Pengakuan Hukum Internasional di Indo.ppt

bbb

1. 1
HUKUM INTERNASIONAL
PENGAKUAN
(RECOGNITION)
PERTEMUAN XV, XVI & XVII
By. Malahayati, SH

2. 2
PENGAKUAN
Suatu perbuatan berhati-hati
yang dapat dilakukan suatu
negara disaat yang
dikehendakinya dan dalam
bentuk yang ditentukannya
secara bebas.*

3. 3
TEORI PENGAKUAN
TEORI KONSTITUTIF
TEORI DEKLARATIF

4. 4
TEORI KONSTITUTIF
Pengakuan yang menciptakan status
kenegaraan atau yang melengkapi
pemerintah baru dengan otoritasnya
di lingkungan internasional

5. 5
TEORI DEKLARATIF
Status kenegaraan atau otoritas
pemerintah baru telah ada sebelum
adanya pengakuan dan status ini
tidak bergantung kepada pengakuan

6. 6
KRITERIA PENGAKUAN
Keyakinan adanya stabilitas di negara
tersebut;
Dukungan umum dari penduduk;
Kesanggupan dan kemauan untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban
internasional.

7. 7
AKIBAT PENGAKUAN
Dapat melakukan hubungan resmi;
Dapat mengajukan negara yang mengakui di
peradilan-peradilan;
Pemerintah yang mengakui dapat melibatkan
tanggung jawab negara yang diakui untuk
semua perbuatan internasionalnya;
Dapat menuntut immunitas untuk harta
kekayaan dan perwakilan diplomatik;
Berhak memiliki harta benda pemerintah
sebelumnya di wilayah negara yang mengakui.

8. 8
BENTUK-BENTUK PENGAKUAN
PENGAKUAN TERANG-TERANGAN
DAN INDIVIDUAL;
PENGAKUAN DIAM-DIAM;
PENGAKUAN KOLEKTIF;
PENGAKUAN PREMATUR.

9. 9
PENGAKUAN TERANG-TERANGAN
DAN INDIVIDUAL
Pengakuan oleh pemerintah atau
organ yang berwenang di bidang
hubungan luar negeri.

10. 10
PENGAKUAN DIAM-DIAM
Terjadi bila suatu negara mengadakan
hubungan atau mengindikasikan suatu
kehendak melalui wakil-wakil untuk
menjalin hubungan tidak resmi tanpa
ada pengakuan tegas.

11. 11
PENGAKUAN KOLEKTIF
Pengakuan yang dibuat melalui
suatu perjanjian internasional atau
konferensi multilateral.

12. 12
PENGAKUAN PREMATUR
Pengakuan kepada suatu negara yang
baru tanpa unsur-unsur konstitutif yang
lengkap, yang harus dipenuhi untuk
menjadi suatu negara baru.

13. 13
PENGAKUAN DE FACTO
Pengakuan yang diberikan kepada
suatu pemerintahan yang belum sah
secara konstitusional.
Untuk sementara/temporer diakui
telah memenuhi syarat untuk
menjadi suatu negara baru
berdasarkan fakta

14. 14
PENGAKUAN DE JURE
Pengakuan yang diberikan secara formal
telah memenuhi persyaratan internasional
untuk dapat berpartisipasi dalam
masyarakat internasional

15. 15
BELLIGERENCY
Pengakuan yang diberikan kepada
pemberontak secara de facto yang
terbatas pada wilayah tertentu dimana
mereka menguasainya secara efektif.

16. 16
SYARAT BELLIGERENCY
Perang tersebut harus memiliki karakter
umum/bukan lokal;
Pemberontak menguasai wilayahnya yang
cukup besar secara efektif;
Kedua pihak bersikap sesuai hukum
perang
Pemberontak memiliki angkatan
bersenjata yang terorganisir baik/bukan
pembajak.

17. 17
STATUS BELLIGERENT
Tidak bisa membuat perjanjian
internasional;
Tidak dapat menerima/mengirim
wakil diplomatik;
Hubungan hanya bersifat informal.

18. 18
EVALUASI DAN TUGAS
Tugas di kelas :
Diskusikan syarat-syarat diberikannya
Pengakuan terhadap suatu negara
Evaluasi :
MIDTEST