Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur.pptx

Pengembangan Kompetensi

1. Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara UU Nomor Tahun 2014 PP Nomor 17 Tahun 2020

2. 2 R O A D M A P RPJM 1 GOOD GOVERNANCE 2005-2009 RPJM 2 REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 RPJM 3 SISTEM MERIT 2015-2019 RPJM 4 ROAD MAP PEMBANGUNAN ASN BIROKRASI BERKELAS DUNIA 2020-2024

3. Pengint egrasian proses komput eris asi , jejaring & fisik E R A I N D U S T R I 4 . Mechanizat ion, steam power, weaving loom Mass Product ion, assembly line, elect rical energy Automat ion, Computers and Elect ronics Cyber Physical Systems, I nternet of Things, Net works 3

4. Eksternal: Globalisasi & persaingan Tuntutan publik Internal: Mismatch Indisipliner SMA R T ASN 2024 Profile: Integritas Nasionalime Wawasan Global I T & Bahasa asing Hospitality (Pelayanan) Networking (Jaringan) Entrepreneurship ( Kewirausahaa n ) TAN A N G A N PROGRAM STRATEGIS Perencanaan Rekrutmen & Seleksi Pengembangan Kapasitas Reformasi Kesejahteraan KONDI SI SAAT I NI 4,35Jut a ASN TANTANGAN PEMBANGUNAN ASN 4

5. 5

6. APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN ) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah Pasal 1 UU No. 5/ 2 014 6

7. Aparatur Sipil Negara (ASN) profesi bagi : P egawai N egeri S ipil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jafung keahlian : a) a hli utama; b) a hli madya; c) a hli muda; d) a hli pertama. Jafung keterampila n: a) penyelia; b) m ahir ; c) t erampil ; d) p emula Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) 7

8. Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian : a hli utama; a hli madya; a hli muda; dan a hli pertama. Jafung keterampila n: penyelia; m ahir ; t erampil; dan p emula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan pimpinan tinggi utama ; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama JABATAN ASN PASAL 14 - 20 8

9. nilai dasar ; kode etik dan kode perilaku ; komitmen , integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik ; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas ; kualifikasi akademik ; jaminan perlindungan hukum dalam m elaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: UU No. 5 Th 2014 ( pasal 3 ) 9

10. HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 HAK Gaji dan tunjangan cuti ; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi . gaji dan tunjangan cuti ; perlindungan; dan pengembangan kompetensi . setia dan taat pada Pancasila , UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah ; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ; melaksanakan kebijakan pemerintah; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan; menunjukkan integritas dan keteladanan; menyimpan rahasia jabatan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI KEWAJIBAN Pasal 21 - 22 10

11. Kompetensi manajerial Kompetensi teknis Kompetensi sosial kultural KHUSUS BAGI PEGAWAI ASN YANG MENDUDUKI JABATAN MANAJERIAL DIUKUR DARI TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN STRUKTURAL ATAU MANAJEMEN, DAN PENGALAMAN KEPEMIMPINAN JENIS KOMPETENSI PEGAWAI ASN BAGI SELURUH PEGAWAI ASN DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS BAGI SELURUH PEGAWAI ASN DIUKUR DARI PENGALAMAN BEKERJA DENGAN MASYARAKAT MAJEMUK DALAM HAL AGAMA, SUKU, DAN BUDAYA SEHINGGA MEMILIKI WAWASAN KEBANGSAAN PASAL 69 AYAT (3) 11

12. Pengembangan Kompetensi ASN FORMAL NON FORMAL 12

13. PENGEMBANGAN KOMPETENSI NON FORMAL DAPAT DILAKUKAN MELALUI 2. Seminar 3. Kursus 5 . Praktik Kerja di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 4 . Penataran 1. Pendidikan dan Latihan 6. Pertukaran PNS dan Swasta INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI PASAL 70 13

14. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR ( DEGREE MAUPUN NON DEGREE ) HARUSLAH DIBERIKAN SEBAGAI SALAH SATU REWARD BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ORGANISASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR HARUS PULA TERENCANA DAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI FORMAL DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBERIAN IJIN BELAJAR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ORGANISASI 14

15. PENGEMBANGAN KARIER PNS Kualifikasi Kompetensi Penilaian kinerja , dan ; K ebutuhan Instansi Pemerintah Integritas dan; Moralitas BERDASARKAN MEMPERTIMBANGKAN PASAL 69 AYAT (1) DAN (2) 15

16. Integritas Diukur dari: kejujuran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kemampuan bekerja sama , dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan PASAL 69 AYAT (4) DAN AYAT (5) 16

17. PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi

18. PENILAIAN KINERJA

19. TERIMA KASIH 19