Pengantar Demokrasi-Kelas Demokrasi utk Gen Z-9-10 Juli 2024.pptx

demokrasi

1. PENGANTAR DEMOKRASI (Demokrasi, Sejarah & Perkembangan, Demokrasi Pancasila) disampaikan dalam Kelas Demokrasi untuk Generasi Z Kota Surakarta, 9-10 Juli 2024 Nurul Sutarti, S.P., M.Si (Ketua KPU Kota Surakarta 2018-2023) (

2. Definisi Demokrasi Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat , yang menjalankannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum yang rutin, bebas dan adil .

3. 4 Prinsip Utama Demokrasi Kontrol Rakyat Kebebasan Individu Kesetaraan Rakyat Pemerintahan Konstitusional

4. 4 Prinsip Utama Demokrasi Kontrol rakyat - rakyat memiliki wewenang tertinggi dan merupakan sumber kewenangan pemerintahan Kesetaraan rakyat – harus ada kesetaraan diantara warga dalam penerapan kontrol rakyat. Kesetaraan politik yang dimiliki seluruh warga adalah prinsip pokok demokrasi . Pemerintahan konstitusional – rakyat dapat membatasi kekuasaan pemerintah melalui suatu peraturan mendasar , yaitu konstitusi Kebebasan individu – Demokrasi menempatkan kebebasan individu lebih penting daripada kebebasan kelompok / komunitas , ataupun negara

5. Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah prosedur bagi rakyat dari suatu negara untuk memilih wakil- wakil dan pemimpinnya serta memberikan kewenangan kepada para wakil atau pemimpin tersebut . Pemilu adalah titik dimana konsep demokrasi yang luas menjadi perwujudan nyata bagi masyarakat umum . Pemungutan suara dalam pemilu adalah dasar utama bagi rakyat untuk menjalankan hak demokrasinya .

6. Pancasila dan Demokrasi Dasar Negara Indonesia Pilihan cara bernegara Pemerintahan dari , oleh dan untuk rakyat

7. Merangkai Masa Lalu: Jejak Demokrasi Elektoral Merangkai Ingatan Bisakah demokrasi elektoral menjadi sarana sirkulasi elite secara substansial tanpa perlu melahirkan Orde lainnya ?

8. 2024 ADALAH TAHUN PEMANTAPAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI INDONESIA Dalam RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, Pembangunan Politik , Hukum, Pertahanan dan Keamanan Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi Di Indonesia, agenda konsolidasi demokrasi sudah dimulai pada Pemilu 2004 lalu dan menjadi agenda dalam RPJMN sejak Pemerintahan SBY ( periode pertama ) Kini 2024, agenda konsolidasi demokrasi memasuki periode dasawarsa kedua ( hampir 20 tahun ).

9. APA ITU KONSOLIDASI DEMOKRASI ? Landasan konseptual konsolidasi demokrasi , menurut Larry Diamond (1999:65), diletakan pada konsekuensi prinsipil yaitu kemantapan dan keteguhan demokrasi ( the stability and persistence of democracy ). Oleh karena itu , menurut Larry Diamond, demokrasi harus dimaknai sebagai the only game in town – maksudnya , demokrasi harus dijadikan sumber nilai dalam berpolitik dan bersosial . Bagi Dankwart Rustow , konsoldiasi demokrasi itu adalah habituasi ( habituation ) atau pembiasaan norma , prosedur , dan ekspektasi demokrasi yang terinternalisasi dalam aturan main ( rules of the game ) berpolitik (Diamond, 1999:65) Nilai-nilai demokrasi tersebut harus dapat dipahami dan diaktualisasikan dengan baik dalam kehidupan sosial-politik , khususnya dalam pemilu / pemiihan . Tentunya nilai-nilai demokrasi tersebut harus sepenuhnya merujuk pada UUD 1945 dan Pancasila .

10. AKTOR KONSOLIDASI DEMOKRASI DI TAHUN 2024 AKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILU/PEMILIHAN 2024 PEMERINTAH (DAERAH) ( berkewajiban melakukan sosialisasi UUD 1945 & ideologi Pancasila dan mendukung & memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Serentak 2024) LEGISLATOR ( Mendukung penyelenggaaran Pemilu / Pemilihan Serentak 2024 berbasiskan UUD 1945 & ideologi Pancasila melalui fungsi-fungsi legislatif ) PENYELENGGARA PEMILU (KPU, BAWASLU, & DKPP) BERINTEGRITAS ( Semua ketentuan regulasi dan etika kepemiluan dapat diaktualisasikan / dilaksanakan dengan baik dan benar ) MEDIA/PERS ( Mengedukasi dan menginformasikan pemilih terkait pemilu / pemilihan sesuai dengan UU pers / penyiaran dan kode etik jurnalistiak / penyiaran serta memposisikan diri sebagai fact checker atas berita hoaks ) MASYARAKAT SIPIL ATAU CSO (CIVIL SOCIETY ORGANIZATION) ( Mencerahkan pemilih dan penyelenggara pemilu berdasarkan pada idealisme elektoral ) PARTAI POLITIK/KANDIDAT ( program-based campaign / berkampanye programatik dan tidak melakukan politik uang dan ketentuan yang dilarang PEMILIH BERLITERASI DEMOKRASI YANG BAIK

11. LITERASI REGULASI PEMILU/PEMILIHAN JADI MODAL POLITIK WUJUDKAN PEMANTAPAN KONSOLIDASI DEMOKRASI UU Pemilu ( UU No. 7 Tahun 2017 ) UU Pemilihan / Pilkada ( UU No. 1 Tahun 2015 yang terakhir kalinya diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020 ) Peraturan , Keputusan , dan Kebijakan yang diterbitkan oleh KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI Beragam Putusan MK RI terkait Pemilu dan Pemilihan Undang-undang terkait seperti UU ITE, dan lain sebagainya Semua pihak ( aktor konsolidasi demokrasi ) wajib dapat memahami dengan baik :

12. ANCAMAN NYATA BAGI KONSOLIDASI DEMOKRASI Pemilu / Pemilihan Serentak 2024 harus terbebas dari : Politik pascakebenaran ( post-truth politics ) seperti hoaks , berita bohong , disinformasi , misinformasi , dll . Politik identitas ( identity politics ): penggunaan wacana agama, etnisitas , dan kesukuan dalam kampanye yang membuat pemilih tidak tercerdaskan . Politik permusuhan ( adversarial politics ) atau politik demagogi : menyebar permusuhan lewat ujaran kebencian ( hate speech ), kampanye hitam ( black campaign ), dll . Politik uang / klientelisme : vote buying ( pembelian suara ), pelibatan aparatur pemerintahan dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih . Politik intimidasi : mengancam pemilih agar memilih kontestan elektoral tertentu .

13. INDIKATOR DEMOKRASI TERKONSOLIDASI DENGAN BAIK… ( 1 ) Terwujudnya sistem ketatanegaraan yang semakin demokratis Adanya konsistensi sistem pengaturan penyelenggaraan pemilu Adanya penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas serta efektif dan efisien Terpenuhinya hak-hak konstitusional pemilih dan kontestan elektoral ( partai / kandidat ) Peningkatan literasi kepemiluan & demokrasi pemilih , sehingga pemilih dapat berpartisipasi aktif dan rasional di semua tahapan pemilu / pemilihan Terlampauinya target nasional partisipasi pemilih ( voter turnout ) sebesar 77,5% di Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak Nasional 2024

14. INDIKATOR DEMOKRASI TERKONSOLIDASI DENGAN BAIK …( 2 ) Rendahnya pelanggaran regulasi dan etika oleh penyelenggara dan peserta pemilu Tidak adanya pelanggaran pemilu / pemilihan oleh kontestan elektoral ( partai politik / kandidat ) Terwujudnya keadilan pemilu ( electoral justice ) akibat penegakan hukum pemilu yang berintegritas Pers yang independen ( tidak berpihak ) dan mencerdaskan pemilih Masyarakat sipil ( termasuk NGO/LSM) terlibat aktif dalam volunterisme elektoral seperti edukasi pemilih , pemantauan pemilu / pemilihan , kritik konstruktif atas praktek demokrasi elektoral , dll Tercipta dan terjaganya atmosfir atau suasana politik elektoral yang damai dan kondusif .

15. TERIMA KASIH