PEMUNGUTAN PBBffedferttg-P2 PONOROGO-X.ppt

PEMUNGUTAN PBB-P2 PONOROGO-X.ppt

1. PELAKSANAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
SEBUAH PRESPEKTIF HUKUM
YANUARTO PURNAWAN, S.H., M.H.
ANALIS HUKUM AHLI MADYA

2. DASAR HUKUM DASAR HUKUM

3. PENGERTIANPENGERTIAN
•Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
•PBB-P2 termasuk dalam Pajak yang dipungut
Kabupaten/Kota

4. OBJEK PBB-P2OBJEK PBB-P2
•Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
•Bumi sebagaimana dimaksud termasuk permukaan Bumi
hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

5. YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PBB-PYANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PBB-P 22
Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau
pemanfaatan atas:
•Kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor
penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara
atau barang milik Daerah;
•Yang digunakan utk kepentingan umum di bidang keagamaan, panti
sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
•Tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
•Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

6. •Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;
•Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
•Jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas
raya terpadu (Light Rail Transifl), atau yang sejenis;
•tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati; dan
•Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan
bangunan oleh Pemerintah Pusat.

7. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
•Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.
•Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

8. DASAR PENGENAAN PBB-P2DASAR PENGENAAN PBB-P2
•NJOP berdasarkan proses penilaian PBB-P2
•NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayah Daerah.
•Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
•NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
•Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu
objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana hanya
diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun
Pajak.

9. PENILAIAN PBB-P2PENILAIAN PBB-P2
•Penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 85/2024 berlaku mulai 26 November 2024.
•NJOP hasil penilaian dibedakan menjadi NJOP Bumi dan/atau
NJOP Bangunan.
•NJOP Bangunan terdiri atas Objek Pajak Umum dan Objek
Pajak Khusus.
•NJOP Bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal
objek pajak dengan NJOP Bumi per meter persegi.
•NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas
Bangunan dan NJOP Bangunan per meter persegi.

10. DASAR PENGENAAN PBB-P2DASAR PENGENAAN PBB-P2
•Ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan
paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah
dikurangi NJOP tidak kena pajak.
•Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2
ditentukan dengan mempertimbangkan:
•kenaikan NJOP hasil penilaian;
•bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
•klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.

11. KLASTERISASI TARIF PBB-P2 KLASTERISASI TARIF PBB-P2

12. PBB-P2 TERUTANGPBB-P2 TERUTANG
•Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
•Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan /
atau Bangunan.
•Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang
terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada
tanggal 1 Januari.

13. •PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi
letak objek PBB-P2.
•Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 merupakan
wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut
berada:
•perairan darat serta bangunan di atasnya;
•bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi
tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

14. PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2

15. TUGAS POKOK PETUGAS PEMUNGUT TUGAS POKOK PETUGAS PEMUNGUT
TINGKAT KECAMATANTINGKAT KECAMATAN
•Menyerahkan daftar petugas pemungut tingkat kecamatan;
•Melaksanakan distribusi & penelitian SPPT ke desa/kelurahan;
•Melaksanakan monitoring dan evaluasipemungutan PBB-P2 di wilayah
kecamatan;
•Melaksanakan koordinasi & pengawasan pemungut Tingkat
desa/kelurahan;
•Membuat BA penelitian dan penyerahan SPPT;
•Memproses data pembayaran PBB-P2 yg telah dipungut petugas
Tingkat desa/kelurahan;
•Menghimpun masalah2 berkenaan pemungutan PBB-P2.

16. TUGAS POKOK PETUGAS PEMUNGUT TUGAS POKOK PETUGAS PEMUNGUT
TINGKAT DESA/KELURAHANTINGKAT DESA/KELURAHAN
•Menyerahkan daftar petugas pemungut tingkat desa/kelurahan;
•Melaksanakan distribusi dan penelitian SPPT ke Wajib Pajak;
•Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 di wilayah desa/kelurahan;
•Melaksanakan pemungutan PBB-P2 ke Wajib Pajak dan Menerima pembayaran PBB-P2
dari Wajib Pajak;
•Membuat data hasil pemungutan & melaporkan ke petugas pemungut tingkat kecamatan;
•Menyetorkan hasil pemungutan 1x24 jam ke tempat pembayaran yg ditunjuk
•Menerima SSPD dari tempat pembayaran dan menyerahkan kepada Wajib Pajak yang
telah melakukan pembayaran.
•Menghimpun masalah-masalah berkenaan dengan pemungutan PBB-P2.

17. BIAYA OPERASIONAL BIAYA OPERASIONAL
PEMUNGUTAN PBB-P2PEMUNGUTAN PBB-P2
•BOP PBB-P2 diberikan kepada kecamatan, kelurahan, dan desa.
•BOP PBB-P2 kelurahan dianggarkan pada program, kegiatan,
dan sub kegiatan kelurahan melalui SKPD Kecamatan.
•Anggaran BOP PBB-P2 desa diberikan dalam bentuk dana
transfer ke desa yang dimasukkan ke dalam komponen ADD
Non Siltap pada masing-masing desa.
•BOP PBB-P2 kecamatan dianggarkan pada program, kegiatan,
dan sub kegiatan kecamatan.
•Anggaran BOP PBB-P2 tidak dapat digunakan untuk belanja
modal.

18. BESARAN BOP PBB-P2BESARAN BOP PBB-P2
•Besaran alokasi maksimal 5% (lima persen) dari pokok
ketetapan PBB-P2 masing-masing kecamatan, kelurahan, dan
desa.
•Besaran alokasi anggaran BOP PBB-P2 tercantum dalam APBD.
•Dalam hal tidak tercapainya besaran alokasi, maka besaran
alokasi anggaran BOP PBB-P2 disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.
•Pengeluaran keuangan sehubungan dengan Biaya Operasional
Pemungutan PBB-P2 dibebankan pada APBD.

19. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGGUNAAN ANGGARAN
BOP PBB-P2BOP PBB-P2
•Anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 tidak dapat digunakan
untuk belanja modal.
•Penggunaan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 diprioritaskan
untuk menunjang kegiatan operasional yang berhubungan dengan
pemungutan PBB-P2 mulai dari rapat dengan Petugas Pemungut PBB-P2,
pendistribusian SPPT, penyampaian STPD, penagihan PBB-P2 ke masyarakat
sampai dengan penyetoran PBB-P2 ke bank yang ditunjuk.
•Penggunaan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 dapat berupa
belanja operasional makan minum rapat, honorarium Petugas Pemungut
PBB-P2, dan transport lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

20. PENCAIRAN ANGGARAN BOP PENCAIRAN ANGGARAN BOP
PBB-P2PBB-P2
•Pencairan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2
dapat dilakukan apabila realisasi PBB-P2 masing-masing desa
sudah mencapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari
pokok ketetapan PBB-P2.
•Pencairan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2
berdasarkan hasil rekonsiliasi antara masing-masing desa
dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ponorogo.

21. ALOKASI INSENTIF ALOKASI INSENTIF
PEMUNGUT PEMUNGUT
•Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah diberikan insentif kepada Aparat Pemungut Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
•Insentif pemungutan Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
(lima persen) dari total rencana penerimaan Pajak Daerah dalam
APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan.
•Insentif pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar
5% (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Retribusi Daerah
dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan.
•Insentif diberikan setiap triwulan dengan besaran 1,25% (satu koma
dua puluh lima persen) dari rencana penerimaan yang ditetapkan
dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan.

22. INSENTIF PEMUNGUT PBB-P2INSENTIF PEMUNGUT PBB-P2
•Insentif secara proporsional diberikan kepada pemungut
PBR-P2 pada tingkat desa/kelurahann dan kecamatan, Kepala
Desa/Lurah atau sebutan lain, Camat, dan tenaga lainnya
yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
•Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
diberikan berdasarkan capaian kinerja masing-masing
penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

23. •Insentif dapat diberikan kepada Aparat Pemungut apabila
paling rendah mencapai target penerimaan Pajak Daerah
dan/atau Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam
APBD dan/atau perubahan APBD tahun berkenaan.
•Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan :
•pelayanan kepada masyarakat;
•kinerja SKPD;
•semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD; dan
•Pendapatan Asli Daerah.

24. REWARD PELUNASAN PBB-P2REWARD PELUNASAN PBB-P2
•Reward Pelunasan PBB-P2 diberikan kepada desa atas pelunasan PBB-P2.
•Anggaran Reward Pelunasan PBB-P2 diberikan dalam bentuk dana transfer
ke desa yang dimasukkan ke dalam komponen ADD Non Siltap pada
masing-masing desa.
•Anggaran Reward Pelunasan PBB-P2 tidak dapat digunakan untuk belanja
operasional makan minum rapat, honorarium Petugas Pemungut PBB-P2,
dan transport lokal.
•Penggunaan anggaran Reward Pelunasan PBB-P2 dapat berupa :
•belanja modal desa yang menunjang pelayanan PBB-P2; dan/ atau
•pemberian hadiah kepada Wajib Pajak sebagai apresiasi Wajib Pajak yang berprestasi.
•Pengeluaran keuangan sehubungan dengan Reward Pelunasan PBB-P2
dibebankan pada Perubahan APBD.

25. BESARAN ALOKASI REWARD BESARAN ALOKASI REWARD
PELUNASAN PBB-P2PELUNASAN PBB-P2
•lunas bulan Januari sebesar 4% (empat persen);
•lunas bulan Pebruari sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
•lunas bulan Maret sebesar 3% (tiga persen);
•lunas bulan April sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
•lunas bulan Mei sebesar 2% (dua persen);
•lunas bulan Juni sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
•lunas bulan Juli sebesar 1% (satu persen); dan
•lunas bulan Agustus sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
Dihitung dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa