PENGENALAN APLIKASI & AKSI KONVERGENSI DALAM APLIKASI_final.pptx

Masalah stunting: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.
Pendekatan konvergensi: Pendekatan ini dilakukan secara bersama, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk menangani stunting secara efektif dan menyeluruh.

1. Pengenalan Aplikasi

2. Pendahuluan Tahapan aksi konvergensi dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting mencakup proses perencanaan , pelaksanaan , pengendalian , serta evaluasi yang dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten/ kota , dan provinsi. Aksi Utama meliputi : Analisis situasi Penguatan Perencanaan . Penguatan Pelaksanaan Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Aksi Pendukung meliputi : Regulasi yang mendukung upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Publikasi pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Sebelum menggunakan aplikasi Aksi konvergensi pengguna diharapkan sudah memahami dan mempelajari juknis tentang aksi konvergensi di kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi.

3. Tujuan dan Sasaran Aplikasi Tujuan Aplikasi web aksi konvergensi adalah aplikasi berbasis web untuk mendukung transformasi digital implementasi juknis aksikonvrgensi 2025, diharapkan dengan keterlibatan perintah provinsi dan kabupaten termasuk kecamatan menjadikan aplikasi web aksi konvergensi menjadi lebih kaya akan data dan informasi serta dapat menjadi tools pemerintah daerah dalam proses perencanaan anggaran dan Kegiatan dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting di daerah . Sasaran Implementasi web aksi konvergensi tahun 2025 memilki sasaran yang lebih tajam dan spesifik mulai dari pengguna di level kecamatan dengan role operator,verifikator dan approval, pengguna di level kabupaten mulai dari operator dan verifikator dan pengguna di level provinsi.

4. Fitur Aplikasi Fitur Login Aplikasi dilengkapi dengan form login untuk mengakses aplikasi, pengguna sesuai dengan role akses dapat membuka dan melakukan opersional input data sesuai dengan level login yang diberikan . Aplikasi ini tidak bisa diakses secara publik untuk melakukan input dan update data. Levelling App. Aplikasi dirancang untuk beberapa level aplikasi yang beropeasional pada domain bisnis berbeda untuk mengakomodir kebutuhan masing-masing pengguna dan mengurangi beban kerja aplikasi pada saat digunakan secara bersamaan . Terdiri dari aplikasi untuk Kecamatan dan aplikasi untuk Kabupaten/Kota dan Aplikasi Provinsi. Module Dashbord . Aplikasi memiliki fitur Dashboard untuk melihat data rekap dan disajikan dengan chart statistic sebagai bahan insight data untuk para pengambil keputusan di level kecamatan,kabupaten / kota dan Provinsi Data Integration Aplikasi memiliki fitur interkoneksi terhadap API yang dimiliki K/L Lainya terkait data dasar kondisi stunting dan anggaran .

5. Fitur Aplikasi Module Analisis Situasi Aplikasi memiliki fitur input data dasar analisa situasi stunting sampai generate laporan Analisis Situasi Module Perencanaan Aplikasi memiliki fitur input data pramusrembang dan tangging anggaran rencana sampai generate laporan Perencanaan . Module Pelaksanaan Aplikasi memiliki fitur input data pelaksanaan dan tagging anggaran berjalan sampai generate laporan Pelaksanaan . Module Monitoring dan Penilaian Kinerja Aplikasi memiliki fitur input dashboard monitoring dan input data PK sampai generate laporan monitoring Module Dukungan Regulasi dan Publikasi Aplikasi memiliki fitur input data regulasi dan publikasi mendukung aksi konvergensi penurunan Stunting

6. Kebutuhan Perangkat Aplikasi Aksi konvergensi Kecamatan ini berjalan diatas web-browser dengan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut: Kebutuhan sistem operasi (OS) yang dapat mengakses sebagai komputer terminal bisa menggunakan minimal WINDOWS 10 , MAC-OS 11 ,LINUX dan ANDROID versi 12 Desktop. Menggunakan Processor minimal; Intel Core i3, Apple M1 dan ARM terbaru di Android OS. Kebutuhan Memory Minimal 8 GB untuk desktop PC dan Laptop. Kebutuhan Harddisk digunakan Minimal 250 GB disesuaikan dengan spesifikasi desktop yang digunakan. Internet Browser terbaru menggunakan Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft IE(Edge). Kecepatan Internet dan Bandwidth minimal 1/Mbps.

7. Pengguna Aplikasi OPERATOR Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Operator Sekretariat Camat ( Setcam ) Operator masing-masing OPD Operator masing-masing OPD Operator Puskesmas Operator PLKB VERIFIKATOR Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Verifikator Sekretariat Camat ( Setcam ) Verifikator Bappeda Verifikator Bappeda Verifikator Puskesmas Verifikator PLKB APPROVAL Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Approver ( Pejabat Camat) Approval Bappeda Approval Bappeda Data Entry Validator data Legialator data

8. Web Aksi Konvergensi Latihan PELAKSANAAN SOSIALISASI AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Kamis , 17 April 2025 1 . Web Aksi Kecamatan => https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id/latihankecamat an / 2 . Web Aksi Kabupaten/Kota => https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id/latihan / 3 . Web Aksi Provinsi => https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id/latihan /

9. Aksi konvergensi dalam Aplikasi

10. A NALISIS SITUASI

11. KECAMATAN

12. ANALISIS SITUASI KECAMATAN Analisis situasi kecamatan adalah dokumen yang berisi hasil analisis tentang cakupan layanan, anggaran, serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan yang meliputi cakupan layanan, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya sebagai program prioritas.

13. ANALISIS SITUASI KECAMATAN 1. P engumpulan dan penginputan data sasaran , capaian layanan dan data pendukung berbasiskan desa / kelurahan No. Sasaran PJ Data 1 Jumlah Penduduk Setcam 2 Jumlah Keluarga/Rumah Tangga Setcam 3 Jumlah Remaja Putri Setcam 4 Jumlah Ibu Hamil Puskesmas 5 Jumlah Ibu Nifas Puskesmas 6 Jumlah Calon Pengantin PLKB 7 Jumlah Ibu Hamil KEK Puskesmas 8 Jumlah Anak usia 0-5 bulan Puskesmas 9 Jumlah Anak usia 6-23 bulan Puskesmas 10 Jumlah Anak usia 24-59 bulan Puskesmas 11 Jumlah kasus diare pada anak usia 0-59 bulan Puskesmas 12 Jumlah Anak usia 0-23 bulan gizi buruk Puskesmas 13 Jumlah Anak usia 0-23 bulan gizi kurang Puskesmas 14 Jumlah Anak usia 24-59 bulan gizi buruk Puskesmas 15 Jumlah Anak usia 24-59 bulan gizi kurang Puskesmas 16 Jumlah Anak usia 0-17 tahun Setcam

14. ANALISIS SITUASI KECAMATAN 1. P engumpulan dan penginputan data sasaran , capaian layanan dan data pendukung berbasiskan desa / kelurahan No. Indikator PJ data Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas: 1 Jumlah Ibu hamil KEK mendapat Makanan Tambahan Puskesmas 2 Jumlah Ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah/ Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan Puskesmas 3 Jumlah Ibu hamil menerima makanan bergizi seimbang Puskesmas 4 Jumlah Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 6 kali selama masa kehamilan; Puskesmas 5 Jumlah Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB) Puskesmas Anak usia 0-23 bulan:   1 Jumlah anak baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusu dini Puskesmas 2 Jumlah anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif Puskesmas 3 Jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI); Puskesmas 4 Jumlah anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI) Puskesmas 5 Jumlah anak usia 0-23 bulan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk Puskesmas 6 Jumlah anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Puskesmas 7 Jumlah anak usia 0-23 bulan gizi kurang yang mendapat asupan gizi Puskesmas 8 Jumlah anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi rutin lengkap Puskesmas 9 Jumlah anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc Puskesmas 10 Jumlah anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan obat cacing; Puskesmas

15. ANALISIS SITUASI KECAMATAN 1. P engumpulan dan penginputan data sasaran , capaian layanan dan data pendukung berbasiskan desa / kelurahan No. Indikator PJ data Anak usia 24-59 bulan:   1 Jumlah anak usia 24-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksasan gizi buruk Puskesmas 2 Jumlah anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya Puskesmas 3 Jumlah anak usia 24-59 bulan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi Puskesmas 4 Jumlah anak usia 24-59 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc Puskesmas 5 Jumlah temuan kasua pneumonia pada anak usia 24-59 bulan Puskesmas 6 Jumlah anak usia 24-59 bulan yang mendapatkan obat cacing; Puskesmas Remaja Putri   1 Jumlah Remaja Putri yang mengonsumsi TTD; Puskesmas 2 Jumlah Remaja putri yang mendapatkan pemeriksaan anemia Puskesmas Calon Pengantin   1 Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pra nikah Puskesmas 2 Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting PLKB

16. ANALISIS SITUASI KECAMATAN 1. P engumpulan dan penginputan data sasaran , capaian layanan dan data pendukung berbasiskan desa / kelurahan No. Indikator PJ data Rumah tangga dan masyarakat   1 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Aman Puskesmas 2 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Aman Puskesmas 3 Jumlah kelompok sasaran* Pendampingan keluarga 1000 HPK PLKB 4 Jumlah penduduk yang memiliki JKN Puskesmas 5 Jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) Setcam 6 Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan program pemanfaatan pekarangan sebagai sumber peningkatan asupan gizi Setcam * kelompok sasaran meliputi: Ibu hamil, ibu nifas, anak usia 023 bulan, anak usia 23-59 bulan, remaja putri, calon pengantin

17. ANALISIS SITUASI KECAMATAN 1. P engumpulan dan penginputan data sasaran , capaian layanan dan data pendukung berbasiskan desa / kelurahan No. Data Pendukung Layanan PJ Data 1 Jumlah Posyandu tiap desa/kelurahan Puskesmas 2 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Puskesmas 3 Jumlah klinik Kesehatan Puskesmas 4 Jumlah Dokter Puskesmas 5 Jumlah kader-kader kesehatan atau kader posyandu tiap desa/kelurahan Puskesmas 6 Jumlah Bidan yang ada di desa/kelurahan Puskesmas 7 Jumlah Petugas Gizi Puskesmas 8 Jumlah Sanitarian Puskesmas 9 Jumlah tenaga promosi Kesehatan Puskesmas 10 Jumlah lembaga PAUD Setcam 11 Jumlah SMP/MTs atau yang setara Setcam 12 Jumlah SMA/MA atau yang setara Setcam 13 Jumlah Guru PAUD Setcam

18. ANALISIS SITUASI KECAMATAN 2. inventarisasi dan pemetaan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang berjalan di kecamatan No. Indikator Program/ Kegiatan Volume Satuan Anggaran Sumber Dana Pelaksana Lokasi 1 31 indikator Nama Program/Kegiatan Penanggung Jawab Sekretariat Kecamatan

19. ANALISIS SITUASI KECAMATAN 3. identifikasi permasalahan dan kendala capaian layanan baik dari sisi penerima layanan, ketersediaan maupun tata kelola 4. rekomendasi perbaikan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 5. usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting No. Indikator Capaian Target Permasalahan Penyebab Masalah Rekomendasi Usulan Kegiatan Kebutuhan Anggaran Lokasi 1 31 indikator Penanggung Jawab Sekretariat Kecamatan dan Camat C amat melaksanakan pertemuan terpadu dengan pemangku kepentingan lainnya di kecamatan yang terdiri dari Kepala puskesmas , PLKB, Perangkat Daerah di kecamatan , Kepala Desa , Lurah , kader prosyandu dan TP PKK

20. ANALISIS SITUASI DALAM APLIKASI 3 . Memetakan kondisi, identifikasi penyebab utama serta menetukan intervensi yang paling tepat dalam pencegahan stunitng 2 . Input Inventarisasi Kegiatan dan Anggaran dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 1 . I nput Data Sasaran, Pendukung Layanan dan capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

21. KABUPATEN/KOTA

22. ANALISIS SITUASI KABUPATEN/KOTA Analisis situasi merupakan analisis lintas sektor untuk memahami perkembangan prevalensi stunting , pola sebaran prevalensi stunting , dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan analisis penyebab kesenjangan layanan dan analisis kendala dalam penyampaian layanan bagi kelompok sasaran secara lengkap dan konvergen..

23. ANALISIS SITUASI KABUPATEN/KOTA Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya . input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) input target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting No Kecamatan Puskesmas Desa Jumlah Balita Balita Sangat Pendek Balita Pendeik Persentase Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan No Data RPJMD Baseline (2024) Tahun (2025) Tahun (2026) Tahun (2027) Tahun (2028) Tahun (2029) 1 Prevalensi Stunting 2 31 indikator layanan Penanggung Jawab : Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan No Data RKPD Baseline (2024) Tahun (2025) 1 Prevalensi Stunting 2 31 indikator layanan Penanggung Jawab : Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan

24. ANALISIS SITUASI DALAM APLIKASI DATA Demografi Balita Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya . Input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. RPJMD dan RKPD Memetakan kondisi, identifikasi penyebab utama serta menetukan intervensi yang paling tepat dalam pencegahan stunitng 3. Identifikasi Kendala dan Masalah 3. I nput target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

25. PROVINSI

26. ANALISIS SITUASI PROVINSI Analisis situasi merupakan analisis lintas sektor untuk memahami perkembangan prevalensi stunting , pola sebaran prevalensi stunting , dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan analisis penyebab kesenjangan layanan dan analisis kendala dalam penyampaian layanan bagi kelompok sasaran secara lengkap dan konvergen.

27. ANALISIS SITUASI PROVINSI Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya . input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) input target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting No Kecamatan Puskesmas Desa Jumlah Balita Balita Sangat Pendek Balita Pendeik Persentase Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan No Data RPJMD Baseline (2024) Tahun (2025) Tahun (2026) Tahun (2027) Tahun (2028) Tahun (2029) 1 Prevalensi Stunting 2 31 indikator layanan Penanggung Jawab : Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan No Data RKPD Baseline (2024) Tahun (2025) 1 Prevalensi Stunting 2 31 indikator layanan Penanggung Jawab : Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan

28. ANALISIS SITUASI DALAM APLIKASI DATA Demografi Balita Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya . Input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. RPJMD dan RKPD Memetakan kondisi, identifikasi penyebab utama serta menetukan intervensi yang paling tepat dalam pencegahan stunitng 3. Identifikasi Kendala dan Masalah 3. I nput target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

29. P ENGUATAN PERENCANAAN

30. KECAMATAN

31. PRA MUSRENBANG KECAMATAN TEMATIK STUNTING Pra- musrenbang kecamatan tematik stunting merupakan forum pertemuan antar stakeholders di tingkat kecamatan dalam rangka membahas masalah, potensi serta kebutuhan program/kegiatan dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting , berdasarkan data-data hasil analisis situasi serta penandaan/ tagging anggaran program/kegiatan berdasarkan APBD Kab/Kota tahun berjalan.

32. PRA MUSRENBANG KECAMATAN TEMATIK STUNTING Kendala, masalah serta keberhasilan ketercapaian layanan; Program/kegiatan pemenuhan layanan serta penetapan prioritas intervensi; Rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun depan; Pemilahan rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam dilakukan klasifikasi dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial Budaya dan Ekonomi

33. PRA MUSRENBANG KECAMATAN TEMATIK STUNTING

34. P ENANDAAN PERENCANAAN TAHUN DEPAN TINGKAT KECAMATAN Penandaan perencanaan kecamatan tahun depan merupakan bagian dari tahapan penguatan perencanaan percepatan penurunan stunting , yang bertujuan untuk memastikan usulan hasil pra musrenbang kecamatan teralokasi dalam rencana anggaran Tahun depan.

35. identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) tahun depan yang menjadi kewenangan kecamatan dari dokumen SIPD perencanaan. identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam perencanaan daerah (RKPD) tahun depan yang dialokasikan untuk kelurahan dari dokumen SIPD perencanaan yang mengintervensi layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting P ENANDAAN PERENCANAAN TAHUN DEPAN TINGKAT KECAMATAN

36. P ENANDAAN PERENCANAAN TAHUN DEPAN TINGKAT KECAMATAN

37. KABUPATEN/KOTA

38. PRA MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA TEMATIK STUNTING Pra- musrenbang Kabupaten/kota tematik stunting merupakan forum pertemuan antar stakeholders di tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi pencapaian dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah kabupaten/kota, usulan program/kegiatan intervensi dan mengapresiasi peran, kinerja dari berbagai lembaga/pelaku dan kecamatan

39. PRA MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA TEMATIK STUNTING Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan/penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Merumuskan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Melakukan pemilahan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial budaya dan Ekonomi. Mendeklarasikan komitmen pimpinan kabupaten/kota, DPRD, pimpinan OPD, kecamatan, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan percepatan pencegahan/penurunan stunting . Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.

40. PRA MUSRENBANG DALAM APLIKASI

41. PENANDAAN PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN DEPAN Penandaan perencanaan kabupaten/Kota tahun depan merupakan bagian tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka memastikan hasil rumusan usulan kegiatan tahun depan dalam pra-musrenbang kab/kota terakomodir dalam rencana anggaran tahun depan.

42. penandaan rumusan usulan program/kegiatan hasil pra-musrenbang kabupaten/kota dengan dokumen rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan. penandaan terhadap belanja/ aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Belanja/ aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan. No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting PENANDAAN PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN DEPAN

43. PENANDAAN PERENCANAAN DALAM APLIKASI RINCIAN KEGIATAN

44. PROVINSI

45. PRA MUSRENBANG PROVINSI TEMATIK STUNTING Pra- musrenbang Kabupaten/kota tematik stunting merupakan forum pertemuan antar stakeholders di tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi pencapaian dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah kabupaten/kota, usulan program/kegiatan intervensi dan mengapresiasi peran, kinerja dari berbagai lembaga/pelaku dan desa/kelurahan

46. PRA MUSRENBANG PROVINSI TEMATIK STUNTING Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah provinsi dalam percepatan pencegahan/penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Merumuskan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Melakukan pemilahan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial budaya dan Ekonomi. Mendeklarasikan komitmen pimpinan provinsi, DPRD, pimpinan OPD, perwakilan kabupaten/ kotadan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan percepatan pencegahan/penurunan stunting . Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.

47. PRA MUSRENBANG DALAM APLIKASI

48. PENANDAAN PERENCANAAN PROVINSI TAHUN DEPAN Penandaan perencanaan Provinsi tahun depan merupakan bagian tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka memastikan hasil rumusan usulan kegiatan tahun depan dalam pra-musrenbang provinsi terakomodir dalam rencana anggaran tahun depan.

49. penandaan rumusan usulan program/kegiatan hasil pra-musrenbang Provinsi dengan dokumen rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan. penandaan terhadap belanja/ aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Belanja/ aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan. No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting PENANDAAN PERENCANAAN PROVINSI TAHUN DEPAN

50. PENANDAAN PERENCANAAN DALAM APLIKASI RINCIAN KEGIATAN

51. P ENGUATAN PELAKSANAAN

52. KECAMATAN

53. P ENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN DI KECAMATAN Penandaan program/kegiatan APBD Kabupaten/kota tahun berjalan yang menjadi kewenangan kecamatan adalah bagian dari penguatan pelaksanaan merupakan dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

54. P ENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN DI KECAMATAN identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam dokumen penganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang menjadi kewenangan kecamatan dari dokumen SIPD pelaksanaan. identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam pengganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang dialokasikan untuk kelurahan dari dokumen SIPD pelaksanaan yang mengintervensi layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting

55. P ENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN DI KECAMATAN

56. IDENTIFIKASI CAPAIAN LAYANAN DAN REALISASI KEGIATAN APBDES, SWADAYA DAN SWASTA SEMESTER 1 Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes , Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran ( APBDes , swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 1.

57. IDENTIFIKASI CAPAIAN LAYANAN DAN REALISASI KEGIATAN APBDES, SWADAYA DAN SWASTA SEMESTER 1

58. IDENTIFIKASI CAPAIAN LAYANAN DAN REALISASI KEGIATAN APBDES, SWADAYA DAN SWASTA SEMESTER 2

59. PENANDAAN PELAKSANAAN KECAMATAN PASKA PERUBAHAN APBD Penandaan program/kegiatan tahun berjalan setelah APBD Perubahan merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting , yang bertujuan untuk melakukan penandaaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

60. pemilahan program/kegiatan berdasarkan sub kegiatan dalam DPA SKPD perubahan yang menjadi kewenangan kecamatan berdasarkan dokumen SIPD; menandai belanja/ aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Belanja/ aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan input hasil penandaan belanja/ aktifitas ke dalam web aksi bangda yang meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting PENANDAAN PELAKSANAAN KECAMATAN PASKA PERUBAHAN APBD

61. PENANDAAN PELAKSANAAN KECAMATAN PASKA PERUBAHAN APBD

62. KABUPATEN/KOTA

63. P ENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN Penandaan pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Tahun Berjalan merupakan bagian pertama tahapan Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota dengan tujuan memastikan tersedianya program kegiatan intervensi gizi teralokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan.

64. P ENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam dokumen penganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang menjadi kewenangan kecamatan dari dokumen SIPD pelaksanaan. identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam pengganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang dialokasikan untuk kelurahan dari dokumen SIPD pelaksanaan yang mengintervensi layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting

65. P ENANDAAN APBD DALAM APLIKASI TAHUN BERJALAN RINCIAN KEGIATAN

66. PENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA PASCA PERUBAHAN Penandaan program/kegiatan tahun berjalan merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting , yang bertujuan untuk melakukan penandaaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan.

67. Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan dari dokumen SIPD pelaksanaan. Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting . No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting PENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA PASCA PERUBAHAN

68. P ENANDAAN APBD PASCA PERUBAHAN DALAM APLIKASI

69. PROVINSI

70. P ENANDAAN APBD PROVINSI TAHUN BERJALAN Penandaan pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Tahun Berjalan merupakan bagian pertama tahapan Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting provinsi dengan tujuan memastikan tersedianya program kegiatan intervensi gizi teralokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan.

71. P ENANDAAN APBD PROVINSI TAHUN BERJALAN identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam pengganggaran daerah (APBD Provinsi) tahun berjalan yang mengintervensi layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting . Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting

72. P ENANDAAN APBD DALAM APLIKASI TAHUN BERJALAN RINCIAN KEGIATAN

73. PENANDAAN APBD PROVINSI PASCA PERUBAHAN Penandaan program/kegiatan tahun berjalan merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting , yang bertujuan untuk melakukan penandaaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan.

74. Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan dari dokumen SIPD pelaksanaan. Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting . No Indikator Layanan Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Uraian Kegiatan Kinerha Indikator Kinerja Target Keluaran Satuan Keluaran Lokasi Sumber Dana Pelaksana Total Anggaran Sub Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Stunting Keterangan Kode Rekening Uraian Belanja Koefisien Satuan Harga Jumlah Anggaran Stunting PENANDAAN APBD PROVINSI PASCA PERUBAHAN

75. P ENANDAAN APBD PASCA PERUBAHAN DALAM APLIKASI

76. PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

77. IDENTIFIKASI CAPAIAN LAYANAN DAN REALISASI KEGIATAN APBDES, SWADAYA DAN SWASTA SEMESTER 2 Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes , Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran ( APBDes , swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 2.

78. PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KECAMATAN Penilaian hasil monitoring dan evaluasi kecamatan merupakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan dalam rangka memberikan umpan balik dan pembelajaran bagi pemerintah terkait kinerja kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang telah dilaksanakan.

79. PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN/KOTA Penilaian hasil monitoring dan evalusai Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi.

80. PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI Penilaian hasil monitoring dan evalusai Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi.

81. MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

82. DUKUNGAN REGULASI DAN PUBLIKASI

83. Regulasi terhadap pelaksanaaan tahapan aksi konvergensi Regulasi koordinasi antar sektor dan pembagian peran dan tanggungjawab para pihak Regulasi intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting Regulasi peningkatan partisipasi privat sektor, kelembagaan masyarakat dan organisasi non pemerintah REGULASI DUKUNGAN REGULASI DAN PUBLIKASI

84. Setiap tahapan aksi konvergensi terpublikasi kepada semua pihak berkepentingan. Publikasi dimaksud minimal setiap proses tahapan aksi minimal terekam dalam web aksi bangda pada semua tingkatan publikasi DUKUNGAN REGULASI DAN PUBLIKASI

85. TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA