PERAN SERIKAT BURUH/PEKERJA DALAM PROGRAM PEMAGANGAN MANDIRI YANG BERKUALITAS
Pemagangan adalan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu baik di Lembaga pelatihan maupun di industri ( pemagangan mandiri ) dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja / buruh yang lebih berpengalaman . Pengertian
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI Dasar hukum : UUD 1945 pasal 27 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 pasal 21-24 ( Pemagangan dapat dilaksanakan diperusahaan sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan kerja atau perusahaan baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia) Permenaker No.06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri Perjanjian Pemagangan ( Pasal 10 Permenaker No. 06 tahun 2020, penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan )
Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia Kurangnya Skill/ keahlian yang dimiliki pencari kerja , sehingga sulit untuk terjun langsung ke lapangan pekerjaan Minimnya pendidikan yang dimiliki pencari kerja Kurangnya informasi yang di dapat oleh pencari kerja Tidak terpenuhinya kriteria yang ditentukan oleh beberapa perusahaan Faktor -factor Pelaksanaan Pemagangan
Program Pemagangan Yang Berkualitas dan dilaksanakan secara mandiri oleh Industri , menjadi salah satu solusi terbaik untuk membangun Sumber Daya Manusia di Indonesia
Peran dan dukungan yang dapat dilakukan oleh Serikat buruh / pekerja dalam pelaksanaan program Pemagangan yang Berkualitas
Memastikan pelaksanaan Program Pemagangan sesuai dengan peraturan yang berlaku ( Permen No.06 tahun 2020) - Terpenuhinya Hak & Kewajiban Peserta Magang Memastikan program Pemagangan tidak dijadikan sebagai Buruh Upah Murah , Outsourching terselubung oleh Perusahaan Menjadi Pembimbing /Mentor bagi peserta magang Terlibat secara langsung dari awal hingga akhir pelaksanaan pemagangan
Jakarta, 26 Juni 2019 KSBSI KSPSI KSPSI/REKON KSPN SARBUMUSI