Pencegahan Penanganan Kekerasan SP_ADVOKASI.pptx

Pencegahan Penanganan Kekerasan SP_ADVOKASI.pptx

1. Pencegahan & Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

2. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ORIENTASI KEGIATAN

3. Perkenalan Format penulisan akun Zoom: N ama_ A sal institusi (contoh: Angga_SMAN 1 Cimahi ) Tuliskan di kolom chat hal yang membanggakan sebagai anggota TPPK dan Satuan Tugas

4. Peringatan Pemicu Ketika berproses dalam kegiatan ini, peserta mungkin akan teringat dengan pengalaman sebelumnya yang menyakitkan hingga memunculkan pikiran dan emosi negatif.  Apabila hal ini terjadi, yang dapat dilakukan adalah: 1 2 Ambil jeda sejenak a Upayakan untuk menenangkan diri misalnya dengan membasuh muka, berjalan ke luar ruangan, melakukan peregangan ( stretching ) b Jika masih dirasa belum cukup, informasikan kepada fasilitator atau panitia c Lakukan aktivitas mengelola stress yang sering dilakukan d Bicarakan dengan orang yang dipercaya dan minta bantuan mereka jika dibutuhkan e Apabila masih terasa mengganggu hingga selang beberapa hari, hubungi profesional kesehatan mental untuk membantu lebih lanjut di layanan kesehatan terdekat f

5. Agar proses belajar lebih optimal, mari bersepakat untuk: Apa saja yang perlu diperhatikan dan dilakukan agar kegiatan berjalan efektif? Untuk pertanyaan kepada narasumber dapat menggunakan fitur Raise Hand pada Zoom dan peserta terpilih dapat bertanya secara langsung kepada fasilitator. b Selama kegiatan, mikrofon peserta akan kami nonaktifkan (muted) untuk menghindari suara yang dapat mengganggu. a Jika ingin ke toilet, bisa ketik BRB ( Be Right Back ) atau AFK ( Away From Keyboard ) c Bergabung di kelas Sesuai Jadwal d Menyalakan kamera zoom (jika memungkinkan) e

6. Tupoksi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan(TPPK) dan Satuan Tugas Materi I:

7. Peringatan Pemicu Ketika berproses dalam kegiatan ini, peserta mungkin akan teringat dengan pengalaman sebelumnya yang menyakitkan hingga memunculkan pikiran dan emosi negatif.  Apabila hal ini terjadi, yang dapat dilakukan adalah: 1 2 Ambil jeda sejenak a Upayakan untuk menenangkan diri misalnya dengan membasuh muka, berjalan ke luar ruangan, melakukan peregangan ( stretching ) b Jika masih dirasa belum cukup, informasikan kepada fasilitator atau panitia c Lakukan aktivitas mengelola stress yang sering dilakukan d Bicarakan dengan orang yang dipercaya dan minta bantuan mereka jika dibutuhkan e Apabila masih terasa mengganggu hingga selang beberapa hari, hubungi profesional kesehatan mental untuk membantu lebih lanjut di layanan kesehatan terdekat f

8. Mengapa Perlu Dibentuk TPPK dan Satuan Tugas? Apa Tujuan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan? 1 2

9. Maksud dan Tujuan Penanganan Kekerasan Mengatur mekanisme penanganan dan sanksi tindak kekerasan Mampu m elaporkan Kekerasan yang dilihat/dialami Yang mengalami segera mendapatkan penanganan dan bantuan Mampu merespons dan menangani Kekerasan sesuai tugas dan wewenangnya Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan. Perlu upaya penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

10. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan . Satuan Tugas Tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah Memahami TPPK & Satgas

11. Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk tugas dan fungsi TPPK atau satuan tugas beserta alasannya Pernyataan 1: Menerima laporan dugaan Kekerasan yang disampaikan pelapor melalui kanal pelaporan yang disediakan Satuan Pendidikan

12. Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk tugas dan fungsi TPPK atau satuan tugas beserta alasannya Pernyataan 2: Menghubungi orang tua/wali korban dan/atau terlapor yang berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan

13. Jawaban yang tepat: TPPK Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan a Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari korban/terlapor b Memeriksa laporan dugaan Kekerasan c Menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi sanksi d Mendampingi korban dan/atau pelapor Kekerasan e Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya f Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai kebutuhan e Memberikan rekomendasi pendidikan anak berhadapan hukum f Lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan Melibatkan 1 satuan pendidikan yang sama Lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan Tugas dan Fungsi TPPK

14. Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk tugas dan fungsi TPPK atau satuan tugas beserta alasannya Pernyataan 3: Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan

15. Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk tugas dan fungsi TPPK atau satuan tugas beserta alasannya Pernyataan 4: Melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap kasus kekerasan yang melibatkan sesama peserta didik dari satuan pendidikan yang berbeda

16. Jawaban yang tepat: Satuan Tugas Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan a Memeriksa laporan dugaan Kekerasan b Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidik dan Dinas Pendidikan c Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi d Memastikan pemenuhan hak pendidikan peserta didik di wilayah kerja e Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan anak berhadapan hukum f Memberikan pendampingan kepada korban atau saksi e Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kekerasan f Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Disdik g Kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan atau melibatkan kepala satuan pendidikan dan TPPK

17. Perbedaan Cakupan Pelaksana Penanganan Kekerasan Pihak yang Terlibat (Korban/Terlapor) Status Pihak yang Terlibat Pelaksana Penanganan Peserta Didik Tenaga Pendidik Tenaga Kependidikan Kepsek /TPPK Masyarakat Satuan Pendidikan yang sama Antar Satuan Pendidikan TPPK Satuan Tugas

18. Perbedaan Cakupan Pelaksana Penanganan Kekerasan Pihak yang Terlibat (Korban/Terlapor) Lokasi Kekerasan Pelaksana Penanganan Peserta Didik Tenaga Pendidik Tenaga Kependidikan Kepsek /TPPK Masyarakat/ Warga Satuan Pendidikan Lain Di dalam Satuan Pendidikan Di luar Satuan Pendidikan TPPK Satuan Tugas Saat kekerasan melibatkan masyarakat umum, fokus penanganan TPPK adalah pada Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terlibat, baik sebagai korban maupun terlapor. Sementara jika Korban/Terlapor merupakan masyarakat umum, penanganan tidak bisa dilakukan oleh TPPK.

19. Hambatan dan k endala apa yang mungkin ditemui TPPK dan Satuan Tugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

20. Satuan pendidikan X Pelaku/Korban Pelaku/Korban Peserta didik Peserta didik 2. Peserta didik Pendidik 3. Peserta didik 4. Peserta didik/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan Satuan pendidikan Y Pelaku/Korban Pelaku/Korban 7 . Pendidik Pendidik 8 . Pendidik Tenagakependidikan 9 . Tenaga Kependidikan Peserta didik/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan Tenagakependidikan 5 . Peserta didik/Pendidik/Tenaga Kependidikan Pelaku/Korban 6. Peserta didik/Pendidik/Tenaga Kependidikan Masyarakat umum** Dewasa Anak *pendidik: guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya Sasaran peraturan ini adalah: Peserta didik Pendidik Tenaga kependidikan dan Warga satuan pendidikan lainnya (masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di satuan pendidikan) Cakupan penanganan kekerasan: Lokasi kekerasan di dalam satuan pendidikan Lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan Melibatkan lebih dari 1 satuan pendidikan **Jika pelaku/korban masyarakat umum, penanganan tidak bisa dilakukan oleh satuan pendidikan Permen PPKSP melindungi peserta didik, pendidik*, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam, maupun di luar satuan pendidikan

21. Pesan Kunci TPPK melaksanakan tahapan penanganan kekerasan di satuan pendidikan meliputi: (1) penerimaan laporan; (2) pemeriksaan; (3) penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; (4) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan , serta (5) pendampingan dan pemulihan . Satuan Tugas merupakan tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah. Satuan tugas melaksanakan tahapan penanganan kekerasan sekaligus memfasilitasi koordinasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kekerasan.

22. Kepmendikbudristek No. 495/M/2024 tentang Rincian Tugas Tambahan Lain Guru, Kepala Sekolah , dan Beban Kerja Pengawas Sekolah per- Tanggan 18 Oktober 2024

23. Kepmendikbudristek No. 495/M/2024

24. Kepmendikbudristek No. 495/M/2024

25. Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Materi II

26. “I Have Super Brain” Diucapkan sambil menyilangkan tangan kiri-kanan di dada kiri-kanan dan kedua tangan memegang kepala kiri-kanan Kegiatan ini dilakukan di suatu sekolah di Addealide , Australia setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai

27. Peringatan Pemicu Ketika berproses dalam kegiatan ini, peserta mungkin akan teringat dengan pengalaman sebelumnya yang menyakitkan hingga memunculkan pikiran dan emosi negatif.  Apabila hal ini terjadi, yang dapat dilakukan adalah: 1 2 Ambil jeda sejenak a Upayakan untuk menenangkan diri misalnya dengan membasuh muka, berjalan ke luar ruangan, melakukan peregangan ( stretching ) b Jika masih dirasa belum cukup, informasikan kepada fasilitator atau panitia c Lakukan aktivitas mengelola stress yang sering dilakukan d Bicarakan dengan orang yang dipercaya dan minta bantuan mereka jika dibutuhkan e Apabila masih terasa mengganggu hingga selang beberapa hari, hubungi profesional kesehatan mental untuk membantu lebih lanjut di layanan kesehatan terdekat f

28. Bercanda Konflik Perundungan M enyenangkan untuk semua S emua pihak merasa tidak nyaman Satu pihak merasa nyaman dan menyenangkan , yang lain terintimidasi , tertekan , dan dipermalukan Jika ada yang tidak nyaman, dihentikan Berupaya mencari jalan keluar Berulang QUIZ Apa bedanya ?

29. Melibatkan Kekerasan di Satuan Pendidikan Setiap perbuatan, tindakan , keputusan terhadap seseorang Menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental Hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis Peserta Didik Pendidik Tendik Warga Satuan Pendidikan Lain Komite Sekolah

30. Silakan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya Pernyataan 1: Peserta Didik laki-laki (berumur 13 tahun) menepuk bokong temannya (perempuan) ketika tengah bermain di lapangan sekolah

31. Silakan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya Pernyataan 2: Seorang guru di salah satu s atuan p endidikan diminta untuk mengirimkan foto intimnya kepada kepala sekolah sebagai syarat dikeluarkannya Penilaian Kinerja Guru

32. Jawaban yang tepat: Kekerasan Seksual Kekerasan seksual merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan /atau fungsi reproduksi seseorang Tindakan objek Segala aktivitas seksual yang melibatkan anak dan p enyandang d isabilitas adalah k ekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak dianggap tidak cakap hukum dalam memberikan persetujuan . Adanya relasi kuasa yang timpang sehingga korban takut untuk melapor 2 Minimnya layanan atau penanganan yang memadai bagi Korban untuk memulihkan kondisinya Isu kekerasan seksual yang sering dianggap tabu atau dianggap hal privat di masyarakat. Korban kekerasan seksual sulit melapor karena: a b c Catatan Penting:

33. Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya Pernyataan: Di salah satu SMA Negeri beredar video pelajar berpakaian seragam sekolah yang memukuli temannya hingga tersungkur dan bajunya robek.

34. Jawaban yang tepat: Kekerasan Fisik Kekerasan fisik juga sangat mungkin beririsan dengan bentuk kekerasan lainnya dan dengan ranah pidana , sehingga penanganan khusus yang melibatkan aparat penegak hukum hingga layanan pendampingan dan pemulihan seringkali diperlukan. Kekerasan fisik Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu Tawuran atau perkelahian massal, Penganiayaan, Perkelahian, eksploitasi ekonomi (kerja paksa) Pembunuhan, dan perbuatan lain sesuai UU Bentuk: Catatan Penting:

35. Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya Pernyataan: Foto seorang p eserta d idik di sebuah SD Negeri disunting dan dibuat meme oleh teman-teman di kelasnya. Foto tersebut disebarkan di media sosial dan menjadi bahan olok-olokan bagi orang yang melihatnya. Hal ini membuat p eserta d idik tersebut enggan bersekolah, tidak nafsu makan, dan jatuh sakit.

36. #MerdekaBeragamSetara @cerdasberkarakter.kemdikbudri Jawaban yang tepat: Kekerasan Psikis Kekerasan psikis Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Tindakan emosional/ verbal: panggilan yang mengejek, penghinaan, intimidasi, terror, penyebaran rumor Non-verbal: pengucilan, penolakan, pengabaian, Mempermalukan di depan umum Pemerasan, dan perbuatan lain yang sejenis. Bentuk: Catatan: Kekerasan psikis sangat mungkin terjadi melalui media teknologi informasi dan komunikasi

37. Silakan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya! Pernyataan: Seorang siswa melakukan serangan fisik maupun verbal kepada siswa lain secara berulang untuk menunjukkan kuasa dan agar siswa tersebut merasa bahwa dia tidak berharga atau ‘bukan siapa-siapa’

38. Jawaban yang tepat: Perundungan Kekerasan fisik Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu Kekerasan psikis Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa , maka termasuk dalam kategori perundungan

39. Silakan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya Pernyataan 1: Peserta d idik penghayat kepercayaan di SD Negeri X merasa terpaksa mengikuti mata pelajaran agama yang tidak dianutnya. Kondisi tidak nyaman yang dirasakan saat mengikuti mata pelajaran agama lain membuat p eserta d idik tersebut memutuskan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama dan membuat rapornya kosong .

40. Silakan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya Pernyataan 2: SMP Negeri N akan mengirimkan p endidik untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Wakil kepala sekolah merekomendasikan guru A untuk menjadi perwakilan sekolah karena guru A berpotensi dan memiliki minat dalam topik pelatihan tersebut. Namun, dalam rapat dewan guru, kepala sekolah tidak setuju dan menolak, karena guru A merupakan pendatang dan merupakan suku minoritas di daerah mereka.

41. Jawaban yang tepat: D iskriminasi atau I ntoleransi Diskrimin a si dan I ntoleransi pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan suku/etnis agama kepercayaan r as warna kulit usia status sosial ekonomi jenis kelamin kemampuan intelektual mental sensorik fisik atas dasar identitas Bentuk:

42. Jawaban yang tepat: diskriminasi atau intoleransi Diskriminasi dan Intoleransi Tindakan Pembedaan, Pengecualian, Pembatasan, atau Pemilihan Dasar Suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, Usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, Kemampuan intelektual, mental, sensorik, fisik Bentuk Melarang, memaksa, mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan kebutuhan, Mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, termasuk larangan atau pemaksaan terkait pelaksanaan dan pemberian donasi yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini, perbuatan mengurangi, menghalangi atau membedakan hak dan/atau kewajiban Bentuk diskriminasi dan intoleransi terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas antara satu pihak terhadap pihak lainnya

43. Pernyataan 1: Satuan pendidikan mengeluarkan surat edaran bahwa setiap peserta didik yang terlambat akan diberi hukuman lari mengitari lapangan sebanyak 10 kali dan dilarang mengikuti pelajaran sampai jam istirahat pertama Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

44. Pernyataan 2: Dinas Pendidikan meminta setiap s atuan p endidikan untuk memberikan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah bagi siswa/i yang diketahui terlibat dalam tawuran . Silahkan Bapak/Ibu menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

45. Jawaban yang tepat: kebijakan yang mengandung kekerasan Kebijakan dari pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, kepala satuan pendidikan dan kepala dinas pendidikan Kebijakan yang M engandung K ekerasan surat edaran nota dinas imbauan instruksi surat keputusan dalam bentuk pedoman, dan lain-lain

46. Jawaban yang tepat: kebijakan yang mengandung kekerasan Kebijakan yang mengandung kekerasan Dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anggota Komite Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Dampak Berpotensi menimbulkan kerugian hak dasar bagi Korban dalam layanan pendidikan -> meski belum ada korban Bentuk Kebijakan tertulis: surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dll Kebijakan tidak tertulis: imbauan, instruksi, tradisi dan sanksi tidak tertulis. Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan Kekerasan yang bersifat ‘institusional’, yakni tindakan Kekerasan yang dilakukan pejabat yang memiliki kedudukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diformalkan dalam bentuk kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

47. Bentuk kekerasan seperti apa yang masuk dalam ranah pidana ?

48. Kasus yang masuk dalam ranah pidana Penganiayaan, termasuk tawuran a Pembunuhan b Pemerasan c Pelecehan seksual d Percobaan perkosaan e Perkosaan f Kekerasan pada anak disabilitas e Penganiayaan seksual f Eksploitasi g Perbudakan h Tindak pidana perdagangan orang i Penyebaran konten intim tanpa persetujuan j Kekerasan seksual berbasis elektronik k Kekerasan lainnya yang diatur dalam UU l

49. Apa yang harus dilakukan saat TPPK/Satuan Tugas menemukan kasus pidana? Ketika kasus telah ditangani atau didampingi oleh UPTD PPA , maka TPPK/Satuan Tugas tidak perlu melakukan pemeriksaan TPPK/Satgas dapat berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait informasi, perkembangan, dan kebutuhan penanganan suatu kasus. Koordinasi penting dilakukan agar orang-orang yang terlibat tidak ditanya secara berulang dan tidak didampingi oleh terlalu banyak pihak.

50. Peran UPTD PPA (Perpres 55/2024) Menerima laporan atau penjangkauan korban a Memberikan informasi tentang hak korban b Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan layanan penguatan psikososial c Memfasilitasi pemberian layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial d Menyediakan layanan hukum e Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi f Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga g Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas h Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya i Memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan j

51. Pernyataan 1: Kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk dalam jangka panjang Mitos / Fakta Konsep 1: Data dan fakta kekerasan

52. Dampak kekerasan pada korban Fisik Luka fisik, cedera, atau masalah kesehatan jangka panjang, Gangguan tidur, sakit kepala, atau gangguan makan Terganggunya fungsi reproduksi, kehamilan, IMS Psikologis Gelisah, tidak dapat duduk tenang, sulit fokus, mudah terkejut, menghindari sentuhan, tidak bersemangat, dan kehilangan kepercayaan diri. Gangguan psikologis seperti depresi, trauma, atau kecemasan yang diagnosisnya dilakukan oleh tenaga professional Sosial Isolasi, sulit membangun hubungan interpersonal, hubungan memburuk penurunan partisipasi dalam kegiatan, munculnya stigma dari lingkungan Akademik (peserta didik) Penurunan prestasi akademik Absensi meningkat Kurangnya motivasi belajar dan partisipasi di kelas Produktivitas Kerja Penurunan produktivitas kerja Ketidakpuasan terhadap lingkungan kerja, kurangnya motivasi mengikuti kegiatan sekolah absensi yang meningkat Fakta

53. Dampak kekerasan pada saksi Psikologis rasa takut atau cemas akibat menyaksikan kekerasan , stres emosional dan kebingungan tentang bagaimana bertindak atau melaporkan kejadian tersebut Rasa bersalah ketika tidak dapat membantu Sosial ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekolah , potensi isolasi jika merasa tidak aman untuk berbicara tentang kejadian yang disaksikan . Akademik penurunan konsentrasi dan motivasi belajar, potensi penurunan prestasi akademik akibat gangguan emosional Normalisasi m enganggap kekerasan sebagai hal yang normal atau dapat diterima serta meniru perilaku berkekerasan Fakta

54. Dampak kekerasan pada terlapor Psikologis Rasa bersalah, malu, atau stres akibat tindakan kekerasan yang dilakukan, Potensi masalah psikologis jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Sosial Isolasi sosial atau penolakan dari teman sebaya dan komunitas sekolah, stigma dan label negatif yang mungkin melekat pada diri mereka Akademik Penurunan prestasi akademik jika dikenai sanksi disiplin yang menghambat proses belajar , pembatasan partisipasi dalam kegiatan sekolah . Fakta

55. Dampak kekerasan pada satuan pendidikan Lingkungan Sekolah Penurunan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa , pendidik , dan tenaga kependidikan munculnya budaya kekerasan atau intimidasi jika tidak ditangani dengan baik . Reputasi Sekolah Penurunan citra dan reputasi sekolah di mata masyarakat , berkurangnya kepercayaan orang tua terhadap keamanan dan kualitas pendidikan di sekolah . Kinerja Akademik Penurunan keseluruhan prestasi akademik sekolah jika banyak siswa yang terdampak , kesulitan dalam mempertahankan dan menarik siswa baru . Kebijakan dan Tindakan Bersikap reaktif dan terburu-buru saat terjadi kekerasan sehingga mengambil kebijakan atau tindakan yang tidak mengedepankan kepentingan terbaik peserta didik atau korban. Fakta

56. Pernyataan 2: Kasus kekerasan pada anak sudah teratasi dengan baik di Indonesia. Mitos / Fakta

57. Data Kekerasan di Provinsi Jawa Barat ( Simfoni , PPA, 2025) Mitos

58. Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian ( Simfoni , PPA, 2025) Mitos

59. Bentuk dan Banyaknya Kekerasan ( Simfoni , PPA, 2025) Mitos

60. Korban Berdasarkan usia dan Pendidikan ( Simfoni , PPA, 2025) Mitos

61. Pesan Kunci Kekerasan di satuan pendidikan mencakup kekerasan yang dilakukan dan dialami oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali, Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan, di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan, dan melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan. Bentuk kekerasan di satuan pendidikan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung Kekerasan. Kekerasan di satuan pendidikan menimbulkan berbagai dampak tidak hanya kepada korban, namun juga terhadap orang yang melihat, terhadap terlapor, dan satuan pendidikan itu sendiri. Munculnya dampak kekerasan pada berbagai pihak membuat satuan pendidikan perlu melakukan berbagai upaya penanganan yang berperspektif korban dan menjunjung tinggi hak anak untuk meminimalisir dampak yang muncul.

62. Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan Materi III:

63. Aktivitas Bersama

64. Apakah di Satuan Pendidikan Bapak/Ibu memiliki tim dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan? B agaimana komposisinya? A pa saja peran yang telah dilakukan mereka?

65. Curah Pendapat Apapun aktivitas seksual yang melibatkan anak adalah kekerasan seksual Setuju / Tidak Setuju

66. Wawasan Sesuai dengan kebijakan perlindungan anak, peserta didik di bawah usia 18 tahun (usia anak) belum mampu memberikan persetujuan ( incompetent consent ), sehingga aktivitas seksual apapun yang melibatkan anak termasuk dalam kategori kekerasan seksual. *Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

67. Setuju/Tidak Setuju Curah Pendapat Mendisiplinkan anak dengan kekerasan untuk membuat mental anak kuat di masa mendatang Setuju / Tidak Setuju

68. Wawasan Disiplin Positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin Positif perlu diterapkan di lingkungan sekolah, dengan menerapkan Disiplin Positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Referensi: Disiplin Positif

69. Aplikasi Penguatan tata kelola Pencegahan Pembuatan tata tertib untuk pencegahan kekerasan Merencanakan dan menjalankan program Pembelajaran tanpa kekerasan Membentuk dan memfasilitasi tugas tim pencegahan & penanganan kekerasan (TPPK) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait Pelibatan warga sekolah (orang tua/wali dll) Menyediakan pendanaan Melakukan evaluasi berkala Satuan Pendidikan Menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan Mengintegrasikan ke program prioritas Alokasi anggaran Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan Membentuk Satuan Tugas Melakukan koordinasi lintas sektor Melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah Membuat kebijakan , POS, pedoman & modul yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan Alokasi anggaran Koordinasi lintas sektor Monitoring dan evaluasi Kemendikbudristek

70. Aplikasi Pencegahan Edukasi Satuan Pendidikan Sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah & kampanye; Elektronik Non-elektronik Melaksanakan pendidikan penguatan karakter Pemerintah Daerah Sosialisasi kebijakan dan program PPKSP Menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan satuan tugas Kemendikbudristek Sosialisasi kebijakan Memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan

71. Aplikasi Pencegahan Penyedia-an sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman, nyaman dan ramah disabilitas Menyediakan kanal aduan Pemerintah Daerah Menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman & ramah disabilitas Menyediakan kanal aduan Kemendikbudristek Memfasilitasi sistem informasi atas data penanganan Kekerasan Menyediakan kanal aduan

72. DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK TPPK SMP NEGERI 1 BINTAN, KEPRI Sumber Dana : BOSP Dukungan anggaran BOSP untuk kegiatan TPPK, diantaranya: Untuk kelengkapan Administrasi kegiatan TPPK Untuk mencetak spanduk atau poster berkaitan dengan kegiatan TPPK Untuk honor/transportasi narasumber yang mendukung kegiatan TPPK Kelengkapan Administrasi kegiatan TPPK Mencetak spanduk atau poster berkaitan dengan kegiatan TPPK #MerdekaBeragamSetara @cerdasberkarakter.kemdikbudri

73. Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Materi IV: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

74. https://www.youtube.com/watch?v=YPGomPg2qAA&t=42s

75. Respons dan perilaku seperti apakah yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban/pelapor saat membuat laporan kekerasan?

76. Sikap yang perlu dimiliki dan dihindari oleh penerima laporan dugaan kekerasan NO HAL YANG PERLU DILAKUKAN HAL YANG PERLU DIHINDARI 1 Bersikap empatik, menunjukkan kepedulian, mendengarkan, dan memberikan dukungan Menyalahkan pelapor ( terutama korban) , tidak merendahkan atau menghakimi 2 Bersikap sabar , tidak terburu-buru atau memotong. Memahami bahwa pelapor membutuhkan waktu untuk bercerita Menganggap enteng atau meremehkan laporan kekerasan 3 Menjamin kerahasiaan informasi, membagikan informasi kepada pihak yang berwenang dan sesuai kebutuhan penanganan Membagikan informasi tentang kasus kekerasan kepada orang yang tidak berkepentingan atau tidak terkait dengan penanganan kasus 4 Menerima laporan dengan pikiran terbuka dan tidak memihak, fokus pada fakta dan bukti Menunjukkan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap cerita yang disampaikan oleh pelapor 5 Memberikan informasi serta mendukung pelapor sepanjang proses selanjutnya Mengajukan pertanyaan yang terlalu detail pada tahap awal, Memberikan janji yang belum tentu dapat dipenuhi 6 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (orang tua, polisi, konselor) selama penanganan Mengabaikan prosedur dalam penanganan

77. Mekanisme Alur Penanganan Penerimaan Laporan (1x24) Jam Pemeriksaan Jika terdapat laporan kekerasan TPPK atau Satuan Tugas melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban melalui alur berikut (Pasal 39): P Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan dan Rekomendasi Pemulihan Pemulihan berjalan paralel sejak penerimaan laporan hingga akhir proses pendampingan. 30 hari kerja (terhitung sejak permintaan keterangan dari pelapor/korban) 1 2 3 4 5

78. Mekanisme Alur Penanganan Dugaan kekerasan terjadi TPPK menemukan langsung dugaan kekerasan TPPK/Satgas/ Kemendikbud menerima laporan TPPK/Satgas/Kemendikbud melimpahkan laporan kepada TPPK/Satgas sesuai kewenangan TPPK/Satgas menindaklanjuti laporan TPPK/Satgas/Kemendikbud melimpahkan laporan kepada TPPK/Satgas sesuai kewenangan Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan TPPK/Satgas mengambil tindakan awal, pendampingan, dan pemulihan TPPK/Satgas melakukan pemeriksaan kasus TPPK/Satgas melakukan: Pemanggilan Mengumpulkan keterangan & bukti dari pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait lainnya Penerimaan laporan Pemeriksaan TPPK/Satgas menyusun laporan hasil pemeriksaan (kesimpulan dan rekomendasi) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Penyusunan kesimpulan & rekomendasi 1 2 Pemulihan berjalan paralel dilakukan 5 1 2 5 4 3 30 hari kerja (terhitung sejak permintaan keterangan dari pelapor/korban) Formulir : https://tinyurl.com/bd9cet7a Formulir : https://tinyurl.com/5dv29nwm Formulir : https://tinyurl.com/3bcz6eza

79. Silahkan Bapak/Ibu menilai tepat atau tidak tepat atas pernyataan berikut beserta alasannya

80. Pernyataan 1: Orang yang dapat melaporkan dugaan kekerasan di satuan pendidikan hanyalah yang mengalami langsung kekerasan atau orang tua dari yang mengalami langsung kekerasan.

81. Tidak tepat. Alasan: Permendikbudristek No. 46/2023 membuka kesempatan kepada setiap orang yang mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelaporan dugaan Kekerasan.

82. Pernyataan 2: Pelapor harus menyertakan bukti saat membuat laporan

83. Tidak tepat. Alasan: Dalam menyampaikan laporan, pelapor tidak perlu menyediakan bukti, sebab pelapor tidak memiliki kewajiban menyediakan bukti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin dugaan kasus Kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan.

84. Pernyataan 3: TPPK dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kasus yang dilaporkan melalui TPPK .

85. Tidak tepat. Alasan: TPPK dan Satuan Tugas perlu melakukan penelaahan terhadap seluruh laporan yang diterima. Penelaahan tersebut meliputi menentukan cakupan kekerasan, menilai potensi terdapatnya unsur pidana, menentukan pihak pelaksana yang bertugas melakukan penanganan kekerasan, mempersiapkan rencana pemeriksaan, dan memberitahukan hasil telaah laporan dugaan Kekerasan kepada pelapor dan/atau korban serta pihak terkait.

86. Apa saja yang harus dilakukan oleh TPPK dan Satuan Tugas saat menerima laporan dugaan kekerasan? Pelapor: Korban Saksi Guru Wali murid Pihak lain Melapor secara langsung Melapor melalui: Pesan Telepon Email Sarana lain yang tersedia Maksimal 1x24 jam melakukan konfirmasi bahwa laporan sudah diterima dan melakukan pemanggilan untuk menindaklanjuti laporan Memastikan keamanan dan keselamatan Memperhatikan kondisi psikologis Memastikan pendampingan yang layak Mengumpulkan informasi awal dugaan kekerasan meliputi: Kapan, dimana dan bagaimana terjadi Siapa yang melakukan, siapa yang menjadi korban, siapa yang menyaksikan Apa dampak terhadap korban, terlapor dan saksi Menjelaskan langkah tindak lanjut penanganan laporan dugaan kekerasan Menjelaskan hak pelapor, korban dan saksi Menginformasikan akses bantuan dan layanan Mengkonfirmasi hasil pengumpulan informasi awal kepada pelapor

87. Mekanisme alur penelaahan laporan TPPK/Satgas mengadakan rapat telaah laporan dugaan kekerasan TPPK/Satgas menilai hal kunci dalam laporan TPPK/Satgas menilai cakupan kekerasan berdasarkan pasal 5 TPPK/Satgas menilai lokasi kekerasan berdasarkan pasal 5 Tidak terma-suk pasal 5 TPPK/Satgas tidak perlu menindaklanjuti laporan dan menyampaikan hasil telaah ke pelapor Terma-suk pasal 5 Laporan ditangani Satgas provinsi Laporan ditangani Satgas kab/kota Laporan ditangani TPPK di sekolah masing-masing TPPK/Satgas menilai kondisi kekerasan sesuai pasal 41 Tidak termasuk pasal 41 termasuk pasal 41 Dugaan kekerasan terjadi di SLB, SMA, SMK Dugaan kekerasan terjadi di PAUD, SD, Khusus, Kesetaraan Pasal 5 Permendikbudristek 46/2023: Cakupan dan lokasi untuk penanganan kekerasan yaitu kekerasan yang terjadi di dalam sekolah, di luar sekolah dalam konteks pembelajaran dan kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 sekolah. Pasal 41 Permendikbudristek 46/2023 : kewenangan penanganan kekerasan oleh TPPK jika terlapor bukan kepala sekolah, kekerasan terjadi di sekolah TPPK bertugas, kekerasan tidak melibatkan anggota TPPK . Jika sebaliknya dari 3 hal ini, maka menjadi kewenangan penanganan oleh Satgas.

88. Proses penelaahan laporan Menentukan cakupan kekerasan dan memastikan pihak yang terlibat merupakan warga satuan pendidikan dan mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan. Menilai potensi terdapatnya unsur pidana selanjutnya memberitahukan dan merekomendasikan korban/pelapor untuk melaporkan dugaan kekerasan ke polisi atau UPTD PPA setempat jika terdapat unsur pidana. Menentukan pihak yang melakukan penanganan kekerasan . Mempersiapkan rencana pemeriksaan meliputi rencana pemanggilan para pihak, pemeriksaan para pihak, dan rencana pendampingan dan pemulihan. Pastikan proses pemeriksaan tidak mempertemukan korban, saksi, dan terlapor. Memberitahukan hasil telaah kepada pelapor dan/atau korban dan pihak terkait (Satuan Tugas Provinsi atau Kabupaten/kota); selanjutnya Satuan Tugas memberitahukan hasil telaah kepada Pokja Kementerian melalui UPT di daerah masing-masing. 1 2 3 4 5

89. MANAJEMEN KASUS

90. Pemetaan Sumber Dukungan untuk Manajemen Kasus Sumber Dukungan Nama Lembaga Dukungan Jenis Layanan yang Diberikan Rumah Aman Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Prov. Jawa Barat Rumah singgah sementara Layanan pemulihan korban kekerasan Pemeriksaan Fisik Puskesmas Pemeriksaan fisik Pemeriksaan kesehatan reproduksi Psikososial dan/atau Pendamping Sosial Dinas Sosial Pendampingan kasus anak Pendampingan disabilitas Bantuan Hukum LBH, LBH Apik Bantuan hukum Kesehatan Mental dan/atau Pemeriksaan Psikologis Puskesmas Layanan kesehatan mental psikolog / psikiater Unit Layanan Disabilitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Layanan Disabilitas Keberlanjutan Pendidikan Dinas Pendidikan Memastikan keberlanjutan pendidikan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Prov. DKI Jakarta Rumah singgah sementara untuk pelaku anak Lembaga Perlindungan Khusus Anak LPKA Tangerang Anak yang mendapatkan peradilan pidana UPTD PPA UPTD PPA PPA Polres Layanan korban kekerasan Bahan/template: https://bit.ly/3QgoEfD

91. Ke mana Bekerja Sama? DP3A dan UPTD PPA merupakan lembaga yang diberikan mandat menurut peraturan dan sistem hukum di Indonesia untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak .

92. Hambatan dan kendala apa yang selama ini ditemukan dalam melakukan pencegahan dan penanganan ?

93. Mengapa Sekolah Tidak Melaporkan ? Proses hukum Mengkhawatirkan proses hukum yang panjang dan berbelit-belit Stigma Terkait korban, kekerasan seksual , dan khawatir terhadap penilaian masyarakat akan sekolah Pelaku adalah bagian dari sekolah Pelaku merupakan bagian dari sekolah sehingga sekolah merasa harus menjaga nama baiknya Keterbatasan SDM Jika guru diberhentikan , tidak ada pengganti guru tersebut

94. Penyusunan Rekomendasi Sanksi Administratif kepada pelaku. TPPK atau Satuan Tugas menyusun usulan sanksi administratif kepada pelaku. Pemulihan Korban/Pelapor/Saksi dalam hal belum dilakukan atau ketika korban membutuhkan layanan pemulihan lanjutan. Tindak Lanjut Keberlanjutan Layanan Pendidikan apabila terlapor, korban, atau saksi merupakan peserta didik, yang berisi rekomendasi penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi ini memuat:

95. Catatan Penting untuk TPPK dan Satuan Tugas pembiaran yang mengakibatkan terjadinya: Pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau Satuan Tugas melakukan penyebaran identitas korban, saksi, terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik. Teguran tertulis Pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa; dan/atau 1 2 3 a b c Luka fisik berat Kerusakan fisik permanen Kematian, dan/atau 1 2 d Trauma psikologis berat Untuk TPPK dan Satuan Tugas yang melakukan : Maka dapat dikenakan sanksi berupa:

96. Tingkatan Sanksi Ringan, Sedang, Berat Tingkatan Sanksi Peserta Didik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-ASN Ringan Teguran tertulis dalam format resmi yang berisi peringatan kepada peserta didik agar tidak mengulangi tindakan Kekerasan. Teguran tertulis dalam format resmi Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di media publikasi milik satuan pendidikan. Sedang Tindakan edukatif yang harus dilakukan Peserta Didik dalam kurun waktu minimal 5 (lima) hari dan maksimal 10 (sepuluh) hari sekolah, di luar jam sekolah. Contoh: tugas tambahan mengenali kekerasan atau membantu TPPK mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan Pengurangan hak kepegawaian , seperti pengurangan jam bekerja, penundaan gaji, pengurangan insentif, hingga penarikan sarana penunjang kerja. Pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pendidik/tendik Pendidik/tendik tidak diperkenankan untuk datang ke satuan pendidikan atau berpartisipasi dalam kegiatan satuan pendidikan di luar satuan pendidikan. Berat Pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain untuk menjaga kepentingan terbaik bagi korban , agar tidak menghambat proses pemulihan. Proses perpindahan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan . Diwajibkan untuk ikuti konseling . Selama masa konseling, Terlapor diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, baik secara daring maupun luring Upaya ini terbatas dan hanya dapat dijatuhkan jika korban mengalami: luka fisik berat; kerusakan fisik permanen; kematian, dan/atau; trauma psikologis berat Pemutusan atau pemberhentian hubungan kerja, dapat dijatuhkan j ika korban mengalami: luka fisik berat; kerusakan fisik permanen; kematian, dan/atau; trauma psikologis berat, atau Terbukti melakukan Kekerasan minimal 3 (tiga) kali dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik ringan atau berat

97. Pembobotan Sanksi Korban mengalami dampak fisik berupa luka atau dampak psikologis yang ringan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, psikolog, psikiater atau tenaga medis/kesehatan lain yang relevan. Kesediaan memaafkan tanpa tekanan dari siapapun Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi korban Pelaku merupakan peserta didik penyandang disabilitas Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 63 ayat 2 Permendikbudristek No46/2023) Korban mengalami dampak fisik/psikologis yang sedang atau berat. Pelaku telah melakukan tindakan kekerasan lebih dari 1 kali . Jumlah korban lebih dari 1. Korban mmerupakan penyandang disabilitas , dan/atau Pelaku merupakan anggota TPPK, Satuan Tugas, kepala satuan pendidikan, pendidik, atau tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. ( Ps. 63 ayat 3 Permendikbudristek No46/2023) Hal yang Meringankan Penjatuhan Sanksi: Hal yang Memberatkan Penjatuhan Sanksi: Lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan sanksi administratif dapat dilihat pada Juknis PPKSP halaman 115-130

98. Rekomendasi Tidak Terbukti Terjadi Kekerasan Tindak lanjut terkait keberlanjutan layanan pendidikan untuk terlapor, korban, atau saksi yang merupakan peserta didik. Penyesuaian kegiatan belajar mengajar dapat direkomendasikan untuk memastikan akses hak pendidikan. Pemulihan nama baik terlapor sebagai upaya untuk m embersihkan kembali nama baik terlapor dari pandangan buruk yang didapatinya akibat adanya laporan dugaan Kekerasan yang tidak terbukti terjadi. Bentuk dan tata cara pemulihan nama baik dapat dilihat pada Juknis PPKSP halaman 130

99. Hal yang kita pikir baik dilakukan, tetapi ternyata tidak tepat: Menggunakan sentuhan dalam proses pemeriksaan berlangsung. Menggunakan panggilan dengan kata sayang dari pemeriksa terhadap terperiksa. Menggunakan kata “sabar”, “saya paham” untuk membangun komunikasi. a b c

100. KOLABORASI Menjadi Kunci sehingga SATGAS serta TPPK PPKSP tidak sendiri dalam menangani kasus kekerasaaan di satuan pendidikan

101. Mediasi dalam penanganan kekerasan P Mediator memerlukan kompetensi khusus untuk dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi pelaku maupun korban. Mediasi bisa saja tidak berhasil dan merugikan korban. Permendikbudristek PPKSP tidak mengatur terkait mekanisme mediasi, dengan pertimbangan sebagai berikut: Efek jangka panjang (misalnya melakukan kekerasan kembali) : mediasi yang dilakukan bukan oleh ahlinya memberikan peluang bagi pelaku untuk memberikan ancaman dan kekerasan kembali kepada korban setelah mediasi berlangsung. Relasi kuasa adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan. Pada kasus kekerasan, relasi kuasa yang timpang merupakan hal yang paling terlihat antara korban dan pelaku, maka mempertemukan kedua belah pihak bukan suatu hal yang bijak. Selain, perlu diperhatikan dalam kasus kekerasan pertemuan korban dan pelaku dapat memicu trauma dan respon psikologis yang beragam pada diri korban.