Perlunya pengawasan Dana Desa tulisan.docx

Dana Desa perlu diawasi dengan sebail-baiknya. Untuk itu diperlukan beberapa referensi tentang Dana Desa

1. Home Berita TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT
SELAKU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA DESA OLEH INSPEKTORAT SELAKU
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

2. Berita Daerah  
Admin Inspektorat
27 November 2021
13515

3. (Drs. Raden Lukman. M.Si, PPUPD Madya Inspektorat Kabupaten Serang)
 
I. LATAR BELAKANG
Pengaturan  mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa telah membawa babak baru dan membawa harapan baru bagi
kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa.  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan  paradigma pengaturan desa. Desa tidak
lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi
subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-
Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata
pemerintahan nya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa
diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai
sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan
desa dan kekayaan milik desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu  sumber
pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa
adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan,
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pada
tahun 2019 pagu anggaran dana Desa ditetapkan sebesar 70 triliun. Peningkatan
alokasi Dana Desa sangat signikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya
dialokasikan sebesar 60 triliun dengan rata-rata nasional per desa menerima
Rp.800,4 juta.
 Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas
mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai
penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa,
pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai
subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.   

4.  Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan,
meliputi :
1.Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas);
2.Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga
3.Adanya kelebihan pembayaran
4.Adanya kekurangan volume pekerjaan
5.Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan
6.Adanya pengadaan fiktif
7.Adanya Pengeluran tidak didukung bukti yang memadai
8.Laporan tidak membuat.
Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh
Aparat Penegak Hukum (APH)  karena adanya unsur kecurangan (fraud) dan
adanya unsur pidana.
Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para
pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah desa. Besarnya Dana Desa belum
selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas.
Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahun, ketidakmampuan dan
adanya resiko  tindakan penyalahgunaan (fraud). Tindakan kecurangan (fraud) ini
merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga
hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.
Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin,
sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk
itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu
Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.
 Dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana peran Inspektorat Daerah Daerah
selaku APIP (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam pembinaan dan Pengawasan dana
Desa.
 
II. PERAN INSPEKTORAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan PP. Nomor 12 tahun
2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah pada Pasal 19
bupati/walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

5. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa, bupati/walikota dibantu
Camat dan  Inspektorat serta Bupati/walikota menugaskan Perangkat Daerah
terkait.
 Pembinaan dan pengawasan oleh inspcktorat dilaksanakan untuk menjaga
akuntabilitas pcngclolaan keuangan desa.  meliputi:
a. laporan pertanggungiawaban pengelolaan kcuangan desa;
b. efisiensi dan efcktivitas pcngelolaan keuangan desa; dan
c. pelaksanaan  tugas lain sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-
undangan.
Peran APIP dalam pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dilakukan dengan 2
(dua) cara; Pertama  assurance dan peran
Consulting. Peran assurance  dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat
objek terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya.
Bentuk kegiatan assurance berupa kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi.
Peran Consulting  atau konsulasi memberikan konsultasi atau layanan lain
dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan APIP dan manajemen,
kegiatannya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi. Beberapa kegiatan
konsultasi, diantaranya :
1.Ikut berperan dalam penyusunan kebijakan Kepala Daerah terkait
pengelolaan Keuangan dan aset desa.
2.Melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai Nara Sumber.
3.Pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa.
Pada tahun 2016 Kementrian Dalam Negeri selaku Pembina Pemerintah Daerah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang Pedoman Pengawasan
Dana Desa. Beberapa hal yang dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut :
1.Pelaksanaan       pengawasan      dana        desa        bertujuan       untuk
memberikan   keyakinan  yang   memadai  bahwa  pengelolaan   dana    desa
telah    dilakukan   sesuai   dengan  ketentuan,    khususnya    terkait   tepat
lokasi,  tepat   syarat,  tepat   salur,  tepat  jumlah,   dan   tepat  
penggunaan.

6. 3. pengawasan    Dana   Desa   diarahkan     untuk    mencegah terjadinya  
penyimpangan   pengelolaan  dana   desa,   sehingga  APIP harus   merancang  
program  pengawasan   Dana  Desa  yang  mampu bertindak    sebagai 
pencegahan  (preventive action)  bukan  tindakan represif  atau    APIP berfungsi 
sebagai  early   warnzng   system.    APIP harus     mampu    melakukan   
asistensi/pendampingan    pengelolaan     Dana    Desa, sehingga       
kegamangan/ketakutan           perangkat        desa         untuk membelanjakan  
dana desa   tidak terjadi.
4. Meskipun    pengawasan    Dana   Desa   bersifat   pencegahan namun     bukan    
berarti    APIP    mengabaikan       adanya      tindakan
kecurangan    (fraud)   pengelolaan   Dana   Desa,   sehingga   APIP juga harus  
merancang   program  pengawasan   Dana  Desa  yang  sifatnya pengawasan   
terhadap   kepatuhan    desa   (audit kepatuhan)  dalam   pengelolaan  
dana desa.     Disamping  itu,   APIP juga    harus   merespon   apabila  terdapat
pengaduan    masyarakat    terkait   pengelolaan    Dana   Desa   melalui klarifikasi
kajian    dan/atau       Pemeriksaan      Khusus /Pemeriksaan Investigasi. (Audit
Investigasi)
5. selain   penilaian   terhadap    kepatuhan     pengelolaan   Dana Desa,   APIP
juga     harus   mampu   melakukan    penilaian   terhadap kinerja  Dana Desa
melalui audit Kinerja, dalam artian  APIP harus  mampu  menilai apakah Dana
Desa telah memberi manfaat  kepada  masyarakat.
6. mengingat   besarnya   jumlah   dan    kondisi   geografis  desa, maka   dalam  
merancang   Program  Kegiatan  Pengawasan   Tahunan (PKPT),APIP harus  
merancang  pengawasan  ke  dalam  PKPT berbasis risiko,
7. pedoman   pengawasan    Dana   Desa   oleh    APIP  mengatur standar   minimal 
langkah-langkah   yang  harus   dilakukan   oleh   APIP dalam  melakukan  
pengawasan   Dana  Desa  termasuk   didalamnya format-format   mengenai 
Program  Kerja Pengawasan   (PKP),  Kertas Kerja   Pengawasan    (KKP) maupun    
sistematika     Laporan    Hasil Pengawasan    (LHP).
 
II. TATA CARA PENGAWASAN DANA DESA

7. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang
Pedoman Pengawasan Dana Desa, dijelaskan mengenai tata cara pengawasan
dana desa adalah sebagai berikut :
A.  Tujuan    Pengawasan
Pengawasan  Dana Desa bertujuan  untuk  menilai:
a.  Ketepatan  lokasi penyaluran  Dana desa   ke  desa   yang berhak  menerima;
b. Ketepatan  kelengkapan  syarat penyaluran  Dana Desa;
c.  Ketepatan waktu  penyaluran  Dana Desa;
d. Ketepatan jumlah  Dana Desa yang diterima dan   disalurkan;   dan
e.  Ketepatan penggunaan   Dana Desa dengan ketentuan   yang berlaku.
B. Sasaran Pengawasan
1.  Pemerintah  Kabupaten /Kota oleh  APIP Provinsi
a.   Pra  Penyaluran
Tersedianya     regulasi    dan      kebijakan     pemerintah     kabupaten/kota
mengenai  dana  desa.
b. Penyaluran
Kepatuhan  dan   mekanisme  penyaluran  Dana Desa dari   RKUD ke  RKD.
c.   Pasca Penyaluran
Mekanisme   pembinaan    dan    pengawasan   terhadap    Dana   Desa  oleh
Gubernur.
2.  Pemerintah  Desa oleh  APIP Kabupaten/Kota
a.   Pra  Pencairan  dan   Penggunaan

8. Tersedianya   regulasi,   kebijakan  internal,   Sumber   Daya  Manusia  dan
prosedur  perencanaan   Dana Desa oleh  Pemerintah  Desa.
b.  Pencairan  dan   Penggunaan
Kehandalan   Sistem   Pengendalian   Intern   dan    Kepatuhan    Pemerintah Desa
terhadap:
1) Mekanisme pencairan  Dana Desa dari   RKD;
2) Pengadaan  barang/ jasa;   dan
3) Penggunaan  Dana Desa.
c.   Pasca Pencairan  dan   Pengunaan
1) Penatausahaan    Dana Desa;
2) Perpajakan;
3) Pengujian  bukti pertanggungjawaban   Dana Desa;
4) Kepatuhan  penyampaian  laporan dana  desa; dan
5) Sisa  Dana Desa di Rekening Kas  Desa (RKD).
C. Jenis Pengawasan
Jenis Pengawasan Dana Desa oleh APIP, terdiri dari :
1.APIP Provinsi berupa  evaluasi dan  pemantauan;   dan
2.APIP Kabupaten /Kota   berupa  Pemeriksaan  Dengan Tujuan  Tertentu
D. Tahapan Pengawasan
1.  Survey Pendahuluan;
2.  Pengujian sederhana  atas   kehandalan  Sistem Pengendalian  Intern; dan
3.  Pengujian rinci.
E. Standar Pengawasam

9. Standar  Pengawasan  yang digunakan  adalah  Standar  Audit Intern  Pemerintah
Indonesia yang dikeluarkan  AAIPI tertanggal 30  Desember 2013
F.  Metodologi  Pengawasan
Metodologi pengawasan   yang  digunakan   adalah   menggunakan    metode  UJI
petik  (sampling) yang  dilakukan   dengan  petimbangan   profesional  terhadap
jenis-jenis  bukti  pemeriksaan  melalui analisis  terhadap  peraturan   perundang
undangan    dan     kebijakan-kebijakan,    analisis   terhadap    bukti   pelaksanaan
kegiatan,  dan   observasi pengecekan   fisik serta  wawancara  dengan  pelaksana
dan  pejabat terkait.
G. Pelaporan Hasil Pengawasan
Hal-hal    perlu    menjadi    perhatian dalam Penyusunan Laporan   Hasil 
Pengawasan,  sebagai berikut:
1.  Selambat-lambatnya 1 (satu)  minggu   setelah     selesai    melakukan
pengawasan,  Tim  Pengawas wajib menyusun  Laporan hasil Pengawasan;
2.   Penyusunan Laporan  Hasil Pengawasan memperhatikan prinsip tepat waktu,
lengkap, akurat,  obyektif, meyakinkan,  jelas dan   ringkas;
3.   Laporan  diterbitkan   sebanyak   5  (lima) eksemplar,   yang  didistribusikan
kepada:
a.    Gubernur  selaku Wakil Pemerintah  Pusat;
b.   Walikota/Bupati;
c.    Kepala  Perangka Daerah yang menangani    urusan    pemberdayaan
masyarakat  dan   Desa;
d.    Pemerintah  Desa; dan
e.    Arsip Inspektorat  (Bagian Evaluasi);
4.    Inspektur    Kabupaten/Kota    menyampaikan    resume  hasil   pengawasan
Dana  Desa kepada  BupatijWalikota  dengan  tembusan   kepada  Gubernur setiap 
triwulan  atas   pengawasan  yang telah  dilakukan,   yang menyajikan informasi:

10. 1.Rekapitulasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa per Desa
2.Rekapitulasi penerimaan  dan penyaluran   Dana  Desa  setiap  Desa  per
tahapan
3.Rekapitulasi  Penggunan     Dana     Desa     untuk      seluruh     Bidang
kewenangan Desa
4.Rekapitulasi Sisa Dana Desa  di RKD
5.Rekapitulasi jumlah pendamping  desa   setiap  kabupaten  Zkota
6.Rekapitulasi jumlah  temuan  dan  uraian  ringkas 
5.  Inspektur    Provinsi  menyampaikan    resume  hasil    pengawasan   Dana  Desa
kepada   Gubernur    dengan   tembusan    kepada   Menteri   Dalam   Negeri  c.q
Inspektur   Jenderal   setiap  triwulan  atas   pengawasan   yang   telah   dilakukan
yang bersumber     dari     laporan    dari     Inspektur     Kabupaten/kota, yang
menyajikan  informasi:
1.Rekapitulasi Kebijakan  Pengelolaan Dana Desa per
Kabupaten/KotaRekapitulasi penenmaan      dan penyaluran  Dana Desa 
setiap Kabupaten /Kota per  tahapan
2.Rekapitulasi  Penggunan Dana Desa   untuk Bidang   seluruh    Bidang
Kewenangan  Desa  
3.Rekapitulasi  Sisa  Dana Desa  di Rekening  Kas Umum  Daerah  (RKUD)
4.Rekapitulasi  jumlah pendamping  desa  setiap  kabupaten/kota
5.Rekapitulasi  jumlah  temuan  dan  uraian  ringkas.
 
Demikian, semoga bermanfaat.
1. Bentuk dan Ruang Lingkup Pengawasan
2. Tahapan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
– Perencanaan;
– Pelaksanaan;
– Pelaporan;
– Tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat
5. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa
6. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Masyarakat Desa
7. Sistem Informasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
8. Pendanaan pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

11. Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing
peserta/OPD dengan Biaya sebesar:
Rp. 3.500.000,- (Tanpa Penginapan) / Peserta
Rp. 4.500.000,- (Menginap di Hotel) / Peserta
Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3