Penerapan SMK3 yang dapat diterapkan di berbagai aspek

SMK3 implementation

1. Penerapan SMK3
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 50 Tahun 2012

2. Latar Belakang
UU No. 1 Tahun 1970
Permennaker No. 05/Men/1996
tentang SMK3
OHSAS 18000 series
UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenaga kerjaan
PP NO. 50 Tahun 2012
tentang Penerapan SMK3
Secara eksplisist
membahas mengenai
sistem Manajemen K3
Peraturan pelaksana atas
UU 13/2003
Mempertegas penerarapan
SMK3 yaitu pasal
86 dam 87
Mengatur
SMK 3 tetapi
belum ada
PP-nya
Standar
Internasion
al
mengenai
SMK3

3. PP No. 50 Tahun 2012
22 Pasal
Lampiran 1 tentang Pedoman
Penerapan SMK 3
Lampiran 2 tentang Pedoman Penilaian
Penerapan SMK3
lampiran 3 tentang Laporan audit
SMNK3

4. PENGERTIAN
•Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
•Sistem Manajemen K3
Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat
kerja yang aman, efisien dan produktif.
Pasal 1

5. TUJUAN PENERAPAN SMK3
a.Meningkatkan efektifitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang
terencana, terukur, terstruktur dan
terintegrasi
b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh; serta
c.Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman
dan efisien untuk mendorong produktivitas.

6. PENERAPAN SMK3
WAJIB UNTUK:
Perusahaan yang memperkerjakan
pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus)
orang
Perusahaan yang mempunyai tingkat
potensi bahaya tinggi

7. Siklus Penerapan SMK 3
Peningkatan
Berkelanjutan
Penetapan
Kebijakan
Perencanaan
K3
Pelaksanaan
rencana K3
Pemantauan &
Evaluasi
kinerja K3
Peninjauan dan
Peningkatan
Kinerja SMk 3

8. PENERAPAN KEBIJAKAN K3
1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
a. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko
b. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain
yang lebih baik
c.Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
d.Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang
berkaiatan dengan keselamatan
e.Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
2. Memperhatiakn peningkatan kinerja manajemen
K3 secara terus menerus
3.Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
Pelaksanaan
rencanan K3
Pemantauan
& Evaluasi
Tinjauan
Ulang

9. PENERAPAN KEBIJAKAN K3
Organisasi/Personil K3 dalam penerapan SMK3:
•P2K3 (Panitia Pembina K3)
•Regu Tanggap Darurat
•Tim Auditor Internal
•Ahli K3 (Umum/khusus)
•Dokter Perusahaan
•Operator boiler, alat angkat & angkut, dll
•Departemen K3/OHS/EHS
•Safety Supervisor
•Safety Officer, dll
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
Pelaksanaan
rencanan K3
Pemantauan
& Evaluasi
Tinjauan
Ulang
Fungsional
Diatur oleh
peraturan
Structural
organisasi
Kebutuhan
organisasi

10. PERENCANAAN K3
IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN &
PENGENDALIAN RESIKO
TUJUAN & INDIKATOR
KINERJA
PERATURAN PERUNDANGAN
&
PERSYARATAN LAINNYA
Pasal 9
PROGRAM
K3
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
Pelaksanaan
rencanan K3
Pemantauan
& Evaluasi
Tinjauan
Ulang

11. IDENTIFIKASI
BAHAYA
PENILAIAN RESIKO
Resiko = Akibat x Peluang
PENGENDALIAN
RESIKO
BAHAN
ALAT
MANUSIA
LINGKUNGAN
A
K
I
B
A
T
PELUANG/KEMUNGKINAN
SERINGSEDANGJARANG
FATALTINGGITINGGISEDANG
MEDISTINGGISEDANGSEDANG
P3K SEDANG
RENDA
H
RENDA
H

12. Rencana K3
Paling sedikit memuat:
Tujuan dan sasaran
Skala prioritas
Upaya pengendalian bahaya
Penetapan sumber daya
Jangka waktu pelaksanaan
Indikator pencapaian
Sistem pertanggungjawaban
Dapat diukur, indikator pengukuran, dan
sasaran pencapaian
Pekerjaan dengan tingkat resiko tinggi
diprioritaskan untuk perencanaan
Berdasarkan hasil penilaian resiko sesuai
hierarki pengendalian
Tersediannya SDM, saranan, prasarana
dan dana
Merupakan paramter yang dapat diukur
sebagai dasar penilaian K3 dan
keberhasilan pencapaian tujuan SMK3
Sesuai dengan fungsi dan tingkat
manajemen perusahaan
Pasal 9

13. TUJUAN & INDIKATOR
K3
• Menetapkan angka kecelakaan kerja 0%
•Pelaksanaan program pelatihan K3 bagi
seluruh level supervisor (100%)
•Pencapaian sertifikasi emas untuk
sertifikasi SMK3 tahun 2016
INDIKATOR NEGATIF
INDIKATOR POSITIF
Mengukur kegagalan dalam sistem,
misal ; statistik kecelakaan, kasus
kebakaran, penyakit akibat kerja, dll
Mengukur keberhasilan dalam
sistem, misal ; pencapaian program,
hasil inspeksi/audit, dll

14. PROGRAM
• Menetapkan penganggungjawab program K3
•Menetapkan jangka waktu & sarana pencapaian
•Ditinjau secara teratur
BAHAN MANUSIA MESIN/ALAT LINGKUNGAN
• Komunikasi
bahaya B3
•Pelabelan B3
•Pelatihan B3
•MSDS
•Inspeksi
•Ventilasi
•Subsitusi bahan
• Pelatihan
• Sosialisasi K3
•Pemeriksaan Kesehatan
•JSA
•On the job training
•P3K
•Simulasi darurat
•Awareness K3
•SOP/Prosedur Kerja
•APD
• Pemeliharaan
mesin
• Inspeksi
•Sertifikasi Alat
• Engineering control
• LOTO
•Safety sign
• Ergonomi
• Housekeeping
• Pemantauan NAB
• Engineering control
• Restricted area
•Safety Sign
•Hygiene
•Evaluasi

15. PELAKSANAAN RENCANA K3
1.SDM, prasarana dan sarana K3
2. Rekrutmen SDM
I. Prosedur Pengadaan SDM
a.Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikatdan
b.Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat
izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi
yang berwenang
II. Konsultasi, Motivasi dan kesadaran
III. Tanggung Jawab dan Tanggung ugat
IV. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
3. Prasarana dan sarana, minimal terdiri dari:
I.Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
II.Anggaran yang memadai
III.Prosedir operasi/kerja, informasi dan pelaporan serta
pendokumentasian dan
IV.Instruksi kerja
Pasal 10
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
Pelaksanaan
rencanan K3
Pemantauan
& Evaluasi
Tinjauan
Ulang

16. PELAKSANAAN RENCANA K3
1.Dalam melaksanakan rencana K3
harus melakukan kegiatan dalam
pemenuhan persyaratan perUU.
2.Kegiatan tersebut:
a.Tindakan pengendalian
b.Perancangan (design) dan rekayasa
c.Prosedur dan instruksi kerja
d.Penyerahan sebagian pelaksanaan pe-
kerjaan
e.Pembelian/pengadaan barang dan jasa
f.Produk akhir
g.Upaya menghadapi keadaaan darurat ke-
celakaan dan bencana industri
h.Rencana dan pemulihan keadaan darurat
Dilaksanakan berdasarkan
identifikasi bahaya,
penilaian dan
pengendalian resiko.
Pasal 11
Dilaksanakan berdasarkan
potensi bahaya,
investigasi dan analisa
kecelakaan

17. PELAKSANAAN RENCANA K3
1. Agar seluruh kegiatan bisa berjalan,
maka harus:
a. Menunjuk SDM yang kompeten dan
berwenang dibidang K3
b. Melibatkan seluruh pekerja
c. Membuat petunjuk K3
d. Membuat prosedur informasi
e. Membuat prosedur pelaporan
f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan
dengan kegiatan manajemen
perusahaan.

18. Pelaporan K3
Pelaporan K3
•Pelaporan Internal
•Pelaporan Eksternal
• Pelaporan Insiden
• Pelaporan Sumber Bahaya
• Pelaporan Kinerja K3
• Pelaporan Ketidaksesuaian
• Pelaporan Kecelakaan Kerja
• Pelaporan P2K3
• Pelaporan Pemeriksaan
Kesehatan
• Pelaporan Kinerja K3

19. Pendokumentasian & Pengendaliannya
Perusahaan memiliki prosedur untuk identifikasi,
penerbitan, distribusi dan update dokumen-
dokumen penerapan SMK3
Dokumen SMK3 dapat terintegrasi dengan
dokumen perusahaan yang telah ada.
Manual
Prosedur
Instruksi
Formulir
1. Identifikasi dokumen
2. Persetujuan dokumen
3. Ditinjau ulang atau direvisi
4. Dokumen versi terbaru
5. Dokumen usang disingkirkan

20. Persyaratan Dokumentasi yang Dibutuhkan
1. Pedoman SMK3
2. Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko
3. Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
4. Prosedur Perancangan atau Modifikasi
5. Prosedur Pengendalian Dokumen dan catatan
6. Prosedur Audit Internal
7. Prosedur Tinjauan Manajemen
8. Prosedur Pelaporan Insiden & Investigasi (Kecelakaan Kerja,Penyakit Akibat kerja
dan Nearmiss)
9. Prosedur pembelian, seleksi dan evaluasi subkontraktor
10. Prosedur Seleksi dan Penempatan
11. Prosedur Pelatihan
12. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
13. Prosedur Pemeliharaan
14. Prosedur Izin Kerja
15. Prosedur Tanggap Darurat dan Pemulihannya
16. Prosedur Pemantauan dan Pengukuran (termasuk inspeksi, pemantauan kesehatan
kerja, lingkungan kerja, Sasaran dan Program, dan Kalibrasi)
17. Proses Identifikasi Peraturan Perundangan dan Evaluasi Kepatuhan
18. Proses Pengelolaan material termasuk B3 dan Limbah

21. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
•Melalui pemeriksaan, pengujian,
pengukuran dan audit internal
SMK3 dilakukan oleh sumber daya
manusia yang kompeten
•Dalam hal perusahaan tidak
mempunyai SDM, dapat
menggunakan pihak lain
•Hasil pemantauan dilaporkan
kepada pengusaha
•Hasil tersebut digunakan untuk
melakukan tindakan pengendalian
•Pelaksanaan pemantauan & evalusi
dilakukan berdasarkan peraturan
perUU
Pasal 14
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
Pelaksanaan
rencanan K3
Pemantauan
& Evaluasi
Tinjauan Ulang
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
Pelaksanaan
rencanan K3
Pemantauan
& Evaluasi

22. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN
KINERJA SMK3
1.Hasil peninjauan digunakan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
2. Perbaikan dan peningkatan kinerja
dilaksanakan dalam hal:
a.Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
b.Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
c.Adanya perubahan produk dan kegiatan
perusahaaan
d.Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
e.Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, termasuk epodemiologi
f.Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
g.Adanya pelaporan dan/atau
h.Adanya masukan dari pekerja/buruh

Pasal 15
Tinjauan
Ulang
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
Pelaksanaan
rencanan K3
Pemantauan
& Evaluasi

23. Audit
Internal External
Dilakukan oleh
Lembaga Audit yang
ditunjuk oleh
Menakertrans
Dilakukan
perusahaan

24. Penilaian Penerapan SMK3
•Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh
lembaga audit independen yang ditunjuk oleh
menteri atas permohonan perusahaan
• Untuk perusahaan yang memiliki potensi
bahaya tinggi wajib melakukan penilaian
penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan
•Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam
upaya peningkatan SMK3.
Pasal 16

25. ELEMEN AUDIT SMK3
1.Pembanguan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
4. Pengendalian dokumen
5. Pembelian dan pengendalian produk
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
7. Standar pemantauan
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11.Pemeriksaan SMK3 dan
12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

26. TINGKAT PENILAIAN AUDIT
64
Kriteria
Penilaian
Tingkat Awal
Penilaian
Tingkat Transisi
122
Kriteria
166
Kriteria
Penilaian
Tingkat Lanjutan
Untuk tingkat pencapaian
penerapan 0-59% termasuk
tingkat penilaian penerapan
kurang
Untuk tingkat pencapaian
penerapan 60-84% termasuk
tingkat penilaian penerapan
baik
Untuk tingkat pencapaian
penerapan 85-100%
termasuk tingkat penilaian
penerapan memuaskan

27. KRITERIA PENILAIAN AUDIT
Kategori
Minor
Kategori
Mayor
Kategori
Kritikal
Ketidakkonsistena dalam
pemenuhan persyaratan
peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman dan acuan
lainnya.
• Tidak memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan
• Tidak melaksanakan salah satu
prinsip SMk3
• Terdapat temuan minor untuk satu
kriteria audit di beberapa lokasi
Temuan yang
mengakibatkan
fatality/kematian

28. PENGAWASAN
•Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas
ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
•Pengawaasan SMK3 meliputi:
1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
2. Organisasi
3.Sumber daya manusia
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
5.Keamanan bekerja
6. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
7.Pengendalian keadaaan darurat dan bahaya industri
8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
9.Tindak lanjut audit
Pasal 18

29. SANKSI ADMINISTRATIF
PASAL 190 UU NO 13 TAHUN 2003
1.Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif
2.Sanksi administratif berupa:
a. Teguran
b. Peringatan tertulis
c. Pembatasan kegiatan usaha
d. Pembekuan kegiatan usaha
e. Pembatalan persetujuan
f.Pembatalan pendaftaran
g.Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
h. Pencabutan ijin

30. TERIMA KASIH