Pendahuluan AMDAL pdf

pendahuluan dari analisis mengenai dampak lingkungn

1. MK. AMDAL
2SBP123030 / 3 SKS
Program StudiPengelolaanSumberdayaAlam(PSAL)
Program PascasarjanaUniversitas PalangkaRaya
TahunAjaran2025/2026
Dosen:
Dr. LusiaWidiastuti, S.P., M.P
NIP : 19790312 200212 2 001

2. Kerusakan
Lingkungan
Hidup

5. STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
RENCANA KEGIATAN PERLU DIUBAH
atauPINDAH LOKASI
BERURUTAN
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
MODIFIKASI
RENCANA KEGIATAN
SEIRING
TERINTEGRASI
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
KEGIATAN YANG RAMAH
LINGKUNGAN
KAPAN AMDAL DIBUAT ?
AmdaldisusunolehPemrakarsapadatahap
perencanaansuatuUsaha dan/atauKegiatan

6. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup
•Untuk mewujudkan pembangunan berlanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat keseluruhan.
•Pembangunan : perubahan lingkungan atau ekosistem alamiah
untuk menjadikannya sebagai tempat yang lebih baik atau lebih
produktif bagi tersedianya pangan, perumahan, energi, sarana dan
produk-produk lainnya bagi keperluan hidup dan peningkatan
kesejahteraan manusia.
•Pembangunan berkelanjutan : jangka panjang berorientasi terhadap
pemenuhan dan jaminan kebutuhan masa kini dan masa depan
•Hak, peran & kewajiban masyarakat : hak yang sama atas LH yang
baik & sehat; informasi dan berperan; memberikan SPT;
menumbuhkembangkan kepeloporan; menyampaikan laporan
•Pelestarian fungsi LH : bakumutu, prinsip pencegah kerusakan
(AMDAL), tanggung jawab pengelolaan, pengelolaan B3 dan LB3

7. Regulasi
•UU No. 32tahun2009
tentangPerlindungan
dan Pengelolaan
LingkunganHidup
•UU No. 06 tahun2023
tentangPenetapanPP
PengantiUU No. 2 Tahun
2022 tentangCiptaKerja
MenjadiUU
•PP No. 22tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perlindungandan
PengelolaanLingkungan
Hidup
•Permen LHK No.
102/MENLHK/SETJEN/KUM
.1/12/2016 tentang
Pedoman Penyusunan
Dokumen LH Bagi UK
Yang Telah Memiliki Izin
UK Tetapi Belum Memiliki
Dokumen LH

8. Regulasi
•PermenLHK No.
P.22/MENLHK/SETJEN/KU
M.1/7/2018tentang
Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria Pelayanan
Perizinan Terintegrasi
Secara Elektronik Lingkup
KLHK
•PermenLHK No.
P.23/MENLHK/SETJEN/KU
M.1/7/2018tentang
Kriteria Perubahan RUK
dan Tata Cara Perubahan
IL
•PermenLHK No.
P.24/MENLHK/SETJEN/KU
M.1/7/2018tentang
Pengecualian Kewajiban
Menyusun AMDAL Untuk
RUK Yang Berlokasi di
Daerah Kabupaten/Kota
Yang Telah Memiliki
Rencana Detail Tata
Ruang
•PermenLHK No. 4 Tahun
2021 tentangDaftar U/K
Yang WajibAMDAL, UKL-
UPL dan SPPL

9. Regulasi
•PermenLHK No. 5 Tahun
2021 tentangTatacara
PenerbitanPersetujanTeknis
dan Surat Kelayakan
OperasionalBidang
PengendalianPencemaran
Lingkungan“Pemenuhan
Baku MutuAir Limbahdan
Baku MutuEmisi
•PermenLHK No. 6 Tahun
2021 tentangTatacara
PersyaratanPengendaliam
LimbahBahanBerbahaya
dan Beracun
•KepmenLHK No. 137 Tahun
2024 tentangPetunjuk
Teknis Tata Kelola
PenerbitanPersetujuan
Lingkungan, Pertek, Rintek&
DokRinciLingkupKepmen
LHK
•UU, PP, PeraturanMenteri
yang relevandenganjenis
U/K

10. Pejabatyang berwenangmenerapkanSanksi
Administratif(PP 22/2021 Pasal509 ayat2:
1.efektivitas dan
efisiensi
terhadap
pelestarian
fungsi LH;
2.tingkatanatau
jenis
pelanggaran
yang dilakukan
oleh penanggung
jawabU/K
3.tingkatketaatanpenanqgung
jawabU/K terhadap
pemenuhanperintahatau
kewajibanyang ditentukan
dalamSanksiAdminstratif
4.Riwayat ketaatan. Penanggung
jawabU/K;
5.tingkatpengaruha/ implikasi
pelanggaranyanqdilakukan
oleh penanggungjawabU/K
pada LH

11. StrukturKerangkaPP 22 Tahun2021
11
Bab I
KetentuanUmum
(Psl. 1 -2)
Bab II
PersetujuanLingkungan
(11 Bagian)
(Psl. 3 -106)
Bab III
Perlindungandan
PengelolaanMutu
Air
(Psl.107 -162)
Bab IV
Perlindungandan
PengelolaanMutu
Udara
(Psl.163 -219)
Bab V
Perlindungandan
PengelolaanMutu
Laut
(Psl.220 -271)
Bab VI
Pengendalian
Kerusakan
LingkunganHidup
(Psl.272 -273)
Bab VII
PengelolaanLimbah
B3 dannonB3
(Psl.274 -470)
Bab VIII
Dana Penjaminan
untukPemulihanLH
(Psl.471 -479)
Bab IX
SistemInformasi
LingkunganHidup
(Psl.480 -489)
Bab X
Pembinaandan
Pengawasan
(Psl.490 -504)
Bab XI
PengenaanSanksi
Administrasi
(Psl.505 -526)
Bab XII
KetentuanPeralihan
(Psl. 527)
Bab X III
KetentuanPenutup
(Psl.528 -534)

12. 12
•13 Bab
•534 Pasal
•15 Lampiran
KerangkaPP 22 tahun2021

13. LampiranI
DaftarKawasan
Lindung, Ringkasan
Penyajian
Informasi Awal,
danBagan Alir
PenapisanWajib
Amdal LampiranII
PenyusunanAmdal
danMekanismeUji
Kelayakan
LampiranIII
Penyusunan
FormulirUKL-UPL
danPemeriksaan
UKL-UPL
LampiranIV
Tim UjiKelayakan
LingkunganHidup
LampiranV
Mekanisme
Perubahan
Persetujuan
Lingkungan
LampiranVI -
VIII
Baku Mutu
Lingkungan
LampiranIX -
XIV
LimbahB3 dan
NonB3
LampiranXV
SanksiAdministrasi
dandenda
13
Daftar Lampiran
PP 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(P3LH)

14. AMDAL
???
adalahAnalisisMengenaiDampak
LingkunganHidupyang
selanjutnyadisebutAMDAL adalah
Kajianmengenaidampak
pentingpada LH darisuatuU/K
yang direncanakan, untuk
digunakansebagaiprasyarat
pengambilankeputusan
tentangpenyelenggaraanU/K
sertatermuatdalamPerizinan
Berusaha, ataupersetujuan
PemerintahPusat atau
PemerintahDaerah
PP 22/2021 Pasal1 ayat5

15. UKL-UPL
???
Adalahrangkaianproses
pengelolaandan pemantauanLH
yang dituangkandalambentuk
standaruntukdigunakansebagai
prasyaratpengambilankeputusan
sertatermuatdalamperizinan
Berusaha, ataupersetujuan
PemerintahPusat atauPemerintah
Daerah
PP 22/2021 Pasal1 ayat6

16. Fungsi
dan
manfaat
amdal

17. Fungsidan manfaatamdal
FungsiAMDAL : ManfaatAMDAL :
•Mengetahuisejakawal
dampakpositifdan dampak
negative akibatkegiatan
pembangunanproyek.
•Menjaminaspekkeberlanjutan
kegiatan-kegiatanproyek
pembangunan.
•MenghematpenggunaanSDA
•Kemudahandalam
memperolehperizinandan
memperolehkreditbank
•Memberikanmasukandalam
pengambilankeputusanbagi
pemerintahdan pengelola
kegiatan;
•Memberipedomandalam
upayapencegahan,
pengendaliandan
pemantauandampak
lingkunganhidup;
•Memberikaninformasidan
data bagiperencanan
pembangunansuatuwilayah.

18. ManfaatAMDAL Supayadampak( + / -) rencana
kegiatanterhadaplingkungan
dapatdiketahuisebelum
kegiatandimulaiagar dapat
dikeloladan dipantau
➢dampakpositipdikelolaagar
semakinbesar
➢dampaknegatipdikelolaagar
dapatdicegahataudiperkecil

19. Kriteria Amdal
Tunggal
Amdal Terpadu Amdal Kawasan
jenisusahadan/atau
kegiatan
1 (satu) lebihdari1 (satu) jenis
usahadan/ataukegiatanyg
perencanaandan
pengelolaannyasaling
terkait,
terletakdalamsatu
hamparanekosistem
lebihdari1 (satu) jenisusaha
dan/ataukegiatanyg
perencanaandan
pengelolaannyasalingterkait,
terletakdalamsatukesatuan
zonarencanapengembangan
kawasan
Kewenangan
pembinaandan/atau
pengawasannya
1 (satu)
K/LPNKatau
SKPP/SKPD
lebihdari1 (satu) K/LPNK
atau SKPD
lebihdari1 (satu) K/LPNK
atau SKPD
Keterkaitan antar Usaha
dan/atau Kegiatan
perencanaandan
pengelolaannyasaling
terkait
perencanaan dan
pengelolaannya saling terkait
Penanggungjawab
Pengelolaan
Penanggung
Jawab
Usaha
PenanggungJawabUsaha Pengelola Kawasan
Pendekatan StudiAmdal?
K=Kementrian; LPNK = LembagapemerintahNon kementrian
SKPP = SatuanKerjaPemerintahProvinsi; SKPD = SatuanKerjaPemerintahDaerah

20. ContohJenispendekatanstudiamdal
1. AMDAL TUNGGAL 2. AMDAL TERPADU 3. AMDAL KAWASAN
AMDAL bagiRUK yang
beradadalamwewenang
suatuinstansisectoral.
Contohnya: AMDAL
Pembangunan RSU, AMDAL
Pembangunan Hotel 200
kamar
AMDAL bagiRUK terpadu
(baikdalamhal
perencanaan, proses
produksinyamaupunproses
pengelolaannya) dan
direncanakanberadadalam
satukesatuanhamparan
ekosistemsertamelibatkan
kewenanganlebihdarisatu
instansiyang bertanggung
jawab. Contohnya: AMDAL
Pembangunan Industri
Pulp dan Kertasdilengkapi
denganHTI dan
pelabuhannya.
AMDAL bagiRUK dalam
satuKawasan yang telah
ditetapkandengan
peraturanperundangandan
beradadi bawah
kewenangansatuinstansi
yang bertanggungkawab.
Contohnya: AMDAL
Pembangunan Kawasan
Industridan AMDAL
Pembangunan Kawasan
Pariwisata

21. Kawasan LH yang harus
dipertahankan, dijaga&
dilestarikan:
KomponenLH yang akan
berubahsecaramendasar
& perubahantersebut
dianggappentingoleh
masyarakat:
Kajian alternative :
1.SD air
2.Keanekaragamanhayati
3.Kualitasudara
4.Warisanalamdan
warisanbudaya
5.KenyamananLH
6.Nilai-nilaibudayayang
berorientasiselera
denganLH
1.Fungsiekosistem
2.Pemilikandan
penguasaanlahan
3.Kesempatankerjadan
peluangberusaha
4.Tarafhidupmasyarakat
5.Kesehatanmasyarakat
Merupakanstudikelayakan
dariaspekLH, maka
komponenRUK harus
memeilikibeberapa
alternative, antaralain
alternative : lokasi, desain,
proses, tata letak
bangunan, atausarana
pendukung. Alternatifyang
dikajidalamAMDAL dapat
merupakanalternative-
alternative yang telah
direncanakansejaksemula
atauyang dihasilkanselama
proses studiAMDAL
berlangsung.

22. Fungsidan manfaatkajianalternative :
1.Memastikanbahwapertimbanganlingkungantelah
terintegrasidalamproses pemilihanalternatifselainfactor
ekonomis& teknis
2.Memastikanbahwapemrakarsadan pengambilkeputusan
telahmempertimbangkandan menerapkanprinsip-prinsip
pencegahanpencemaran(pollution prevention)dalamrangka
pengelolaanLH.
3.Memberipeluangkepadapemangkukepentinganyang tidak
terlibatsecarapenuhdalamproses pengambilankeputusan,
untukmengevaluasiberbagaiaspekdarisuatuRUK dan
bagaimanaproses darisuatukeputusanyang akhirnya
disetujui.
4.Memberikankerangkakerjauntukpengambilankeputusan
yang transparandan berdasarkankepadapertimbangan-
pertimbanganilmiah.

23. STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
RENCANA KEGIATAN PERLU DIUBAH
atauPINDAH LOKASI
BERURUTAN
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
MODIFIKASI
RENCANA KEGIATAN
SEIRING
TERINTEGRASI
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
KEGIATAN YANG RAMAH
LINGKUNGAN
AmdaldisusunolehPemrakarsapadatahap
perencanaansuatuUsaha dan/atauKegiatan

24. BAB XI
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN
BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH
Bab XI Pasal505 :
Menteri, gubernur, atau
bupati/Walikotawajib
menerapkanSanksi
Administratifterhadap
penangguingjawabU/K jika
dalampengawasanditemukan
pelanggaran
Pasal508 : berupa
1.Tegurantertulis
2.Paksaanpemerintah
3.Dendaadministrative
4.PembekuanPerizinan
Berusaha
5.PencabutanPerizinan
Berusaha

25. Tegurantertulispasal510
sanksiAdministratifberupategurantertulissebagaimana
dimaksuddalamPasal508 ayat(1) hurufa diterapkanapabila
penanggungjawabU/K melanggarketentuandalamPB, atau
PP atauPD terkaitPersetujuanLingkungan, dan peraturan
perundang-undangandi bidangPPLH yang bersifai
administratif.
PaksaanPemerintahtertulispasal511
SanksiAdministratifberupapaksaanpemerintah
sebagaimanadimaksuddalampasai508 ayat(1)
hurufb diterapkanterhadappenanggungjawabU/K
yang tidakmelaksanakanperintahdalamteguran
tertulisdalamjangkawaktuyang telahditetapkan.

26. Pelanggaranyang dilakukanmenimbulkan:
1.Ancamanyang sangat
seriusbagimanusia
dan LH
2.Dampakyang lebih
besardan lebihluas
jikatidaksegera
dihentikan
pencemarandan atau
kerusakan
3.Dampakyang lebih
besarbagiLH jikatidak
segeradihentikan
pencemarandan atau
kerusakan

27. Pasal515 ayat1
•Besarandendaadministratif
dengankriteriatidak
memilikiPersetujuan
Lingkungannamuntelah
memilikiPB sebagaimana
dimaksuddalampasar 514
ayat( 1) hurufa dihitung
sebesar2,5% dikalinilai
investasiU/K.
Pasal515 ayat2
•Dendaadministratif
sebagaimanadimaksud
pada ayat(1) diterapkan
paling banyakRp
3.000.000.000,00 (tiga
miliarrupiah;

28. Paksaanpemerintahdalambentuk:
1.penghentiansementara
kegiatanproduksi
2.Pemindahansarana
produksi
3.penutupansaluran
pembuanganair limbah
atauemisi;
4.Pembongkaran
5.Penyitaanterhadapbarang
ataualatyang berpotensi
menimbulkanpelanggaran
6.penghentiansementara
sebagianatauseluruhU/K
7.kewajibanmenyusunDELH
atauDPLH; dan/atau
8.tindakanlain yang
bertujuanuntuk
menghentikan
pelanggarandan tindakan
memulihkanfungsiLH.

29. PenanggungjawabU/K dikenaidendaadministratifsebagaimana
dimaksuddalampasal508 ayat(1) hurufc dengankriteria:
1.TidakmemilikiPersetujuan
Lingkungannamuntelah
memilikiPerizinan
Berusaha
2.TidakmemilikiPersetujuan
Lingkungandan perizinan
Berusaha
3.melakukanperbuatanyang
melebihiBaku MutuAir
Limbahdan/atauBaku Mutu
Emisi, sesuaidengan
PerizinanBerusaha
4.tidak melaksanakan
kewajiban dalam perizinan
Berusaha terkait
Persetujuan Lingkungan
5.menyusunAMDAL tanpasertifikat
kompetensipenyusunAMDAL;
6.karenakelalaiannya, melakukan
perbuatanyang mengakibatkan
dilampauinyaBM Udara Ambien, BM
Air, BM Air Laut, BM tugangguan, dan
atauKriteriaBaku KerusakanLH, yang
tidaksesuaidenganPerizinanBerusaha
terkaitPersetujuanLingkunganyang
dimilikinya; dan/atau
7.melakukanperbuatanyang
mengakibatkanPencemaran
LingkunganHidupdan/atauKerusakan
LingkunganHidup, di mana perbuatan
tersebutdilakukankarenakelalaiandan
tidakmengakibatkanbahayakesehatan
manusiadanlataulukadan/atauluka
berat, dan/ataumatinyaorang

31. Pasal67 PP 22/2021
(1)PenyusunanAmdal
dilaksanakanoleh tim
penyusunAMDAL yang
ditetapkanoleh
penanggungjawabU/K
(2)Tim penyusunAMDAL
sebagaimanadimaksud
pada ayat(1) dapat
berasaldari: a.
perorangan; ataub.
lembagapenyediajasa
penyusunanAMDAL
(3) Tim penyusunAMDAL
sebagaimanadimaksud
pada ayat(1) terdiriatas:
a. ketua; dan b. anggota
(4) Ketua& Anggota
sebagaimanadimaksud
pada ayat(3 dan 4) wajib
memilikisertifikat
kompetensiyang
memenuhistandar
kualifikasiKTPA fan ATPA.

32. Pasal68 PP 22/2021
(1)Sertifikatkompetensi
penyusunAMDAL
sebagaimanadimaksud
dalamPasal67 ayat(4) dan
ayat(5) diperolehmelalui
sistemsertifikasikompetensi
penyusunAMDAL.
(2)Sistemsertifikasikompetensi
penyusunAmdal
sebagaimanadimaksudpada
ayat(1) dilaksanakanoieh
suatulembagayang
berfungsisebagailembaga
pelatihankompetensi
AMDAL dan lembaga
sertifikasikompetensiAmdal.
1.LSK AMDAL PERTALINDO
2.LSK LHL
3.LSK INKALINDO
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
mengikutipendidikandan
pelatihanpenyusunanAMDAL
dan dinyatakanLULUS

33. KETUA TIM
AHLI DPK
AHLI R.K.
ANGGOTA
ANGGOTA
TIM PENYUSUN AMDAL:
❖Ketua→Lulus DIKLAT PENYUSUN AMDAL + KTPA
❖Anggota(>2 org) →Lulus DIKLAT PENYUSUN AMDAL+ATPA
❖TenagaahliRencanaUsaha dan/atauKegiatan
❖TenagaahliDampakterhadaplingkungan
❖Asisten→punyaSertifikatPenyusunAMDAL

35. Apakahadasanksi?PP22 Tahun2021 Bab XI Psl505 s.d534
Psl516
Tidakmemiliki
PersetujuanLingkungan
danPersetujuanBerusaha
Ayat (1)
Sebesar5% darinilai
investasiU/K
Ayat (2)
Paling banyak3 M
Rupiah
Psl519
Menyusun AMDAL tanpa
sertifikatkompetensi
penyusunAMDAL
Ayat (1)
Sebesar10% daribiaya
daripenyusunanAMDAL
Pasal520
Paling banyak3 M
Rupiah
Psl517
MelebihiBM Air Limbah/
BM Emisi
1.Unit bebanpencemar
2.selisihkonsentrasiaktual
Air Limbah/Emisidg
konsentrasibakumutu
dikalidengandebit/laju
aliranair & lamanya
waktupelanggaran
Ayat (3)
Akumulasisetiap
parameter yg
dilampauiBM
Paling banyak3 M
Rupiah

36. Pegawainegeri sipilyang bekerjapada
instansilingkunganhidupPusat, provinsi,
ataukab/kotadilarangmenjadipenyusun
Amdal
Pegawainegeri sipilyang bekerjapada
instansilingkunganhidupPusat, provinsi,
ataukab/kotadilarangmenjadipenyusun
UKL-UPL.
Dalamhalinstansilingkunganhidup
Pusat, provinsi, ataukab/kota
bertindaksebagaiPemrakarsa,
pegawainegerisipilsebagaimana
dimaksudpadaayat(1) dapat
menjadipenyusunAmdal.
Dalamhalinstansilingkunganhidup
Pusat, provinsi, ataukab/kota
bertindaksebagaiPemrakarsa,
pegawainegerisipilsebagaimana
dimaksudpadaayat(1) dapat
menjadipenyusunUKL-UPL

43. Pelibatanmasyarakatyang terkenadampaklangsungmelalui
konsultasipubliksebagaimanadimaksuddalampasal28 ayat(2)
hurufb mencakup:
a.kelompokmasyarakat
rentan(vulvenerable
group)
b.masyarakatadat
(indigenous people):
c.kelompoklaki-lakidan
kelompokperempuan
dengan
memperhatikan
kesetaraangender.

44. PEMRAKARSA
DibantuTim Amdal
SEKRETARIAT
AnggotaSekretariat
KETUATIM TEKNIS
AnggotaTim Teknis
KETUA KOMISI
Andal+RKL+RPL UA
UAPenyempurnaan
Penggandaan
UjiTahapProyek?
A
TANDA TERIMA Sesuai
PerMenLH 5/2008 Pasal31
1. Menugaskan
Tim Teknis→Penilaian
2. MengadakanAcara
PenilaianKomisi
1.LAPOR
2.Surat undangan
Penilaian
Tim Teknis
Penilaian
KomisiAmdal
Dok. final
digandakan
➢UjiKeharusan
➢UjiKedalaman
➢UjiRelevansi/ Konsistensi
Perbaikan
Permohonan
Asistensi
Surat
Pemberitahuan
Penyempurnaan
BersamaPemrakarsa
Z
RekomendasiKelayakanLH
atau
Rekomendasiketidaklayakan
1.LAPOR
2.Draft REKOMENDASI
A Z
75 HARI KERJA
TIDAK TERMASUK TANDA PANAH BIRU
AGAR DIGANDAKAN
BelumLengkap

45. Usaha dan/atauKegiatanyang berdampak
pentingterhadaplingkunganhidup
dikecualikandarikewajiban
menyusunAmdal, apabila:
a)LokasirencanaUsahadan/atauKegiatannyaberadadikawasanyang
telahmemilikiAmdalkawasan;
b)Lokasirencanausahadan/ataukegiatannyaberadapadakabupaten/kota
yang telahmemilikiRDTR (rencanadetil tata ruang) kabupaten/kota
dan/atau RTRKS (rencana tataruangkawasanstrategis) kabupaten/kota;
c)Usaha dan/atauKegiatannyadilakukandalamrangkatanggapdarurat
bencana.
WajibmenyusunUKL-UPL berdasar
DokRKL-RPL Kawasan, RDTR Kab/kotaatauRTRKS Kab/kota
2

46. No AspekPenilaian DokumenAMDAL
KAANDAL RKL-RPL
1.UjiAdmnistrasi
Penilaianterhadapkelengkapanadmnistrasi
  
2.UjiTahap
Proyek
Penilaianterhadapkesesuaiandengantataruangdan
tahapanrencanausahadan/ataukegiatan
 
3.UjiKualitasDokumen
a.UjiKonsistensi
PenilaiankonsistensipenyusunandokumenAmdal
  
b.UjiKeharusan
PenilianterhadapdokumenAmdaldalampemenuhan
aspekkeharusanyang berisidanmengkajiaspek
dampakpenting, besarandampak, sifatpenting
dampak, kelayakanlingkungandanpengelolaanserta
pemantauanlingkungan
  
c.UjiKedalaman
PenilaianterhadapdokumenAmdalterhadapkajian
dampakpentinghipotetikdenganmenggunakan
metodepengumpulandananalisisdata, metode
prakiraandampakdanevaluasidampakyang tepat
  
d.UjiRelevansi
PenilaiandokumenAmdaldalampengelolaandan
pemantauanlingkungandikaitkanataurelevan
denganrekomendasidalamANDAL
  
4.KelayakanLH
Penilaianterhadapkelayakanatauketidaklayakan
lingkunganhidupsuaturencanausahadan/atau
kegiatan
 
AspekPenilaianDokumenAmdal
Sumber: PeraturanMENLH No. 24 Tahun2009 tentangPanduanPenilaianAmdal

47. BERSAHABATLAH
DENGAN
LINGKUNGAN HIDUP