Perlindungan Perempuan & Anak untuk kemajuan indonesia.pptx

Pentingnya penguatan PPA

1. Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Kemajuan Indonesia Mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai fondasi masa depan bangsa. Oleh Arief Cholisudin Y., S.STP, MM Kepala DP3AP2KB Kota Kediri

2. Mengapa Perlindungan Perempuan dan Anak Penting? Fondasi Masa Depan Perempuan dan anak adalah pilar utama yang menentukan kualitas generasi mendatang. Kekuatan dan ketahanan mereka mencerminkan kekuatan bangsa Indonesia. Hambatan Potensial Kekerasan dan diskriminasi yang masih terjadi secara sistemik menghalangi perempuan dan anak untuk berkembang optimal dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan. Kunci Pembangunan Tanpa perlindungan yang memadai, pembangunan Indonesia tidak akan berkelanjutan dan inklusif. Perlindungan menjadi prasyarat untuk kemajuan nasional. Ketika perempuan dan anak terlindungi, mereka dapat mengeluarkan potensi terbaik mereka. Ini bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga strategi pembangunan yang cerdas untuk Indonesia.

3. Fakta Mengejutkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 1/4 Perempuan Satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual (SPHPN) 2024 30.180 Kasus Anak Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di SIMFONI – PPA 2024 86% Korban Anak Perempuan Persentase anak perempuan yang menjadi korban kekerasan 1/9 Pernikahan Dini Anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun Angka-angka ini bukan sekadar statistik—mereka merepresentasikan kehidupan nyata yang terdampak. Di balik setiap angka terdapat cerita perjuangan, trauma, dan potensi yang terbuang.

4. Lingkungan Aman, Masa Depan Cerah Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik , mental, spiritual, moral, dan sosial mereka. Lingkungan aman adalah hak mereka , bukan privilese.

5. Kerangka Hukum dan Kebijakan Perlindungan 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23/2002) yang memperkuat sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan memperluas lingkup perlindungan. 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi anggota keluarga dari kekerasan domestik. 3 Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 yang secara khusus memasukkan fokus perlindungan anak sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. 4 Lembaga Pengawas Komnas Perempuan, KPAI, dan Kemen PPPA berperan sebagai lembaga pengawas dan pelaksana kebijakan perlindungan di tingkat nasional hingga daerah. Kerangka hukum ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan, tetapi implementasi yang konsisten dan menyeluruh masih menjadi tantangan besar.

6. Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan UPTD Menteri Arifah Fauzi menegaskan pentingnya penguatan Unit Pelayanan Teknis Daerah sebagai ujung tombak perlindungan di tingkat lokal . - Call Center UPT PPA Kota Kediri 0811 -3784 - 129 Hotline Pengaduan SAPA 129 dan WhatsApp [phone] sebagai saluran pengaduan kekerasan yang dapat diakses 24 jam oleh masyarakat. Kementerian PPPA menjadi garda terdepan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan Kemen PPPA tidak hanya berperan dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga dalam implementasi program langsung ke masyarakat melalui berbagai layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

7. Tantangan Nyata di Lapangan 18% Intimidasi Anak Perempuan Persentase anak perempuan yang mengalami intimidasi di lingkungan sekolah, menciptakan trauma dan menghambat proses belajar. 24% Intimidasi Anak Laki-laki Persentase anak laki-laki yang mengalami intimidasi, menunjukkan kekerasan di sekolah masih menjadi masalah serius. 17% Tanpa Akta Kelahiran Persentase anak tanpa akta kelahiran yang mengakibatkan kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

8. Ancaman yang Harus Dihadapi Bersama Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan masalah individu atau keluarga semata. Ini adalah tantangan kolektif yang membutuhkan respon dari seluruh elemen masyarakat. Ketika kita membiarkan kekerasan terjadi, kita secara tidak langsung melestarikan budaya yang merugikan bukan hanya korban, tetapi juga masa depan bangsa kita. "Melindungi perempuan dan anak berarti melindungi masa depan Indonesia."

9. Inisiatif dan Solusi yang Sedang Berjalan Reformasi Kebijakan UNICEF mendukung reformasi kebijakan dan kampanye nasional anti-pernikahan anak untuk mengubah norma sosial yang merugikan. Sistem Perlindungan Pengembangan sistem perlindungan anak komprehensif di tingkat nasional dan daerah dengan pendekatan terintegrasi. Pemberdayaan Masyarakat Program Desa Ramah Anak dan Perempuan memperkuat kapasitas komunitas untuk melindungi anggotanya yang rentan. Pelatihan dan Sosialisasi Pelatihan dan sosialisasi hukum perlindungan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Program-program ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan dan membangun sistem perlindungan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

10. Dampak Perlindungan terhadap Kemajuan Indonesia Peningkatan IPM Indeks Pembangunan Manusia meningkat seiring dengan perlindungan yang lebih baik, mencerminkan kualitas hidup yang lebih tinggi. Kontribusi Ekonomi Perempuan dan anak yang terlindungi dapat berkontribusi maksimal pada ekonomi dan pembangunan sosial. Pengurangan Kemiskinan Pengurangan kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan dan kesehatan yang terjamin untuk semua. SDM Berkualitas Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama untuk kemajuan nasional jangka panjang. Perlindungan bukanlah pengeluaran—ini adalah investasi strategis untuk Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

11. Peran Kita Semua: Masyarakat, Pemerintah, dan Dunia Usaha Peran Masyarakat Aktif melaporkan kasus kekerasan melalui saluran yang tersedia. Mencegah praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan anak dan diskriminasi gender. Membangun lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Peran Pemerintah Memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Mengalokasikan anggaran memadai untuk program perlindungan. Memastikan layanan perlindungan tersedia hingga ke daerah terpencil. Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan. Peran Dunia Usaha Mendukung program tanggung jawab sosial untuk perlindungan. Menciptakan lingkungan kerja ramah perempuan dan anak. Menerapkan kebijakan non-diskriminasi dan anti-pelecehan. Memberikan cuti melahirkan dan menyusui yang memadai. Kolaborasi tiga pilar ini menciptakan ekosistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

12. Pesan Kunci "Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya hak, tetapi investasi masa depan yang menentukan wajah Indonesia di tahun-tahun mendatang." Investasi Masa Depan Melindungi perempuan dan anak berarti mempersiapkan generasi berkualitas untuk memimpin Indonesia. Kolaborasi Lintas Sektor Kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta adalah kunci keberhasilan sistem perlindungan. Dampak Tindakan Kecil Setiap langkah, sekecil apapun, berkontribusi pada perubahan sistemik yang mendukung kemajuan Indonesia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang aman dan adil bagi semua

13. Mari Bersama Wujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Anak! Dukung Program Berpartisipasilah dalam program perlindungan dan pemberdayaan di komunitas Anda. Laporkan kasus kekerasan melalui hotline SAPA 129 atau WhatsApp [phone]. Sebarkan Kesadaran Bagikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak. Edukasi keluarga dan tetangga tentang pentingnya perlindungan bagi kemajuan bersama. Jadilah Agen Perubahan Mulai dari lingkungan terdekat, ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk perempuan dan anak. Tantang norma sosial yang merugikan. Bersama, kita bangun masa depan gemilang untuk generasi emas Indonesia!