh
kegiatan;
✓Praktek: diberikan
tema/topik/isu
✓StudiKasus:
menganalisiskasus

45. P U S A T P E M B I N A A N , P E N D I D I K A N , D A N P E L A T I H A N P E R E N C A N A
K E M E N T E R I A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L /
B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L
(P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S)
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id PusbindiklatrenBappenas @pusbindiklatren
Jalan Proklamasi 70, Jakarta Pusat 10320 021-31928280, 31928285 [email protected]
TERIMA KASIH
45