penanganan dan pemberdayaan PMI pasca pemulangan

NurkhasanahYuniartiP 9 views 28 slides Sep 19, 2025
Slide 1
Slide 1 of 28
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28

About This Presentation

Bagaimana penanganan Pekerja migran indonesia dan pemberdayaan bagi purna pekerja migran baik secara ekonomi dan sosial


Slide Content

Penanganan dan Pemberdayaan PMI
Pasca Pemulangan
DisampaikanOleh:
HadiWahyuningrum,S.H.,M.M.
DirekturPelindunganDan Pemberdayaan
Kawasan EropaDan Timur Temgah
Jakarta, 8 September 2021

9 PROGRAM PRIORITAS BP2MI
2

9 Program Prioritas BP2MI

PROYEKSI KEPULANGAN
4

PROYEKSIKEPULANGANPMI(TOPTEN)
KOREASELATAN
686
TAIWAN
23.861
BRUNEIDARUSSALAM
1.581
MALAYSIA
25.371
SINGAPURA
5.581
HONGKONG
21.467
PAPUA NUGINI
184
ARABSAUDI
2.647
UEA
225
1
3
2
4
5
6
8 Polandia
204
7
8
TOTAL
82.664
SUMBERSISKOTKLN
BERDASARKAN
NEGARA
PENEMPATAN
10
Keterangan:
EstimasiKepulanganantarabulan
September danOktober: 44.581
berdasarkanKontrakselesai
13
MELAYANIDANMELINDUNGIDENGANNURANI
November-Desember: 38.083
SesuaiKontrakKerjayang HabispadaPeriodeSeptember-Desember2021

SKEMA PEMULANGAN
6

1
7
7
MELAYANIDANMELINDUNGIDENGANNURANI

Keterangan:
Kepulangan PMI Dari
Negara Penempatan via
Laut dan Ke Daerah
KepulanganAsal viaJalur
Laut
8
MELAYANIDANMELINDUNGIDENGANNURANI

PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PENANGANAN
PEMULANGAN DI
TINGKAT K/L
•Perlu pembahasan dengan K/L terkait
mekanisme dan SOP pemulangan
Mekanisme dan SOP
01
•Penyediaan reagen untuk tes PCR
•Penyediaan lokasi karantina tambahan
•Penyediaan dukungan operasional pendukung
Infrastruktur02
•Koordinasi dengan Satgas dan Pemda untuk
persiapan ketibaan
•Koordinasi dengan Perwakilan RI untuk pendataan
dan pemetaan asal daerah PMI
•Kooordinasi dengan Pemda daerah asal PMI untuk
penerimaan
Sinergi/Koordinasi
03
•Penyiapan SDM/pegawai dari masing-
masing instansi
•Dukungan anggaran dari Satgas Covid dan
Kemenkeu
Kesiapan SDM dan Anggaran
04

KEGIATAN PEMULANGAN PMI SELAMA PANDEMI
61
PENGADUAN
HELP DESK
PendataanPMI
pada
Bandara/Pelabuh
an/PLBN
Kedatangan
3
KARANTINA
Karantina
WismaAtlet
5
PENANGANAN
JENAZAH
Jenazah
difasilitasi
kepulangannya
kedaerahasal
dandiserah
terimakan
kepada
keluarganya
2
RUJUKAN
PMI Sakit
dirujukke
RumahSakit
Rujukan.
4
PENDAMPINGAN
Pendampingan
KepulanganPMI
SakitkeDaerah
Asal
Penyelesaian
pengaduanPMI
danKeluarganya

REINTEGRASI PMI
1
1

REKAPITULASI PMI SAKIT DI RS POLRI SUKANTO,
JAKARTA TIMUR (TAHUN 2021)
BP2MI © 2021
No NEGARA JUMLAH PMI SAKIT
1MALAYSIA 29
2TAIWAN 23
3HONGKONG 7
4KORSEL 5
5SINGAPURA 7
6BRUNEI 4
7SAUDI ARABIA 38
8UEA 8
9QATAR 1
10OMAN 1
11KUWAIT 2
12SYIRIA 2
13AFRIKA SELATAN 1
14CINA 1
15IRAQ 1
JUMLAH 130
BIAYA RS POLRI
UNTUK PMI
JUML.
20201.069.791.578
2021 (sd.
September 2021)
299.412.233

PEMBERDAYAAN
1
3

PRIORITAS NASIONAL PEMBERDAYAAN EKONOMI
NO KAWASAN
TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
1. Eropa dan Timur Tengah 0 1750 2100 2450 2800
2. Asia danAfrika 0 2500 3000 3500 4000
3. Amerika dan Pasifik 0 750 900 1050 1200
Target Kegiatan Pemberdayaan

KOMUNITAS KELUARGA
BURUH MIGRAN (KKBM)
1
5

ApaituKKBM?
▪Komunitasdari,oleh,danuntukmasyarakatsetempatlingkungandesa,beberapa
desaataukecamatansumberPMI.Suatukesatuansosialyangmemilikikesamaan
yaitupernah,sedang,atauakanbekerjadiluarnegerisebagaiPMI.
▪BeranggotakanPMI,keluarga,paralegalPMI,tokohmasyarakat,penggiatisu
migran.
ApaituPenggerakKKBM?
▪Orang yang bekerja pada tingkat komunitas/kelompok;
▪Communityorganizer(CO)KKBMmerupakanbagiandarikomunitasyang
mengorganiziranggotalainnyaagardengansadarmaubergerakmelakukanusaha
bersamamenyelesaikanpermasalahanterkaitpenempatandanperlindunganPMI
yangterjadidilingkungantempattinggalnya.

DASAR HUKUM
KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN (KKBM)
Peraturan Eksisting tentang KKBM :
Peraturan Kepala BNP2TKI No.04tahun 2017 tentang
Komunitas Keluarga Buruh Migran.

AKTIVITAS KKBM
(KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN)

PENYEBAB
KONDISI SAAT
INI
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
PMI tidak tahu
prosedur dan
peluang kerja
Anggapan bahwa
bekerja secara resmi
bertele-tele
Bisnis penempatan
PMI menggiurkan
Pengawasan sulit
PMI tidak tahu ke
mana mengadu
Akses pengaduan
kasus terbatas
PMI tidak mampu
mengembangkan
usaha
Tidak ada mitra yang
menstimulan
PMI lebih suka
kembali bekerja ke
luar negeri meski
harus meninggalkan
keluarga
Masyarakat/PMI tidak
memahami kerja ke luar
negeri, tidak tertangani
kasusnya dan tidak
mampu mengembangkan
usaha ekonomi
•Indikasi penempatan
nonprosedural. Data PMI
resmi 2,7 jt. Data yg
undokumen 2-3 kali.
•Akses thd pengaduan dan
perlindungan kurang.
Kasus-kasus yg menimpa
PMI tidak semua terdeteksi
•Devisa PMI setiap tahun
Rp100 triliun, belum
semuanya dimanfaatkan
untuk mengembangkan
usaha bagi kehidupan
keluarga
Masalah yang dihadapi
PMI:
•Tidak tahu informasi
kerja ke luar negeri
•Tidak tahu meminta
bantuan penyelesaian
kasus
•Tidak mampu
memanfaatkan hasil
kerja dari Luar Negeri
•Penempatan PMI
nonprosedural terus
terjadi
•Peluang kerja di LN yg
bagus tidak
termanfaatkan
•Kasus PMI terus terjadi,
tidak terdeteksi, dan tidak
terselesaikan
•Jaringan penempatan
ilegal makin marak
•PMI bolak balik ke LN.
Keluarga terbengkalai dan
tetap miskin (kemiskinan
struktural)
AKIBAT
Masyarakat/PMI
memahamikerja
keluarnegeri,
tertangani
kasusnyadan
mampu
mengembangkan
usahaekonomi
-Penempatan
PMI secarano
prosedural
berkurang
-KasusPMI
berkurang
-Akses
pengaduan
lebihmudah
dan
penanganan
kasusPMI lebih
singkat
-Banyak PMI
yang mampu
memanfaatkan
hasilkerjadari
luarnegeri
untukkegiatan
ekonomi
produktifbagi
keluarga

DESAKKBM

DESAKKBM

JAMINANSOSIAL
2
2

1.Memberikan masukan revisiPermenaker No.18/2018tentang
JaminanSosialPekerjaMigranIndonesia
2.MendorongrevisiUUNo.40/2004tentangSistemJaminanSosial
(khususnyaterkaitdenganpelindunganJamsosbagiPMI)
3.PeningkatankerjasamapelayananJaminanSosialmelaluiPerjanjian
KerjaSamatindaklanjutMoUdenganBPJSKetenagakerjaan
UPAYA BP2MI TERHADAP PERBAIKAN JAMSOS PMI

KREDIT TANPA AGUNAN
2
4

KREDIT TANPA AGUNAN
INSTRUKSI KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN
KREDIT TANPA AGUNAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Dasar Hukum

KREDIT TANPA AGUNAN
a.pengurusrumahtangga;
b.pengasuhbayi;
c.pengasuhlanjutusia(lansia);
d.jurumasak;
e.supirkeluarga;
f.perawattaman;
g.pengasuhanak;
h.petugaskebersihan;
i.pekerjaladang/perkebunan;
j.awakkapalperikananmigranyang dipekerjakandi perairan
internasional
PelaksanaanPembebasanBiayaPenempatanbagiPekerja
MigranIndonesia untukjabatansebagaiberikut:

Infographic Style
SKEMA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH P3MI
JABATAN YANG DIBEBASKAN BIAYA
PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT
REKOMENDASI OLEH CALON
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TAHAPAN VERIFIKASI:
Tahapanpenerbitan
SuratRekomendasi

TERIMAKASIH