Perbandinganyan Hukuum Tataa Negaraa.pptx

Materi perbandingan htn

1. Perbandingan Hukum Tata Negara Disusun Oleh : Haris Aditya Pratama Rivhan Juan Sepridiansyah PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

2. PENDAHULUAN llmu perbandingan hukum tata negara ini di kenal dengan sebutan vergelijkendestaatswetenschap atau comparative government, sedangkan prof. M. Nasroen, menamakanya “ilmu perbandingan pemerintahan”sebagaimana judul bukunya. Suitens-Bourgois mengatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah cabang dari hukum, ia bukan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri seperti misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum tatanegara, hukum internasional, dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa perbandingan hukum adalah satu metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum, pada bermacam-macam mata kuliah hukum. Oleh karenanya, perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu pengetahuan, akan tetapi ia hanyalah metode kerja dalam bentuk perbandingan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jika hukum didefinisikan antara lain sebagai seperangkat aturan, maka perbandingan hukum atau hukum perbandingan tidak mempunyai perangkat aturan-aturan itu. Metode untuk membanding-bandingkan peraturan hukum dari bermacam-macam sistem hukum, tidak membawa akibat terjadinya rumusan peraturan yang berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada yang disebut “peraturan hukum perbandingan.” Ciri dasar dari metode perbandingan ini adalah bahwa ia dapat diterapkan terhadap penelitian mengenai bidang hukum tertentu.

3. PEMBAHASAN Hubungan Perbandingan Hukum Dengan Filsafat Hukum Ilmu dan Filsafat adalah disiplin intelektual , Ilmu berasal dari data-data kenyataan , pengolahannya mempergunakan kemampuan akal budi atau intelektual . Tahap hipotesa , perumusan masalah , konklusi lebih merupakan kegiatan akal budi . Filsafat , refleksi merupakan suatu proses berpikir yang bersifat spekulatif dan kritis . Ilmu dan filsafat adalah hasil dari kegiatan intelektual ( akal budi ) manusia yang berpikir dan merasa . Karena merupakan suatu disiplin intelektual maka ilmu dan filsafat memerlukan keteraturan . Filsafat hukum dan ilmu hukum bertujuan mencapai kebenaran hukum . Hukum sendiri bertujuan hendak mencari keadilan , kepastian hukum , dan ketertiban . Tujuan hukum dapat disokong dengan filsafat hukum dan ilmu hukum yakni apabila filsafat hukum dan ilmu hukum dapat menjadi sumber hukum . Filsafat hukum mengintegrasikan hasil penelitian ilmu hukum , mengaitkannya dengan keseluruhan yang ada dan menempatkannya dalam pemahaman manusiawi secara intens dan mengimplikasikannya pada kebutuhan manusia yang paling dasar akan suatu keadilan .

4. B. Perbandingan Tradisi Hukum Common Law dan Civil Law Civil Law dan Common Law keduanya merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum berpendapat bahwa di dunia ini kita tidak jumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang dimaksud meliputi unsur-unsur seperti : struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai . Lebih lanjut Satjipto mengatakan bahwa kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman atau Civil Law System untuk yang pertama, dan Common Law System untuk yang kedua.

5. C. Perbandingan Hukum Sebagai Jalan Mencari Jalan Sendiri Hukum bagaikan lautan luas yang menyimpan beragam jalan untuk mencari jawaban dan solusi . Dua sistem hukum utama , Common Law dan Civil Law, menawarkan peta navigasi yang berbeda dalam pelayaran pencarian ini . Makalah ini akan membandingkan kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka " mencari jalan sendiri ", dengan fokus pada peran individu dalam memahami dan menggunakan hukum . Karakteristik kajian hukum perban dingan di negeri ini dapat digambarkan sebagai berikut : Pertama , perbandingan hukum itu merupakan studi yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari kajian hukum kita di Tanah Air. Kedua , subject of study. Sebagai akibat dari pendekatan yang sifatnya praksis dan mikro tersebut maka perbandingan hukum di Indonesia masih sebatas pada bentuk kajian yang terfokus pada aspek ajaran hukum saja . Ketiga , postulate. Perbandingan hukum yang mikro sebagaimana dalam paragraf sebelumnya biasanya lebih mendasarkan diri pada postulat perbandingan : “Things to be compared must be comparable”, karena itu pandangan filosofis yang digunakan sebagai alur pijakan dalam kajian perbandingan ini bersifat membatasi diri (limited) dan horisontal saja . Kempat , method and approach. Kita dengan demikian dapat memberikan karakter dari kajian perbandingan hukum ini di Indonesia sebagai kajian yang bersifat normative-textual. Utamanya karena bentuk kajian perbandingan hukum itu yang masih terfokus pada riset persamaan dan perbedaan dari berbagai ajaran ( substansi ) hukum domestik yang ada .

6. D. Perdebatan Awal Perbandingan Hukum Tata Negara Dalam studi Hukum Tata Negara itu sebenarnya ada pula cabang. ilmu khusus yang melakukan telaah perbandingan antar berbagai konstitusi, yaitu Hukum Tata Negara Perbandingan atau Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara. Tujuan metode perbandingan itu pada pokoknya ada dua, yaitu: 1. Untuk membanding¬kan dua atau lebih konstitusi-konstitusi berbagai negara guna menemukan prinsip-prinsip pokok hukum tata ne¬gara; 2. untuk membandingkan satu konstitusi yang ditelaah dengan konstitusi lain atau konstitusi-kon¬stitusi negara-negara lain guna memahami lebih men¬dalam konstitusi yang ditelaah

7. KESIMPULAN Dengan mempelajari secara mendalam posisi dan status kajian perbandingan hukum ini di Indonesia, artikel ini sampai pada satu usulan yang sekiranya baik dilakukan untuk meningkatkan kajian ini agar perbandingan hukum dapat menjadi bagian inti dari ilmu pengetahuan hukum. Usaha ini terdiri dari dua hal pokok: pertama, semakin meningkatkan kajian epistemologis, metodologis, dan substantif dari kajian perbandingan ini di luar negeri untuk diimpor. Dengan demikian perlu semakin ditingkatkan kemampuan bacaan bahasa Inggris (maupun bahasa asing lainnya) dalam studi-studi tentang perbandingan hukum ini. Kedua, perbandingan hukum dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang inti dalam lingkaran kajian hukum di negeri ini, bukan sekadar asesori sebagaimana perlakuan terhadap kajian ini selama ini. Perbandingan adalah metode untuk memahami hukum, karena dengannya ajaran-ajaran hukum akan mampu dipahami dengan baik dan mendalam .

8. Thank You