Peran OJK dalam Pelindungan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Menjelaskan Peran OJK dalam implementasi Pelindungan Masyarakat

1. 1
PERAN OJK DALAM
PELINDUNGAN
KONSUMEN DAN
MASYARAKAT
Departemen Pelindungan Konsumen
Webinar
“WaspadaModus PenipuanGaya Baru”

2. 2
AGENDA
Peran OJK dalam
Pelindungan
Konsumen dan
Masyarakat
1
Amanat Pengaturan
UU P2SK
UU
P2SK2
Peran Satgas dan
Modus Kejahatan
3Satgas
Pemberantasan
Aktivitas
Keuangan Ilegal

3. 3
Peran OJK dalam
Pelindungan Konsumen
dan Masyarakat1

4. 4
Bank Indonesia
Mengatur dan Mengawasi
Pasar Modal dan Industri
Keuangan Non-bank
Kementerian Keuangan RI
MengaturdanMengawasiIndustri
Jasa Keuangan Indonesiaserta
MelindungiKonsumen dan
Masyarakat
Mengatur dan
Mengawasi BankOtoritas Jasa Keuangan
“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan:
a.terselenggarasecarateratur,adil,transparan,danakuntabel;
b.mampumewujudkansistemkeuanganyangtumbuhsecara
berkelanjutandanstabil;dan
c.mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat“
UU Nomor21 Tahun2011 tentangOJK sebagaimanatelahdiubahdenganUU P2SK
Pasal 4
TUJUAN PEMBENTUKAN OJK

5. 5DASAR HUKUM PEPK
UU OJK
MENGATURMENGAWASIMELINDUNGI
Sektor Jasa KeuanganKepentingan Konsumen
dan/atau Masyarakat
Tugas dan fungsi OJK pada
Pasal 28
Untuk pelindungan Konsumen dan masyarakat,
OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan
kerugian Konsumen dan masyarakat, yang
meliputi:
a.memberikan informasi dan edukasi kepada
masyarakat atas karakteristik sektor jasa
keuangan, layanan, dan produknya;
b.meminta LJK untuk menghentikan kegiatannya
apabila berpotensi merugikan; dan
c.tindakan lain yang dianggap perlu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pasal 29
OJK melakukan pelayanan
pengaduan Konsumen yang
meliputi:
a.penyiapan perangkat
yang memadai,
b.membuat mekanisme
pengaduan Konsumen,
dan
c.memfasilitasi
penyelesaian pengaduan.
Pasal 30
Untuk pelindungan
Konsumen dan masyarakat,
OJK berwenang melakukan
pembelaan hukum meliputi:
a.memerintahkan atau
melakukan tindakan
tertentu kepada LJK
untuk menyelesaikan
pengaduan Konsumen
yang dirugikan LJK dan
b.mengajukan gugatan.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelindungan
Konsumen dan
masyarakat diatur
dengan Peraturan OJK
Tindakan PreventifPelayanan PengaduanPembelaan HukumRegulasi

6. 6
2Amanat Pengaturan UU P2SK
UU
P2SK

7. 7
ISU TERKAIT REGULASI:
AMANAT PENGATURAN UU P2SK
Pada 12 Januari2023, Pemerintahdan DPR RI telahmengesahkan
UU PengembangandanPenguatanSektorKeuangan (UU P2SK)
yang berdampakpada ketentuanterkaitpelindungankonsumen:
Tugas dan wewenang Kepala
Eksekutif:
Kepala Eksekutif Pengawas
Perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan, Edukasi, dan
Pelindungan Konsumen
Penambahan cakupan tugas
pengaturan dan pengawasan
OJK
BAB XVIII tentang Literasi
Keuangan, Inklusi Keuangan,
dan Pelindungan Konsumen
h.SeorangKepalaEksekutif
PengawasPerilakuPelakuUsaha
JasaKeuangan,Edukasi,dan
PelindunganKonsumen
merangkapanggota
Penegasan Kewenangan OJK
dalam melakukan Pengawasan
PerilakuPasar(MarketConduct)
danpelaksanaaninklusi
keuangan.
Tindak Lanjut amanat UU
P2SK yang perlu diakomodasi
dalam bentuk peraturan atau
perubahan peraturan OJK
mengenai pelindungan
konsumen, antara lain:
UU
P2SK
341 Pasal
27 Bab
a.Cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) baru
(cryptocurrency, Koperasi yang melaksanakan kegiatan di
SJK, bullion, bursa karbon, dan LJK lainnya sebagaimana
diatur dalam UU P2SK) (Pasal 1 angka 40 dan Pasal 4);
b.Pelaksanaan Inklusi Keuangan (Pasal 225);
c.Pembentukan komite nasional peningkatan literasi inklusi
(Pasal 226);
d.Penyesuaian prinsip pelindungan konsumen dan
masyarakat dengan menambahkan prinsip pelindungan
konsumen (Pasal 228);
e.Hak dan kewajiban Konsumen (Pasal 235);
f.Hak, Kewajiban, dan Larangan PUJK (Pasal 236);
g.Keamanan sistem informasi, ketahanan siber, dan transfer
data dan/atau informasi (Pasal 239-242);
h.Sanksi Administrasif dan Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif (Pasal 285);
i.Pengawasan Market Conduct (Pasal 233-234);
j.Pencantuman substansi ketentuan EPK yang akan diubah
al. POJK 18/2018, POJK 31/2020, dan Peraturan Sektoral
yang memuat pengaturan terkait perilaku PUJK (Pasal 233,
Pasal 245);
k.Memberikanperintahataumelakukantindakantertentu
kepadaPUSK (Pasal244);
l.Pembentukansatuantugaspenanganankegiatanusaha
tanpaizindi sektorkeuangan(Pasal247)
m.Sanksipidanaterkaitpelindungankonsumen(Pasal305-
306)

8. 8
NoSubstansi Pengaturan dalam UU P2SK terkait Pelindungan KonsumenPasal
(UU P2SK)
1KegiatandalamrangkapeningkatanLiterasiKeuangandan Inklusi
Keuangan
226 ayat(3)
2Pengawasanperilakupasar 234 ayat(2)
3Hakdan kewajibanKonsumen 235 ayat (4)
4Hak, kewajibandan laranganPUSK 236 ayat (5)
5PerjanjianBaku 238 ayat(5)
6Kewenanganotoritasmemberikanperintahataumelakukantindakan
tertentukepadaPUSK
244 ayat(2)
7Penangananpengaduandan penyelesaiansengketa245 ayat(6)
8Pembentukandan syarat-syaratLAPS SK 246 ayat(2)
9SatuanTugasPenangananKegiatanUsaha TanpaIzindi SektorKeuangan247 ayat (3)
10Tata carapengenaansanksiadministratifdan bataspemenuhansanksi
administrasi
285 ayat(5)
Baru
Penyesuaian
existing
PEMENUHAN KETENTUAN UU P2SK TERKAIT DENGAN PELINDUNGAN KONSUMEN
ISU TERKAIT REGULASI:
AMANAT PENGATURAN UU P2SK

9. 9
3Peran Satuan Tugas Penanganan Kegiatan
Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan
dan Modus Kegiatan Usaha Tanpa Izin/Ilegal

10. 10
SATGAS PEMBERANTASAN
AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL
ANGGOTA
Satgas merupakan wadah koordinasi dari otoritas sektor keuangan, kementerian dan lembaga (anggota 12) untuk melakukan
pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum terkait kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
PENANGANAN
•Inventarisasi dan analisis kasus
•menghentikan/menghambat
maraknya kasus
•melakukan pemeriksaan
dan/atau klarifikasi bersama
•menyusun rekomendasi tindak
lanjut penanganan
•melaporkan dugaan investasi
ilegal kepada pihak berwenang
PENCEGAHAN
•melakukan edukasi dan
sosialisasi
•memberikan
rekomendasi untuk
menyusun produk
hukum
•memantau potensi
terjadinya Kegiatan
Usaha Tanpa Izin di
Sektor Keuangan
TUGAS SATGAS WASPADA INVESTASI
Pasal 247 UU P2SK
OJK bersama otoritas/kementerian/
lembaga terkait membentuk satuan tugas
untuk penanganan kegiatan usaha tanpa
izin di sektor keuangan yang bertugas
mencegah dan menangani kegiatan usaha
tanpa izin di sektor keuangan.
SWI DIPERKUAT DENGAN UU P2SK

11. KERUGIAN MASYARAKAT
Pada periode 2017 sampai dengan triwulan I 2023, SWI telah
menghentikan sebanyak 5.791 kegiatan usaha tanpa izin yang
terdiri dari pinjaman online, gadai, investasi, dan kegiatan tanpa
izin lain di sektor keuangan, dan sektor lainnya yang tetap marak
terjadi dan bertambah baik secara kuantitas dan/atau variasi.
Dalam periode tahun 2017 sampai 2022, kerugian masyarakat
akibat kehadiran entitas investasi illegal atau kegiatan usaha
tanpa izin tersebut sangat besar yang diestimasikan mencapai
Rp137,84 triliun

12. 12
•Dari masyarakat
kepada Satgas
•Dari kementerian/
lembaga terkait
•Review dan verifikasi
oleh Satgas terkait
laporan entitas ilegal
•Koordinasi Satgas
dengan pihak terkait
LaporanProsesTindak lanjut
•Dalam hal entitas dinilai
ilegal, diputuskan untuk
ditutup/blokir
•Kominfo: Pemblokiran entitas
ilegal
•OJK: Penerbitan Siaran Pers
•PPATK: Pengentian sementara
transaksi & aktivitas keuangan
•Polri: diproses secara hukum
SATGAS PEMBERANTASAN
AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL

13. 13MODUS DAN KEGIATAN ILEGAL
Perkembangan Industri
Peer-to-Peer Lending/Pinjol
102
Perusahaan
Fintech P2P lending berizin OJK
108,89 juta
Entitas Borrower
(Jumlah akumulasi rekening)
1,02 juta
Entitas Lender
(Jumlah akumulasi rekening)
Rp582,76 Triliun
Total Penyaluran Nasional
(Outstanding: Rp 51,02 T)
MARAKNYA PINJOL ILEGAL
PelakuPinjolIlegal
•Kemudahan mengunggah
(publish) aplikasi/website.
•Kesulitan pemberantasan
dikarenakan lokasi server
banyak ditempatkan di luar
negeri.
Masyarakat (Korban)
•Tingkat literasi masyarakat
masih rendah:
üTidak melakukan pengecekan
legalitas.
üTerbatasnya pemahaman
terhadap pinjol.
•Adanya kebutuhan mendesak
karena kesulitan keuangan.
•Tidak memiliki izin resmi
•Pemberian “pinjaman”
sangat mudah: KTP, foto diri,
dan nomor rekening
•Akses seluruh data di ponsel
(kontak, storage, gallery,
history call)
•Bunga/biaya
pinjaman/denda tidak
terbatas
•Ancaman teror, penghinaan,
pencemaran nama baik, dan
penyebaran foto/video
•Identitas pengurus dan
alamat kantor tidak jelas
•Penawaran via saluran
komunikasi pribadi tanpa izin
CIRI-CIRI PINJOL ILEGAL
*per Maret 2023

14. 14MODUS DAN KEGIATAN ILEGAL
BINARY OPTION
ROBOT TRADING
•Investasi forex dengan dalih penjualan robot trading atau penjualan ebook.
•Robot trading dijual dengan skema penjualan langsung tanpa izin.
•Janji imbal hasil tetap dan komisi perekrutan member baru.
•Trading dilakukan autopilot atau otomatis tanpa campur tangan pengguna.
•Robot Trading digunakan pada broker luar negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti.
•Bappebti mengatur dan mengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi, di antaranya
kegiatan Pialang Berjangka.
•Tidakadaasetyang diperdagangkanpada binary option.
•DalamBinary Option, trader dimintauntukmemprediksiataumenebakhargasuatu
instrumenakanmengalamikenaikanataupenurunandalamjangkawaktutertentu.
•Ditawarkan di Indonesia melalui Pialang Berjangka luar negeri yang tidak memiliki izin di
Indonesia.
MODUS YANG SEDANG TREN HATI-HATI MODUS
MONEY GAME
Skemanya sama yaitu
•mendapat “komisi” dari
pencarian member baru
•tidak ada barang yang dijual.
•Memberikan “misi” yang
harus dilakukan
Modus yang digunakan:
•Donasi yang digunakan untuk
trading forex
•Like and Share postingan di
social media
•Tebak skor pertandingan bola
dan dijamin uang kembali jika
salah menebak
•Pembelian paket produk fiktif
dengan janji imbal hasil tetap
yang tinggi. Contoh “produk”:
ternak hewan dan alat
pembangkit listrik. ASET KRIPTO
•Aset kripto à komoditi yang dapat diperdagangkan dan diatur Bappebti
•Nilainya fluktuatif sehingga tidak ada investasi asset kripto dengan janji
imbal hasil tetap
•Aset Kripto ≠ alat pembayaran

15. 15
Pinjam pada
fintech peer-to-
peer lending
yang terdaftar di
OJK
Pinjam sesuai
kebutuhan dan
kemampuan
Pinjam untuk
kepentingan
yang produktif
Pahami manfaat,
biaya, bunga,
jangka waktu,
denda, dan
risikonya
Sebelum meminjam melalui aplikasi pinjaman onlineagar dipastikan:
ContohModus SMS ”Penagihan” BerisiLink
àJika linkdi-klik, aplikasi terunduh dan ambil data
àJika mengisi data (termasuk KTP dan nomorrekening), dana dikirimkan dengan potongan dan harus
dikembalikan beserta ”bunga”
SATGAS PEMBERANTASAN
AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL

16. 16
Ketika ditawari investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi agar dipastikan:
Legal: Status Perizinan
(Badan Hukum & Produk)
Logis: Imbal hasil wajar dan
memiliki risiko
SATGAS PEMBERANTASAN
AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL

17. 17SOCIAL ENGINEERING
Merupakansalah satumodus kejahatandenganmemanipulasikondisipsikologiskorban.
RekeningtabungankitabisadikurastanpakitasadarI!
1.Jangan mudah percaya apabila
terdapat permintaan/pertanyaan
password, PIN, OTP, MPIN, atau
data pribadi.
2.Pastikan kembali ke website, call
centre, dan hotline resmi.
3.Jangan sembarangan mengunduh
aplikasi yang meminta akses
terhadap seluruh data² di ponsel.
4.Blokir nomor telp dan/atau media
sosial pelaku.
5.Laporkan ke pihak kepolisian
apabila sudah mengalami kerugian
Sumber: OJK
TIPS
Terhindar dari modus sosial
engineering
SOCIAL ENGINEERING

18. 18SOCIAL ENGINEERING
Membuat laporan
kepada kepolisian untuk
dilakukan proses hukum
terhadap kasus pidana
penipuan tersebut
PUJKKEPOLISIAN
Apa langkah yang dapat dilakukan konsumen atas kasus fraud social engineering?
•Membuat laporan kepada
PUJK terkait (dapat lebih
dari 1) agar dapat
dilakukan pemblokiran
akun pelaku
•Mengganti username,
PIN, password, dst
terkait akses kepada
produk/layanan milik
konsumen
Penyampaian
informasi kepada OJK
terkait kasus dimaksud

19. 19SOCIAL ENGINEERING – MODUS SNIFFING (a)

20. 20SOCIAL ENGINEERING – MODUS SNIFFING (b)

21. 21CONTOH KASUS
SOCIAL ENGINEERING – MODUS SNIFFING (c)
Contoh modus sniffing
kurir paket.
Sumber: media sosial

22. 22
CONTOH KASUS
PENAWARAN MENGATASNAMAKAN ADK OJK
MODUS
Beredarpenawaraninvestasiyang mengatasnamakan
AnggotaDewan KomisionerOJK di grupTelegram.
Dalampenawarantersebut, disebutkantawaranpencairan
MOPIT & PROFIT IDX FOREX Indonesia.
KLARIFIKASI
OJK tidakpernahmenawarkaninvestasikepadamasyarakat.
Sumber:
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-
terkini/Pages/HOAX-Penawaran-Investasi-yang-Mengatasnamakan-
Anggota-Dewan-Komisioner-OJK-di-Group-Telegram.aspx
Pelakumemaparkanbahwamerekamenjagaprivasiinvestor
dan menjagakeamanandata pribadi.
Pelakujuga mencatutnamaInarnoDjajadiyang merupakan
KepalaEksekutifPengawasPasar Modal OJK sebagaipihak
yang menerimatitipdana investasidi bawahpengawasanOJK-
Bappebti.

23. 23
CONTOH PERINGATAN TERHADAP MODUS
KEJAHATAN MENGATASNAMAKAN PUJK
Sumber: dari berbagai media sosial PUJK

24. 24
[email protected]
[email protected]
Fax: [phone]
Whatsapp: [phone]
https://www.ojk.go.id/waspada-
investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx
WASPADA DAN LAPORKAN:
INVESTASI ILEGAL DAN PINJOL
ILEGAL
Jam operasional:
08.00 – 17.00 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku
Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan
Pelindungan Konsumen,
Menara Radius Prawiro Lt 24
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
Kontak OJK
157
https://bit.ly/FormPengaduanSWI
QR CODE
ADUAN

25. 25
TERIMA KASIH
-Departemen Pelindungan Konsumen-