perlindungan guru dan partisipasi guru dalam organisasi profesi.pptx

education ppt

1. KELOMPOK 7 Perlindungan Guru dan Partisipasi Guru Dalam Organisasi Profesi NAMA KELOMPOK: Vyandra Ardhito Pratama ( 202343502492 ) Muhammad Aditya Putra Pratama ( 202343502470 ) ⁠⁠ Widyanti ( 202343502455 ) Muhammad Rico Ardiansyah ( 202343502479 ) Resta Aldilla Putri ( 202343502439 )

2. LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN GURU Guru sebagai pendidik profesional memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa . Dalam menjalankan tugasnya , guru memerlukan jaminan perlindungan hukum untuk memastikan keamanan , kenyamanan , dan kebebasan dalam mengajar serta membentuk karakter peserta didik . Perlindungan ini telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Undang-Undang yang Mendukung Perlindungan Guru 1.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 11 ayat (2), disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan . Artinya , pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan perlindungan terhadap tenaga pendidik dalam rangka menjamin kualitas pendidikan . 2.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 40 ayat (1) huruf d, ditegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual . Selain itu , pada Pasal 40 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa pendidik berkewajiban meningkatkan mutu pendidikan secara profesional .

4. 3.) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Beberapa pasal penting dalam UU ini meliputi : • Pasal 4: Menjelaskan kedudukan guru sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan . • Pasal 7 ayat (1) huruf a: Menyebutkan bahwa profesi guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum . • Pasal 14 ayat (1) huruf c dan g: Menyatakan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum serta jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas . • Pasal 39: Menyatakan bahwa perlindungan terhadap guru mencakup perlindungan hukum , profesi , keselamatan dan kesehatan kerja .

5. Peraturan Pemerintah dan Permendikbud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pada Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional . Pada Pasal 39 dan 40, guru memiliki kewenangan memberi sanksi mendidik kepada siswa dan berhak mendapat perlindungan hukum , profesi , serta keselamatan kerja . Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Permendikbud ini menegaskan bahwa guru berhak atas perlindungan dari : Tindak kekerasan Ancaman Perlakuan diskriminatif Perlakuan tidak adil dari peserta didik , orang tua , masyarakat , maupun birokrasi

6. Jenis-Jenis Perlindungan Menurut regulasi yang berlaku , bentuk perlindungan terhadap guru mencakup : • Perlindungan Hukum Meliputi pendampingan dan pembelaan dalam kasus yang berpotensi hukum . • Perlindungan Profesi Seperti jaminan tidak dipecat secara sewenang-wenang , tidak dibatasi hak menyampaikan pendapat , dan penghargaan atas hak kekayaan intelektual . • Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Guru harus dijamin keselamatan fisik dan psikis selama mengajar .

7. A. Pengertian Organisasi Profesi Guru Organisasi profesi guru adalah lembaga yang dibentuk oleh dan untuk para guru sebagai wadah peningkatan kualitas , solidaritas , dan perlindungan dalam menjalankan profesinya . Organisasi ini bersifat independen dan berlandaskan semangat kolektivitas untuk memajukan dunia pendidikan . Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, organisasi profesi guru memiliki kedudukan hukum yang jelas , serta tugas dan tanggung jawab yang strategis dalam pengembangan profesi guru. PERAN ORGANISASI PROFESI GURU

8. B. Fungsi dan Tujuan Organisasi Profesi Organisasi profesi guru memiliki berbagai fungsi utama yang mencakup : Menetapkan dan menegakkan kode etik guru Organisasi berperan dalam menjaga profesionalitas dan integritas guru agar senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam pendidikan . Memberikan bantuan hukum kepada guru Ketika guru menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas , organisasi profesi menjadi pelindung yang memberikan pendampingan dan advokasi . Mewujudkan perlindungan profesi guru Perlindungan ini mencakup aspek hukum , kesejahteraan , keselamatan kerja , dan hak atas kekayaan intelektual . Melakukan pembaruan dan pengembangan profesi Organisasi menyediakan pelatihan , seminar, dan workshop guna meningkatkan kompetensi guru. M endorong kemajuan pendidikan nasional Organisasi profesi menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan .

9. C. PGRI sebagai Organisasi Profesi Terkemuka Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi profesi guru tertua dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada 25 November 1945, PGRI memiliki peran besar dalam memperjuangkan hak dan martabat guru sejak awal kemerdekaan . PGRI aktif menyuarakan kepentingan guru melalui : • Advokasi kebijakan Pendidikan • Pendampingan hukum • Penyediaan program peningkatan kapasitas • Pelibatan guru dalam pengambilan keputusan strategis

10. D. Keanggotaan dan Kewajiban Guru Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2005, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi . Keanggotaan ini bertujuan untuk : • Menjamin solidaritas antarguru • Menjadi saluran informasi , pelatihan , dan advokasi • Menguatkan posisi tawar guru dalam dunia Pendidikan E. Tantangan dan Harapan Meskipun organisasi profesi telah memiliki struktur dan kewenangan yang kuat , terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi , seperti : • Kurangnya kesadaran guru akan pentingnya keanggotaan aktif • Minimnya dukungan institusi pendidikan terhadap program organisasi profesi • Rendahnya partisipasi dalam kegiatan organisasi

11. KERJA SAMA PGRI DAN POLRI DALAM PERLINDUNGAN GURU A. Latar Belakang Kerja Sama Seiring meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap guru di berbagai wilayah Indonesia, perlindungan hukum menjadi kebutuhan mendesak . Dalam menjawab tantangan tersebut , PGRI ( Persatuan Guru Republik Indonesia) sebagai organisasi profesi menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk memperkuat posisi hukum guru yang sedang menghadapi persoalan hukum akibat menjalankan tugas .

12. B. Nota Kesepahaman antara PGRI dan POLRI Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman • Nomor : 210/Um/PB/XXII/2017 (PGRI) • Nomor : B/33/IV/2017 (POLRI) Tentang : Perlindungan Hukum Profesi Guru Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi , M.Pd . dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian , M.A., Ph.D. C. Ruang Lingkup Kerja Sama Nota kesepahaman ini mencakup beberapa aspek penting , antara lain: Pertukaran data dan informasi PGRI dan POLRI . saling bertukar informasi yang berkaitan dengan kasus hukum guru. Penegakan hukum terhadap profesi guru . Proses hukum dilakukan secara objektif , dengan mempertimbangkan peran guru sebagai pendidik . Bantuan pengamanan . Apabila guru mengalami ancaman saat bertugas , POLRI dapat memberikan perlindungan fisik maupun hukum . Peningkatan kapasitas SDM . Baik PGRI maupun POLRI berkomitmen meningkatkan pemahaman hukum guru dan aparat melalui pelatihan bersama .

13. D. Pedoman Kerja Perlindungan Guru Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman , dibuat Pedoman Kerja Bersama: • Nomor : 182/PKS/PB/XXI/2017 (PGRI) • Nomor : B/106/XI/2017 (POLRI) Pedoman ini berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru, baik dalam situasi sengketa , penyelidikan , maupun proses peradilan . E. Prinsip Penanganan Hukum terhadap Guru Beberapa prinsip penting dalam penanganan hukum terhadap guru yang diatur dalam pedoman kerja : Mengutamakan asas praduga tak bersalah . Guru yang terlapor tetap diperlakukan sebagai warga negara yang belum tentu bersalah . Proses penyelidikan tidak dilakukan saat jam mengajar . Polisi dilarang memanggil atau menahan guru di tengah kegiatan belajar-mengajar . Penggeledahan dan penahanan memperhatikan etika dan waktu yang tepat Termasuk memperhatikan perlindungan terhadap guru perempuan . Penekanan pada penyelesaian damai (restorative justice) . Sebisa mungkin penyelesaian dilakukan dengan mediasi , bukan melalui proses pidana langsung .

14. F. Harapan atas Kerja Sama Kerja sama antara PGRI dan POLRI diharapkan : • Menjadi model kolaborasi ideal antara aparat hukum dan organisasi profesi • Menjamin guru dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut atau terintimidasi • Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan guru dan siswa • Mewujudkan suasana belajar yang aman , damai , dan profesional

15. YURISPRUDENSI DAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT GURU Pentingnya Yurisprudensi dalam Perlindungan Guru Yurisprudensi , yaitu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , berperan penting dalam menafsirkan tindakan guru di lapangan . Dalam banyak kasus , guru dihadapkan pada tuntutan hukum saat menjalankan tugas pembinaan , dan yurisprudensi menjadi rujukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pidana atau tindakan mendidik .

16. B. Studi Kasus Putusan Pengadilan 1. Putusan MA Nomor : 2024 K/ Pid.Sus /2009 Guru menampar siswa yang mendobrak pintu dan membanting kursi . Pengadilan Negeri menyatakan guru tidak bersalah . Jaksa mengajukan kasasi , tetapi Mahkamah Agung menyatakan : “Apa yang dilakukan Terdakwa masih dalam batas kewajaran seorang guru/ pendidik untuk mendidik muridnya .” Putusan ini memperkuat bahwa tindakan guru dalam konteks pembinaan disiplin tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kekerasan . 2. Putusan MA Nomor : 1554 K/PID/2013 Terdakwa adalah guru honorer yang melakukan razia rambut siswa dengan cara memotong rambut mereka . Orang tua tidak terima , dan guru diproses hukum . Hasilnya : • Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman pidana percobaan . • Pengadilan Tinggi menguatkan putusan . • Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan guru adalah bagian dari tugas pendidik untuk menegakkan kedisiplinan , bukan tindak pidana .

17. C. Implikasi Hukum dari Yurisprudensi Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa : 1. Tidak semua tindakan fisik guru dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan . 2. Konsep “ hak mendidik ” ( truchtrecht ) memberikan ruang bagi guru untuk bertindak dalam koridor pembinaan . 3. Pengadilan cenderung mempertimbangkan niat dan konteks tindakan guru dalam memutus perkara . D. Perlunya Pedoman Hukum untuk Guru Agar tidak terjadi ketidakpastian hukum , sangat penting bagi pemerintah dan organisasi profesi untuk : • Menyusun pedoman praktis bagi guru dalam bertindak di sekolah ; • Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap dunia pendidikan ; • Mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif , bukan represif .

18. E. Kesimpulan Yuridis Yurisprudensi memperlihatkan bahwa penegakan disiplin oleh guru tidak identik dengan kekerasan . Oleh karena itu , sistem hukum Indonesia harus berpihak pada guru selama tindakan mereka berada dalam batas-batas kewajaran pendidikan .

19. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah disusun dalam makalah ini , dapat disimpulkan bahwa : • Perlindungan hukum terhadap guru telah diatur dalam berbagai regulasi nasional , seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 74 Tahun 2008, dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum , profesi , serta keselamatan dan kesehatan kerja . • Konflik antara guru dan siswa yang berujung pada proses hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan . Banyak guru mengalami kriminalisasi saat menjalankan fungsi pembinaan terhadap siswa . • Yurisprudensi pengadilan menunjukkan bahwa tindakan guru dalam rangka mendidik , jika dilakukan secara wajar , tidak dapat serta-merta digolongkan sebagai tindak kekerasan . Hal ini memberikan preseden positif untuk perlindungan guru. • Kerja sama antara PGRI dan POLRI memberikan fondasi hukum dan prosedural yang penting untuk menjamin proses hukum terhadap guru dilakukan dengan adil dan bermartabat . • Partisipasi aktif guru dalam organisasi profesi seperti PGRI menjadi kunci penting dalam memperjuangkan hak , perlindungan , dan pengembangan profesionalisme guru.

20. Thank you