Permasalahan Pemanfaatan Ruang di Indonesia.pptx

membahas tentang permasalahan yang terjadi di perkotaan dan wilayah

1. 1 PE RMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

2. 2 I. PE N DAHULUAN

3. 3 Pemanfaatan Ruang : Pelaksanaan program dan pembiayaannya, termasuk indikasi program yang termuat dalam RTR Pemanfaatan ruang secara vertikal (udara) dan di dalam bumi Dilaksanakan secara bertahap sesuai indikasi program yg ditetapkan Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah disinkronkan dengan pemanfaatan ruang wilayah administrasi Memperhatikan standard pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana

4. 4 Pemanfaatan Ruang : Mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan, mengembangkan penatagunaan tanah (PT), penatagunaan air (SDA), penatagunaan udara (PU) dan SDAlam lainnya Mengembangkan neraca PT, PSDA, PU, PSD Alam PT bagi pembangunan prasarana dan sarana, hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah (pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah) Yang berfungsi lindung : Prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengalihan hak atas tanah

5. 5 Pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi , kabupaten / kota Jakstra operasional dan rencana RTR strategis Program sektoral : struktur , dan pola r ua ng wilayah dan kawasan strategis Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis 11. Ada kawasan budidaya yang dikendalikan dan didorong pengembangannya 12. Pelaksanaan pembangunan melalui peng e mbangan kawasan terpadu

6. 6 Perlu RDTR dan arahan zonasi sebagai “tool” dalam pemanfaatan ruang Pelaksanaannya harus sesuai : SPM penataan ruang, Standar ku a litas lingkungan , daya dukung dan daya tampung lingkungan

7. 7 BEBERAPA CONTOH PE RMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG Konversi Lahan Pertanian Perubahan Guna Lahan yang Mengakibatkan Banjir Alih Fungsi Lahan di Perkotaan, Skyline di Perkotaan, Peruntukkan yang mengganggu Sirkulasi Lalu-lintas Alih Fungsi Pesisir Pantai/Bakau, Breakwater Penyebab Abrasi Kawasan Cagar Budaya yang Terbengkalai

8. L ahan pertanian merupakan aset penting dalam pencapaian target produksi pangan. Diperlukan biaya investasi y an g besar dan waktu y an g lama d a l a m pencetakan lahan pertanian baru. Kenyatan nya , l uas lahan yang beririgasi semakin berkurang karena adanya konversi lahan yang tidak terkendali. K ondisi iklim sering berdampak kekeringan yang m engakibatkan terjadinya penurunan produksi padi atau kegagalan panen. Strategi antisipasi dilakukan adalah melalui optimalisasi pendayaguaan sarana dan prasaran a produksi yang telah dibangun, peningkatan produktivitas padi dan perluasan areal baru di luar Pulau Jawa. 8 KONVERSI LAHAN PERTANIAN

9. 9 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Sumatera 2.115.940 2.329.100 2.562.608 2.576.323 Jawa -Bali 3.557.540 3.542.020 3.522.175 3.520.742 Kalimantan 1.171.850 1.105.490 1.141.057 1.141.057 Sulawesi 824.380 825.840 974.617 974.617 NT-Maluku 280.620 310.040 320.307 320.207 Papua 23.380 24.880 43.202 43.202 1994 1998 2002 2004 2004 - 1994 460.383 - 36.798 - 30.793 150.237 39.587 19.822 % Pertumbuhan 76,42 - 6,11 - 5,11 24,94 6,57 3,29 LUAS TOTAL SAWAH DI INDONESIA = 8,9 Jt Hektar ( 5% Indonesia), beririgasi 7,8 jt ha LUAS SAWAH DI INDONESIA 1994-2004

10. SEBARAN LAHAN PERTANIAN UTAMA DI P ULAU JAWA – P ULAU BALI 10

11. 11 Kota Medan Langkat Deli Serdang Simalungun Karo Asahan Labuhan Batu Tap.Utara Tap.Tengah Tap.Selatan Nias Dairi T.Tinggi Tanj.Balai Binjai P.Siantar Tobasa Madina 4,5 5,5 6,0 3,5 5,0 4,0 3,0 0,0 10% -10% -20% -30% 20% 30% PRODUKTIVITAS (Ton/Ha) 40% LAJU KONVERSI KUADRAN 1 Laju Konversi Positif Produktivitas Tinggi KUADRAN 2 Laju Konversi Negatif Produktivitas Tinggi KUADRAN 3 Laju Konversi Negatif Produktivitas Rendah KUADRAN 4 Laju Konversi Positif Produktivitas Rendah MATRIKS LAJU KONVERSI

12. 12 Air tertahan di DAS Limpasan di sungai Volume limpasan Volume limpasan Waktu Limpasan di sungai Air tertahan di DAS Sumber : PMB ITB PERUBAHAN GUNA LAHAN Efek Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Limpasan

13. 13

14. 14 PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP FUNGSI HIDROLOGI 0-0,1 0,4-0,5 50-60% Hutan C = 0,05 – 0,25 5-25% 75-95% Lahan Budidaya C = 0,3 – 0,5 30-50% 50-70% Perkotaan C = 0,75 – 0,95 75-95% 5-25% Sumber : PMB ITB

15. 15 Penurunan kualitas DAS bagian hulu karena adanya penebangan hutan yang mengakibatkan erosi dan koefisien aliran menjadi lebih tinggi Urbanisasi yang mengurangi daerah penyerapan air dan meningkatkan koefisien aliran air Intensitas curah hujan yang luar biasa Pengurangan daerah tampungan , seperti bendungan atau daerah tangkapan Sumber : PMB ITB PENYEBAB BANJIR SECARA HIDROLOGI

16. 16 DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DATARAN BANJIR (“FLOOD PLAIN”) DATARAN BANJIR SUNGAI Garis Sempadan (GS) GS GS GS DATARAN BANJIR DATARAN BANJIR M.A.N M.A.B BANJIR MASALAH BANJIR KONDISI BANJIR BANJIR PALUNG SUNGAI DEBIT/ALIRAN NORMAL DEBIT > 50 TAHUNAN SISWOKO BANJIR DAN MASALAH BANJIR TRADISIONAL“OK” NO PROBLEM MODEREN

17. 17 ALIH FUNGSI LAHAN DI PERKOTAAN Alih fungsi RTH menjadi Kawasan Terbangun. Contoh: Taman Pluit berubah menjadi Mega Pluit Mall; taman di Kebayoran Baru berubah menjadi golf driving range dan townhouses; taman di sekitar Senayan berubah menjadi berbagai hotel dan mall . Sempadan sungai di Perkotaan berubah menjadi Permukiman Kumuh.

18. 18 SKYLINE DI PERKOTAAN Persoalan Skyline yang tidak tertib menyebabkan hal-hal seperti: beberapa lokasi tidak mendapat pencahayaan dan angin yang cukup, kesan tidak rapi dan teratur serta blocking pandangan. PERUNTUKKAN LAHAN YANG MENGGANGGU SIRKULASI LALU-LINTAS Salah satu contohnya adalah kawasan industri yang berada terlalu dekat dengan CBD . Peruntukkan ini akan mengganggu sirkulasi lalu-lintas terutama di jalan arteri.

19. 19 Alih Fungsi Pesisir Pantai/Bakau menjadi Kawasan Terbangun Breakwater di Pesisir Pantai yang mengakibatkan kekuatan abrasi menjadi lebih besar Pesisir Pantai/Bakau berubah menjadi hotel dan areal terbangun lainnya.

20. 20 Kawasan Cagar Budaya yang Terbengkalai Kawasan Cagar Budaya yang merupakan salah satu kawasan yang harus dilindungi, pada saat ini banyak yang berada dalam kondisi terbengkalai/tidak terurus.

21. 21 BEBERAPA CONTOH KASUS IMPLEMENTASI PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA Zoning di Perkotaan, KIP di Perkotaan Ruang Terbuka Hijau Manajemen dan Konsolidasi Lahan Penanganan Bencana Alam

22. 22 Zoning di Perkotaan (Kawasan Jabotabek)

23. Kawasan - kawasan sepanjang sungai Ciliwung t t 1 t 2 t 3 Hulu Tengah Hilir 2000 m dpl ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN HULU, TENGAH, HILIR JABODETABEK-PUNJUR Kaw. Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) Kaw. Penyangga DKI (Depok, Bekasi, Tangerang, dll) DKI Jakarta Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota minimal 30%, dimana proporsi RTH Publik pada wilayah kota minimal 20%, private minimal 10% Proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan JKT DPK BGR S. Ciliwung

24. 24 Kampong Improvement Program (KIP) di Perkotaan KIP adalah program perbaikan kampung-kampung kota akibat urbanisasi yang tinggi dan mengakibatkan kekumuhan kota. Terdiri dari : Perbaikan prasarana dan kualitas fisik Rumah dan permukiman yang sehat Tujuan Akhir : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan perbaikan fisik lingkungan diusahakan pula peningkatan ekonomi masyarakat. Usaha-usaha perbaikan : Jalan-jalan kendaraan Jalan setapak Saluran drainase Pembuangan sampah MCK

25. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota minimal 30%, dimana proporsi RTH Publik pada wilayah kota minimal 20%. Proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan . RUANG TERBUKA HIJAU

26. 26 RUANG TERBANGUN RUANG TERBUKA RUANG TERBUKA NON HIJAU RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) WILAYAH PERKOTAAN Pengaturan Kebutuhan Minimal Penyediaan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau

27. 27 RTH fungsi ekologis RTH fungsi ekonomi RTH fungsi arsitektural RTH fungsi sosial/budaya FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

28. TIPOLOGI RTH 28 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fisik Struktur Kepemilikan RTH Alami RTH Non-alami Pola Ekologis Pola Planologis RTH Publik RTH Privat Fungsi Ekologis Sosial/ Budaya Arsitektural Ekonomi

29. 29 UDARA AIR TANAH FUNGSI INTRINSIK FUNGSI EKSTRINSIK FUNGSI SOSIAL FUNGSI EKONOMI FUNGSI ARSITEKTURAL FUNGSI EKOLOGIS SISTEM PERAKARAN SISTEM TAJUK & PERCABANGAN

30. MANAJEMEN LAHAN 30 Rencana Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan Ruang Kebijakan & Peraturan pertanahan Pengembangan Kelembagaan Administrasi pertanahan Sistem Informasi pertanahan Manajemen Lahan UU 26/2007 PP 16/2004 Peraturan BPN 4/1991 bridging & operasionalisasi

31. Naskah Akademis Konstruksi Hukum Iwan Isa Ruang dalam perspektif Pertanahan UUPA (UU 5/60) UUTR (UU 26/2007) Tanah adalah matrik dasar sistim ruang Diatas tanah telah ada kegiatan Penggunaan tanah dan Penguasaan tanah yang diselenggarakan oleh rakyat Penataan ruang identik dengan menata kembali Penggunaan tanah dan Penguasaan tanah yang diselenggarakan oleh rakyat Penyelenggaraan penataan ruang hanya mungkin diselenggarakan melalui pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah (penatagunaan Tanah) Perlu dirumuskan kebijakan dan penyelenggarakan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah atau penatagunaan Tanah Hak-hak keperdataan rakyat: Hak-hak Private Perencanaan pembangunan untuk masyarakat: Hak - hak publik Perlu dikembangkan penatagunaan tanah Untuk melaksanakan pola penatagunaan tanah perlu disusun PP Hak menguasai negara: mengatur peruntukan, persediaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah

32. Penatagunaan Tanah (PP No 16/2004) Penatagunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. 32 Tujuan : Mengatur penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah; Mewujudkan penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah ; Menjamin kepastian hukum untuk menguasai , menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan . Sumber: BPN

33. Tanah harus digunakan dan di cegah dari penelantaran dan kerusakan Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pelayanan administrasi pertanahan dilaksanakan apabila penggunaannya m emenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah, sesuai dengan RTRW, tidak saling mengganggu, harmonis serta memelihara tanah dan lingkungan , tidak merobah bentang alam, Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah penggunaan tanahnya dengan memperhatikan hak atas tanah serta kepentingan masyarakat. KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH (PP 16/2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH) Sumber: BPN

34. Hak Atas Tanah tidak dapat diberikan terhadap bidang-bidang tanah apabila: tanahnya terletak di Kawasan Lindung yang termasuk Kawasan Hutan; tanahnya terletak pada lokasi Situs; Penyelesaian administrasi pertanahan di atas dan atau di bawah tanah yang tidak terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah di atas dan atau di bawahnya harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah; Penggunaan dan Pemanfaatan tanah terhadap pulau-pulau kecil harus memperhatikan kepentingan umum (i.e Tidak menutup akses umum ke pantai / laut) KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH (PP 16/2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH) Sumber: BPN

35. KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH (PP 16/2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH) Syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah merupakan satu kesatuan proses penyelesaian adminstrasi pertanahan Apabila pemilik tanah yang tidak mentaati syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah, dikenakan sanksi Penetapan rencana tata ruang wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya, begitu pula pemanfaatannya tidak bisa ditingkatkan. Sumber: BPN

36. RTRW VS Sesuai Tidak Sesuai Hak atas tanah tetap diakui Ps 9(1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah Disesuaikan Ps 7(5) Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak dapat dikembangkan, ps 7(4,5) Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Setelah penetapan RTRW Penyelesaian administrasi pertanahan dlaksanakan apabila memenuhi syarat menggunakan dan memanfaatkan Tanah Ps 10(1) Syarat- Syarat Ditetapkan melalui PTPGT Ps 13,5 KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH (PP 16/2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH) Memenuhi syarat-syarat lain Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah ada sebelum Penetapan RTRW Penggunaan tanah Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan, memelihara dan mencegah kerusakan tanah Ps 8,14 Masyarakat yang menyesuaikan diberi insentif Masyarakat yang tidak menyesuaikan dikenakan dinsentif Sumber: BPN

37. - Tanah Milik Adat - Hak Pengelolaan - Tanah Negara - Hak Milik Bersertipikat - Hak Guna Bangunan Bersertipikat - Hak Guna Usaha Bersertipikat Hak Pakai Bersertipikat Selama dipergunakan Sesuai tujuan haknya Dengan jangka waktu Tata Ruang / perubahan nya Penggantian atas Hak Keperdataan Sumber: BPN

38. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus merujuk ke dokumen Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW), apabila tidak sesuai dengan RTRW maka penggunaan tanah yang ada tidak dapat diperluas dan pemanfaatannya tidak dapat ditingkatkan. 38 Inventarisasi penguasaan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah Penetapan neraca penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW; dan Kajian kondisi fisik wilayah. Sumber: BPN

39. Konsolidasi Lahan (Tanah) Konsolidasi tanah adalah merupakan kebijakan untuk merubah kepemilikan dan penggunaan tanah, pembebasan lahan untuk pembangunan, dan untuk peningkatan kualitas lingkungan dan perlindungan sumber daya alam, melalui partisipasi aktif dari masyarakat (Peraturan Kepala BPN No. 4/1991). 39 Pembentukan kembali kondisi fisik kepemilikan tanah dan penggunaan tanah untuk disesuaikan dengan RTRW Penguasaan/ pembebasan tanah untuk menunjang pembangunan melalui prinsip penggantian dengan bidang tanah yang memiliki nilai ekonomi yang setara Peningkatan efisiensi dan produktivitas tanah dan kualitas lingkungan dan konservasi lahan melalui penataan ruang yang konsisten Pelibatan peran-serta masyarakat untuk mendukung program Pemerintah dalam masalah pertanahan. Sumber: BPN

40. Realokasi kepemilikan lahan untuk mengurangi fragmentasi. 40 A A B B C C D Sebelum C A B D sesudah

41. Penataan ulang kepemilikan lahan akibat perubahan fisik jalan. 41 Jalan lama Jalan baru

42. Membagi kepemilikan lahan menjadi beberapa kepemilikan 42 A C B D Sebelum Sesudah A B C D

43. Memecahkan masalah sengketa kepemilikan tanah dan menetapkan aturan untuk kepemilikan bersama. 43 A B C D A B C D ? ? §§ sengketa Sebelum Sesudah

44. 44 RTRW Nasional Koridor utama Kaw. Tertentu Pulau RTRW Propinsi Kawasan Andalan Aglomerasi kota-kota Satuan Wilayah Sungai RTRW Kota/ Kab Zoning Kawasan Pusat-pusat kegiatan Struktur jaringan Kebutuhan sektor RDTR Kawasan Blok plan kawasan Kebutuhan lahan Jaringan transp Fasos-fasum Pengendalian Pemanfataan Ruang Perijinan Pembangunan Penggunaan Penatagunaan Tanah Pembebasan Konsolidasi Pemanfaatan Manajemen Lahan Identifikasi persil Status kepemilikan Sistem informasi Prosedur pembebasan Rencana Pemanfaatan Program implementasi Tahapan /waktu Pembiayaan Renc Penggunaan

45. PERAN RTRW KOTA DALAM PENGADAAN TANAH 45 C:/BHK-DJPR/Ande/Presentasi Peningkatan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah perlu ditunjang dengan mekanisme PENGADAAN TANAH yang cepat dan transparan . Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ( Perpres 36/2005) mengatur tentang mekanisme pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum .

46. Kaitan RTR Kota dengan Pengadaan Tanah unt uk Kepentingan Umum 46 Bunyi pasal 4 ayat (1) dan (2) Perpres 36/2005 Ayat (1) : “ Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada RENCANA TATA RUANG WILAYAH yang telah ditetapkan lebih dahulu .” Ayat (2) : “ Bagi daerah yang belum menetapkan RENCANA TATA RUANG WILAYAH, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada .”

47. Proses Pengadaan Tanah Rencana Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 47 Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Penelitian dan Inventarisasi atas tanah Penelitian mengenai status hukum tanah Penaksiran besarnya ganti rugi Sosialisasi kepada pemegang hak atas tanah Musyawarah dalam rangka Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi Sepakat tidak Sepakat Penyerahan hak atas tanah Penetapan bentuk & besarnya ganti rugi tidak diterima diterima Pelaksanaan Pembangunan Mengajukan keberatan Keputusan mengukuhkan atau mengubah tidak diterima diterima Pengajuan pencabutan hak atas tanah Pencabutan Hak

48. Penanganan Bencana Pelaksanaan dan penegakan Rencana Tata Ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam yang mencakup pemberlakuan pedoman bidang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Salah satu contohnya adalah revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat pasca terjadinya bencana gempa bumi tahun 2009. Dengan adanya revisi RTRWP ini diharapkan akan dapat mengurangi dampak kejadian gempa bumi di wilayah ini jika terjadi di lain waktu. RTRWP ini mengarahkan lokasi yang layak untuk dikembangkan dan lokasi yang perlu dilindungi antara lain berdasarkan perlindungan rawan bencana. Dalam Rencana Tata Ruang yang lebih detail, di kawasan rawan bencana diarahkan aturan tentang pemanfaatan ruang serta dialokasikan kawasan-kawasan evakuasi. 48

49. Penanganan Pasca Bencana, dilakukan: Identifikasi peta eksisting citra satelit Iconos sebelum terjadi gempa dilihat dari jumlah bangunan dilihat dari fungsi terdiri dari rumah, perdagangan, perkantoran dan lain-lain. Identifikasi peta eksisiting citra satelit iconos setelah terjadi gempa bumi untuk menghitung besaran fisik bangunan yang rusak di wilayah bencana. Identifikasi lokasi-lokasi rawan bencana menurut geologi terkait dengan rawan bencana. Ground check ke lapangan untuk validasi dan penyesuaian hasil kajian desk study yang selama ini dalam pembahasan. Identifikasi gejala fisik tekait dengan faktor geologi teknik untuk mengambil keputusan untuk kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan rawan bencana dalam membuat aturan-aturan dalam bidang penataan ruang. Rekomendasi penetapan lokasi-lokasi yang rawan bencana dikaitkan dengan aturan Arahan Pengendalian Ruang yaitu Ketentuan Umum Zonasi, Disinsentif dan Insentif, Perijinan, dan Arahan Sanksi. 49 Penanganan Bencana

50. 50 Peta Kelompok Kawasan Berdasarkan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sumbar

51. 51 Sumber : PMB ITB Zona Peruntukkan Ruang Kawasan yang Diharmoniskan dengan Mitigasi Tsunami

52. 52 Sumber : DR. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana , M.Eng .

53. 53 TERIMA KASIH