PEMERINTAH YANG BAIK & BERSIH (CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

CLEAN & GOVERNANCE.ppt

1. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. TUJUAN UMUM
Setelah mengikuti materi ini, peserta latih mampu memahami
Pemerintahan baik & bersih ( Clean & Good Governance)
TUJUAN KHUSUS
1.Menjelaskan Konsep Clean & Good Governance
2.Menjelaskan dan menguraikan prinsip-prinsip Clean & Good
Governance
3.Menjelaskan Reformasi Birokrasi
4.Menjelaskan Program kemenkes dalam upaya pencegahan korupsi
5.Menjelaskan sisitem Pengendalian Internal Pemerintah
6.Menjelaskan Pembangunan Zona Integritas
TUJUAN UMUM & KHUSUS
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

3. POKOK BAHASAN
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

4. pemerintah
masyarakat swasta
TIGA PILAR

5. Tata pemerintahan yang baik dan
bersih (Good Governance and Clean
Government)
adalah seluruh aspek yang terkait
dengan kontrol dan pengawasan
terhadap kekuasaan yang dimiliki
Pemerintah dalam menjalankan
fungsinya melalui institusi formal dan
informal.
5

6. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

7. Prinsip-prinsip Good Governance
menurut United Nations Development Program United Nations Development Program (UNDP) (UNDP) :
1.1.Partisipasi Partisipasi (Participation)(Participation)
Syarat utama warga negara dSyarat utama warga negara daallaam berpartisipasi :m berpartisipasi :
a. ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaaana. ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaaan;;
b. ada keterlibatan secara emosionalb. ada keterlibatan secara emosional;;
c. memperoleh manfaat, secara langsung dan tc. memperoleh manfaat, secara langsung dan tiiddaakk
langsunglangsung dari keterlibatannya.dari keterlibatannya.
2.2.Penegakan Hukum Penegakan Hukum (Rule of Law);(Rule of Law);
Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat
lunaknya (lunaknya (softwaresoftware),perangkat keras (),perangkat keras (hardwarehardware) maupun ) maupun
sumber daya manusianya (sumber daya manusianya (humanwarehumanware))
3.3.Transparansi Transparansi (Transparancy);(Transparancy);
Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yangKeterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang
menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses
pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai
pada tahapan evaluasi.pada tahapan evaluasi.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

8. 4.4.Daya Tanggap Daya Tanggap (Responsiveness);(Responsiveness);
Sektor publik selama ini dianggap tertutup,arogan dan Sektor publik selama ini dianggap tertutup,arogan dan
berorientasi pada kekuasaan.berorientasi pada kekuasaan.
5.5.Berorientasi pada konsensus Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation)(Consensus Orientation);;
Dalam pengambilan keputusan lebihDalam pengambilan keputusan lebih
menitikberatkan konsensusmenitikberatkan konsensus . . Musyawarah merupakanMusyawarah merupakan
proses, sedangkan mufakat merupakan hasil.proses, sedangkan mufakat merupakan hasil.
6.6.Keadilan/kesetaraan Keadilan/kesetaraan (Equity)(Equity)
Setiap warga negara memiliki kesempatan yang samaSetiap warga negara memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuanuntuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan
individu berlainan namun sektor publik harus berperanindividu berlainan namun sektor publik harus berperan
agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

9. 7. 7. Keefektifan dan Efisiensi (Keefektifan dan Efisiensi (Effectiveness &Effectiveness &
EfficiencyEfficiency));;
Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan
efisiensi pada sektor publik.efisiensi pada sektor publik.
8. Akuntabilitas (8. Akuntabilitas (AccountabilityAccountability))
Pertanggungjawaban setiap aktivitas Pertanggungjawaban setiap aktivitas
menyeluruhmenyeluruh
kepada publik/masyarakat luas, disamping kepadakepada publik/masyarakat luas, disamping kepada
atasan. atasan.
9.9.Visi Strategis (Visi Strategis (Strategic VisionStrategic Vision))
Perlunya visi jangka pendek (Perlunya visi jangka pendek (short-term visionshort-term vision) )
dandan
visi jangka panjang (visi jangka panjang (long-term visionlong-term vision).).
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

10. 10
Penyimpangan Clean & Good Governance
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

11. 11
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
TATA KELOLA PEMERITAHAN YANG BAIK & BERSIH
1. Reformasi Birokrasi
2. Sitem Pengendalian Internal Pemerintah
3. Pembangunan zona Integritas

12. Reformasi Birokrasi
12
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

13. 13
Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah
proses menata-ulang, mengubah,
memperbaiki, dan menyempurnakan
birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional,
bersih, efisien, efektif, dan produktif).
(Sumber: Roadmap RB Kemenkes)
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

14. Reformasi Birokrasi berarti :
Perubahan cara berfikir (Polapikir, pola sikap & Pola Tindak)
Perubahan Penguasa menjadi pelayan
Mendahulukan peranan dari wewenang
Mewujudkan pemerintah yg baik, bersih, tranparan, &
profesional, bebas Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) melalui
penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,sumber daya
manusia, akuntabilitas kinerja yg berkualitas, efisien, efektif
dan kondusif, serta pelayanan yg Prima (konsisten &
transparan)
Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir
Perubahan manajemen kerja
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

15. Terwujudnya pemerintah yg amanah
atau tata Pemerintah yg baik
15
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Visi Reformasi Birokrasi
Mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan
sebagai abdinegara & abdi masyarakat serta dapat
menjadi suri teladan & panutan masyarakat dalam
menjalani kehidupan sehari hari.
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

16. Tujuan Reformasi Birokrasi
16
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

17. Sasaran Reformasi Birokrasi
Terwujudnya birokrasi profesional, netral &
sejahtera, mapu menempatkan diri sebagai abdi
negara & abdi masyarakat guna mewujudkan
pelayanan masyarakat yang lebih baik
Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik)
yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai
kebutuhan masyarakat.
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yg
proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan
pemerintahan pusat dan daerah.
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

18. Faktor Sukses Reformasi Birokrasi
Masih kentalnya budaya paternalistik dlm
penyelenggra pemerintah Indonesia
Kemauan & keikhlasan penyelenggara
pemerintahan (birokrasi) utk meroformasi
diri sendiri
Ada persamaan persepsi terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi terutama
dari birokrat sendiri, shg tdk terjadi
perbedaan pendapat yg menghambat
reformasi
SDM aparatur yang berintegritas, netral,
kompeten, capable, profesional, berkinerja
tinggi dan sejahtera
2. Kemauan diri sendiri
3. Kesepahaman
18

19. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

20. Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan &
Pemberantasan Korupsi
Perpres N0.55 Tahun 2012
Melaksanakan upaya-upaya pencegahan
Melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan
peraturan perundang undangan di bidang pemberantasan
korupsi & sektor terkait lainnya
Melaksanakan langkah-langkah strategis dibidang
penegakan hukum
6 (enam) Strategi
Melaksanakan kerjasama internasional & penyelamatan
asset hasil Tipikor
Meningkatkan upaya pendidikan & Budaya anti korupsi
Meningkatkan koordinasi dlm rangka mekanisme
pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi

21. Upaya Percepatan RB Ling.Kemenkes
1.Disiplin kehadiran menggunakan absen pringer print
2.Mengisi Sasaran Kinerja pegawai (SKP)
3.Pelayanan Prima
4.Penanda tanganan fakta integritas bagi setiap pelantikan
pejabat di Kemenkes
5.Terlaksananya strategi komunikasi PBAK
6.Sosilaisasi ttg larangan melakukan gratifikasi
7.Pemberlakukan sistem LPSE
8.Layanan publik berbasis teknologi informasi
9.Pelaksanaan LHKP
10.Membentuk unit Pengendalian Gratifikasi
11.Tampa korupsi, korupsi merampas hak masyarakat utk
sehat, hari gini masih terima suap, dll
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

22. 22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Coba diskusikan bagaimana
pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan saudara !
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

23. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

24. AT PLANE ……
Lingk. Pengendalian
Penilaian Risiko
Aktifitas Pengendalian
Infokom
Monev
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

25. BAYANGKAN ..!!! (JIKA TANPA PENGENDALIAN)
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

26. 26
Menurut PP 60/2008, Bab I Pasal 1;
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui :
1.Kegiatan yang efektif dan efisien
2.Keandalan pelaporan keuangan
3.Pengamanan aset negara, dan
4.Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

27. Unsur SPIP
kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi
efektivitas pengendalian intern
kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi
pemerintah
tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur
untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif
proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan serta
tersampaikan informasi harus dicatat dan dilaporkan
kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang
ditentukan
2. Penilaian Risiko
27
5. Pemantauan pengendalian Intern
pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik
secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya dapat segera ditindaklanjuti
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

28. 28
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Coba diskusikan bagaimana
pelaksanaa Unsur SPIP di
lingkungan saudara !
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

29. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

30. PENGERTIAN UMUM
1).Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat
yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan
dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk
mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya
pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik;
2).Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan
memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas
75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya;
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

31. 3)Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat
indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil
penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang
telah memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya;
4)Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan
K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada
masyarakat;
PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

32. PETA ZI, WBK, WBBM
ZONA INTEGRITAS
(K/L/PEMDA)
(UNIT KERJA/SATUAN KERJA)
WBBM
WBK
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

33. PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
Pelaksanaan
Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004
dan
Nomor 17 Tahun 2011
Pakta Pakta
IntegritasIntegritas
Pulau
Integritas/
Bebas Dari
Korupsi
Di harapkan, Pakta IntegritasPakta Integritas akan
menjadi best practices di semua lini
pembangunan. Pemerintahan Indonesia
masa depan, Insya Allah, akan makin
bersih dari semua wujud tindak pidana
KKN (Presiden RI, 14/08/2009)
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

34. 1
2
3
PENANDATANGANAN DOKUMEN :
PENETAPAN UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU :
PENCANANGAN PEMBANGUNAN :
PERMEN PAN
60/2012
PERMEN PAN
49/2011
K/L dan Pemda
Melakukan Tahapan
AMANAT :
INPRES 17/2011
AMANAT :
1.INPRES 5/2004
2.INPRES 17/2011
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

35. PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM
NO UNSUR INDIKATOR PROSES BOBOT (%)
1Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas 5
2Pemenuhan Kewajiban LHKPN 6
3Pemenuhan Akuntabilitas kinerja 6
4Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan 5
5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *) 5
6Penerapan Kode Etik Khusus 4
7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *) 6
8Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi 6
9Pengendalian gratifikasi 6
10Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) 6
11Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi 6
12 Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP5
13Kebijakan pembinaan purna tugas ) 4
14Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK6
15Promosi jabatan secara terbuka *) 3
16Rekruitment secara terbuka 3
17Mekanisme pengaduan masyarakat 6
18Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik 6
19Pengukuran kinerja individu ) 3
20Keterbukaan informasi publik 3
100 %

36. INDIKATOR HASIL WBK/WBBM
*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK
**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
Pengaduan yg telah >60 hari
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan penilaian APIP & BPK

37. 37
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Coba diskusikan bagaimana
pelaksanaa Pembangunan Zona
Integritas di lingkungan saudara !
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

38.  Good and Clean Governance merupakan suatu
keharusan.
 Pemerintah lebih bertindak sebagai katalis
yang
menjalankan fungsi mengarahkan daripada
melaksa
nakan sendiri berbagai tugas pelayanan umum.
 Wujud Clean & Good Governance adalah
penyelenggaraan pemerintah negara yang solid
dan
bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif,
dengan menjaga kesinergisan interaksi yang
konstruktif diantara domain negara, sektor
swasta
dan masyarakat.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

39.  Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
dapat
dilakukan melalui reformasi birokrasi, SPIP,
dan
Pembangunan Zona Integritas.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

40. 40
Memang baik menjadi orang pentingMemang baik menjadi orang penting
tetapitetapi
lebih penting menjadi orang baiklebih penting menjadi orang baik

41. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI