Perlindungan_Konsumen_Dalam Organisasi Bisnis

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari kerugian dalam bertransaksi, baik saat sebelum maupun sesudah membeli barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, serta menciptakan tanggung jawab pelaku usaha.

1. PERLINDUNGAN KONSUMEN
1

2. PENGERTIAN KONSUMEN
•HORNBY:
“ KONSUMEN (CONSUMER) ADALAH SESEORANG YANG
MEMBELI BARANG ATAU MENGGUNAKAN JASA ”
“SESEORANG ATAU SUATU PERUSAHAAN YANG MEMBELI
BARANG TERTENTU ATAU MENGGUNAKAN JASA TERTENTU ”
“SESUATU ATAU SESEORANG YANG MENGGUNAKAN SUATU
PERSEDIAAN ATAU SEJUMLAH BARANG ”
“SETIAP ORANG YANG MENGGUNAKAN BARANG ATAU JASA ”
•BLACK’S LAW DICTIONARY:
“ONE WHO CONSUMERS, INDIVIDUALS WHO PURCHASE, USE,
MAINTAIN AND DISPOSE OF PRODUCT AND SERVICES ”
ARTINYA:
“SESEORANG YANG MENGKONSUMSI, INDIVIDU YANG
MEMBELI, MENGGUNAKAN, MEMELIHARA DAN
MENGGUNAKAN/ MENGHABIS DARI PRODUK DAN JASA ”

3. JENIS KONSUMEN
•KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN BARANG/
JASA UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL
•KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN BARANG/
JASA UNTUK KEPERLUAN DIRI SENDIRI/
KELUARGA/ NON KOMERSIAL

4. BATASAN KONSUMEN AKHIR
•BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL:
“PEMAKAI AKHIR DARI BARANG, DIGUNAKAN
UNTUK KEPERLUAN DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKA
N”.
•YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA:
“PEMAKAI BARANG ATAU JASA YANG
TERSEDIA DALAM MASYARAKAT, BAGI
KEPERLUAN DIRI SENDIRI ATAU
KELUARGANYA ATAU ORANG LAIN DAN TIDAK
UNTUK DIPERDAGANGKAN KEMBALI ”
•FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
“SETIAP ORANG ATAU KELUARGA YANG
MENDAPATKAN BARANG UNTUK DIPAKAI DAN
TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN ”

5. HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN
(JALUR PEMASARAN)
TERDAPAT 2 MODEL:
Produsen Konsumen
Produsen
Grosir/
Whole Seller
Pengecer/
Retailer
Konsumen

6. HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN
(JALUR PEMASARAN)
Produsen
Grosir/
Whole Saler
Pengecer/
Retailer
Konsumen
Wanprestasi
Perbuatan Melawan Hukum

7. HUBUNGAN
PERIKATAN DAN PERJANJIAN
Perikatan
Perjanjian
(Privity of Contract)
Menggugat atas dasar hubungan
kontraktual (wanprestasi/ ingkar
janji) dinamakan pula:
Contractual Liability
Undang-Undang
Undang-Undang
saja
Perbuatan
manusia
Sesuai hukum:
Melawan
hukum
(Pasal
1365 KUHPe)

8. TAHAP TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN
KEMANFAATAN PENERAPAN TAHAPAN KONSUMEN:
oAGAR DENGAN MUDAH MENCARI AKAR
PERMASALAHAN DAN MENCARI JALAN
PENYELESAIANNYA.
oPENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MELINDUNGI KONSUMEN.
•TAHAP PRA TRANSAKSI KONSUMEN.
•TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN.
•TAHAP PURNA TRANSAKSI KONSUMEN.

9. TAHAP TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN
1.TAHAP PRA TRANSAKSI KONSUMEN
•KONSUMEN MENCARI INFORMASI ATAS BARANG DAN JASA.
•INFORMASI YANG BENAR DAN BERTANGGUNGJAWAB.
•PUTUSAN PILIHAN KONSUMEN YANG BENAR ATAS BARANG
DAN JASA YANG DIBUTUHKAN SANGAT BERGANTUNG ATAS
KEBENARAN DAN BERTANGGUNGJAWABNYA INFORMASI
YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN
DENGAN BARANG DAN JASA KONSUMEN.
•INFORMASI DAPAT BERUPA:
•LABEL/ETIKET PADA PRODUK.
•KEGIATAN MARKETING BERUPA PAMFLET, BROSUR, SELEBARAN,
•KEGIATAN PELUNCURAN PTODUK;
•IKLAN DAN HAL LAINNYA YANG SERUPA.

10. TAHAP TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN
•LABEL/ETIKET PADA PRODUK
HARUS MEMUAT SEMUA INFORMASI POKOK TENTANG PRODUK
TERSEBUT SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DITEMPELKAN ATAU
DIMASUKAN DALAM KEMASAN
•IKLAN
PERAN IKLAN SANGAT BERPENGARUH TERHADAP KONSUMEN, BAIK
MENYESATKAN ATAU MEMBERI PERLINDUNGAN. IKLAN YANG BAIK
DAPAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN BAGI KONSUMEN,
SEDANGKAN YANG MENYESATKAN DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN
BAGI KONSUMEN.
•PERLU DIBINANYA KODE ETIK PRIKLANAN. REGULASI PERIKLANAN
ADALAH TATA KRAMA DAN TATA CARA PERIKLANAN INDONESIA
(TKTCPI) YANG DIJALANKAN OLEH KOMISI TATA KRAMA DAN TATA
CARA PERIKLANAN

11. TAHAP TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN
2.TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN
•TRANSAKSI KONSUMEN SUDAH TERJADI.
•PERMASALAHAN BANYAK TERJADI UNTUK TRANSAKSI DI
LUAR TUNAI (CASH), MISALNYA: KREDIT, BELI SEWA DSB.
•MASALAH BANYAK DIAKIBATKAN DENGAN MENGGUNAKAN
PERJANJIAN BAKU, DI MANA ORANG TIDAK MENELITI
TERLEBIH DAHULU ATAS SYARAT-SYARAT BAKU YANG
DISODORKAN OLEH PENJUAL.
•PERJANJIAN INI DIKENAL DENGAN KONTRAK STANDAR
(STANDARD CONTRACT) ATAU SYARAT-SYARAT UMUM
•KONSUMEN HARUS MENERIMA PERJANJIAN BAKU YANG
DISODORKAN UNTUK TRANSAKSI TERSEBUT ( “TAKE IT OR
LEAVE IT).

12. TAHAP TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN
•PENERAPAN SYARAT-SYARAT BAKU YANG BERSIFAT
NEGATIF (HAK MENUNTUT GANTI RUGI, PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB) DINILAI MERUGIKAN POSISI
KONSUMEN.
•DIPERLUKAN ADANYA PERSAINGAN USAHA YANG
JUJUR (FAIR COMPETITION), KHUSUSNYA TERHADAP
PENJUALAN YANG MENGGUNAKAN CARA DENGAN
EMBEL-EMBEL HADIAH DSB .
•KASUS-KASUS BANYAK TERJADI YANG BERKAITAN
DENGAN BARANG YANG DIJUAL DENGAN CARA
KREDIT, PERUMAHAN DI KAWASAN REAL ESTATE DSB.

13. TAHAP TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN
•TAHAP PURNA TRANSAKSI KONSUMEN
•TELAH TERJADI TRANSAKSI DAN PELAKSANAANNYA TELAH
DISELENGGARAKAN.
•TERDAPAT KEPUASAN ATAU KEKECEWAAN DARI KONSUMEN.
•MASALAH HUKUM DAN EKONOMI TERJADI:
• BILA BARANG/JASA YANG TELAH DIGUNAKAN KONSUMEN TIDAK
MEMENUHI HARAPANNYA SEBAGAIMANA YANG DIIKLANKAN.
•BILA BARANG/JASA TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PRODUK, BAIK SESUAI
STANDARD YANG BERLAKU MAUPUN KLAIM PENGUSAHA YBS.
•LAYANAN PURNA JUAL TIDAK COCOK TENTANG JAMINAN MUTU PRODUK
(GUARANTEE) MAUPUN PENYEDIAAN SUKU CADANGNYA.
•SENGKETA TERHADAP MASALAH INI DIATASI DENGAN CARA:
•MELALUI PENYELESAIAN DAMAI.
•MELALUI LEMBAGA ATAU INSTANSI YANG BERWENANG.

14. BATASAN HUKUM KONSUMEN DAN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
•HUKUM KONSUMEN MENURUT MOCHTAR KUSUMAATMAJA
ADALAH:
•“ KESELURUHAN ASAS-ASAS DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG
MENGATUR HUBUNGAN DAN MASALAH ANTARA BERBAGAI PIHAK SATU
SAMA LAIN BERKAITAN DENGAN BARANG DAN/ ATAU JASA KONSUMEN
DI DALAM PERGAULAN HIDUP. ”
•HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH:
•“KESELURUHAN ASAS-ASAS DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG
MENGATUR DAN MELINDUNGI KONSUMEN DALAM HUBUNGAN DAN
MASALAHNYA DENGAN PARA PENYEDIA BARANG DAN/ ATAU JASA
KONSUMEN”.
•KESIMPULAN:.
•HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIBUTUHKAN APABILA
KONDISI PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN HUBUNGAN HUKUM
ATAU BERMASALAH ITU DALAM MASYARKAT TIDAK SEIMBANG.

15. KEPENTINGAN-KEPENTINGAN
KONSUMEN
•KEPENTINGAN FISIK KONSUMEN:
•“KEPENTINGAN BADANI KONSUMEN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN TUBUH DAN/ ATAU
JIWA MEREKA DALAM PENGGUNAAN BARANG ATAU JASA
KONSUMEN.
•KEPENTINGAN SOSIAL EKONOMI KONSUMEN:
•“SETIAP KONSUMEN DAPAT MEMPEROLEH HASIL OPTIMAL
DENGAN PENGGUNAAN SUMBER-SUMBER EKONOMI
MEREKA DALAM MENDAPATKAN BARANG ATAU JASA
KEBUTUHAN HIDUP MEREKA. UNTUK KEPERLUAN ITU, TENTU
SAJA KONSUMEN HARUS MENDAPATKAN INFORMASI YANG
BENAR DAN BERTANGGUNGJAWAB TENTANG PRODUK
KONSUMEN TERSEBUT, YAITU INFORMASI YANG INFORMATIF
TENTANG SEGALA SESUATU KEBUTUHAN HIDUP YANG
DIPERLUKAN.

16. KASUS-KASUS PERLINDUNGAN
KONSUMEN
•KECELAKAAN TRANSPORTASI (KA, PESAWAT UDARA, BUS),
•KERACUNAN MAKANAN,
•PENJUALAN PERUMAHAN FIKTIF,
•LIKUIDASI 16 BANK BERMASALAH,
•PEMUNGUTAN DANA STIKER SEA GAMES,
•PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT PLN, DAN LAIN-LAIN.
16

17. KASUS:
KONSUMEN VS BANK BCA
YLKI: KONSUMEN BANK BCA A.N. SRI RAHAYU A/C: 005-
010814-7, ALAMAT JL. RAYA BOGOR NO. 2 RT 04/06,
KRAMATJATI, JAKTIM.
KONSUMEN TUNA NETRA NASABAH TAHAPAN BCA MELALUI
FASILITAS HALO BCA.
YBS TIDAK DAPAT MEMBUAT TANDA TANGAN (HANYA
MENGGUNAKAN CAP JEMPOL TANGAN) MAKA APABILA YBS
INGIN MENJADI NASABAH BCA DITETAPKAN PERSYARATAN
KHUSUS YI MENGGUNAKAN PENGAMPU YANG DIANGKAT
OLEH HAKIM BERDASARKAN SUATU PUTUSAN PENGADILAN.
KETENTUAN INI UNTUK MELINDUNGI NASABAH YI DEMI
KESELAMATAN DANA NASABAH DARI KEMUNGKINAN
PENYALAHGUNAAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB.
17

18. KASUS:
KONSUMEN VS BANK BCA
PASAL 7 UUPK KURANG LENGKAP.
PASAL 5 UU NO. 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT
“SETIAP PENYANDANG CACAT MEMPUNYAI HAK YANG SAMA DALAM
SEGALA ASPEK KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN”.
SESEORANG TIDAK CAKAP APABILA SAKIT INGATAN/GILA DAN DI
BAWAH UMUR 21 TAHUN.
SUMBER: BIDANG PENGADUAN YLKI, REGISTER KASUS NO.
128/B/SDM/YLKI/1999, 17 FEB 1999).
18

19. PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA
PENDIDIKAN
•TERGANGGUNYA PROSES BELAJAR MENGAJAR KARENA
KONFLIK INTERNAL SEKOLAH/UNIVERSITAS.
•PRAKTIK BISNIS TIDAK SEHAT DENGAN MENJADIKAN SISWA
SEBAGAI OBJEK BISNIS.
•SISWA HARUS MENERIMA BEBAN PELAJARAN DI LUAR
KEMAMPUAN SISWA.
•TRIK-TRIK PEMASARAN SEKOLAH/UNIVERSITAS DALAM BENTUK
IKLAN/BROSUR, BELUM TAMPIL SEBAGAI SUMBER INFORMASI
YANG UTUH, NAMUN LEBIH BERBAU PERSUASIF BAHKAN
MANIPULATIF.
•PELAJARAN DI SEKOLAH TIDAK MENCUKUPI.
19

20. PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA
TELEKOMUNIKASI
•PT TELKOM
•TANGGAP TERHADAP KELUHAN PELANGGAN. “HARI INI MENGADU, HARI
INI BERES”.
•ADA INISIATIF UNTUK MENGGELAR FORUM TEMU PELANGGAN (5 JULI
1997, BENTARA BUDAYA JAKARTA).
•BELUM ADA STANDAR MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN
KONSUMEN.
•SISTEM PENGADUAN MASALAH YANG DIALAMI KONSUMEN.
20

21. INTI PERMASALAHAN
•SUBSTANSI HUKUM,
•KELEMBAGAAN,
•BUDAYA HUKUM.
21