Pengenalan-UMK-dan-Perizinan-Pelaku-Usaha.pptx

proses sertifikat self declare

1. P e ng e n a l a n UM K d a n M eka n is m e P e ng a j u a n S ert i f i kas i H ala l B a g i UM K Kustomo, M.Sc. Walisongo Halal Center UIN Walisongo Semarang

2. PENGERTIAN UMK 3 Usaha Mikro Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan Usaha Kecil Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri; Dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memenuhi kriteria UK sesuai UU No.20/2008 . 3

3. Jumlah (Tahun 2021) Kriteria USAHA MIKRO 62 , 1 1 j u t a ( 98 , 70 % ) : K eka y aa n B e r s i h ( K B ) < = R p . 50 Juta Hasil Penjualan Tahunan (HPT) < = Rp. 300 Juta USAHA KECIL 757 . 9 U n i t ( 1 , 20 % ) : Rp. 50 Juta < KB < = Rp. 500 Juta Rp. 300 Juta < HPT < = Rp. 2,5 Milyar UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 4 Data BPS  Jumlah UMKM Tahun 2019 (65,47 Juta), Tahun 2021 (64,2 Juta)

4. DASAR HUKUM Amanat UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UU No. 11 T ah u n 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah, P e r a tu r an Me n t eri A g ama, K e pu t u san Menteri Agama, Peraturan Badan, Keputusan kepala Badan PP NOMOR 39 TAHUN 2021 (Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal) PMA NOMOR 20 TAHUN 2021 (Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK) KMA NOMOR 748 TAHUN 2021 (Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal) Keputusan Kepala BPJPH NOMOR 57 TAHUN 2021 (Kriteria SJPH) Keputusan Kepala BPJPH NOMOR 141 TAHUN 2021 (Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Peraturan BPJPH NOMOR 1 TAHUN 2021 (Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) KMA NOMOR 1360 TAHUN 2021 (Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal)

5. PRODUK BARA N G JASA Makanan Minuman Obat Kosmetik Pro d uk ki m iawi Pro d uk biol o gi Pro d uk re kay a sa gen e tik Barang gu naan yang dipakai , digu naka n , a t au di m an f a a tkan o l eh masy a raka t Penyembelihan Pengolahan Penyimpanan Pengemasan Pendistribusian Penjualan Penyajian #halalitubaik APA ITU PRODUK??? Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. UU 33/2014 Pasal 1 angka 1

6. makanan min u man obat kosm e t ik produk ki miaw i produ k bi o logi produ k r ekay asa genet ik ba r ang gu naan y ang dipa ka i , digu nak a n , at au dimanfaa t k a n BARANG d i te t apka n m a s i n g -m a s i ng je nis n ya o l eh Men t er i se te l a h ber ko or d i n a si d e n g a n k e me nte r i a n te rk a i t , l e mb a g a te rk a i t , d a n MUI. hanya yang terk a i t d en g an makanan, mi n um a n , o b a t , a tau k osme ti k . h a n ya b a g i b a rang yang b erasal d ar i d an / a tau me n g andung un s ur hew an . B ar ang g una a n yang d i p ak ai te r d i ri a ta s : sandang; p e n u tup k e p a l a ; d a n aksesoris. B ar ang g unaan ya n g d i g unakan te rd i ri a t a s : p e rbe k a l a n k ese h a tan rum a h tang g a ; p e ral a tan rum a h tang g a ; perlengkapan peribadatan bagi umat Islam; k e m a s a n m a k a n a n d a n mi n um a n ; d a n a l a t tuli s d a n p e r l e n g k a p a n k a n to r . Barang gunaan yang dimanfaatkan yakni alat kesehatan. Barang gunaan sebagaimana dimaksud di atas dapat ditambahkan jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. #halalitubaik

7. JASA P ENYEM B E LI H AN PENGOLAHAN PENYIMPANAN P ENGEMASAN PENDISTRIBUSIAN PENJUALAN P ENYAJIAN * ) HA N YA Y A N G TERKAIT D E N GAN MAKA N A N , MI NU MA N , OBAT, ATAU KOSMETIK #halalitubaik

8. PRODUK MAKANAN DAN M I NUMAN 5 TAHUN (s.d. 17 Okt 2024) NON MAKANAN DAN M I NUMAN NON OBAT, NON PRODUK BIOLOGI, NON ALKES & NON PKRT 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026) O B A T OB A T T RADIS I O NAL 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026) SUPLEMEN KESEHATAN 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026) OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS 10 TAHUN (s.d. 17 Okt 2029) OBAT KERAS DIKECUALIKAN PSIKOTROPIK 15 TAHUN (s.d. 17 Okt 2034) PRODUK BIOLOGI (TERMASUK VAKSIN) DIATUR DALAM PERPRES ALAT KESEHATAN KELAS RISIKO A 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026) KELAS RISIKO B 10 TAHUN (s.d. 17 Okt 2029) KELAS RISIKO C 15 TAHUN (s.d. 17 Okt 2034) KELAS RISIKO D DIATUR DALAM PERPRES Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026) PENAHAPAN SERTIFIKASI HALAL NOTE : Penahapan untuk produk jasa dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan produk masing-masing PP 39/2021 Pasal 140

9. Kolaborasi LPH MUI B P JPH 01 02 03

10. PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL MENGGUNAKAN LAYANAN ELEKTRONIK DAN INTEGRASI SISTEM LPH PELAKU USAHA MUI BPJPH BPJPH 1 2 3 4 5 Pelaku Usaha mengajukan permohonan mulai entry NIB yang terintegrasi OSS BKPM dengan SIHALAL, dan data-data lain; BPJPH verifikasi persyaratan; LPH get data dari BPJPH yang terintegrasi Sistem LPH dengan SIHALAL, melakukan pemeriksaan kehalalan produk, dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke MUI ditembuskan ke BPJPH melalui sistem terintegrasi; MUI melakukan penetapan kehalalan produk, menyampaikan ketetapan halal melalui SIHALAL BPJPH menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifkikasi halal dari SIHALAL

11. JENIS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

12. SERTIFIKASI HALAL Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Reguler yang dibiaya secara Mandiri 1 3 Layanan Permohonan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) yang dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifkat Halal Gratis (Fasilitator) 2 Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Reguler yang dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)

13. ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL REGULER - MANDIRI

14. ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL REGULER - FASILITASI

15. ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL PERNYATAAN PELAKU USAHA / SELF DECLARE - FASILITASI

16. Sertifikat Halal Tampilan Utama Tampilan Lampiran

17. TATA CARA PERMOHONAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA (SELF DECLARE)

18. SKEMA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL M em buat N IB (oss.go.id) Mendaftar SiHalal ( pt s p . halal.go.i d ) Pendamping melakukan verval Ajukan p e r m ohonan Di v e ri f ika s i ol e h BPJPH Sid ang F atwa MUI Ketetapan Halal BP J PH Sertifikat Halal Pe l a k u U s a h a DOKUMEN PERSYARATAN PELAKU USAHA 1. Surat Permohonan Dokumen Penyelia Halal KTP Daftar nama produk dan bahan 4. Alur proses (narasi) 5. Pernyataan pelaku usaha 6. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal Catt: 1 nomor pendaftaran hanya berlaku untuk 1 jenis produk dengan output 1 sertifikat halal DOKUMEN HASIL VERVAL OLEH PENDAMPING 1. Instrumen verval 2. Formulir Rekomendasi hasil verval

19. SURAT PERMOHONAN SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELAKU USAHA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama pemilik Usaha Nama Usaha Alamat Usaha : …………………………… . : …………………………… . : …………………………… . A l a m a t t emp a t P r o d u k s i : … … … … … … … … … … … . T el e p on Email Jenis produk : …………………………… . : …………………………… . : …………………………… . Dengan ini kami menyatakan, Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; M emp r o d u k s i d a n me n g o l a h p r o d u k ses u a i d e n g a n kehalalan; dan Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. persyaratan Semua informasi yang disampaikan dalam akad/ikrar ini adalah benar. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam akad/ikrar ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Demikian akad/ikrar pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya. .................,.................... Nama Lengkap Pelaku Usaha

20. DAFTAR NAMA PRODUK DAN BAHAN Matriks Penggunaan Bahan Dalam Produk (bisa dalam bentuk lampiran) No. Nama Bahan Nomor S e r t i f i k a t Hal a l Nama Produk Susu Kedelai 1 Kedelai 00190108161020 v 2 Gula 00230096380619 v 3 Garam 01231261100521 v 4 Serai v 5 Pandan v 6 Air v CONTOH ALUR PROSES PRODUKSI (NARASI) Siapkan Kedelai Rendam Kedelai selama 6-8 Jam Cuci bersih kedelai dan hilangkan kulit arinya Siapkan air bersih, pandan dan serai serta gula Giling kedelai menggunakan blender disertai air secukupnya Saring dan peras kedelai yang telah digiling untuk diambil saripatinya Masak saripati kedelai beserta air bersih, pandan dan serai serta gula Setelah matang, dinginkan dan saring susu kedelai kedalam wadah Susu kedelai siap dikemas kedalam kemasan Siap dipasarkan

21. INSTRUMEN VERVAL

22. FORMULIR REKOMENDASI PENDAMPING PPH FORMULIR REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDAMPING PPH Nama Pendamping Nomor Registrasi Lembaga Pendamping : …………………………… . : …………………………… . : …………………………… . Rekomendasi Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk; Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk; Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; dan Pelaku Usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan Sertifikat Halal. Tempat, dd-mm-yy Pendamping

23. Jenis Produk Nomor pendaftaran berlaku untuk satu jenis produk dan satu nomor sertifikat Jenis Produk adalah pengklasifikasian berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki oleh produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa penyajianJenis produk yang digunakan saat ini BPJPH menggunakan jenis produk sesuai keputusan LPPOMMUI Nomor: SK08/Dir/LPPOM MUI/IV/21

24. PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan cara mengunduh melalui aplikasi SIHALAL

25. Pembaruan Sertifikat Halal 01 02 03 Permohonan pembaruan Sertifikat Halal dilengkapi dengan: sal i n a n S e rt i fi k at Halal; dan surat pernyataan y a n g m e n e r a n g k a n Produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan. Sertifikat s el a ma 4 Halal berlaku ( e mp a t) t a hun sejak d i t e r b it k a n o l e h t e r da p a t komposisi B P JPH, k e c u al i perubahan Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. 16

26. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal menjaga kehalalan Produk yang t elah m e mp e r o leh Serti f i k a t Halal memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH Kewajiban Pelaku Usaha setelah memperoleh Sertifikat Halal Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif berupa: pe r i n g a t a n t e r t u l i s; denda administratif; pencabutan Sertifikat Halal Pencantuman label halal pada: k ema sa n P r o d uk ; bagi a n t e r t e n t u d ar i P r o d uk ; d a n / a t a u t e m p a t t e r t e n t u pa d a P r odu k Label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak 17

27. 03 01 04 02 Nama dan jenis Produk; . Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; P r ose s pen g olah a n P r odu k ; P encuc ia n a t a u pe n y a m a k a n p a d a f a s ili t a s produksi yang digunakan secara bersama Dalam hal fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, Pelaku Usaha wajib menyampaikan dokumen: D a l am h al P r o d uk y ang diproduksi Baha n y a n g m e ng g un a k an b e r a s a l d ari dan/atau mengandung b a b i, P e l a k u U s a h a w a j ib memisahkan t e m pa t , d an a l at d i g u n a k an d a lam produksi dengan l o k a s i, y a n g proses lokasi, tempat, dan alat PPH. 18

28. B I A Y A S ER T I F I K A S I HA L A L Biaya sertifikasi halal terdiri atas: biaya pengajuan permohonan Sertifikat Halal; biaya pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan Produk; biaya pelaksanaan sidang fatwa halal; biaya penerbitan Sertifikat Halal; dan biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan/ atau pengu jian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal. 19

29. Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. F a s il it a s i o l e h p i h a k l a i n b er u p a fasilitasi oleh: pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; perusahaan; lembaga sosial; lembaga keagamaan; asosiasi; atau komunitas. 02 01 03 Dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain : a . b i ay a ser t i f ik a s i anggaran pihak ha l a l d i b e b an k a n p a d a s e s ua i d e n g a n k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan; dan b . f asili t as i b i ay a ser t if i k a s i hal a l d i t eta pk a n dalam keputusan pihak. 21

30. F A S I L I T A S I P E N Y E L I A H A L A L Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain. Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi: keikutsertaan dalam Diklat Sertifikasi Penyelia Halal; keikutsertaan dalam uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal; dan/ atau penyediaan Penyelia Halal. Fasilitasi bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh: kementerian/lembaga; pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; perguruan tinggi negeri; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; lembaga keagamaan Islam; lembaga sosial; asosiasi; atau i. komunitas. 22

31. Tugas Penyelia Halal 02 menentukan t i n d a k a n p e r b a i ka n dan pencegahan; 03 mengoordinasikan PPH; dan 04 mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan 01 m e n g a w as i PP H d i perusahaan ; 23

32. memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan dalam PPH; menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala; memastikan kehalalan pengemasan Produk; menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal; melakukan pemeriksaan terhadap PPH; pengusulan p e n g h e n tia n produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH; pengusulan p e n g g a n t ia n Bahan; pengusulan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan; Mengoordinasi kan PPH; mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan; Tanggung Jawab Penyelia Halal mempersiapkan Bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal; 24

33. REPUBLIK I N D ONE S IA 25 Persyaratan Penyelia Halal beragama Islam; dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal. U n t u k m e m p e r o l e h s e r t i f i k a t P e n y e li a Ha l a l , P e n y e li a Ha l a l h a r u s mengikuti: Diklat Sertifikasi Penyelia Halal; dan uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal. 25

34. DIKLAT SERTIFIKASI PENYELIA HALAL, DAN UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI PENYELIA HALAL BPJPH & MUI bekerjasama menyelenggara- kan Diklat Sertifikasi Halal DIKLAT SERTIFIKASI PENYELIA HALAL P e n y u s u na n kurikulum Diklat. Penyediaan tenaga pengajar. Dilaksanakan B P J P H ; a t a u lembaga Diklat 26 U J I K O MP ETE N S I SERTIFIKASI PENYELIA HALAL PENETAPAN PENYELIA OLEH PELAKU USAHA SERTIFIKAT TANDA LULUS DIKLAT SERTIFIKASI PENYELIA HALAL SERTIFIKAT PENYELIA HALAL 26

35. P ENE T AP A N DA N P EM B E R HE N T IA N PENYELIA HALAL oleh pimpinan me n y a m p ai k a n k e pa d a B P J P H PENETAPAN PENYELIA HALAL Penyelia Halal ditetapkan Pelaku Usaha. Pimpinan Pelaku Usaha penetapan Penyelia Halal dengan melampirkan: a . f o t o c o p y k art u tanda penduduk Penyelia Halal; b. daftar riwayat hidup Penyelia Halal; c. sa l i n a n s e r t i f i k a t P e n y el i a H a la l y a n g pe n e t apa n P e n y e li a dilegalisir; dan d. salinan keputusan Halal. H a l a l d isa m pai ka n l a m a 5 ( li m a ) h a r i Penetapan Penyelia k epad a B P J P H p a li n g kerja sejak ditetapkan . PEMBERHENTIAN PENYELIA HALAL P e n y el i a H a la l di b e r h e n t i k a n o l e h P e la k u Usaha dalam hal: t i d a k la g i m e m e n u h i s y a r a t s e b a g a i Penyelia Halal; meninggal dunia; mengundurkan diri; terbukti melakukan pelanggaran kode etik da n k o d e pe ril a k u , da n / a t a u d i s iplin perusahaan; atau e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pida n a y a n g d ian c a m de n g a n pi da n a pe n j a r a 5 ( li m a ) t a h u n a t a u l e b i h berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 27

36. Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sihalal halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Hala l I ndone s i a - BP J P H K e m e na g RI

37. Selayang Pandang SIHALAL alias Sistem Informasi Halal Layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dapat diakses pada perangkat Desktop atau Mobile Mengkolaborasikan semua Stakeholder Jaminan Produk Halal (LPH dan Komisi Fatwa MUI) Integrasi dengan OSS, LPH dan MUI dalam hal kepastian dan ketepatan Legal dari Pelaku Usaha, proses pemeriksaan dan penetapan fatwa Menerapkan Tanda Tangan Elektronik untuk sertifikat halal

38. Data Pelaku Usaha : Nama Perusahaan; Alamat; Kode Pos; Email; Jenis Badan Usaha Tingkat Usaha Modal Usaha Skala Usaha; Asal Usaha. Aspek Legal : NPWP; NIB DATA YANG DIPEROLEH DARI OSS BKPM

39. Data yang dikirim ke Sistem LPH : Data Pelaku Usaha; Data Fasilitas Produksi / Pabrik; Data Outlet; Data Penyelia Halal; Dokumen Permohonan; Jenis Produk. Data yang diterima dari Sistem LPH : Status Permohonan; Informasi Biaya Pemeriksaan; Jadwal Audit; Data Penugasan Auditor; Laporan Hasil Pemeriksaan. INTEGRASI SIHALAL DENGAN SISTEM LPH

40. Akses SIHALAL Demo Version  https://test.halal.go.id Live Version  https://ptsp.halal.go.id

41. Tampilan Si Halal Demo Version Live Version

42. PENGGUNAAN APLIKASI SIHALAL Akses aplikasi ke ptsp.halal.go.id Bila belum memiliki akun, Pelaku Usaha Buat Akun terlebih dahulu

43. PE N E TA P A N KE HA L A L A N P R O D U K SIDANG FATWA HALAL MUI Mengkaji hasil verifikasi dokumen yg dilakukan oleh B P J P H BPJ PH B P J P H m e n y a m p a i k a n has i l v e r i f i k as i dokumen kepada MUI Mengikutsertakan: pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau institusi terkait . KEPUTUSAN PENETAPAN HALAL PRODUK D i t a n d a t a n g a n i o l e h K e tu a d a n S e k r eta r i s Komisi Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum MUI Disampaikan kepada B P J P H paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil verifikasi dari B P J P H , dan untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal Dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan, MUI mengembalikan dokumen untuk dilengkapi dalam jangka waktu 10 hari kerja 13

44. P E N E R B I T A N S E R T I F I K A T HA L A L SIDANG FATWA HALAL MUI M E N E T A P K A N HALAL PADA PRODUK MENYATAKAN PRODUK TIDAK HALAL BPJPH MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL BPJPH M E N G E M B A L I K A N PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL KEPADA PELAKU USAHA DISERTAI DENGAN ALASAN Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL WAJIB DIPUBLIKASIKAN OLEH BPJPH 14

45. T eri m a k asi h 17