Pengawasan partisipatif dalam PILKADA.pptx

Bawaslu

1. PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PILKADA

2. Latar Belakang • Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat • Potensi pelanggaran: politik uang, manipulasi suara, netralitas ASN • Perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

3. Definisi Pengawasan Partisipatif • Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada • Bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama

4. Landasan Hukum • UUD 1945 Pasal 1 ayat (2): kedaulatan di tangan rakyat • UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada • Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Partisipatif

5. Bentuk Partisipasi Masyarakat • Melaporkan pelanggaran (politik uang, hoaks, kampanye hitam) • Edukasi pemilih (anti politik uang, pemilu damai) • Ikut forum diskusi/relawan pengawas pemilu • Pemanfaatan media sosial untuk kontrol publik

6. Strategi Pengawasan Partisipatif • Edukasi & Sosialisasi: meningkatkan kesadaran masyarakat • Kolaborasi: Bawaslu, LSM, media, tokoh agama/masyarakat • Pemanfaatan Teknologi: aplikasi pelaporan cepat • Gerakan Bersama: 'Ayo Awasi Pilkada!'

7. Manfaat Pengawasan Partisipatif • Mewujudkan Pilkada jujur, adil, dan demokratis • Meningkatkan kepercayaan publik pada hasil Pilkada • Mengurangi potensi konflik dan pelanggaran • Memberdayakan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan

8. Tantangan • Rendahnya kesadaran masyarakat • Politik uang masih dianggap 'biasa' • Akses informasi terbatas • Hoaks & ujaran kebencian di media sosial

9. Penutup • Pilkada bukan hanya urusan penyelenggara, tetapi juga rakyat • Pengawasan partisipatif = kunci Pilkada bersih • Mari bersama mengawasi, demi demokrasi yang berkualitas

10. Quote / Slogan 🗳️ 'Awasi Pilkada, Kawal Demokrasi!'