Peran KPK dalam Mendukung Program Bansos�Guna Menjamin Hak Ekonomi & Hak Sosial Masyarakat�Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Peran KPK dalam Mendukung Program Bansos �Guna Menjamin Hak Ekonomi & Hak Sosial Masyarakat�Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Perbaikan mekanisme BPNT melalui perubahan skema BPNT dengan e-wallet menjadi cash transfer via perbankan sehingga menghilangkan modus-modus penyimpangan yang dilakukan pemangku kepentingan yang menjadi perantara antara Kemsos dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta memberikan keleluasaan pembelanjaan kepada KPM (tidak membatasi tempat belanja) pada program BPNT

Perbaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Himbara – Kementerian Sosial harus memuat klausul penetapan batas waktu maksimal (30 hari kalender) untuk pengembalian dana di KKS yang tidak terdistribusi atau KPM tidak transaksi/transaksi sebagian sejak ditetapkannya hasil rekonsiliasi antara Kementerian Sosial dan Himbara untuk mempercepat pengembalian ke kas negara.
Pembangunan dashboard sistem informasi PKH dan BPNT yang mencakup informasi data bayar, data salur, transaksi KPM dan KKS tidak distribusi serta membuka aksesnya untuk instansi terkait dalam rangka pengawasan dan monev.

1. Peran KPK dalam Mendukung Program Bansos Guna Menjamin Hak Ekonomi & Hak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Disampaikan Oleh : Direktur Monitoring KPK

2. TUJUAN Mengatasi kondisi kesehatan masyarakat yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi Memulihkan daya beli masyarakat Membantu dunia usaha termasuk UMKM PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 dan PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC-PEN) Sasaran Klaster Perlindungan Sosial ( Perlinsos ) Klaster Dukungan UMKM Klaster Kementrian -Lembaga dan Pemda Klaster Kesehatan Klaster Pembiayaan Korporasi Klaster Sektor Insentif Usaha 43,8 % 82,83% s.d. 20 Agustus 2021 Alokasi Anggaran dan Realisasi PC-PEN Data Kementerian Keuangan 699.43

3. Dasar Hukum DALAM MELAKS TUGAS MONITOR SBGMN DIMAKSUD DLM PASAL 6 HURUF C , KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERWENANG : MELAKUKAN PENGKAJIAN THD SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DI SEMUA LEMBAGA NEG & LEMBAGA PEMERINTAHAN MEMBERIKAN SARAN KPD PIMPINAN LEMBAGA NEG & LEMBAGA PEMERINTAHAN UTK LAKUKAN PERUBAHAN JIKA BDSK HASIL KAJIAN, SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI TSB BERPOTENSI MENYEBABKAN TERJADINYA TIPIKOR MELAPORKAN KPD PRESIDEN RI, DPR RI DAN BPK JIKA SARAN KPK MENGENAI USULAN PERUBAHAN TIDAK DILAKSANAKAN PASAL 9 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERTUGAS MELAKUKAN : TINDAKANS PENCEGAHAN SHG TDK TERJADI TIPIKOR KOORDINASI DG INSTANSI YG BERWENANG MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN TIPIKOR & INSTANSI YG BERTUGAS MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK MONITOR TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA SUPERVISI THD INSTANSI YG BERWENANG MELAKSANAKAN PEMEBERANTASAN TIPIKOR PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN THD TIPIKOR, TINDAKAN UTK MELAKS PENETAPAN HAKIM & PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH PEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP PASAL 6

4. Modus: Pengumpulan fee sebesar Rp 10.000/ paket pada perusahaan penyedia dalam program Bansos sembako Covid (109 perusahaan ) dengan cara mengatur pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan ( dikondisikan ) setelah ada kesepakatan besaran fee. Vonis : AW (ex KPA) pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 350juta, JB (ex PA) pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta , pidana pengganti Rp 14,5 Miliar ; MJS (ex PPK) pidana penjara 9 tahun dan denda Rp450 juta PENINDAKAN KPK TERKAIT PENGADAAN BANSOS COVID-19 Pelaku : JB ( PA pengadaan bansos sembako covid-19) AW (KPA pengadaan bansos sembako covid-19 ) MJS (PPK pengadaan bansos sembako Covid-19)

5. Membangun Platform Aplikasi JAGA Bansos

6. MONITORING PROGRAM BANSOS Tahun 2020 ( Permasalahan Pendataan Bansos ) Kualitas data penerima bansos rendah DTKS tidak padan NIK dan ganda Data penerima bansos reguler (PKH, BPNT, PBI-JK) tidak merujuk DTKS Sistem informasi dan data belum terintegrasi Data dan sistem informasi penerima bansos antar unit di Kemsos belum terintegrasi ( misl : data PKH tidak applied DTKS) Data dan sistem informasi penerima bansos eksternal Kemsos ( Pemda , kemedes , dll ) untuk Covid belum teringtegrasi Transparansi data minim Akses public satu pintu terhadap data penerima bansos belum tersedia Dashboard informasi progress penyaluran bansos cobid secara lengkap belum tersedia Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak berjalan efisien Hanya 52% pemda yang melakukan update DTKS di atas 10% pada tahun 2020 Rencana updating dan verbal DTKS tahun 2021 secara terpusat oleh kemsos tidak efisien dan tumpang tindih dengan Pemda yang berpotensi mengakibatkan inefisiensi Rp581 M.

7. Tahun 2021 ( Permasalahan Bansos Reguler : PKH dan BPNT) Pemaketan dan monopoli yang dilakukan oleh pelaksana program di lapangan (Tim Koordinasi /Tikor Bansos Pangan Daerah, Pendamping , Pemasok , Agen E- warong , Himbara ), mengakibatkan terjadinya kemahalan harga sebesar rata-rata 14% dari harga pasar ( + senilai Rp222,65 Miliar / tahun ). Potensi kemahalan yang dialami KPM akibat pemaketan diproyeksikan mencapai angka + Rp3,2 Triliun pertahun Kemahalan harga dan kerugian KPM pada Program BPNT Sistem pengawasan dan transparansi program BPNT lemah Tidak ada sistem yang dapat mencatat jenis pembelanjaan pangan KPM ( Mesin EDC Himbara hanya menampilkan nominal pembelanjaan ) Agen e- warong tidak memberikan nota ( struk ) belanja . Daerah tidak menetapkan HET item sembako BPNT sebagai alat kontrol kewajaran harga . Tidak terpenuhinya rasio agen e- warong dan KPM (1:250) dan minimal 2 ( dua ) agen pada 1 Kelurahan / Desa . Harga rinci pangan yang diterima tidak dapat diketahui KPM, sehingga rawan di markup dan terjadi praktik monopoli ( Survei TNP2K dan J-PAL tahun 2020 pada 34.864 agen memperlihatkan monopoli e- warong terjadi sebanyak 53%).

8. Tahun 2021 ( Permasalahan Bansos Reguler : PKH dan BPNT) PKS Kemsos - Himbara tidak mengatur batas waktu penyelesaian penelitian KKS tidak terdistribusi serta tidak mengatur waktu maksimal penggunaan dan pengembalian dana atas KPM tidak transaksi atau transaksi sebagian . Pengendapan dana di KKS tidak terdistribusi dan dana bansos yang tidak dimanfaatkan KPM tidak dapat segera dikembalikan ke kas negara. Pada akhir 2020, potensi pengendapan diproyeksikan mencapai + Rp1,338 Triliun . Dana bansos tidak dapat segera dialihkan untuk KPM pengganti serta hilangnya potensi pendapatan bunga oleh negara. Pengendapan dana di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT dan PKH Temuan (lanjutan) Sistem Informasi belum tersedia Belum dibuat dashboard penyaluran PKH sebagaimana diatur dalam PKS Himbara – Kemsos . Dashboard penyaluran BPNT telah diinisiasi sejak 2019 dengan akses terbatas dan belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di daerah ( Dinsos , Pendamping , Tikor) hingga TW II 2021. Akibatnya Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemantau penggunan atas progres penyaluran , jumlah dana gagal transfer, jumlah KKS distribusi / tidak distribusi , jumlah KPM tidak transaksi / transaksi sebagian , dan tingkat penyerapan dana bansos .

9. REKOMENDASI KPK TERKAIT PERMASALAHAN PENDATAAN Memperbaiki akurasi data DTKS, antara lain: Mengeluarkan dari DTKS, orang yang terdaftar sebagai peserta JKN PPU – PN karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Aparat Sipil Negara atau TNI/ Polri . Melakukan pemadanan data dengan Kemendagri sebelum penetapan DTKS untuk memperbaharui data terkait lahir , mati dan pindah . Melakukan perbaikan tata kelola data, antara lain: Mengintegrasikan mekanisme pemutakhiran DTKS dan penerima bantuan sosial regular (PBI, BPNT, PKH). Mengintegrasikan data salur bansos terpadu di internal Kemsos yaitu penetapan penerima PKH dan BPNT pada DTKS di Pusdatin Kemsos . Mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sosial di masa pandemi covid-19 dalam satu basis data serta mempersiapkan mekanisme pengambilan keputusan penerima bantuan sosial non reguler yang terpadu antar Kementerian / Lembaga dan Daerah Menjadikan https://cekbansos.siks.kemsos.go.id/ sebagai platform sumber data yang menampung informasi seluruh penerima bansos dan dapat diakses oleh masyarakat umum serta memastikan vendor/ penyalur bansos menyediakan dashboard informasi penyaluran untuk monitoring dan evaluasi pengambil keputusan . Memperhitungkan kembali resiko inefisiensi serta tumpang tindih kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan opsi pelaksanaan melalui dana dekonsentrasi .

10. REKOMENDASI KPK TERKAIT PERMASALAHAN BANSOS REGULER Perbaikan mekanisme BPNT melalui perubahan skema BPNT dengan e-wallet menjadi cash transfer via perbankan sehingga menghilangkan modus-modus penyimpangan yang dilakukan pemangku kepentingan yang menjadi perantara antara Kemsos dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta memberikan keleluasaan pembelanjaan kepada KPM ( tidak membatasi tempat belanja ) pada program BPNT Membangun sistem pengawasan pembelanjaan ( sistem yang dapat memonitor harga dan item belanja KPM). Perbaikan untuk mencegah pengendapan dana bansos pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Dana bansos BPNT dan PKH baru disalurkan pada KKS yang telah didistribusikan dan diaktivasi oleh Penerima . Perbaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Himbara – Kementerian Sosial harus memuat klausul penetapan batas waktu maksimal (30 hari kalender ) untuk pengembalian dana di KKS yang tidak terdistribusi atau KPM tidak transaksi / transaksi sebagian sejak ditetapkannya hasil rekonsiliasi antara Kementerian Sosial dan Himbara untuk mempercepat pengembalian ke kas negara. Pembangunan dashboard sistem informasi PKH dan BPNT yang mencakup informasi data bayar , data salur , transaksi KPM dan KKS tidak distribusi serta membuka aksesnya untuk instansi terkait dalam rangka pengawasan dan monev .

11. Sekian dan Terima Kasih