PERAN PENYIDIK PADA SENTRA GAKKUMDU .pptx

PERAN PENYIDIK SENTRA

1. GAKKUMDU POLRES BATU BARA OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK SENTRA GAKKUMDU PADA PILKADA Tahun 2024 DI WILKUM POLRES BATU BARA 1

2. DASAR HUKUM UU Pemilihan memiliki kekhususan yang sistematis diantaranya : Lembaga yang berwenang menerima laporan / temuan  Bawaslu ; Setelah diregistrasi, dilakukan kajian oleh Bawaslu; Polri hanya dapat menerima penerusan laporan dari Bawaslu; Batasan waktu penerimaan laporan / temuan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan, Eksekusi; Banding adalah upaya hukum terakhir; Pembentukan Sentra Gakkumdu; Tempos Delicty terjadi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan; In Absentia mulai dari Penyidikan (Pemilu); Penyitaan tidak diperlukan izin Ketua PN (Pemilihan). LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI UU khusus mengenyampingkan UU umum LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT Kekhususan yang sistematis LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI UU baru mengesampingkan UU lama UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

3. PENGERTIAN DAN TUJUAN GAKKUMDU Pusat aktifitas Gakkum TP Pilkada / Pemilihan terdiri dari unsur Bawaslu , Polri dan Jaksa Disusun Bersama ( Bawalu , ditetapkan setelah konsul dengan DPR. Pemilu : Perbawaslu Gakkumdu LN : Koordinasi dengan Kemenlu Pemiihan : Peraturan Bersama Menyamakan pemahaman dan pola penanganan TP. Pilkada / Pemilihan Perbawaslu 3/2023 Melekat pada Bawaslu , Bawaslu Prov/ Kab /Kota Perber 5, 1, No. 14 tahun 2020 1. ARTI 2. TUJUAN 3. SEKRETARIAT 4. ANGGARAN OPERASIONAL Pasal 152 UU Pemilihan Dibebankan anggaran Bawaslu 5. PENYUSUNAN 6. PEMILU 7. PEMILIHAN

4. Dilaksanakan satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu PENANGANAN Pusat Keputusan Ketua Bawaslu , Koordinasi Kapolri dan Jaksa Agung Provinsi Keputusan Ketua Bawaslu Prov, Koordinasi Kapolda dan Kajati GAKKUMDU Sejak tahapan /paling lambat pendaftaran verifikasi Parpol . LN: Sejak Panwaslu LN dilantik /paling lambat tahap kampanye MULAI Selesainya tahapan . Dapat diperpanjang dalam hal perkara belum selesai AKHIR Kab /Kota Keputusan Ketua Bawaslu Kab /Kota, Koordinasi Kapolres dan kajari Luar Negeri Sama dengan Pusat ditambah Menlu 1 2 3 4 Pasal 2, 3, 4, 5, 18 Perbawaslu Pasal 2 (1), 5, 15 Perber GAKKUMDU

5. PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK GAKKUMDU PENYIDIK GAKKUMDU MELAKSANAKAN SIMULASI (TIGA UNSUR) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PILKADA 2024 PENYIDIK GAKKUMDU MENJALIN KOMUNIKASI TIGA UNSUR (BAWASLU, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN) DALAM MEMONITORING SETIAP PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PILKADA 2024 PENYIDIK GAKKUMDU DAPAT MENGIMPLEMENTASIKAN ATAS PELATIHAN TEKNIS YANG TELAH DITERIMA DARI TINGKAT PUSAT, PROVINSI ATAUPUN KABUPATEN PENYIDIK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PERORANGAN DENGAN MEMPELAJARI REGULASI, ATURAN DAN UU PILKADA 2024

6. 1 2 3 4 MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DALAM PELANGGARAN / SENGKETA PELANGGARAN PILKADA 2024

7. SUBSATGAS PIDUM BERTUJUAN MONITORING SETIAP TINDAK PIDANA YANG TERJADI SELAMA PENYELANGGARAAN PILKADA, APAKAH ADA KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PILKADA ATAU TIDAK . SUBSATGAS SIBER BERTUJUAN MONITORING KEJAHATAN SIBER YANG MENGGANGU PELAKSANAAN DALAM TAHAPAN- TAHAPAN PILKADA 2024 PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK (HACKING) ITERPENSI ILEGAL, PENGUBAH TAMPILAN WEB, GANGUAN SYSTEM , MANIPULASI DATA TERKAIT PENGAMANAN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA 2024. MONITORING TERHADAP UJARAN KEBENCIAN / HATE SPEECH SELAMA PENYELENGGARAAN PILKADA 2024 BERKOLABORASI DENGAN SATGAS GAKKUM POLRES BATU BARA

8. MENGIDENTIFIKASI JENIS TINDAK PIDANA

9. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

10. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

11. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

12. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

13. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

14. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

15. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

16. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

17. TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

18. TATA CARA PENANGANAN LAPORAN TEMUAN KAJIAN AWAL REGISTRASI HASIL PENGAWASAN PENGKAJIAN SENTRA GAKKUMDU PLENO PENGAWAS PLENO PENGAWAS PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PELANGGARAN KODE ETIK BUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMIL U PELANGGARAN DILUAR UU PEMILU KPU KAB/KOTA DKPP DIHENTIKAN KEPOLISIAN INSTANSI TERKAIT Hasil pengawasan ditetapkan menjadi temuan 7 (tujuh) hari sejak ditemukan Laporan disampikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui Batas waktu pen gkajian sejak diregister sampai dengan pleno adalah 14 hari kerja Dalam melakukan pengkajian dapat melakukan klarifikasi atau meminta keterangan para pihak . Temuan/Laporan dugaan tindak pidana paling lama 1x24 jam dilakukan pembahasan pada sentra gakkumdu HASIL PENGKAJIAN PENERUSAN/ REKOMENDASI LAPORAN

19. PENYIDIKAN TP. PEMILIHAN PENERUSAN TEMPAT : SPKT DIDAMPINGI PENYIDIK & JAKSA CATATAN : Sidik maks 14 hari kerja Sidik Tambahan maks 3 hari kerja Pra Penuntutan maks 3 hari kerja 2. BERKAS : SUTAR SP. GAS DAFTAR ISi Dll 3 . ADM PENERUSAN: SUTAR SP. GAS DAFTAR ISI Dll 4. PELAPOR : TIDAK HADIR DAPAT DIWAKILKAN YANG MENERUSKAN Pasal 27 Perbawaslu SURAT TUGAS - Diterbitkan oleh Ketua Bawaslu sesuai tingkatan - Isi perintah Sidik dan Pantau Sidik PENYIDIKAN 2. SPRIN SIDIK - Diterbitkan oleh Koordinator Polri - Terbit bersamaan dengan SPDP - SPDP diserahkan kepada Jaksa dengan tembusan 3. PEMBAHASAN Tujuan : Menyampaikan hasil penyidikan Pimpinan : Koordinator Polri Dihadiri oleh semua unsur , Dapat secara daring Kesimpulan : Tahap I Dapat dilakukan sesuai kebutuhan Buat BA pembahasan di ttd oleh semua unsur 4. TAHAP I - Dalam hal tanpa riksa tsk, harus disertai adm pencarian keberadaan tsk dalam BP, setelah dipanggil dan dicari secara maksimal - Prapenuntutan - BP belum lengkap , dikembalikan hanya 1x disertai petunjuk - Terdapat permasalahan lakukan pembahasan 5. TAHAP II - BP lengkap , segera Tahap II - Dapat tanpa kehadiran tsk ( In Absentia ) - Di kantor Kejari , dapat dihadiri Pengawas Pasal 28 – 31 Perbawaslu

20. IN ABSENTIA TATA CARA PENANGANA IN ABSENTIA In Absentia dikenal sejak tahap Penyidikan dimaknai sebagai penyampaian Berkas Perkara tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka . Untuk dapat dilakukaan penyidikan secara in absentia penyidik harus memanggil tersangka minimal sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan setiap kali pemanggilan minimal 2 hari sebelum hari pemeriksaan. Administrasi pencarian tersangka harus dipenuhi penyidik berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penangkapan dan / atau Berita Acara Pencarian di tempat yang pernah atau sedang dikunjungi oleh tersangka sesuai Paspor/ KTP . Administrasi pencarian tersangka harus dilampirkan dalam berkas perkara Dalam hal Berkas Perkara diterima dari Penyidik tanpa Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan : Identitas Lengkap tersangka yaitu: Nama Lengkap; Tempat lahir; Umur atau tanggal lahir; Jenis kelamin; Kebangsaan; Tempat tinggal; Agama; Pekerjaan. Foto terakhir tersangka Surat Panggilan tersangka sebanyak 2 (kali) pemanggilan, Pemanggilan tersebut harus dilakukan 2 (dua) hari sebelum hari pemeriksaan terhadap tersangka. Tanda terima panggilan tersangka yang ditandatagani oleh keluarga atau Penasehat Hukumnya dengan diketahui oleh Pejabat setempat di tempat yang pernah atau sedang dikunjungi oleh tersangka sesuai Paspor/KTP. Surat Perintah Pencarian Tersangka dari atasan Penyidik. Berita Acara Pencarian Tersangka di tempat tinggal terakhir tersangka sesuai sesuai yang tertera di dalam Kartu identitas tersangka seperti KTP, SIM , atau Paspor. Pengumuman Pencarian tersangka di media cetak Nasional atau media cetak daerah di tempat Daerah tempat tersangka tinggal terakhir sesuai yang Kartu identitas tersangka seperti KTP, SIM , atau Paspor

21. RESPONSIF DALAM PENERIMAAN ATAU PENANGANAN TINDAK PIDANA SELAMA PENYELENGGARAAN PILKADA

22. Sekian & Terima Kasih KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI Sukseskan …!!!