Perkembangan dan Sistem Ekonomi Indonesia.pptx

Perkembangan dan Sistem Ekonomi Indonesia

1. Perkembangan dan Sistem Ekonomi Indonesia

2. Sub Materi Perkembangan Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia 01 02 Sistem Ekonomi Pancasila 03 Reformasi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila 04 Pelaku Ekonomi di Indonesia

3. 01 Perkembangan Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia

4. Periode kolonial hingga awal kemerdekaan Dominasi ekonomi liberal Masa kolonial di Indonesia didominasi oleh sistem ekonomi liberal yang berorientasi pada kepentingan penjajah, mengutamakan penguasaan sumber daya oleh pihak asing. Krisis dan ketimpangan Awal kemerdekaan Sistem ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat besar antara penduduk lokal dan penjajah. Periode setelah kemerdekaan diwarnai dengan perdebatan mengenai arah ideologi ekonomi, terjadi tarik menarik antara sistem ekonomi liberal dan sosialis untuk menentukan dasar perekonomian Indonesia. 1 2 3

5. Kembali ke UUD 1945 Dekrit ini menegaskan kembali UUD 1945 sebagai dasar sistem ekonomi Pancasila, menekankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Penyesuaian kebijakan Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkembang saat itu. Pemisahan ideologi Sistem ekonomi yang dianut mencoba menjembatani antara ideologi sosialis dan kapitalis dengan menitikberatkan pada nilai kebangsaan. Masa Dekrit Presiden 5 Juli 1959

6. Orde Baru Kebijakan industrialisasi Mengarahkan pembangunan ekonomi dengan prioritas pada sektor-sektor strategis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. 03 Sentralisasi ekonomi Sistem sentralisasi diberlakukan untuk memastikan kontrol penuh pemerintah atas perekonomian demi menjamin keberlanjutan pembangunan. 02 01 Stabilitas ekonomi Orde Baru berfokus pada menciptakan stabilitas ekonomi sebagai pondasi menuju pembangunan jangka panjang.

7. Masa Reformasi menekankan pada pentingnya demokrasi ekonomi melalui penguatan peran masyarakat dalam mendukung sistem ekonomi. Masa Reformasi Penekanan demokrasi ekonomi Menyikapi ketimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya, kebijakan diarahkan untuk menciptakan tata ekonomi yang lebih adil. Perbaikan keadilan sosial Berbagai kebijakan diambil untuk menjawab tuntutan publik terkait penyelesaian isu-isu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sektor ekonomi. Respons terhadap tuntutan reformasi

8. 02 Sistem Ekonomi Pancasila

9. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila Prinsip Berkeadilan Sosial 01 Mengutamakan distribusi kekayaan yang merata sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil. Gotong Royong sebagai Pilar Ekonomi 02 Mengedepankan kerja sama dan solidaritas kolektif dalam kegiatan ekonomi guna menciptakan kesejahteraan bersama. Kepentingan Rakyat sebagai Prioritas 03 Fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kebebasan Usaha yang Beretika 04 Memberikan ruang untuk inovasi dan kebebasan berusaha, namun dibatasi oleh prinsip nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

10. Landasan dan Bentuk Nyata Pasal 33 UUD 1945 sebagai Dasar Hukum: Landasan konstitusional yang menetapkan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian: Mendorong pengelolaan ekonomi rakyat melalui koperasi sebagai model bisnis berbasis partisipasi anggota. Harmoni Usaha Swasta dan BUMN: Usaha swasta berperan sebagai inovator, sementara BUMN menggarap sektor strategis untuk memastikan pemenuhan hajat hidup masyarakat. Penguasaan Negara atas Sumber Strategis: Negara memegang kendali atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak guna memastikan keadilan dan pemerataan.

11. 03 Reformasi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila

12. Latar Belakang dan Upaya Reformasi Krisis moneter yang melanda Indonesia menyoroti kerentanan ekonomi nasional yang didominasi oleh utang dan ketergantungan pada modal asing. Dipicu oleh krisis moneter 1998 Praktik KKN menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya pengelolaan ekonomi, sehingga reformasi menekankan pemberantasannya. Masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) Berusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih transparan, adil, dan melibatkan lebih banyak partisipasi rakyat dalam pengelolaan ekonomi. Demokratisasi ekonomi

13. Desentralisasi fiskal Melalui kebijakan Otonomi Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang keuangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan. Pemberdayaan koperasi dan UMKM Didorong sebagai tulang punggung ekonomi nasional untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi ketergantungan pada sektor besar. Latar Belakang dan Upaya Reformasi

14. Ketimpangan sosial-ekonomi Respons terhadap desentralisasi Memberantas KKN secara menyeluruh Pengaruh neoliberalisme Globalisasi ekonomi Tantangan dalam Reformasi Masih tingginya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin mempersulit implementasi yang adil dari Sistem Ekonomi Pancasila. Integrasi dengan pasar global menimbulkan tekanan kompetisi antarnegara yang dapat melemahkan perlindungan terhadap sektor domestik. Nilai-nilai neoliberalisme seperti liberalisasi pasar dan privatisasi berbenturan dengan prinsip gotong royong dan keadilan sosial dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Tidak semua pemerintah daerah mampu mengelola otonomi fiskal secara efektif, sehingga terjadi disparitas antarwilayah. Meskipun upaya reformasi telah dilakukan, perubahan budaya dan sistem untuk menghapus KKN membutuhkan waktu dan konsistensi.

15. 04 Pelaku Ekonomi di Indonesia

16. Rumah tangga konsumen Berperan sebagai penggerak utama permintaan barang dan jasa dalam perekonomian domestik melalui konsumsi harian mereka. Rumah tangga produsen (usaha swasta) Termasuk perusahaan besar hingga kecil yang berfokus pada produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun global. UMKM Kontributor utama lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan pedesaan dan semi-perkotaan di Indonesia. Pelaku Domestik

17. Pelaku Domestik Pelaku ekonomi yang dikelola negara, memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola berbagai sektor vital seperti energi, transportasi, dan komunikasi. BUMN Berfokus pada prinsip gotong royong, koperasi bertugas meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui kegiatan usaha bersama. Koperasi 01 02

18. Pemerintah sebagai regulator Menyusun kebijakan yang mengatur bidang ekonomi, memastikan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah sebagai fasilitator Menginisiasi pembangunan infrastruktur dasar, menyediakan insentif ekonomi, dan mendorong pertumbuhan usaha melalui kerjasama publik-swasta. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi Langsung terlibat dalam pengelolaan BUMN dan usaha lain yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah dan Masyarakat Luar Negeri

19. Masyarakat luar negeri dalam perdagangan Berperan melalui aktivitas ekspor dan impor yang meningkatkan devisa nasional dan memperkuat jaringan ekonomi global Indonesia. Investasi asing Mengisi kesenjangan modal domestik, investasi asing memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi melalui transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja lokal. Pemerintah dan Masyarakat Luar Negeri

20. Terima Kasih