Pengawasan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja

pengawasan pppk

1. Oleh :
Mardianto
Inspektur Kabupaten Wonogiri
31 Juli 2025
PENGAWASAN

2. 1.Planning (Perencanaan)
2.Organizing (Pengorganisasian)
3.Actuating (Pengarahan/Pelaksanaan)
4.Controlling
(Pengendalian/Pengawasan)
FUNGSI MANAJEMEN DALAM
ORGANISASI
Menurut George Robert Terry :

3. DEFINISI PENGAWASAN :
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) :
Proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin
agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan
rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan.
-Sondang P Siagian :
Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya
semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya
PENGERTIAN PENGAWASAN

4. ( Menurut UU No. 15 tahun 2004 ttg Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.
PENGERTIAN PEMERIKSAAN

5. PENGAWASAN FUNGSIONAL
Istruksi Presiden No 15 tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan dalam rangka pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan
pembangunan, dikenal 2 jenis pengawasan :
Pengawasan
Fungsional
1.APARAT PENGAWASAN EKSTERN
PEMERINTAH (APEP).
2.APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP).
Pengawasan Melekat

Pengawasa
n

6. PENGERTIAN PENGAWASAN
FUNGSIONAL
1.LAN :
Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan
khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi
pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawab
aparat pengawasan fungsional.
2.PP No 20 tahun 2001 ttg Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah :
Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui
pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

7. PENGAWASAN FUNGSIONALPENGAWASAN FUNGSIONAL
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) :
- BPKP
- Itjend Kementrian / Lembaga
- Inspektorat Propinsi
- Inspektorat Kabupaten

Pengawasa
n
Fungsional
Aparat PengawasAparat Pengawasan an Ekstern Ekstern
Pemerintah (APEP) :Pemerintah (APEP) :
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

8. APARAT PENGAWAS AN EKSTERN PEMERINTAH
(APEP)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
Dasar hukum :
a. Amandemen IV UUD 1945, pada pasal 23E ayat (1) disebutkan, “Untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.
b. Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 2
menyebutkan, “BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”.
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 30 dan 31 :
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh Presiden/Gubernur/
Bupati/Walikota berupa ; (1) Laporan Realisasi APBN/APBD; (2) Neraca; (3)laporan arus
kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung
Jawab Keuangan Negara pasal 2 menyebutkan, “BPK melaksanakan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

9. JENIS PEMERIKSAAN BPK
(UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 4)
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
PEMERIKSAAN
KINERJA
PEMERIKSAAN
DENGAN
TUJUAN TERTENTU
Pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan
negara yang
terdiri atas pemeriksaan
aspek ekonomi, efisiensi, dan
aspek efektivitas.
Pemeriksaan yang
bertujuan untuk
memberikan simpulan
atas suatu hal yang
diperiksa.
Pemeriksaan yang dilakukan
dalam rangka memberikan
pendapat/
opini atas kewajaran
informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan
keuangan.

10. JENIS JENIS OPINI BPKOPINI BPK
Keputusan BPK RI No 4/K/I-XIII.2/9/2012 (Bultek 01 ttg Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKP)Keputusan BPK RI No 4/K/I-XIII.2/9/2012 (Bultek 01 ttg Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKP)
• Wajar Tanpa Pengecualian – WTP Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); (unqualified opinion);
Menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar
dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
• • Wajar Dengan Pengecualian – WDP Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); (qualified opinion);
Menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar
dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan
dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang
tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan
keuangan.
• • Tidak Wajar – TW Tidak Wajar – TW (adverse opinion); (adverse opinion);
Laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua
hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak
dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
• • Tidak Memberikan Pendapat –Tidak Memberikan Pendapat –TMP TMP (disclaimer of opinion); (disclaimer of opinion);
Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar
Pemeriksaan atau pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan
keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

11. PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SUSUNAN
PD :
1.Sekretariat Daerah
2.Sekretariat DPRD
3.Inspektorat
4.Dinas Daerah
5.Badan Daerah
6.Kecamatan
TUGAS
INSPEKOTRAT (Perbup 51/2023)
Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
FUNGSI
INSPEKOTRAT
1.Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2.Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3.Pelaksanaan untuk tujuan tertentu dan penyusunan laporan hasil pengawasan
4.Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
5.Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi
6.Pelaksanaan administrasi Inspektorat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(PP 72/2019)
(Perda No 5 TH 2023)

12. BERDAYA
SAING
MAJU SEJAHTERA BERKELANJUTA
N
1
Mewujudkan
pembangunan baik fisik
dan non fisik.
Mewujudkan wilayah
dengan segenap potensi,
menuju modernisasi
berbasis riset,
pemanfaatan teknologi
dan kreativitas.
Mewujudkan kualitas hidup
yang baik dan tercukupinya
semua kebutuhan hidup
masyarakat.
Terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat (pendapatan yang
cukup, kemudahan mengakses
layanan sosial, kemerdekaan
beragama, dan tertanamnya
nilai-nilai luhur bangsa)
Mewujudkan pembangunan
yang tetap menjaga
kelestarian sumber daya alam
dan kualitas lingkungan hidup.
Memperhatikan kearifan local.
Mempertimbangkan dampak
kerusakan lingkungan dan
dampak perubahan iklim.
2 3 4
VISI KABUPATEN WONOGIRI 2025-2029
(Sesuai Visi Misi Calon Bupati Wonogiri 2025-2029 hasil Pilkada serentak 27 November 2024)
Wonogiri Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan
Mengembangkan ekonomi sosial.
Mengembangkan potensi sektor-
sektor unggulan daerah, ekonomi
kreatif, dan hilirisasi berbasis
riset dan teknologi
Melestarikan sumber daya alam
dan lingkungan hidup sebagai
perwujudan ekonomi hijau.

13. Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi
yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan
Kualitas Hidup Masyarakat
didukung Lingkungan Sosial dan
Budaya Masyarakat Maju
Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
Yang Baik
Meningkatkan Ketahanan
Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup, dan
Bencana
1
Meningkatkan ketahanan
pangan.
Meningkatkan perumahan
layak.
Meningkatkan kualitas dan
asesibilitas pendidikan dan
Kesehatan.
Menyediakan jaminan sosial
masyarakat dan jaminan
keamanan.
Menciptakan kondisi
lingkungan sosial yang
kondusif.
Mmemberikan ruang dalam
penguasaan dan pemanfaatan
IPTEK
Menjaga kelestarian sumber daya
alam
Menjaga ketahanan sumber daya
lahan, ketahanan air, kualitas
lingkungan hidup.
Menjaga penataan ruang,
ketahanan perubahan iklim, dan
ketangguhan bencana.
2 3 4
MISI KABUPATEN WONOGIRI 2025-2029
Akuntabel
Independen
Transparan
Partisipatif dan koordinatif
Aparatur yang berakhlak,
berintegritas, berkompeten,
berprestasi, berdayasaing,
menguasai IPTEK dan kreatif.
“
Mendorong sektor ekonomi
agar memiliki produktivitas
tinggi
Menggerakkan sektor-sektor
unggulan daerah.
Membangun infrastruktur
distribusi barang dan jasa.

14. BINWAS KEPALA DAERAH ATAS PERANGKAT DAERAH DAN DESA
(Permendagri NO 2 TAHUN 2025)
1Kewenangan Daerah 2Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan desa
3
4
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Penerapan Manajemen Risiko
Pendidikan profesional berkelanjutan
Pengendalian Gratifikasi
Pelaksanaan SPI
Reformasi Birokrasi
Capaian aksi pencegahan
korupsi
Pemeriksaan Investigatif

15. Selesai, terima kasih.