PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BADAN AD-HOC.pptx

Kode Etik Bada Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA M. AFIFUDDIN ANGGOTA KPU RI KODE ETIK BADAN AD-HOC PENYELENGGARA PEMILU

2. Peran Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Penentu kualitas demokrasi karena sistem dan penentuan hasil akhir pemilu yang ditetapkan KPU didasarkan pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, sehingga posisi badan ad hoc ditempatkan sebagai ujung tombak untuk menjaga proses pemilu. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di Luar Negeri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data pemilih Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan   suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tahapan Pemilu/ Pemilihan di tingkat tertentu. BADAN AD-HOC KPU

3. 36.005 PPK 250.200 5.666.717 KPPS PPS PEMILU 2019 21.205 PPK 140.241 2.092.566 KPPS PPS PEMILIHAN 2020 298.538 PPDP MENINGGAL 117 Anggota SAKIT 153 Anggota Data 2021 MENINGGAL 722 Anggota SAKIT 798 Anggota Data 2020 PERSONEL BADAN AD-HOC KPU 556 11.496 KPPLN PPLN

4. Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. (Keputusan KPU 337 Tahun 2020) Perubahan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu Ditetapkannya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 praktis mengubah mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Badan Ad-Hoc KPU (PPK, PPS, dan KPPS) Penanganan pelanggaran Kode Etik pada Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc diserahkan langsung kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menanganinya UU Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 19 huruf e) Tentang Pemilihan Umum PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Definisi Kode Etik Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu Dasar Hukum Kode Etik Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS. KODE ETIK BADAN AD-HOC KPU

5. PRINSIP DAN KODE ETIK

6. PRINSIP MANDIRI netral atau tidak memihak terhadap peserta Pemilu; menolak segala yang dapat menimbulkan pengaruh buruk; tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan; tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih; tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut peserta Pemilu tertentu; tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain; tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, tidak akan menggunakan kewenangan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun; menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye; memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil; menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif; memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik. memperlakukan secara sama setiap peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat Pemilu; memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya; menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil melakukan tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu; mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia; memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan; memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya; memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Peserta Pemilu dan sebagai Penyelenggara Pemilu menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara. PRINSIP MANDIRI PRINSIP TERBUKA PRINSIP ADIL PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PRINSIP TERTIB PRINSIP AKSESBILITAS PRINSIP JUJUR PERSONEL BADAN AD-HOC KPU PRINSIP DAN KODE ETIK

7. PRINSIP MANDIRI memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu; melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan Pemilu; mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja serta upaya perbaikannya; menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik; memberikan penjelasan terhadap pertanyaan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara; menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghargai dan menghormati sesame lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; tidak melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya; memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih; memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu; membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu; menciptakan kondusitivitas bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas menggunakan waktu secara efektif sesuai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan; melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan; menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung; tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan menjaga rahasia yang dipercayakan, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang PRINSIP PROFESIONAL PRINSIP AKUNTABEL PRINSIP KEPENTINGAN UMUM PRINSIP EFEKTIF PRINSIP EFISIEN PRINSIP PROPORSIONAL PERSONEL BADAN AD-HOC KPU PRINSIP DAN KODE ETIK

8. Pengawasan Internal Menggunakan Form Model PE-1 Rapat Pleno Dituangkan pada Berita Acara Proses Penanganan Pelanggaran Dihentikan Verifikasi dan Klarifikasi Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dituangkan pada Berita Acara Rapat Pleno Dituangkan pada Berita Acera Proses Penanganan Dihentikan dan Disampaikan pada Ybs Pemberhentian Sementara dan Membentuk Tim Pemeriksa Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran Tidak Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran Tidak Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran ALUR PENANGANAN PELANGGARAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN BERDASARKAN PENGAWASAN INTERNAL Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Selanjutnya Dilakukan Pemeriksaan Oleh Tim Pemeriksa

9. Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran KPU Kab/Kota membentuk Tim Penerima Laporan/ Pengaduan Laporan dan/atau Pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor Menggunakan Form Model PE-2 Tim Penerima Laporan Memverifikasi Kelengkapan Berkas Membuat Tanda Terima Verifikasi dan Klarifikasi Petunjuk Awal Alat Bukti Rapat Pleno Dituangkan Pada Berita Acara Penanganan Pelanggaran Tindak Dilanjutkan dan Disampaikan Pengadu/Pelapor Verifikasi dan Klarifikasi Dituangkan Pada Berita Acara Rapat Pleno Dituangkan Pada Berita Acara Proses Penanganan Dihentikan dan Disampaikan pada Kedua Pihak Pemberhentian Sementara dan Membentuk Tim Pemeriksa Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran Tidak Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Selanjutnya Dilakukan Pemeriksaan Oleh Tim Pemeriksa ALUR PENANGANAN PELANGGARAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN BERDASARKAN ADUAN/LAPORAN

10. KPU Kab/Kota membentuk Tim Pemeriksa Tim Pemeriksa memanggil Dua Belah Pihak Tim Pemeriksa Melakukan Pemeriksaan Tim Pemeriksa Melakukan Kajian Bedasar Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Dituangkan dalam Form Model PE-3 KPU Kab/Kota mengambil Keputusan Dalam Rapat Pleno Teradu Diaktifkan Kembali dan Direhabilitasi Teradu Diaktifkan Kembali dan Dijatuhi Sanksi Ditetapkan Dalam Keputusan KPU Kab/Kota Disampaikan pada Teradu Disampaikan pada Pengadu Tim Pemeriksa Menyampaikan Risalah dan Rekom Sanksi Dugaan Terbukti Dugaan Tidak Terbukti Salinan Keputusan ALUR PENANGANAN PELANGGARAN ALUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN Ketua Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kab/Kota Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kab/Kota Orang Yang Dipilih Berdasar Rapat Pleno Sanksi berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas TIM PEMERIKSA

11. ACEH O : 0 O : 0 O : 0 SUMUT O : 56 O : 17 O : 151 RIAU O : 15 O : 6 O : 5 SUMBAR O : 25 O : 0 O : 2 JAMBI O : 5 O : 1 O : 1 BENGKULU O : 171 O : 36 O : 10 LAMPUNG O : 0 O : 0 O : 0 KEPRI O : 0 O : 0 O : 0 SUMSEL O : 0 O : 0 O : 0 BABEL O : 5 O : 0 O : 0 KALBAR O : 0 O : 1 O : 5 BANTEN O : 0 O : 8 O : 12 DKI O : 1 O : 0 O : 12 KALTENG O : 8 O : 0 O : 0 JABAR O : 4 O : 0 O : 2 JATENG O : 5 O : 0 O : 3 SULTENG O : 5 O : 0 O : 0 SULBAR O : 5 O : 5 O : 5 SULTRA O : 5 O : 5 O : 5 SULSEL O : 0 O : 0 O : 0 PAPUA O : 5 O : 5 O : 5 PABAR O : 0 O : 0 O : 0 MALUT O : 0 O : 0 O : 0 SULUT O : 0 O : 0 O : 3 GORONTALO O : 5 O : 5 O : 5 NTT O : 2 O : 9 O : 1 MALUKU O : 1 O : 0 O : 21 KALTIM O : 1 O : 0 O : 0 BALI O : 0 O : 0 O : 7 NTB O : 1 O : 0 O : 0 KALTARA O : 15 O : 0 O : 0 KALSEL O : 0 O : 0 O : 1 DIY O : 5 O : 0 O : 3 JATIM O : 0 O : 0 O : 0 Belum Melapor Belum Melapor Belum Melapor Belum Melapor KETERANGAN PERINGATAN TERTULIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBERHENTIAN TETAP PERINGATAN TERTULIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBERHENTIAN TETAP TINDAK LANJUT PENANGANAN KODE ETIK 2019 JUMLAH PELANGGARAN PER BADAN AD-HOC 2019 PENJATUHAN KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK 239 78 325 PEMILU Data Bergerak per Juli 2020

12. JENIS PELANGGARAN TIAP PROVINSI 2019 PENCOBLOSAN SURAT SUARA SISA PENGGELAPAN DANA OPERASIONAL TIDAK NETRAL/MEMIHAK TERDAFTAR/BERAFILIASI DENGAN ANGGOTA PARPOL TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PADA PUBLIK KESALAHAN PROSEDUR DAN TATA CARA TEKNIS TAHAPAN PENYELEGGARAAN MANIPULASI PEROLEHAN SUARA MEMBUKA KOTAK SUARA TANPA SAKSI DAN PEGAWAS 2 2 8 2 6 1 2 1 SUMUT NTT SUMUT SULTENG KALTENG SULUT BANTEN KALBAR BENGKULU KALTARA KALTIM RIAU BANTEN BENGKULU SUMUT SULTENG SUMBAR KALTIM MALUKU KALTARA BANTEN SULUT BENGKULU BENGKULU PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI

13. ACEH O : 0 O : 0 O : 0 SUMUT O : 56 O : 2 O : 9 RIAU O : 1 O : 3 O : 1 SUMBAR O : 16 O : 1 O : 7 JAMBI O : 2 O : 0 O : 6 BENGKULU O : 3 O : 0 O : 0 LAMPUNG O : 25 O : 0 O : 2 KEPRI O : 1 O : 0 O : 2 SUMSEL O : 52 O : 0 O : 14 BABEL O : 3 O : 0 O : 0 KALBAR O : 14 O : 7 O : 3 BANTEN O : 0 O : 2 O : 10 DKI O : 0 O : 0 O : 0 KALTENG O : 15 O : 2 O : 3 JABAR O : 14 O : 0 O : 7 JATENG O : 43 O : 3 O : 5 SULTENG O : 8 O : 2 O : 4 SULBAR O : 4 O : 1 O : 1 SULTRA O : 103 O : 0 O : 2 SULSEL O : 5 O : 8 O : 1 PAPUA O : 0 O : 0 O : 17 PABAR O : 8 O : 15 O : 6 MALUT O : 12 O : 11 O : 18 SULUT O : 1 O : 0 O : 0 GORONTALO O : 11 O : 0 O : 2 NTT O : 0 O : 1 O : 0 MALUKU O : 3 O : 0 O : 0 KALTIM O : 10 O : 1 O : 1 BALI O : 0 O : 0 O : 0 NTB O : 0 O : 0 O : 0 KALTARA O : 1 O : 0 O : 0 KALSEL O : 0 O : 0 O : 1 DIY O : 1 O : 0 O : 0 JATIM O : 3 O : 0 O : 5 KETERANGAN PERINGATAN TERTULIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBERHENTIAN TETAP TINDAK LANJUT PENANGANAN KODE ETIK JUMLAH PELANGGARAN PER BADAN AD-HOC 2020 PENJATUHAN KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PERINGATAN TERTULIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBERHENTIAN TETAP 127 59 415 2020 PEMILIHAN Data Bergerak per 7 Maret 2021 Tidak Pemilihan Tidak Pemilihan

14. JENIS PELANGGARAN TIAP PROVINSI 2020 TIDAK NETRAL/MEMIHAK PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERDAFTAR/BERAFILIASI ANGGOTA PARPOL PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA LAPORAN 9 2 7 2 Sumut, Lampung, Jateng, Sulsel, Kalbar, Gorontalo, Kaltim, Sumsel, dan Jatim PENGGELAPAN DANA OPERASIOANL TURUT BERKAMPANYE UNTUK PESERTA 3 20 Sumut dan Sultra Sumut, Riau, Jabar, Jateng, Papua, Sulteng, dan Jatim Sumbar dan Sultra Lampung, Sulsel, dan Sultra Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Sultra, Pabar, Malut, Papua, Sulsel, Kalteng, NTT, Gorontalo, Kaltim, Sumsel, dan Sulbar TIDAK AKTIF/INDISIPLINER KEBOCORAN SOAL UJIAN REKRUTMEN PENCOBLOSAN SURAT SUARA TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI KE PUBLIK 8 1 3 4 Sumut, Lampung, Banten, Sultra, Sulsel, Kalteng, Sulteng, dan Sumsel REKRUTMEN KPPS TERTUTUP KESALAHAN PROSEDUR DAN TATA CARA TEKNIS TAHAPAN PENYELEGGARAAN 1 19 Sumbar Banten, Jateng, dan Kalsel Jateng, Sultra, Kalbar, dan Kaltim Pabar Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Sultra, Malut, Papua, Kalteng, NTT, Kalbar, Gorontalo, Maluku, Kaltim, Sulteng, Sumsel, Sulbar, Jatim, dan Jambi PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI

15. Pencoblosan Surat Suara Sisa dan Milik Pemilih yang Tidak Hadir Penggelapan Honor dan Pelaporan Keuangan Memihak/Tidak Netral Ikut Berkampanye dan Terdaftar Pengurus Parpol Membuka Kotak Suara Tanpa Saksi dan Pengawas Kesalahan Prosedur Tata Cara Tahapan Penyelenggaraan Manipulasi Perolehan Suara 1 2 3 4 7 8 9 10 Tidak Aktif dan Tidak Koordinatif CATATAN PELANGGARAN KODE ETIK Provinsi belum melaporkan secara menyeluruh data pelanggaran kode etik adhoc secara komprehensif dan update Jumlah pelanggaran kode etik ad-hoc belum dapat menggambarkan kerawanan pelaksanaan tugas fungsi ad-hoc dan tingkat kerawanan daerah Penanganan pelanggaran kode etik ad-hoc masih banyak yang belum diproses Cara penanganan pelanggaran kode etik ad-hoc dan struktur data belum seragam CATATAN Tidak Memberikan Informasi Secara Adil 5 11 Rangkap Jabatan Ketidaksesuaian Syarat Administrasi pada saat Seleksi 6 12 Menutup TPS Lebih Awal JENIS -JENIS PELANGGARAN

16. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI Jenis Pelanggaran Kode Etik Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik badan ad hoc Kemampuan KPU Kab/Kota melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik ad hoc Menjaga dan Menstandarisasi Kualitas Rekomendasi Tim Pemeriksa dari KPU Kab/Kota Penyelesaian jumlah pelanggaran dan waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian Isu-isu lain yang berkembang dalam penanganan pelanggaran kode etik adhoc ISU STRATEGIS PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

17. Jenis Pelanggaran Kode Etik Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik badan ad hoc Kemampuan KPU Kab/Kota melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik ad hoc Kurangnya SDM yang khusus menangani penyelesaian pelanggaran. Sekretariat belum optimal dalam memfasilitasi pemeriksaan dan penanganan pelanggaran kode etik Membentuk Pokja Persidangan Kode Etik Badan Ad hoc Pelatihan dan simulasi Penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik sesuai juknis Kpt 337 Membentuk posko pengaduan di sekretariat KPU Kab/Kota disertai call center untuk publik Perbedaan persepsi dalam proses penyelesaian pelanggaran Pelatihan dan Simulasi Kpt 337 Tidak Berintegritas Kemandirian Penyalahgunaan wewenang Tidak bijak penggunaan medsos Melakukan tindak pidana Tidak bekerja sepenuh waktu Melanggar prinsip jujur dalam proses rekruitmen Bimtek berjenjang dilakukan KPU Kab/Kota kepada Ad-Hoc terkait kode etik, kode perilaku, sumpah janji, & pakta integritas. Dilakukan pengawasan secara hierarki oleh tiap koordinator wilayah. Penguatan kapasitas badan ad hoc MASALAH/ MASUKAN REKOM MASALAH/ MASUKAN REKOM MASALAH/ MASUKAN REKOM PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

18. Menjaga dan Menstandarisasi Kualitas Rekomendasi Tim Pemeriksa dari KPU Kab/Kota Penyelesaian jumlah pelanggaran dan waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian Isu-isu lain yang berkembang dalam penanganan pelanggaran kode etik adhoc Terdapat perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU tentang penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc KPU Terdapat fakta adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran kode etik badan ad hoc KPU Koordinasi berjenjang antara Bawaslu dan KPU Merumuskan SOP penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc yang berasal dari rekomendasi Bawaslu. Limitasi waktu terlalu singkat PPK, PPS paling lama 14 hari, KPPS paling lama 7 hari. Sidang cepat pada kasus tertentu Konflik kepentingan antara tim pemeriksa pelapor dan terlapor Ketidaktepatan dalam membaca norma Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi terhadap proses pemeriksaan di KPU Kab/Kota. Pertanggungjawaban pleno KPU Kabupaten/Kota MASALAH/ MASUKAN REKOM MASALAH/ MASUKAN REKOM MASALAH/ MASUKAN REKOM PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

19. TERIMA KASIH