Penggunaan-BMN berupa Kendaraan-Dinas.pptx

Aturan Penggunaan BMN berupa Kendaraan dinas

1. Internalisasi Ketentuan Dan Kebijakan Penggunaan Fasilitas Kanto r Terutama Kendaraan Dinas Panduan penggunaan kendaraan dinas yang efektif dan efisien. Memastikan operasional berjalan lancar dan akuntabel. by TURT K anwil DJKN J ateng dan DIY

2. Jenis Kendaraan Dinas dan Peruntukannya Dinas Jabatan Untuk Pejabat Eselon (Ka.Kantor) Existing : 1 unit mobil Dinas Operasional Mendukung tugas lapangan Existing : 6 unit mobil, 4 unit motor Dinas Khusus / Fungsional Keperluan tertentu . Existing : - Setiap jenis kendaraan memiliki peruntukan yang jelas.

3. Tujuan Penggunaan Kendaraan Dinas Aturan KMK- 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan Efisiensi dan Efektivitas Operasional Pertimbangan tiba di lokasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu dan dapat melakukan perjalanan yang lebih luas Akuntabilitas Memastikan pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan. . Untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat / stakeholder, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Dengan memperhatikan :

4. Prosedur Pengajuan Penggunaan Ajukan Permohonan Melalui Nota Dinas Permohonan penggunaan KDO atau mengisi Formulir Peminjaman Persetujuan Mendapat p ersetujuan atasan atau pejabat berwenang. P enyerahan Unit Penting untuk diingat bahwa penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas , bukan untuk kepentingan pribadi . Kasubbag TURT memeriksa ketersediaan dan kesiapan kendaraan dinas (termasuk driver) dan menyerahkan unit KDO yang akan dipinjamkan

5. Tanggung Jawab Pengguna Keselamatan Mematuhi peraturan lalu lintas dan keselamatan. Kebersihan Menjaga kebersihan dan kondisi kendaraan. Log Book Mengisi log book perjalanan secara akurat. Laporkan kerusakan kendaraan secepatnya.

6. Pengamanan Kendaraan Dinas Pengamanan Fisik Menyimpan kendaraan pada tempat yang sudah ditentukan seperti di lingkungan kantor dan diberi pengaman berupa kunci ganda atau sistem pengamanan lainnya . Pengamanan Hukum Pengurusan dokumen kepemilikan, pembayaran pajak, melakukan proses hukum terkait segala permasalahan yang terjadi Pengamanan Administrasi Menghimpun , mencatat , menyimpan , dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kendaraan seperti : BPKB, STNK, Faktur, KIB, Catatan Perawatan Berkala, BAST, Surat Penunjukan, Dll. M embuat BAST dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh KPB dan PenanggungJawab Kendaraan .

7. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Servis Berkala Jadwal servis berkala dan perawatan rutin. Pelaporan Kerusakan Prosedur pelaporan dan perbaikan kerusakan. Bengkel Resmi Penggunaan bengkel resmi atau ditunjuk. Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas perlu diperhatikan.

8. Larangan Penggunaan Kepentingan Pribadi Dilarang untuk kepentingan pribadi. Pihak Tidak Berwenang Dilarang meminjamkan ke pihak tidak berwenang. Barang Ilegal Dilarang mengangkut barang ilegal. Dikatakan Kesalahan apabila melakukan suatu tindakan dalam penggunaan Kendaraan dinas yang secara sengaja melawan hukum, aturan,norma, atau kebiasaan yang berlaku . Lokasi Yang Tidak Semestinya Dilarang untuk membawa kendaraan ke tempat yang “tidak layak” Dikatakan Kelalaian apabila melakukan suatu tindakan dalam penggunaan Kendaraan dinas yang tidak direncanakan sebelumnya yang menimbulkan dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung.

9. Kesimpulan dan Rekomendasi Sesuai Aturan Penggunaan kendaraan dinas harus sesuai aturan. Efisiensi Efisiensi penting untuk menekan biaya. Pemeliharaan Pemeliharaan rutin sangat penting bagi Kelayakan kendaraan . Gunakan kendaraan dinas dengan bijak dan bertanggung jawab . Kesalahan atau Kelalaian yang ditimbulkan sehingga mengakibatkan Kendaraan rusak atau hilang, akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku .

10. TERIMAKASIH