Peran Hukum dalam Pembangunan-2 (1).pptx

peran hukum pembangunan ekonomi

1. Peran Hukum dalam Pembangunan Nasional dan Daerah

2. Pembukaan UUD 1945 Tujuan Pembangunan Nasional Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Aliran Historis Hukum pada mulanya dibentuk secara turun temurun, sesuai adat kebiasaan, hukum adat, serta dan kepercayaan yang umum. Pertumbuhan hukum pada dasarnya proses yang sejalan dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat dan kebiasaan. 1870 – 1964 1779 – 1861 Roscoe Pound mengusung konsep hukum, yang kemudian dikenal dengan, “ law is a tool of social engineering ”. Konsep tersebut memberikan fundamen di mana hukum dapat digunakan sebagai instrumen perubahan masyarakat yang dinamis Friederich Karl van Savigny 1929 - Mengenai peran hukum dalam pembangunan Mochtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legimasi kepada kekuasaan. Mochtar Kusumaatmadja

4. Orde Lama Orde Baru – Era Reformasi ASEAN Economic Community (AEC) AFTA (ASEAN Free Trade Area ) China-ASEAN Free Trade Area World Bank

5. Krisis Ekonomi 1998

6. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Daerah UUD 1945; Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

7. Daerah Otonomi Khusus UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

8. Pemerintah Daerah Mempunyai Hak: Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; Memilih piminan daerah; Mengelola aparatur daerah; Mengelola kekayaan daerah; Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; dan Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 21

9. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; Mengembangkan kehidupan demokrasi; Mewujudkan keadilan dan pemerataan; Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umumyang layak; Mengembangkan system jaminan sosial; Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; Melestarikan lingkungan hidup; Mengelola administrasi kependudukan; Melestarikan nilai sosial budaya; Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 21 Pemerintah Daerah Mempunyai Kewajiban:

10. Segi Positif dan Negatif Otonomi Daerah Daerah miskin lambat berkembang; Menyulut konflik antar daerah; Tidak ada koordinasi antar daerah; Kesenjangan sosial di daerah melebar; Pejabat daerah sewenang-wenang; Pemerintah daerah sibuk dengan wilayahnya Sendiri. Potensi daerah berkembang; Kewenangan daerah atas kebijakan tertentu; Daerah dapat lebih maju; Mudah mengelola sumber daya; Efisisiensi waktu dan biaya; Desentralisasi kekuasaan; Meningkatkan kualitas layanan publik; dan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

11. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Saat ini ada 314 usulan daerah pemekaran baru di seluruh Indonesia. 173 di antaranya merupakan usulan dari DPD, sisanya diusulkan oleh DPR. Pemerintah masih menunda pemekaran 314 daerah otonomi baru (DOB) yang sudah diusulkan. Alasannya, karena anggaran negara masih terbatas untuk pemekaran daerah baru.

12. Hingga 2018, pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus (Otsus) dan keistimewaan kepada empar provinsi, yaitu Papua, Aceh, Papua Barat, dan Yogyakarta, sekitar 144,5 Triliun.

13. Kerjasama Antar Daerah Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

14. ‹#› WILAYAH DANA DEKON + TP DANA PERIMBANGAN INVESTASI PMA RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta) SHARE (%) RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta) SHARE (%) RATA-RATA 2005-2008 (US $ JUta) SHARE (%) SUMATERA 37.213 15,65 62.138 27,65 1.133 11,29 JAWA-BALI 157.630 66,31 78.519 34,94 8.516 84,91 KALIMANTAN 11.721 4,93 30.487 13,57 283 2,82 SULAWESI 15.950 6,71 23.811 10,60 76 0,76 NUSA TENGGARA 5.995 2,52 9.965 4,43 8 0,08 MALUKU 4.278 1,80 5.889 2,62 7 0,07 PAPUA 4.942 2,08 13.890 6,18 5 0,05 TOTAL 237.729 100,00 224.698 100,00 10.030 100,00 ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM WILAYAH INVESTASI PMDN KREDIT PERBANKAN KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH RATA-RATA 2005-2008 (Rp. MIliar) SHARE (%) RATA-RATA 2007-2009 (Rp. MIliar) SHARE (%) RATA-RATA 2007-2009 (Rp. MIliar) SHARE (%) SUMATERA 8.400 31,52 193.749 15,44 117.393 18,79 JAWA-BALI 14.729 55,26 913.352 72,78 408.768 65,43 KALIMANTAN 1.916 7,19 67.483 5,38 33.704 5,40 SULAWESI 1.402 5,26 56.483 4,50 43.281 6,93 NUSA TENGGARA 21 0,08 12.436 0,99 11.971 1,92 MALUKU 0,3 0,00 4.006 0,32 3.523 0,56 PAPUA 185 0,70 7.442 0,59 6.068 0,97 TOTAL 26.654 100 1.254.951 100 624.708 100,00 Distriusi Dana Perimbangan (%): Jawa-Bali dan Sumatera: 62,59 Kalimantan: 13,57 Sulawesi: 10,60 Maluku dan Nusa Tenggara: 9,30 Papua: 6,18 Distribusi Kredit Perbankan (%): Jawa-Bali dan Sumatera: 88,22 Kalimantan: 5,18 Sulawesi: 4,50 Maluku dan Nusa Tenggara: 1,21 Papua: 0,59 Distriusi Dana Dekon+TP (%): Jawa-Bali dan Sumatera: 81,69 Kalimantan: 4,93 Sulawesi: 6,71 Maluku dan Nusa Tenggara: 4,32 Papua: 2,08 Distriusi Investasi PMDN (%): Jawa-Bali dan Sumatera: 86,78 Kalimantan: 7,19 Sulawesi: 5,26 Maluku dan Nusa Tenggara: 0,08 Papua: 0,70 ‹#›

15. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang peningkatan pemanfaatan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah menjadi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Dinas Kebersihan Kota Bekasi Hak dan kewajiban Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi selama lima tahun ke depan sejak perjanjian ditandatangani. Perjanjian akan dievaluasi setiap satu tahun. Adapun besaran dana kompensasi yang akan diterima Pemkot Bekasi mengalami peningkatan. Semula hanya Rp 68 miliar menjadi Rp 143 miliar.

16. Hak dan Kewajiban Pemprov. DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Melakukan pengangkutan dan pengelolaan sampah; Mendapatkan fasilitasi keamanan dalam hal pengangkutan sampah menuju lokasi TPST Bantargebang, Menerima laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Bekasi atas pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan terkait dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang. HAK Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan swakelola TPST Bantargebang Memberikan dana kompensasi Pengelolaan TPST Bantargebang Melakukan verifikasi dan evaluasi serta peninjauan lapangan terkait dengan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang KEWAJIBAN Menerima dana kompensasi TPST Bantargebang; Mendapatkan akses melintasi ruas jalan keluar masuk TPST Bantargebang; Dapat melakukan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi milik pemerintah Prov. DKI Jakarta, apabila TPA Sumur Batu mengalami kendala teknis; Memfasilitasi keamanan dalam hal pengangkutan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga menuju lokasi TPST Bantargebang; Memfasilitasi keamanan pengelolaan TPST Bantargebang; Memfasilitasi dalam hal penyelesaian permasalahan sosial.

17. Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah.

18. Kota Surabaya dan Liverpool menjalin kerjasama "sister city" melalui nota kesepahaman (MoU) Maret 2018   Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini Wali Kota Liverpool, Joe Anderson Kedua kota sepakat melakukan kerja sama di bidang pengelolaan sarana pendidikan, pelabuhan, perdagangan, kesehatan, olahraga,  industri kreatif (.

19. Tugas Mencari objek kerja sama antar daerah di Indonesia, atau kerja sama pemerintah daerah dan luar negari.