penyamaan persepsi bagian pengawasan.pptx

persepsi

1. EVALUASI FORMULIR A HASIL PENGAWASAN PADA PEMILU 2024 DI SULAWESI TENGGARA Tidak ada kesamaan format Formulir A Hasil Pengawasan di setiap Kabupaten /Kota, sehingga penafsiran form A LHP ditafsirkan masing-masing Masih terdapat regulasi yang memiliki kekosongan hukum Untuk isian form A Hasil Pengawasan yang sifatnya uraian , analisis , dan kajian sangat bergantung dengan pengawas Pemilihan yang membuat form A Hasil Pengawasan Tidak ada tata Kelola arsip yang menjadi pakem Bersama khusus form A Hasil Pengawasan

2. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN FORM A HASIL PENGAWASAN Pengawas Pemilihan boleh SALAH tapi tidak boleh BOHONG

3. KAB/KOTA KELURAHAN PTPS Kecamatan Provinsi Nda perlu pake Kop Surat …. PM.01.01 Untuk Bawaslu Provinsi PM.01.02 Untuk Bawaslu Kabupaten /Kota Nomor Kecamatan ada dalam pengkodean SDM Mengikuti pengkodean Wilayah Administrasi Permendagri 72 untuk Kelurahan dengan mengambil 2 ( dua ) nomor terakhir

4. Jika dalam melakukan pengawasan langsung terdapat dua Surat Perintah Tugas (SPT) yang berbeda antara komisioner dan secretariat, maka Nama Pelaksana Tugas Pengawasan dipisahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas Cukup Tuliskan alamat Kantor

5. Diisikan dengan pemilihan yang diawasi . Objek pengawasan memiliki lokus terhadap pelaku /orang/ individu / kelompok Fokus pengawasan memiliki lokus pada aktifitas / peristiwa Waktu sebisa mungkin untuk diidentifikasi pukul pengawasan , dan sebisa mungkin identifikasi tempat pengawasan secara detaill

6. Prinsipnya , uraian singkat hasil pengawasan dapat memberikan gambaran terhadap suatu peristiwa / kejadian Ketika melakukan pengawasan ; Disusun berdasarkan fakta-fakta yang berurut dan koheren ; Mencatat dan memberikan penekanan secara detail pada peristiwa yang memiliki indikasi dugaan pelanggaran ; Dapat dipertanggungjawabkan ;

7. Jangan mengulang , uraian singkat hasil pengawasan Tempat Spesifik Alamat berbeda dengan tempat , dia lebih detail dalam menjabarkan lokasi kejadian Pengawas Pemilihan dapat menjadi saksi dalam formulir A Hasil Pengawasan

8. Sebagai gambaran , Pasal 7 ayat 2 Pedoman Beracara DKPP menjelaskan yang menjadi kriteria alat bukti ; Keterangan saksi . Keterangan ahli . surat atau tulisan. petunjuk . keterangan para pihak . data atau informasi yang dapat dilihat , dibaca , dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana , baik yang tertuang di atas kertas , benda fisik apapun selain kertas , maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara , gambar , peta , rancangan , foto , huruf , tanda , angka atau perforasi . Hal- hal yang dapat disajikan untuk Mendukung adanya Informasi Dugaan pelanggaran

9. Langsung melakukan pengklasifikasian berdasarkan hasil analisis dan uraian , dugaan pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran apa ? Pidana Administrasi Etik Hukum Lainnya Fokus terhadap objek pengawasan dan perbuatannya

10. Pertanyaan yang muncul ? Tanda (/) menggambarkan ( atau ) – hanya 1 orang yang bertandatangan Untuk menentukan siapa yang bertandatangan maka disepakati oleh pleno pimpinan Bawaslu Untuk Pengawas Kelurahan / Desa dan Pengawas TPS wajib membuat form A Hasil Pengawasan dan bertandatangan karena tidak memiliki struktur ketua / anggota Sampai dengan saat ini , poin 1 sd 3, belum ada peraturan yang membahas secara spesifik

11. DISCLAIMER : Penyamaan Persepsi ini batal dengan sendirinya apabila ada dasar hukum yang memberikan penjelasan terhadap poin-poin penyamaan persepsi