PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG JASA

RahayuNingtyas9 9 views 21 slides Sep 15, 2025
Slide 1
Slide 1 of 21
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21

About This Presentation

PBJ


Slide Content

Bimbingan Teknis Tugas dan Kewenangan Tim Teknis Malinau , 20 Januari 2025 Oleh : KRESNA MAKKULAWU, S.T.,M.H. (ADVISOR/ASESOR/FASILITATOR/PEMBERI KETERANGAN AHLI PBJ) PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

KRESNA MAKKULAWU, S.T.,M.H. INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA TARAKAN Jl. Sulawesi No. 1 Tarakan KOMPETENSI : PPK KOMPETENSI TIPE B ADVISOR PELAKSANA PROBITY ADVICE PBJP LKPP MEDIATOR DAN KONSILIATOR LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PBJP LKPP ASESOR KOMPETENSI PBJ LKPP PEMBERI KETERANGAN AHLI PBJP LKPP FASILITATOR KOMPETENSI PBJP LKPP Telp. : 0852-85626683

KORUPSI?????

KORUPSI Korupsi pada dasarnya memiliki lima komponen , yaitu : Korupsi adalah suatu perilaku . Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan . Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok . Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta .

Pentingnya Korupsi Harus Diberantas ?

Kemiskinan diberbagai tempat

Ketimpangan ekonomi

AREA RAWAN KORUPSI Sektor pengadaan barang dan jasa Sektor keuangan dan perbankan Sektor perpajakan Sektor minyak dan gas Sektor BUMN Sektor Kepabeanan dan cukai Sektor penggunaan APBN / APBD dan APBN.P/APBD.P Sektor Asset Negara/Daerah Sektor Pertambangan Sektor Pelayanan Umum

AREA RAWAN PENGADAAN BARANG / JASA : Perencanaan Pengadaan s/d Penerimaan Barang / Jasa Delik UU PTPK : Kerugian Keuangan Negara Suap Menyuap Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Gratifikasi

STRATEGI PREVENTIF STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Pendampingan Sosialisasi STRATEGI REPRESIF RESTORATIF Proses Hukum Pengembalian keuangan Negara (Asset Recovery)

SE Nomor 5 Tahun 2024 Pencegahan Korupsi PBJP Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan SE Nomor 8 Tahun 2024 Pencegahan Korupsi PBJP Tahap Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak

12 Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan pengelompokan kegiatannya Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, meliputi : 2. Tahap Proses Pengadaan, meliputi : 3. Tahap Pelaksanaan Kontrak 4. Tahap Evaluasi dan Pengawasan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Jenis pengadaan barang dan jasa Penetapan Cara pengadaan barang dan jasa Penyusunan Spesifikasi Teknis Penyusunan RAB/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Penetapan Penyedia Barang dan Jasa

TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN . POLA PENYIMPANGAN penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi Harga dasar tidak standar Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu DETEKSI DINI KORUPSI

2. TAHAP PROSES PENGADAAN. POLA PENYIMPANGAN (a) Pokja/PP bekerja secara tidak jujur, dan bahkan dapat dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu (b) Dokumen tidak lengkap / jelas (c) aanwijzing dirubah menjadi tanya jawab (d) Jadwal tidak sesuai ketentuan

3. TAHAP PENYUSUNAN KONTRAK & PENANDATANGANAN KONTRAK. 4. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK & PENYERAHAN BARANG DAN JASA. Penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif dan Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda Pekerjaan / Barang tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan belum selesai, sudah dilakukan serah terima POLA PENYIMPANGAN POLA PENYIMPANGAN

TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN . UPAYA Pengadaan Berbasis Kebutuhan Penyusunan Spek,RAB/HPS didampingi Ahli Kaji Ulang RUP agar tepat dalam strategi pemaketan Lengkapai dokumen pendukung pekerjaan Jangan Berpihak dengan memberikan informasi awal kepada penyedia tertentu UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

2. TAHAP PROSES PENGADAAN. UPAYA Pendampingan Tim ahli/teknis Tidak multitafsir dan tidak menambah persyaratan bersifat diskriminatif Mengunggah Kertas Kerja Evaluasi Proses klarifikasi atau pengujian (apabila perlu)

3. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK. Pendampingan Ahli dan Bentuk Tim Pendukung/ Tim Teknis PPK tidak dapat melakukan perubahan/adendum kontrak yang mempengaruhi kompetisi saat proses pemilihan Penyedia Buat Justifikasi Teknis yang dapat dipertanggungjawabkan jika ada perubahan pekerjaan U P A Y A Monitoring Progress Pekerjaan

HINDARI !!! KONSPIRASI = PERSEKONGKOLAN FEEDBACK = UMPAN BALIK BRIBE = SUAP GIFT - GIVING = PEMBERIAN HADIAH = GRATIFIKASI

Sekian & Terima Kasih Ayo Kawal Uang Rakyat !
Tags