Pengertian dan Pemahaman Tata Cara Tangkap Geledah

Beberapa materi singkat tentang penangkapan dan penggeledahan

1. BY : TEAM TRAINER BUMAME PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN

2. PENANGKAPAN Pengertian menurut KUHAP: P enangkapan adalah suatu t i n dakan penyi d ik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini . Petugas Satpam hanya dapat melakukan penangkapan apabila dalam keadaan tertangkap tangan yang terjadi dilingkungan kerjanya .

3. PENGERTIAN PENANGKAPAN : MENURUT RESOLOSI 25/177 TGL 15 DES 1980 …. PENANGKAPAN ADALAH PENAHANAN SESEORANG ATAS TUDUHAN MELAKUKAN PLGARAN / KEJAHATAN DG TINDAKAN DR SESEORANG YG BERWENANG / BERKUASA MNRT KUHAP PSL 1 (20) “PENANGKAPAN ADALAH SUATU TINDAKAN PENYIDIK BERUPA PEGEKANGAN SEMENTARA WKT KEBEB A SAN A T AU TERD A K W A A P A B ILA TERD A P A T C U K U P BUKTI GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DAN ATAU PEADILAN DALAM HAL SERTA MENURUT CARA YG DIATUR DALAM UU

4. DALAM GAKKUM TUJUAN PENANGKAPAN MENCEGAH ORANG TSB MELAKUKAN, ATAU TETAP MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN UNTUK DPT LKK INVESTIGASI SHB KECURIGAAN ATAS TINDAKAN PELANGGARAN UTK HADIRKAN ORANG TSB DALAM SIDANG

5. MENURUT KUHAP : UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN (PSL 17 KUHAP) UNTUK PENUNTUTAN DAN PERADILAN (PSL 16)

6. BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DILENGKAPI SURAT TUGAS DILENGKAPI DENGAN SURAT PENANGKAPAN, TEMB U SAN DIT U JUKAN KE P ADA KEL U ARGA. DALAMHAL TERTANGKAP TANGAN TIDAK PERLU SRT PENANGKAPAN CATATAN : UNTUK PEJABAT NEGARA III DAN ANGGOTA LEGISLATIF, HARUS ADA PERSETUJUAN PRESIDEN RI

7. DILAKUKAN SESUAI DENGAN HUKUM DILAKUKAN BERDASARKAN SURAT TUGAS

8. DILAKUKAN THDP SEORANG YG DIDUGA KERAS MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELAKSANAAN OLEH PETUGAS POLRI DG MEMPERLIHATKAN SRT TUGAS, DAN SURAT PENANGKAPAN DLM TERTANGKAP TANGAN TDK GUN SURAT PERINTAH PENANGPAKAN TEMBUSAN DISAMPAIKAN KPD KELUARGANYA, HRS STLH PENANGKAPAN DILAKUKAN PELAKU PELANGGARAN TDK DILAKUKAN PENANGKA P AN,KCL TLH D U A KALI P ANGGILAN

9. MENURUT PASAL 11 DUHAM “ SETIAP ORANG YANG DITUDUH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM MEMPUNYAI HAK A T AS PRADUGA T AK BERSALAH SAM P AI DI PENGADILAN, DIMANA DIA MENDAPAT PEMBELAAN SEMESTINYA, YANG K E MU D IAN S ECARA H UKUM I A TERBUKTI BERSALAH.

10. KESEMPATAN UNTUK BERBICARA DENGAN BADAN HUKUM ATAUPUN BADAN YG BERWENANG LAINNYA. MENDAPATKAN PERINTAH PENAHANAN LANG S U N G SE R T A ALASA N -ALASAN PENAHANAN (PERATURAN NO. 11) BERKOMUNIKASI SATU SAMA LAIN DAN WAKTU DAN FASILITAS YANG CUKUP UTK DPT BERKONSULTASI SECARA PRIBADI DAN BEBAS T AN P A DIT U N D A - TUNDA

11. AKSES MENDENGARKAN INFORMASI YANG TELAH DICATAT PD SAAT DILAKUKANNYA IN T E R OGA S I, P A D A S A A T JEDA K E T IKA INTEROGRASI DILAKSANAKAN DAN MENDAPATKAN IDENTITAS APARAT YANG MEL A KUKAN INTE R OGASI SE R T A ORAN G - 2 YG HADIR SAAT ITU (PERATURAN 23)

12. MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM SESUAI DENGAN HUKUM SETEMPAT MELALUI BADAN HUKUM ATAUPUN LEMBAGA LAINNYA YANG BERWENANG UNTUK MEMPERKARAKAN P E RIHAL P ENAHANAN TERS A NGKA AG A R IA DA P A T DIBEBASKAN JIKA MEMANG TIDAK SESUAI DGN PROSEDUR HKM (PERATURAN NO. 32). MENGAJUKAN KELUHAN PERIHAL PERLAKUAN TERHADAP TERSANGKA TERUTAMA YANG MENYANGKUT PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN YANG KEJAM YANG TIDAK MANUSIAWI, KEPADA PIHAK YANG BERWENANG MENANGANI HAL T E RS EB UT A T A UPUN L E M BA GA Y G LE B IH T I NGGI DAN J IK A P E RLU K E P ADA LEM B AGA Y ANG B E T ANGG U NG J A W AB MENGEVALUASI KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA DIB A W AHN Y A (P E R A TU R AN NO.33)

13. A P A Y G KITA LAKUKAN KETIKA ME LAKSANAKAN PENANGKAPAN? “…. Setiap orang pada saat ditangkap ataupun dimulainya masa penahanan atau pengurungan harus dijelaskan oleh petugas yang melakukan penangkapan mengenai hak-haknya dan bgm ia dptmenggunakan hak-hak tsb ….” Hak-hak tersebut antara lain : - Hak diam, hub keluarga, hub penasihat hukum, dpt bantuan penasihat hkm wl tdk mampuh bayar, diajukan didepan hakim dlm wt singkat, u/ ditanya di dpn pengacara dan hub kedutaan jk org asing.

14. SEGERA MENDAPATKAN PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DIBERI T AHU DGN BAHA S A YG DIMENG E R TI MEMBERIKAN KETERANGAN SCR BEBAS MENDAPAT BANTUAN JURU BAHASA MENDAPAT BANTUAN HUKUM MENERIMA KUNJUNGAN DOKTER PRIBADINYA MENERIMA KUNJUNGAN DARI KELUARGA

15. LAR A NGAN MELAKUKAN PEN A NGKA P AN DGN SEWENANG WENANG PROS E DUR Y G HRS DIIKU T I DLM M E N G ENAI P E NA N GK A P A N PEN A NGKA P A N . KE T E N TUAN ANAK-ANAK GANTIRUGI BG PENANGKAPAN TDK SAH

16. DIMAKSUDKAN DLM PSL 9 DUHAM (TDK SE O RANGPUN DPT DI T ANGK A P , DI T AHAN A T AU DIASINGKAN SCR SEWENANG-WENANG). DALAM PSL 9 KOVENAN INTR, HAK SIPOL (SETIAP ORANG BERHAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI). DALAM PIAGAM HAM AFRIKA, KONVENSI HAM AMERIKA, EROPA (MEWAJIBKAN AGAR DASAR PENANGKAPAN DITETAPKAN UU). DALAM PSL 5 KONVENSI EROPA.

17. MENURUT KONVENSI HAK SIPOL : HARUS DIBERITAHU ALASAN PENANGKAPAN SESEGERA MUNGKIN DIBERITAHU TUJUAN YANG DIKENAKAN HARUS SEGERA DIHARAPKAN KE DEPAN HAKIM HARUS SESUAI DENGAN HUKUM DILAKUKAN OLEH PETUGAS YG BERWENANG ALASAN PENANGKAPAN DIBERI INFORMASI MENGENAI HAK-HAK MEREKA DAN GM MEMANFAATKAN HAK TERSEBUT

18. HA K 2 OR G Y G DI T ANGKAP (perjanjian hak sipol) Pada saat ditangkap : Harus berdasar dugaan atas perbuatan melanggar hukum. Berdasar perintah pejabat yg berwenang. Dibawag ke tmpt penahan dg segera. Catatan : ketentuan tsb dijamin jg oleh Piagam Afrika ttg HAM dan Konvensi Eropa ttg HAM.

19. PROSE D UR Y G H RS DII K UTI DLM PENANGKAPAN DIBERITAHU ALASAN PENANGKAPAN. SEGERA DIHADAPKAN KE DPN HAKIM. DI L AKSA N AKA N SE S UAI HUKUM O / PETUGA S Y G BERWENANG. H ARU S DIBU A T C ATAT AN. BER I T A HU HA K - H AKN Y A.

20. PEN A NGKA P A N THD P AN A K - ANAK ORT U SI ANA K BER I T A H U . PE R TI M BAN GKAN BE B A S T AN P A DIT U NDA. HORMATI STATUS HKM ANAK DAN HINDARKAN HAL YG MERUGIKAN ANAK.

21. Pasal pasal yang mengatur penangkapan dalam kuhap Pasal 16 Untu k k e pen t ingan pen y eli d i ka n , pen y eli d ik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan . Untuk kepentingan penyidikan , penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan . Untuk kepentingan penyidikan , penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup .

22. Pasal 18 Pelaksanaan tugas penangkapan . dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa . Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah , dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat . Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan . Pasal 19 Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari . Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah .

23. Pengertian penggeledahan Pada dasarnya seseorang tidak boleh memasuki rumah atau menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi di pakaian atau badan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan karena hal tersebut bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, namun untuk kepentingan penyidikan KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memasuki dan memeriksa tempat- tempa t te r te n t u g u na barang bukti tindakan tersebut dikenal menemuka n te rsangka ma u pun dengan Penggeledahan.

24. Penggeledahan Pengertian Menurut KUHAP P engg e l e d a han r u ma h adalah t i ndakan p e n y i d ik u n t uk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini . Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta , untuk disita .

25. Pasal Pasal Penggeledahan dalam kuhap Pasal 32 Untuk kepentingan penyidikan , penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini . Pasal 33 De n g an su r at izin k etua p en g adilan n e g e r i se t e mp at p en y id dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan . Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik , petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah . Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya . Setiap kali memasuki nunah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi , dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir . Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau - menggeledah rumah , harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan .

26. Pasal 34 Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu , dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan : pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal , berdiam atau ada dan yang ada di atasnya ; pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal , berdiam atau ada ; di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya ; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya . (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat , buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan , kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya . Pasal 35 Kecuali dalam hal tertangkap tangan , penyidik tidak diperkenankan memasuki : ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan ; ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan .

27. Pasal 36 Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya , dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalarn Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan . Pasal 37 Pada waktu menangkap tersangka , penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta , apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita . Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik , penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka .

28. TEH N IK & T A K TI K PENA N G K A P A N DAN PENGGELEDA H AN a. Penjahat diperintahkan membuka kedua kaki lebar-lebar ( kalau perlu dipaksa sambil menyepak kaki penjahat ). angkat kedua tangannya tinggi-tinggi pada posisi penjahat sulit umtuk melakukan perlawanan segera menggeledah badan/ pakaian dari atas kebawah dengan teliti setelah penggeledahan selesai baru dilanjutkan pemborgolan . b. Penjahat diperintahkan menghadap tembok / pohon dan lain-lain dengan agak condong dengan : membuka kaki lebar-lebar tangan ke atas lakukan penggeledahan dan lanjutkan pemborgolan .

29. c. Penjahat diperintahkan tiarap . Kedua kaki di buka lebar lebar . kedua tangan terentang . lakukan penggeledahan dan pemborgolan d . P enja h at d i perin t a h ka n untuk dudu k . kedua tangan diangkat ke atas . petugas memborgol dari arah belakang dengan tetap waspada .