PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI MASYARAKAT

PENYAKIT MENULAR

1. PUBLIC HEARING RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020 OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN GRESIK RANPERDA : PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

2. “Inti dari kegiatan PUBLIC HEARING adalah menyerap aspirasi dan pendapat Masyarakat Kabupaten Gresik sebagai bahan masukan materi untuk Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik”

3. FUNGSI LEGISLASI DPRD Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah FUNGSI LEGISLASI. FUNGSI LEGISLASI DPRD merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah . Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah .

4. DASAR PELAKSANAAN PUBLIC HEARING Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . (2) Masukan secara lisan dan / atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. rapat dengar pendapat umum ; b. kunjungan kerja ; c. sosialisasi ; dan / atau d. seminar, lokakarya , dan / atau diskusi 6/21/2020

5. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gresik Pasal 15 ayat (2) “ Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan masukan secara lisan / tertulis yang dapat dilakukan melalui kegiatan : a. dengar pendapat umum ( public hearing ) ; b. sosialisasi ; dan / atau c. seminar, lokakarya , dan / atau diskusi .

6. RANPERDA INISIATIF DPRD TAHUN 2019 Pada tahun 2020 ini , sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor : KPTS/21/DPRD/XI/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020, terdapat 4 judul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang direncanakan akan dibahas pada masa sidang pembahasan Peraturan Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut : NO JUDUL RANPERDA PEMRAKARSA 1 Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Masyarakat Komisi I 2 Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro Komisi II 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan Berbasis Elektronik Komisi III 4 Penanggulangan Penyakit Menular Komisi IV

7. MENGAPA PERLU dibentuk regulasi Penanggulangan Penyakit Menular ? bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien; bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;

8. APA TUJUAN PENGATURAN Penanggulangan Penyakit Menular Tujuan Penanggulangan Penyakit Menular adalah untuk : a . Melindungi masyarakat dari penularan penyakit; b . Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan c . Mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat .

9. JENIS PENYAKIT MENULAR : q. infeksi saluran pencernaan; r. infeksi menular seksual; s. infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) ; t. infeksi saluran pernafasan; u. kusta; v. frambusia; dan w. kecacingan. x. malaria Penyakit Menular langsung a. difteri; b. pertusis; c. tetanus; d. polio; e. campak; f. typhoid; g. kolera: h. rubella; i. influensa; j. meningitis; k. tuberkulosis; l. hepatitis; penyakit akibat pneumokokus; n. penyakit akibat rotavirus; o. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV); p. MERS-CoV;

10. JENIS PENYAKIT MENULAR : penyakit tular vektor dan zoonosis a. malaria; b. demam berdarah; c. chikungunya; d. filarisasi dan kecacingan; e. schistosomiasis f. japanese enchepalitis; g. rabies; h. antraks; i. pes; j. toxoplasma; k. leptospirosis; dan l. flu burung (avian influenza). m. Corona ( C ovid -19 ) n. West Nile.

11. TIM REAKSI CEPAT /SATUAN TUGAS KLB Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk tim reaksi cepat / Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan instansi vertikal. Tim reaksi cepat / Satuan Tugas memiliki tugas dan fungsi: a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah; b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.

12. Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah wajib : a. menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; b. menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c. mencabut penetapan kawasan KLB atau Wabah penyakitapabila sudah tertangani; d. segera melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana mestinya, apabila ada terduga penderita Penyakit Menular yang dapat menimbulkan Wabah; e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan diniuntuk penyakit potensial Wabah atau KLB, PenyakitMenular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan; f. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi danedukasi; g. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratifdan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memobilisasi sumberdaya kesehatan; i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular Upaya Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari: a. upaya promotif; b. upaya preventif; c. upaya kuratif; d. upaya rehabilitatif; dan e. upaya paliatif.

14. PENDANAAN Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Swasta , dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular. Pemerintah desa membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kewenangannya.

15. LARANGAN Setiap orang dan/atau masayarakat dilarang: dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit wabah atau KLB ; memasukkan hewan dan / atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan / atau terduga tertular penyakit dari luar daerah ke dalam daerah ; dan / atau melakukan pembiaran dan / atau tidak menginformasikan kepada Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah lain yang terkait tentang adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah . perusahaan dan / atau toko yang bergerak di bidang peternakan , seperti ternak ayam , penjual bibit ternak , burung atau sejenisnya , dilarang apabila : tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau instansi terkait adanya indikasi penyakit menular dan / atau wabah penyakit menular terhadap hewan ternaknya ; adanya pembiaran bahwa hewan ternak , burung dan / atau sejenisnya berpotensi menimbulkan penyakit menular;dan menjual hewan ternak , burung dan atau sejenisnya yang terjangkit penyakit menular .   ( 1) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran .

16. PIDANA pelanggaran Pelanggaran dan / atau kelalaian terhadap ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 6 ( enam ) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp . 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan banyak Rp . 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ). Dapat juga dikenai sangsi administrasi / hukuman sosial

17. PENEKANAN KEPADA PESERTA melalui kegiatan ini mohon peserta dapat memberikan masukan secara dalam Pembentukan Kebijakan Daerah. Menggugah Peserta agar lebih aktif dalam proses penyusunan Kebijakan Daerah lebih lanjut Mengkomunikasikan apabila ada masukan saran demi kesempurnaan kebijakan 6/21/2020

18. Terima Kasih