Peraturan Desa Aornakan II 2024-RPJMDes, Perkades, APBDes

-

10. KEPALA DESA AORNAKAN II
KECAMATAN PERGETTENG -GETTENG SENGKUT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PERATURAN KEPALA DESA AORNAKAN II
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
AORNAKAN II
TAHUN ANGGARAN 20 24

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AORNAKAN II,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Aornakan II tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Aornakan II Tahun Anggaran 2024, maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Aornakan II
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Aornakan II Tahun Anggaran 2024
Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Kewenangan Berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158);
8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 960);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1295);
13.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun
2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017
Nomor 13);
14.Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap

12. Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2024 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2024(Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2023 Nomor 5 );
16.Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 202 4 (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 202 4 Nomor 6);
17.Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Aornakan II (Lembaran Desa Aornakan II Tahun 2024
Nomor 04).
18.Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 202 4
(Lembaran Desa Aornakan II Tahun 2023 Nomor 05);


MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA AORNAKAN II NOMOR 03
TAHUN 202 4 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AORNAKAN II TAHUN
ANGGARAN 20 24

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj a Desa Tahun Anggaran 2024
terdiri dari :
1. Pendapatan Desa
1.1.Pendapatan Asli Desa : Rp 0,-
1.1.Pendapatan Transfer : Rp 1.339.982.610,-
1.1.Lain-lain Pendapatan Yang Sah : Rp 0,-

2. Belanja Desa
2.1.Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
: Rp 623.328.141,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp 320.577.790,-

2.3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 134.148.023,-

2.4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 322.164.486,-

2.5.Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaaan Darurat dan Mendesak
Desa
:Rp. 75.600.000,-

14. KEPALA DESA AORNAKAN II
KECAMATAN PERGETTENG -GETTENG SENGKUT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PERATURAN DESA AORNAKAN II
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AORNAKAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AORNAKAN II,

Menimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar -besarnya kemakmuran
masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 24
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
Aornakan II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Aornakan II Tahun Anggaran 2024.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

15. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman
Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 20 23 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 10/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Nega ra Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

16. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AORNAKAN II
DAN
KEPALA DESA AORNAKAN II
MEMUTUSKAN
Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AORNAKAN II
TAHUN ANGGARAN 2024.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai
berikut:
1 Pendapatan Desa
A Pendapatan Asli Desa : Rp 0,-
B Pendapatan Transfer : Rp 1.339.982.610,-
c Pendapatan Lain-lain : Rp 0,-

2 Belanja Desa
a Belanja Desa : Rp 1.475.818.440,-
Surplus / Defisit : Rp 135.835.830,-

3 Pembiayaan Desa
A Penerimaan Pembiayaan : Rp 135.835.830,-
B Pengeluaraan Pembiayaan : Rp 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp 135.835.830,-
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan
Anggaran
: Rp 0,-

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 13) ;
14.Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 202 4 Nomor 4);
15.Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa
di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 202 3 (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 6);
16.Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 202 4(Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 5 );
17.Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Aornakan II (Lembaran
Desa Aornakan II Tahun 2020 Nomor 04).
18.Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 202 4 (Lembaran Desa Aornakan II
Tahun 2023 Nomor 05);

17. Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud da lam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Desa.
Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar b iasa dan/atau
permasalahan sosial; dan berskala lokal desa;
e. Berskala lokal desa.
Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.