PENINGKATAN KOMPETENSI PPK service excellence.ppt bimtek diklat seminar

service excellence.ppt bimtek diklat seminar

1. PENINGKATAN KOMPETENSI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
di LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN
atas yuda kandita

2. Inefisiensi 20 % dari APBN/APBD Rp. 450 trilyun
= Rp. 90 trilyun
(2012)
Suromadu Rp. 5,1 trilyun
Terminal bandara Rp. 600 M
Toll Cipularang Rp. 1,56 Triyun
Jembatan rumpiang Rp. 85 M

3. Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerj Perangkat Daerah / Institusi lainnya
(K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh barang/jasa

4. Kedudukan Pengadaan dalam
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Pemrograman (Programming)
Perencanaan (Planning)
Pemanfaatan dan pemeliharaan
(Operation and maintenance)
Penganggaran (Budgeting)
Pengadaan (Procurement)

Pelaksanaan kontrak dan pembayaran
(Contract Implementation and payment)
Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)

6. ETIKA PENGADAAN DAN GOOD
GOVERNANCE
K
e
t
e
n
t
u
a
n


K
o
d
e

E
t
i
k

P
e
n
g
a
d
a
a
n


K
e
t
e
n
t
u
a
n

G
o
o
d

G
o
v
e
r
n
a
n
c
e
Etika
Menghin
dari
Penyalah
gunaan
Wewenan
g
Tidak
menerima
, menawar
kan atau
menjanji
kan
Tertib &
Tanggung
Jawab
Profesio
nal,
Mandiri
Dan Jujur
Tidak
Saling
Mempe
ngaruhi
Menghin
dari
Conflict
Of Interest
Mencegah
Pemboros
an
Menerima
dan
tanggung
jawab

7. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAHb,j• 4n•aP2j4• k.•.kP P
bP , 4•mPn, •h•
,j•amj• P ,jm h• 4!
m h• 4• PhkP"kh• 4
n,#,"•4••
Perangkat organisasi
ULP mengacu kepada
peraturan perundang-
undangan di bidang
kelembagaanb, 4• 4n•a• Ph•
,",j$, ak•
b,%•"•aPakh•nPa,jkn•a
a•$m P• 44•j•
Pengangkatan dan
pemberhentian
Pejabat tidak terikat
tahun anggaran•,4uju, •T4Tu, t,&u!
•TT%,,4
Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan•T%,#,j •T#2,j
m ujT4
Pejabat Pembuat
Komitmenl4uj B,',4,4
•T4w,b,,4$•T%,#,j
•T4w,b,,4
Unit Layanan
Pengadaan/Pejabat
Pengadaanbj2.,.Pb,k#k$• P h•
b, ,a• •
Proses Pemilihan dan
Penetapand2 aj•nPh• Pb,#•n.• ••
Kontrak dan Pelaksanaan &•.k#Pb,n,j%••
&•.k#Pb,n,j%•• Hasil PekerjaanHasil Pekerjaan•T4'Tbu,
d,,4w$p,&,
Penyedia
Barang/Jasa, 4• 4n•a
mengangkat•T4ww24,
h4ww,,4$m2,&,
•T4ww24, h4ww,,4
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

8. ALUR PENGADAAN BARANG JASAT, • •
m
b, 4•h••
Rencana
Umum
Pengadaanm,%u
l!,4w
Kaji
UlangT, • •
b,#•n.• ••
b, 4•h••
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaans2nm,
b, 4•h••
Dokumen
Pengadaan•T&',,j,4
nT4u&
Persyaratan
Teknis
Pejabat Pembuat
Komitmen
ULP/Pejabat
Pengadaan
Pengguna
Anggaran

9. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa

10. PPK
Menetapkan Spesifikasi, HPS, Rancangan
Kontrak
Menandatangani kontrak
Melaksanakan kontrak dengan penyedia
barang atau jasa.
Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian
kontrak pengadaan barang atau jasa kepada PA
atau KPA.
Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen
kontrak pengadaan barang atau jasa.
Melaksanakan E-purchasing

11. TITIK KRITIS PENGADAAN
•Perencanaan Pengadaan
•Pemahaman Spesifikasi dan HPS
•Proses Pemilihan/Lelang
•Persiapan Kontrak
•Kontrak
•Pelaksanaan Kontrak
•Serah Terima Pekerjaan
•Pembayaran

12. Perencanaan Pengadaan

13. Ranah
pengadaan
Ranah
keuangan
Ranah asset
Ranah anggaran

14. Perencanaan
Pengadaan
a.Pemahaman kerangka pengadaan dalam
pembangunan
b.Berdasarkan kebutuhan
c.Terdapat data pendukung atau usulan
pengadaan
d.Pendekatan pemahaman bahwa pengadaan
adalah alat, bukan tujuan

15. KAK1.
Apa yang
akan di
hasilkan
2.
mengapa
dilaksana
kan
perlukan
3.
Siapa yang
melaksana
kan
4.
Kapan
Akan
dilaksana
kan
5.
Dimana
dilaksanak
an
6.
Bagaiman
a Kegiatan
tersebut
diaksanak
an
7.
Berapa
Anggaran
yang di
butuhkan
Data dan Informasi

16. LARANGAN PEMAKETAN
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila
dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil
Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket
untuk menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

17. Spesifikasi dan HPS

18. Spesifikasi Barang/Jasa
BARANG JASA
OUTPUT
INPUT
PROSES
OUTPUT
Konstruksi
Konsultan
Jasa
Lainnya

19. Spesifikasi
Mampu menjawab :
1.Bagaimana mutu barang/jasa tersebut diukur
1.Berapa banyak barang/jasa tersebut diperlukan
1.Kapan barang/jasa tersebut diperlukan
1.Dimana barang/Jasa tersebut diperoleh
1.Harga barang/jasa yang efisien
Jawaban Kebutuhan

20. TIPE SPESIFIKASI
1.Spesifikasi fungsi / kinerja
2.Standar Industri
3.Spesifikasi Komposisi
4.Sampel/Contoh Gambar
5.Merek
6.Spesifikasi Teknis

21. Metodologi Survey
• Aktif
• Pasif
Terhadap Semua
Barang/Jasa

22. Bahan/Sumber Survey
• hasil presentasi
• gerilya brosur/price list
• door to door ke distributor
• browsing internet, termasuk di e
katalog

23. Komponen HPS
•BIAYA POKOK PRODUKSI
•KEUNTUNGAN (termasuk PPh)
•OVERHEAD
•PPN
•DISCOUNT/RABAT ?

24. Proses Pemilihan/Lelang

25. ULP
•menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
•menetapkan Dokumen Pengadaan;
•menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
•mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE
untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
•menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;
•melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
•membuat laporan mengenai proses dan hasil
Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/ Pimpinan Institusi;
•memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

26. KOMPARASI PARADIGMA PBJ

27. Pengkajian Ulang Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
PPK dapat
mengundang
ULP/Pejabat
Pengadaan
dan tim teknis
untuk
melakukan
pengkajian
ulang
(pembahasan
) terhadap
rencana
umum
pengadaan
1
Hal-hal yang
dikaji ulang
dan dibahas
meliputi:
•Pengkajian
ulang kebijakan
umum
pengadaan
•Pengkajian
ulang rencana
penganggaran
biaya
pengadaan
•Pengkajian
ulang KAK
2
Penyusunan
Berita Acara
hasil rapat
koordinasi
tentang
pengkajian
ulang rencana
umum
pengadaan
3
PPK
mengajukan
usulan
perubahan
rencana
umum
pengadaan
kepada
PA/KPA
berdasarkan
berita acara
pengkajian
ulang rencana
umum
pengadaan
4
PA/KPA
menetapkan
Rencana
Umum
Pengadaan
yang sudah
dikaji ulang
sesuai
dengan
kewenangan
-nya
5

28. Pengkajian Ulang RUP
Keluaran (Output)

29. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
•melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak;
•menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
melalui pemeriksaan/pengujian;
•membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
PPHP adalah organ dari PA/KPA sebagai
check and balance untuk kinerja PPK

30. Persiapan Kontrak

31. Biro/bagian Hukum
•Pelayanan pemberian pertimbangan dan pendapat
hukum
•Membantu melakukan penelaahan dan perancangan
Kontrak Pengadaan
•Pendampingan permasalahan hukum
Ahli Hukum Kontrak
•Audit hukum (legal audit/legal due diligent)
•Pendapat hukum (legal opinion)
•Telaah kontrak di atas 100 M

32. Persiapan Kontrak
•Pembahasan Draft Kontrak
•Pembahasan SSUK
•Pembahasan SSKK
•Telaah Ahli Hukum Kontrak Profesional
( > 100 M)
•Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (utk
PBJ yang memerlukan Jaminan
Pelaksanaan)

33. Langkah Pemilihan Jenis Kontrak

34. Penetapan Jenis Kontrak rthpb4th
lump sum ",w, &,j2,4
harga satuan w,#24w,4 rthpb4th
b,4 ",w, &,j2,4
gabungan lump sum
dan harga satuan jTu, %,bu ( lt. 2dw )
terima jadi (turnkey) •T&T4j,&T
Persentase T#T#,4,4
j,"24 ,4ww,,4
pembebanan
tahun anggaran j,"24 j24ww,!
tahun tunggal 4j, T4w,b,,4
j24ww,!
kontrak pengadaan
tunggal 4j, T4w,b,,4
#T&,,
kontrak pengadaan
bersama j,"24 %,,
tahun jamak 4j, ,'24w
kontrak payung &2#T T4b,4,,4
sumber pendanaan *,, T#,',,4
cara pembayaran

35. PPK Penyedia
Kontrak Pengadaan Pemerintah

36. Sebelum
Penandatanganan Kontrak
Pokok
Permasalahan
Setelah
Penandatanganan Kontrak
ULP/Pejabat Pengadaan Tanggung Jawab PPK
Hukum Administrasi Negara Hukum Hukum Perdata
Sanksi Administrasi Sanksi Sanksi Ganti Rugi (Gugatan
Perdata)
Pengaduan Penyelesaian
Perselisihan
Penyelesaian Perselisihan
antara PPK dan Penyedia
melalui Musyawarah,
Arbitrase atau Pengadilan
Dokumen Pengadaan Pengaturan Kontrak Pengadaan
Hari Kerja Hari Hari Kalender

37. TAHAPAN
PENYUSUNAN KONTRAK
Penandatanganan
Kontrak
Pelaksanaan
Pemilihan
Persiapan
Pemilihan
Pelaksanaan
Kontrak
•PPK Mencermati
semua substansi
Kontrak
•Menyempurnakan
Rancangan
Kontrak
•Penandatanga
nan Kontrak
•ULP/Pejabat
Pengadaan
Memberikan
Penjelasan
termasuk
Dokumen Kontrak
•Perencanaan
Penyusunan
Kontrak
•Identifikasi Isu
Hukum Penting
•Pemilihan Jenis
Kontrak
•PPK Menyusun
Rancangan
Kontrak
•PPK Mencermati
Seluruh Dokumen
& Klausul Kontrak
•PPK menerbitan
SPMK
•Addendum Kontrak
(jika perlu)
•PPK
Mengendalikan
Pelaksanaan
Kontrak
Serah Terima
Pekerjaan
•Panitia/Pejabat
Penerimaan Hasil
Pekerjaan melakukan
penilaian pekerjaan
berdasarkan Kontrak
•Panitia/Pejabat
Penerimaan Hasil
Pekerjaan menerima
Pekerjaan
Perencanaan
Umum
•Kejelasan
transaksi Kontrak
•Pemahaman
Perpres 54/2010
•Pemahaman
Peraturan
perundang
undangan terkait
•Pihak dalam
Kontrak
•Praktek Terbaik

38. Pelaksanaan Kontrak

39. 1.Adanya monitoring Pelaksanaan Kontrak
oleh PPK
2.Inspeksi Pabrikasi
3.Rapat Pembahasan Progres Pekerjaan
4.Kendala dan Solusi
5.Dokumentasi Kegiatan

40. KONTRAK KRITIS
Suatu kontrak dinilai masuk dalam katagori
''kritis" apabila:
•Dalam periode I (rencana pelaksanaan
Fisik 0-70%) dari kontrak keterlambatan
progres Fisik lebih dari 10%
•Atau dalam periode II (rencana
pelaksanaan Fisik 70-100%) dari kontrak
terjadi keterlambatan progres Fisiklebih
dari 5 %.

41. Serah Terima Pekerjaan

42. 42
Perencanaan PBJ
Bag. RKA
-”needs”
-”KebiJakan
Umum”
-”TOR”


RUP
-SPPBJ/TTD Kontrak
-Kelola Pelaks. Kontrak
(kualitas & kuantitas)
-Kualitas
-Akuntabilitas
-Eksekusi denda/putus ?
PROSES PENGADAAN
PROSES PENGADAAN B/J vs Peran Penyedia
PA/KPA
20xx-1
PPK/KPA
20xx-1
20xx
- Spek
Teknis
- HPS
- Draft
Kontrak
ULP/PP
20xx-1
20xx
- Dok Q & Pemilihan
- Pemilihan Penyedia
- Sanggah
- Penetapan Penyedia
Pemilihan Penyedia PBJ
PPK/KPA
20xx
Pelaksanaan Kontrak PBJ
Uji hasil PBJ
Buat BAST
PPHP
20xx
PA/KPA
Lap.
LapLap.
Lap.
Lap.

43. Tepat mutu
Tepat kuantitas
Tepat waktu
Tepat Sumber
Tepat Harga

44. Pembayaran

45. DEFENSIVE PROCUREMENT
Pengadaan yang mengutamakan
perlindungan kepada segenap pihak yang
terlibat dalam proses
CHECK BEFORE PAYMENT !!!
melibatkan Auditor
(Inspektorat dan atau BPKP)

46. •Kontrak pengadaan merupakan materi
hukum yang diatur dalam KUH Perdata.
•Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata
menyatakan bahwa suatu perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
•Oleh Karena itu, semua sengketa yang
timbul dari Kontrak Pengadaan harus
diselesaikan berdasarkan Kontrak
(Hukum Perdata) dan bukan
berdasarkan Hukum Pidana .
CATATAN PENTING

47. Kesuksesan adalah kumpulan
usaha-usaha kecil yang konsisten
dan bertanggungjawab
Kehancuran adalah akhir dari
kelalaian-kelalaian kecil yang
diabaikan