PEMBINAAN PENYELANGGARA PEMILU DI BOLMUT.ppt

pembinaan

1. OPTIMALISASI PERAN OPTIMALISASI PERAN
LEMBAGA PENGAWAS LEMBAGA PENGAWAS
PEMILU DALAM PEMILU DALAM
MENANGANI MENANGANI
PELANGGARAN PELANGGARAN
PEMILU/PEMILIHAN PEMILU/PEMILIHAN
SECARA TRANSPARAN SECARA TRANSPARAN
DAN ADILDAN ADIL
Boroko, September 2025Boroko, September 2025
Oleh:
IPDA RIO KALUARA SASUANG, S.Sos, S.H., M.H.
Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bolmut

2. DASARDASAR
1)UUD 1945 Pasal 22E: Pemilu langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, adil.
2)UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
3)UU No. 7 Tahun 2023 tentang perubahan UU
tentang Pemilu (penambahan jumlah Anggota DPR
dan jumlah dapil karena terdapat provinsi baru di Papua)
4)UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
5)UU No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan UU
Pilkada (pengaturan pilkada pada masa covid-19)
6)Perbawaslu & PKPU terkait pengawasan.

3. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
1)Pemilu dan Pilkada sama dengan pilar
demokrasi.
2)Potensi pelanggaran tinggi (administrasi,
kode etik, pidana).
3)Peran lembaga pengawas (Bawaslu,
Panwaslu) sangat penting.
4)Butuh fasilitasi pembinaan & penguatan
kelembagaan agar pengawasan efektif.

4. TUJUANTUJUAN
1)Meningkatkan kapasitas lembaga
pengawas.
2)Menjamin netralitas & profesionalitas.
3)Meningkatkan kepercayaan publik.
4)Mewujudkan pemilu/pemilihan yang
transparan & adil.

5. PRINSIP PENGAWSAN PEMILUPRINSIP PENGAWSAN PEMILU
1)Bawaslu (nasional).
2)Bawaslu Provinsi.
3)Bawaslu Kabupaten/Kota.
4)Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, TPS.
Pasal 93 UU 7/2017 → Bawaslu berwenang
mengawasi seluruh tahapan pemilu.
1)Transparansi.
2)Akuntabilitas.
3)Independensi.
4)Profesionalitas.
5)Partisipatif.

6. JENIS PELANGGARAN PEMILUJENIS PELANGGARAN PEMILU
1)Pelanggaran Administratif (Pasal 454).
2)Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
(Pasal 458).
3)Pelanggaran Pidana Pemilu (Pasal 488 –
554).
4)Sengketa Proses Pemilu (Pasal 466).

7. MEKANISME PENANGANAN PELANGGARANMEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN
1)Penerimaan laporan/temuan.
2)Registrasi & kajian awal.
3)Klarifikasi & pengumpulan bukti.
4)Rekomendasi/putusan lembaga
pengawas.
5)Penyelesaian melalui jalur administratif,
etik, pidana, atau sengketa.

8. TANTANGAN PENGAWASANTANTANGAN PENGAWASAN
a)Politik uang masif.
b)Netralitas ASN.
c)Black campaign & hoaks digital.
d)Lemahnya partisipasi masyarakat.
e)Tekanan politik lokal.

9. STRATEGI OPTIMALISASI PERAN STRATEGI OPTIMALISASI PERAN
PENGAWASPENGAWAS
1)Penguatan Kapasitas SDM.
2)Transparansi Penanganan Kasus.
3)Pemanfaatan Teknologi Informasi.
4)Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum.
5)Meningkatkan Partisipasi Publik.

10. FASILITASI PEMBINAAN KELEMBAGAANFASILITASI PEMBINAAN KELEMBAGAAN
1)Bimbingan teknis.
2)Pendidikan politik & demokrasi.
3)Penyusunan SOP pengawasan.
4)Evaluasi berkala terhadap kinerja
pengawas.

11. PENGUATAN KELEMBAGAANPENGUATAN KELEMBAGAAN
1)Struktur organisasi jelas & efektif.
2)Sistem koordinasi vertikal &
horizontal.
3)Dukungan sarana & prasarana
memadai.
4)Anggaran transparan & akuntabel.

12. REKOMENDASIREKOMENDASI
1)Lembaga pengawas harus lebih
independen.
2)Penegakan hukum tegas & tanpa
diskriminasi.
3)Partisipasi publik diperluas.
4)Transparansi informasi ditingkatkan.

13. INOVASI PENGAWASANINOVASI PENGAWASAN
1)Aplikasi pelaporan online.
2)Call center pengaduan masyarakat.
3)Kolaborasi dengan media & LSM.

14. SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEKIAN DAN TERIMA KASIH