perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah

kerjasama

1. 1
PIHAK
1
PIHAK
2
PERJANJIAN
KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
MALAKA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
NUSANTARA

2. 2
PIHAK
1
PIHAK
2
PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NUSANTARA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
NOMOR : 033/STIK-NS/H.06/VI2024
NOMOR :
Pada hari ini Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
(22-05-2024) bertempat di Atambua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I.Dr. Simon
Nahak
,
S.H., M.H.
:Bupati Malaka, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Malaka berkedudukan di
Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab.
Malaka, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK
KESATU.
MFeris
Kamlasi, S.Pd.,M.Si
:Pembantu Ketua IV Bidang Kerjasama
dan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Nusantara yang beralamat di
Jalan Frans Seda Nomor 7 Kelurahan
Tuak Daun Merah Kota Kupang, yang
kedudukan dan jabatannya sebagaimana
tersebut oleh karenanya bertindak untuk
dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Nusantara, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PARA
PIHAK
terlebih dahulu menerangkan :
a.bahwa PIHAK
KESATU
adalah Pemerintah Kabupaten Malaka,
……………….
b.bahwa PIHAK
KEDUA
adalah salah satu institusi Kesehatan yang
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang memiliki 4 program Studi yaitu:
Profesi Ners, SI Keperawatan, SI Gizi dan DIII Kebidanan.

Dengan ini PARA
PIHAK
sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang untuk selanjutnya

3. 3
PIHAK
1
PIHAK
2
disebut dengan “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal
1
MAKSUD
DAN TUJUAN
(1)Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar kerjasama
antara PARA
PIHAK
dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi di bidang kesehatan.
(2)Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Malaka dengan melaksanakan
kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.
Pasal
2
OBJEK
DAN
RUANG
LINGKUP
Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi di bidang kesehatan, di antaranya :
a.Pendidikan (praktik kerja lapangan);
b.penelitian ilmiah; dan
c.pengabdian kepada masyarakat.
Pasal
3
HAK
DAN KEWAJIBAN
(1)PIHAK
KESATU
mempunyai hak :
a.menerima surat permohonan dengan dilampiri proposal program yang
berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil PIHAK
KEDUA
yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 Perjanjian ini;
b.mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat dari PIHAK
KEDUA
di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Timor Tengah Utara.
c.menetapkan jadwal dan persyaratan pelaksanaan objek dan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
d.memperoleh laporan hasil pelaksanaan objek dan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
e.memperoleh penggantian atas penggunaan barang milik daerah yang
hilang dan/atau rusak sebagai akibat kesalahan atau kelalaian
mahasiswa dan dosen PIHAK
KEDUA
;

4. 4
PIHAK
1
PIHAK
2
f.memberikan sanksi kepada personil PIHAK
KEDUA
yang melanggar
prosedur/tata tertib dan peraturan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, baik dalam bentuk surat teguran atau bila perlu,
pengembalian personil kepada PIHAK
KEDUA
.
(2)PIHAK
KESATU
mempunyai kewajiban :
a.menerbitkan persetujuan untuk publikasi hasil penelitian yang
dilakukan oleh PIHAK
KEDUA
;
b.menyediakan pembimbing sebagai fasilitator ilmu dan ketrampilan
dalam pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 Perjanjian ini;
c.melakukan tukar menukar informasi dengan PIHAK
KEDUA
tentang
program pengembangan, pendidikan (praktik kerja lapangan) dan
penelitian bidang kesehatan;
d.memberikan akses kepada PIHAK
KEDUA
untuk menggunakan
fasilitas yang dimiliki PIHAK
KESATU
untuk praktik mahasiswa sesuai
kompetensi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e.melakukan evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan objek dan
ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini
kepada PIHAK
KEDUA
.
(3)PIHAK
KEDUA
mempunyai hak :
a.menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja milik
PIHAK
KESATU
untuk melaksanakan objek dan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini sesuai ketentuan
yang berlaku;
b.mengusulkan jadwal pelaksanaan objek dan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
c.memperoleh penetapan lokasi pelaksanaan objek dan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari PIHAK
KESATU;
d.menetapkan personil PIHAK
KEDUA
yang melaksanakan objek dan
ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini
dengan Surat Tugas yang disampaikan kepada PIHAK
KESATU
;
e.menggunakan peralatan kesehatan yang ada di wilayah kerja guna
melayani masyarakat yang berobat di fasilitas wilayah kerja dan
melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 Perjanjian ini;
f.menerima hasil evaluasi dan monitoring selama melaksanakan objek
dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini
dari PIHAK
KESATU
;

5. 5
PIHAK
1
PIHAK
2
g.mendapatkan informasi tentang program pengembangan, pendidikan
(praktik kerja lapangan), dan penelitian bidang kesehatan dari PIHAK
KESATU;
h.mengusulkan tenaga pengajar dalam pelaksanaan proses pendidikan
(praktik kerja lapangan/magang) dan penelitian bidang kesehatan
yang dilaksanakan PIHAK
KESATU
sesuai kompetensi yang
dibutuhkan.
(4)PIHAK
KEDUA
mempunyai kewajiban :
a.menyampaikan surat permohonan tentang proposal program yang
berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil PIHAK
KEDUA
yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 Perjanjian ini;
b.mengajukan surat permohonan publikasi hasil penelitian kepada
PIHAK
KESATU;
c.memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat di Puskesmas wilayah kerja PIHAK
KESATU
;
d.membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan objek dan
ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini
kepada PIHAK
KESATU
;
e.menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran
praktik sesuai dengan jadwal dan tempat praktik yang telah ditetapkan
oleh PIHAK
KESATU
;
f.mematuhi prosedur / tata laksana / tata tertib dan peraturan yang
berlaku di Fasilitas Kesehatan wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Timor Tengah Utara milik PIHAK
KESATU
;
g.mengganti barang milik daerah dan/atau bahan yang hilang dan/atau
rusak sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa PIHAK
KEDUA.
Pasal
4
PELAKSANAAN
Untuk pelaksanaan lingkup pendidikan (praktik kerja lapangan) akan diikuti oleh
mahasiswa Program Studi :
a.SI Keperawatan
b.SI Gizi
c.DIII Kebidanan
dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA
PIHAK
.

6. 6
PIHAK
1
PIHAK
2
Pasal
5
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung
jawab PIHAK
KEDUA
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal
6
JANGKA
WAKTU
Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA
PIHAK
dan dapat diperpanjang atas
persetujuan tertulis PARA
PIHAK
.
Pasal 7
KERAHASIAN
(1)PIHAK KEDUA

wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan
informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan
Perjanjian ini, dan karenanya PIHAK
KEDUA
dilarang untuk melakukan
pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan
dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau
informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK
KESA
TU.
(2)PARA
PIHAK
sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan
mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan
pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup
Perjanjian ini atau mengungkapkan pada pihak lain tanpa izin tertulis PARA
PIHAK.
(3)Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang
terbuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
(4)Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun
Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap
berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
(5)Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap
ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari PIHAK yang melakukan
pelanggaran tersebut.

7. 7
PIHAK
1
PIHAK
2
Pasal
8
MONITORING
DAN EVALUASI
(1)PARA
PIHAK
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu
bila diperlukan.
(2)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK
.
Pasal
9
KEADAAN
KAHAR
(1)Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan
kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau
menghentikan peklaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana
alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-
undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian
ini.
(2)Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu PIHAK
atau PARA
PIHAK
tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai
Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah
untuk mufakat.
(3)Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar
harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti
yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender.
(4)Apabila dalam 7 (Tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan
tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan,
maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
Pasal
10
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
(1)Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan atas isi Perjanjian ini, maka
PARA
PIHAK
sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat.
(2)Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka
PARA
PIHAK
sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum
yang berlaku dan sepakat memilih tempat kedudukan hukum tetap dan
tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Timor
Tengah Selatan.

8. 8
PIHAK
1
PIHAK
2
Pasal
11
PENGAKHIRAN
PERJANJIAN
(1)Perjanjian ini berakhir karena :
a.kesepakatan PARA
PIHAK
;
b.jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
c.salah satu dari para pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau
melanggar Perjanjian;
d.adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang
mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
e.dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
(2)PARA
PIHAK
dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, Pihak
yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara
tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Pihak lainnya dengan
menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh PARA
PIHAK
.
(3)Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh PARA
PIHAK
dengan
mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH
Perdata.
(4)Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan
tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu Pihak
dan tidak akan membebaskan salah satu PIHAK dari kewajiban-kewajiban
yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran
tersebut, termasuk jaminan masing-masing PIHAK dan kewajiban ganti rugi
dan kerahasiaan.
Pasal
12
KORESPONDENSI
(1)Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan
oleh PARA
PIHAK
dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan
secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :
a.PIHAK
KE
SATU
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
Alamat
Tlp/Fax
:
:
Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka
 
Email :
b.PIHAK
KEDUA
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Nusantara
Alamat :Jln. Frans Seda Nomor 7 Kelurahan Tuak Daun
Merah Kota Kupang

9. 9
PIHAK
1
PIHAK
2
No Telp :082336603788 (Pak Feris Kamlasi)
Email :[email protected]
(2)Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap PARA
PIHAK, maka PIHAK

yang mengalami perubahan tersebut, wajib
memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK

yang lainnya.
(3)Kelalaian PIHAK

yang mengalami perubahan tidak memberitahukan
kepada PIHAK

yang lainnya, maka segala akibat yang timbul
sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
Pasal
13
KETENTUAN
LAIN-LAIN
(1)Perubahan ketentuan dan jangka waktu Perjanjian ini dilakukan atas
persetujuan PARA
PIHAK
.
(2)PARA
PIHAK
telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian
ini.
(3)Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan
terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA
PIHAK
dalam
bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal
14
PENUTUP
Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA
PIHAK
dan dibuat rangkap 2 (dua) di
antaranya ditandatangani oleh PARA
PIHAK
di atas meterai yang cukup
sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA
PIHAK
.
PIHAK
KEDUA,
Pembantu
Ketua IV Bidang Kerjasama &
Alumni
STIKes Nusantara


Feris
Kamlasi, S.Pd., M.Si


NIDN.
0804059301
PIHAK
KE
SATU,
Bupati
Malaka
 
Dr.
Simon Nahak, SH.,MH