Pengenalan PPPK Provinsi Jambi- BKPSDM.pptx

Pengenalan PPPK

1. PENILAIAN KINERJA PPPK INE SYAFRIKA, M.Psi Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

2. Status PPPK 20XX REPORTING

3. Definition of PPPK PPPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja tertentu yang memiliki jangka waktu sesuai peraturan pemerintah. Status kontrak PPPK dipekerjakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, administratif, atau fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi masing-masing individu. Profesionalisme Meskipun berbeda dari PNS karena status kontraknya , PPPK memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan Undang-Undang ASN. Kesetaraan dengan PNS PPPK diangkat melalui proses seleksi yang bertujuan untuk menjamin integritas , kompetensi , dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya . Transparansi seleksi

4. PPPK and Non-ASN Honorer Status Perbedaan hukum Tenaga honorer non-ASN tidak memiliki status kepegawaian yang jelas di bawah undang-undang negara, sementara PPPK memiliki payung hukum resmi melalui UU ASN No. 5 Tahun 2014. Hak yang diakui PPPK memiliki hak yang lebih jelas, seperti gaji yang setara dengan PNS di posisi yang sama dan berbagai jaminan sosial yang tidak dimiliki oleh tenaga honorer non-ASN. Kewajiban profesional Tidak seperti tenaga honorer yang biasanya bekerja tanpa kontrak formal, PPPK diwajibkan menjalankan tugas sesuai kontrak kerja dengan standar integritas dan profesionalisme tinggi. Kesempatan pengembangan PPPK diberi akses pelatihan dan pengembangan karir yang relevan dengan tugas mereka, sedangkan tenaga honorer non-ASN sering kali dibiarkan untuk pengembangan mandiri tanpa dukungan pemerintah.

5. Hak PPPK 20XX REPORTING

6. Gaji dan Tunjangan Kesetaraan finansial PPPK berhak atas gaji yang setara dengan PNS sesuai tingkatannya, mencerminkan pengakuan atas kontribusi yang setara. Jenis tunjangan Kompensasi lainnya Tunjangan yang diterima meliputi tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja sesuai aturan pemerintah. Hak PPPK juga mencakup kompensasi terkait penugasan khusus atau daerah terpencil, untuk mendukung kesejahteraan pegawai. 1 2 3

7. PPPK berhak atas cuti tahunan dengan jumlah hari yang diatur oleh perundang-undangan, memungkinkan mereka merefresh produktivitas kerja. Cuti tahunan Khusus bagi pegawai perempuan, tersedia hak cuti hamil dan melahirkan untuk mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Cuti melahirkan Hak cuti sakit diberikan dengan ketentuan surat keterangan medis, memberikan perlindungan saat kesehatan terganggu. Cuti sakit 01 03 02 Hak Cuti PPPK juga memiliki hak atas cuti tertentu untuk alasan penting seperti pernikahan, kematian anggota keluarga, atau hal mendesak lainnya. Cuti alasan penting 04

8. Pelatihan kerja PPPK disediakan peluang untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pendidikan lanjutan Mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal atau non-formal untuk jenjang karir yang lebih baik. Kegiatan pengembangan Pemerintah mendukung program pengembangan diri seperti seminar, workshop, dan studi banding untuk meningkatkan kapasitas profesional. Pengembangan Profesional

9. Jaminan Sosial Pensiun PPPK kini memperoleh jaminan pensiun melalui skema "defined contribution," di mana ada pengurangan persentase dari penghasilan untuk dana pensiun. 03 02 01 Jaminan hari tua Selain pensiun, PPPK juga mendapatkan jaminan hari tua yang menjamin kesejahteraan setelah masa kerja berakhir. Perlindungan lainnya Hak atas jaminan kematian untuk keluarga apabila PPPK meninggal saat masih menjabat.

10. Kesehatan dan Perlindungan Kerja Asuransi kesehatan Lingkungan kerja aman Jaminan kecelakaan kerja PPPK berhak atas layanan asuransi kesehatan mencakup pemeriksaan, pengobatan, hingga rawat inap di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Hak untuk mendapatkan kompensasi jika mengalami cedera akibat pekerjaan, termasuk pengobatan dan pemulihan. Pemerintah wajib menjamin lingkungan kerja PPPK yang sehat dan aman, termasuk kesadaran serta penanganan risiko kerja.

11. Perilaku Kerja Profesional PPPK wajib menunjukkan sikap jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam setiap keputusan dan tindakan kerja. Integritas Menjunjung tinggi etika kerja dengan mengutamakan kualitas serta hasil kerja yang memenuhi standar. Profesionalisme Memastikan tugas selesai tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan memberikan hasil yang optimal. Tanggung jawab

12. Pemenuhan Tugas yang Diberikan Produktivitas Melaksanakan tugas dengan efisiensi serta memastikan kontribusi maksimal sesuai posisi yang diduduki. Kepatuhan kontrak PPPK diwajibkan menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati, termasuk target dan standar yang ditetapkan. Pengelolaan sumber daya Bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas dan anggaran pemerintah secara bijak.

13. Kepatuhan terhadap Peraturan Arahan pimpinan PPPK harus menjalankan tugas sesuai arahan dan instruksi pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Regulasi negara Mematuhi seluruh aturan dan hukum yang tertuang dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 serta kebijakan pemerintah lainnya. Pancasila dan UUD 1945 PPPK wajib setia kepada Pancasila, UUD 1945, serta mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi dalam aktivitas kerjanya.

14. Terima kasih