PERATURAN MENTERI TENAGAKERJA NO_ 6_TAHUN 2020.pptx

Regulasi ketenagakerjaan

1. PERMENAKER NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DITJEN BINWASNAKER DAN K3, KEMNAKER RI

2. Apa itu pemagangan ?

3. Perbedaan Apprenticeship & Internship Perbedaan Apprenticeship Internship Kurikulum & Silabus Skema Program Pemagangan Mengacu Jabatan Kurikulum Silabus Lembaga Pendidikan Peserta 17 tahun ke atas * & tidak dalam masa pendidikan Siswa dalam masa pendidikan Perjanjian Ada Tidak Ada Uang Saku Ada Tidak Ada Asuransi Ada Tidak Ada Metoda Pembelajaran Teori maks 25% & Praktek min 75% ( Terlibat Proses Produksi ) Belum tentu terlibat proses produksi Sertifikat Kompetensi Ada Tidak Ada * Peserta usia 17 tahun harus melampirkan surat persetujuan dari or ang tu a / wali

4. Definisi , Urgensi , & Manfaat Pemagangan ( Apprenticeship ) DEFINISI URGENSI MANFAAT Program peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan di perusahaan langsung Dibimbing oleh Pembimbing perusahaan Peserta terlibat langsung dalam proses produksi perusahaan dalam rangka peningkatan kompetensi Membantu perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Menyediakan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja Bagi Perusahaan: Menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan standar industri dan kebutuhan perusahaan Bagi Peserta : Mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan standar industri dengan terlibat secara langsung dalam proses produksi .

5. penyelenggara pemagangan a. Memiliki unit pelatihan b. Memiliki program pemagangan c. Memiliki sarana dan prasarana d. Memiliki Pembimbing pemagangan atau instruktur

6. Infrastruktur Pemagangan INFRASTRUKTUR IDEAL PEMAGANGAN DI PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR MINIMUM PEMAGANGAN DI PERUSAHAAN Transisi

7. pemagang a. Pencari kerja b. Pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya - usia paling rendah 17 ( tujuh belas ) tahun untuk pencari kerja ; - sehat jasmani dan rohani ; dan - lulus seleksi

8. Tahapan Umum Pe magangan Sertifikat Kompetensi TENAGA KERJA YANG SIAP BEKERJA DENGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI YANG DIMILIKI OUTPUT UJI KOMPETENSI Pemagangan di Industri PESERTA PROGRAM PEMAGANGAN MENGACU PADA SKKNI, STANDAR INTERNASIONAL, DAN STANDAR KHUSUS Contoh Bidang Otomotif : 6 -12 bulan Program Pelatihan antara lain : Mekanik Junior , Mekanik Spooring / Balancing, Teknisi Painting Sertifikat Kompetensi : Mekanik Junior Mobil Mekanik Spooring / Balancing Teknisi Painting Program Pemagangan (Kurikulum dan Silabus) Teori dan / atau Praktek di Unit Pelatihan Perusahaan ( Maks imal 25%) + Praktek di Perusahaan ( Min imal 7 5%)

9. Proses Penetapan Perizinan Program Pemagangan Memiliki : - Unit Pelatihan Program Pemagangan Sar ana dan P rasarana Pembimbing Pemagangan Mengajukan : Usulan P rogram Pemagangan Verifikasi Administrasi & Teknis Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Usulan mencakup : N ama program pemagangan Tujuan program pemagangan Kompetensi yang akan ditempuh Perkiraan waktu pemagangan Persyaratan peserta pemagangan Persyaratan pembimbing pemagangan Kurikulum dan silabus PERSYARATAN UMUM PERUSAHAAn CALON PENYELENGGARA PEMAGANGAN Program Pemagangan paling lama 1 tahun Rasio Peserta Magang : Karyawan maksimal 2 : 10 (20%) dari jumlah pekerja di Perusahaan RUANG LINGKUP PERIZINAN Lintas Provinsi Kemnaker Lintas Kabupaten / Kota Satu Provinsi Dinas Provinsi Satu Kabupaten / Kota Dinas Kabupaten / Kota

10. P erjanjian pemagangan 10 hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan program Pemagangan ; hak dan kewajiban peserta Pemagangan jangka waktu Pemagangan ; dan besaran uang saku perubahan status peserta Pemagangan menjadi pekerja Perusahaan, Penyelenggara Pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , peraturan perusahaan , atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak menjadi peserta Pemagangan PENGESAHAN DISNAKER PROGRAM PEMAGANGAN

11. HAK DAN KEWAJIBAN memperoleh bimbingan Pemagangan atau instruktur 11 PESERTA memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan ; memperoleh uang saku (trans, UM, Insentif ; diikutsertakan dalam program jaminan sosial ; dan; memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan mentaati Perjanjian Pemagangan ; mengikuti program Pemagangan sampai selesai; mengikuti program Pemagangan sampai selesai; mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan ; dan menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan .

12. HAK DAN KEWAJIBAN memanfaatkan hasil kerja peserta Pemagangan ; dan 12 PENYELENGGARA PEMAGANGAN memberlakukan Pemagangan . tata tertib dan Perjanjian pemagangan . membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan ; memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja ; memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan ; mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial ; mengevaluasi peserta Pemagangan ; dan memberikan sertiflkat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan

13. PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN permohonan persetujuan penyelenggaraan Pemagangan dengan melampirkan dokumen bukti kepemilikan Unit Pelatihan atau perjanjian kerja sama; program Pemagangan ; daftar sarana dan prasarana ; daftar nama Pembimbing Pemagangan ; rencana penyelenggaraan Pemagangan ; dan rancangan Perjanjian Pemagangan . 13 Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari 1 ( satu ) provinsi ; kepala Dinas Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari 1 ( satu ) kabupaten / kota dalam satu wilayah provinsi ; atau kepala Dinas Daerah Kabupaten /Kota untuk penyelenggaraan Pemagangan dalam 1 ( satu ) wilayah kabupaten / kota . PERSETUJUAN SELEKSI

14. 2. Waktu Penyelenggaraan Pemagangan Waktu penyelenggaraan Pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan. Bila Perusahaan menggunakan sistem shift, untuk shift malam hanya diperbolehkan dengan persyaratan :: usia peserta Pemagangan paling rendah 18 ( delapan belas ) tahun ; menyediakan transportasi antar jemput memberikan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang ditentukan ; dan sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan Waktu penyelenggaraan Pemagangan tidak diperbolehkan pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah .

15. 15 J JEJARING PEMAGANGAN

16. Penyelanggara Pemagangan harus memberikan sertifikat Pemagangan setelah peserta Pemagangan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan. 16 peserta Pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi Perusahaan, Penyelanggara Pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti Pemagangan kepada peserta Pemagangan . Peserta Pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses Pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja . Setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada peserta Pemagangan

17. 17 Peserta Pemagangan yang telah memperoleh sertifikat Pemagangan dapat : - direkrut langsung sebagai pekerja oleh Perusahaan yang melaksanakan Pemagangan ; - bekerja pada Perusahaan yang sejenis; atau ; - melakukan usaha mandiri atau wirausaha. ; Penyelenggaraan Pemagangan bagi peserta Pemagangan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta Pemagangan penyandang disabilitas

18. Mekanisme Penyelenggaraan Pemagangan Pemerintah Pe raturan Menteri tentang Pemagangan Di Dalam Negeri Standar Logbook Peserta Pemagangan Sistem Sertifikasi untuk peserta pemagangan Sosialisasi : Regulasi Pemagangan Bimbingan teknis bagi pembimbing pemagangan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Memenuhi Infrastruktur Minimum Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Pendanaan Mencakup : Insentif SDM Pembimbing Bahan Praktek Uang Saku Peserta ( Uang Makan , Transportasi , & Insentif ) Asuransi : Kecelakaan kerja dan kematian

19. Mekanisme Penyelenggaraan Pemagangan

20. Mekanisme Penyelenggaraan Pemagangan Kewajiban Peserta: mentaati Perjanjian Pemagangan; mengikuti program pemagangan sampai selesai; mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang m enyelenggara kan pemagangan; dan menjaga nama baik Perusahaan Pen yelenggara Pemagangan. Hak Peserta: memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan; memperoleh uang saku; memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan memperoleh sertifika t. K ewajiban Penyelenggara: membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan; memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan; menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja; memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan; memberikan uang saku kepada peserta pemagangan; mengevaluasi peserta pemagangan; dan memberikan sertifikat. Hak Penyelenggara: memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan. Perjanjian pemagangan harus diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat (ps. 12)

21. Mekanisme Penyelenggaraan Pemagangan Ruang Lingkup Program Pemagangan Waktu Penyelenggaraan Program Pemagangan di Perusahaan Evaluasi Pencapaian Peserta Pemagangan Teori dan / atau Praktek di Unit Pelatihan ( Maksimal 25%) Praktek di Unit Produksi Perusahaan (Minimal 75%) Waktu penyelenggaraan pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan Peserta pemagangan tidak diperbolehkan untuk magang pada hari libur resmi, dan malam hari dengan syarat yang btelah diatur dalam Pasal 18 Permenaker No. 06 Tahun 2020 Di akhir program pemagangan dilakukan penilaian berdasarkan unit kompetensi ( Kompeten / Belum Kompeten ) Evaluasi peserta dilakukan secara berkala oleh penyelenggara pemagangan Peserta pemagangan yang telah dievaluasi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pemaganga n sesuai unit kompetensi yang dinyatakan lulus oleh perusahaan

22. Mekanisme Penyelenggaraan Pemagangan

23. Mekanisme Penyelenggaraan Pemagangan Peserta yang sudah selesai program pemagangan dan telah mendapat sertifikat dapat : direkrut langsung sebagai pekerja oleh p erusahaan yang melaksanakan pemagangan; bekerja pada p erusahaan yang sejenis; melakukan usaha mandiri/menjadi wirausaha.

24. PEMANTAUAN & EVALUASI Kepala Dinas Kabupaten/Kota Kepala Dinas Provinsi SECARA PERIODIK (6 BULAN SEKALI) Direktur Jenderal dan Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan Tembusan

25. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

26. 26 Lembaga Pelatihan Kerja swasta wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal , Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya . SANKSI TERHADAP PELANGGARAN NORMA PELATIHAN PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 190 AYAT (1) UU 6 TAHUN 2023

27. 27 PASAL 508 AYAT (1) DAN AYAT (5) PP 5 TAHUN 2021 Pelaku Usaha sektor ketenagakerjaan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau persyaratan Perizinan Berusaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis ; b. penghentian sementara kegiatan ; c. pencabutan Perizinan Berusaha ; dan/ atau d. denda administratif . Pengenaan sanksi administratif diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau bupati / wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

28. PERAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Hasil temuan (Jika ada) Pimpinan Pengawas Ketenagakerjaan Direktur Jenderal, Kadis Provinsi, Kadis Kab/Kota Tindakan sesuai peraturan perundang-undangan Rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Melakukan Pengawasan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

29. Terima kasih SRI ASTUTI Pengawas ketenagakerjaan ahli madya 0815-1399-1068 [email protected]