Pendanaan Pembangunan untuk sebuah presentasi.pptx

Materi Administarasi

1. PENDANAAN PEMBANGUNAN

2. PRIORITAS PENDANAAN & INVESTASI 8 Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 Kehidupan Harmonis , Toleransi , Lingkungan , dan Budaya Reformasi Politik , Hukum , Birokrasi , Anti Korupsi / Narkoba Pembangunan Desa , Pemerataan Wilayah, Pemberantasan Kemiskinan Hilirisasi SDA dan Industri Bernilai Tambah SDM Unggul , Sains , Teknologi , Kesehatan , Gender, Pemuda , Disabilitas Infrastruktur , Lapangan Kerja , Kewirausahaan , Industri Kreatif Pertahanan , Swasembada Pangan , Energi , Ekonomi Syariah , Digital, Hijau , Biru Ideologi Pancasila , Demokrasi , dan HAM

3. PENGELOLAAN BELANJA PEMERINTAH Belanja negara difokuskan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden serta prioritas pembangunan RPJMN. Transfer ke Daerah: Berbasis THIS, mendukung prioritas nasional . Belanja Non-K/L: Reformasi struktural , pemerataan pembangunan , kesejahteraan masyarakat . Dana Khusus : DBH, DAU, DAK, Dana Otsus , Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa . Belanja Kementerian / Lembaga : Infrastruktur konektivitas , energi , digital; SDM unggul ( pendidikan , kesehatan ); hilirisasi industri ; pembangunan IKN.

4. Lima bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan empat jenis Dana Alokasi Khusus Non Fisik , sebagai berikut

5. OPTIMASI & SINERGI SUMBER PENDANAAN LANGKAH Pendalaman dan perluasan sumber pendanaan . LANGKAH Pemberian insentif fiskal Sinergi dan integrasi pendanaan APBN dan non-APBN. Inovasi skema pembiayaan (blended finance, green/blue finance, KPBU). Dukungan investasi swasta dan BUMN. Pendekatan pendanaan yang efektif , efisien , dan berkelanjutan

6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah Proyeksi kebutuhan belanja negara periode 2025–2029: Tahun 2025: Rp3.621,3 triliun Tahun 2026–2029: Rp18.852,7 – Rp24.191,8 triliun Belanja mengikat : Rp9.281,8 – Rp11.901,4 triliun Transfer ke daerah : Rp5.180,6 – Rp6.692,6 triliun Ruang gerak fiskal : Rp4.390,3 – Rp5.588,8 triliun Digunakan untuk : program prioritas Presiden , proyek carry over, dan prioritas RPJMN 2025–2029.