Permen Koperasi dan UKM 19 tahun 2008.ppt

Regulasi terkait Koperrasi

1. Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998
DENGAN
PERMEN No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
PEDOMAN PELAKSANAAN PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH KOPERASIOLEH KOPERASI
BANJARMASIN, 15 JUNI 2010
ANALISIS PERBANDINGAN
Tentang

2. Dalam rangka membangun Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam rangka membangun Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi sebagai lembaga keuangan yang dapat berperan dalam Koperasi sebagai lembaga keuangan yang dapat berperan dalam
menggerakkan sektor riil anggotanya, serta mewujudkan sebagai lembaga menggerakkan sektor riil anggotanya, serta mewujudkan sebagai lembaga
keuangan yang sehat dan terpercaya.keuangan yang sehat dan terpercaya.
Maka pemerintah telah menyempurnakan Kepmen : 351 / 1998 menjadi Maka pemerintah telah menyempurnakan Kepmen : 351 / 1998 menjadi
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
tanggal 13 November 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi.(Adendum Permen 14 Desember 2009
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Deputi Bidang Pengembangan SDM
2010
PermenKop dan UKM
No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
PENDAHULUAN

3. 3
PERMENKOP DAN UKM
No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
terdiri dari : 9 Bab dan 41 Pasal
BAB I Pasal 1 : KETENTUAN UMUM
BAB II : ORGANISASI
Pasal 2 : Umum (KSP/USP harus memiliki Visi dan Misi)
Pasal 3 : Bentuk KSP (Primer dan Sekunder)
Pasal 4 – 5 : Pendirian KSP Primer dan Sekunder
Pasal 6 : Pembentukan USP Koperasi
Pasal 7 – 9 : Pembagian, Penggabungan dan Peleburan
Pasal 10 : Kepengurusan
Pasal 11 : Pengelola
Pasal 12 : Pengawas
Pasal 13–14: Hubungan Kerja
Pasal 15 : Pengelolaan KSP
Pasal 16–17 : Pengelolaan USP
Pasal 18 : Jaringan Pelayanan
BAB III : KEGIATAN USAHA
Pasal 19 : Umum
Pasal 20 : Jenis Usaha
Pasal 21 : Jaminan
Pasal 22 : Larangan Usaha di sektor riil
Pasal 23 : Pelaporan
BAB IV : PERMODALAN
Pasal 24 : Modal Disetor Pendirian KSP dan
Modal Tetap Pembentukan USP Koperasi
Pasal 25 : Pengelolaan Harta Kekayaan Koperasi

4. 4
PERMENKOP DAN UKM
No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
terdiri dari : 9 Bab dan 41 Pasal
BAB IX Pasal 41 : PENUTUP
BAB VII : PEMBUBARAN KSP DAN PENUTUPAN USP KOPERASI
Pasal 38 : Pembubaran dan Penutupan oleh Rapat Anggota
Pasal 39 : Pembubaran dan Penutupan oleh Pemerintah
BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40 : Kepmenkop dan PKM No.351/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi
KSP/USP Koperasi segera menyesuaikan AD paling lambat 2 (dua) tahun
BAB V : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 26–27 : Pembinaan
Pasal 28 : Pengembangan
Pasal 29-32 : Penilaian Kesehatan
BAB VI : PENGAWASAN
Pasal 33 : Pengawasan Internal
Pasal 34–35 : Pengawasan Eksternal
Pasal 36 : Audit
Pasal 37 : Tindakan Administratif

5. Persyaratan dan tata cara pendirian KSP Primer dan Sekunder harus mengacu kepada PP No.4
Tahun 1994 tentang persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian dan perubahan
Anggaran Dasar Koperasi serta petunjuk pelaksanaannya.
Persyaratan tambahan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian
KSP Primer dan Sekunder :
1. Surat bukti penyetoran modal sendiri (deposito)
2. Rencana Kerja minimal 3 tahun, meliputi : permodalan, kegiatan usaha, organisasi dan SDM.
3. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan.
4. Nama dan riwayat hidup calon pengelola
5. Daftar sarana kerja
6. Permohonan izin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
Pendirian KSP Primer dan Sekunder
Pembentukan USP Koperasi Primer dan Sekunder
Persyaratan dan tata cara pendirian serta persyaratan tambahan dalam pengajuan
permohonan pengesahan anggaran dasar koperasi yang mempunyai usaha simpan
pinjam adalah sama dengan yang dipersyaratkan dalam Pendirian KSP Primer dan
Sekunder.
ORGANISASI

6. KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
dilaksanakan oleh :
1.KSP Primer dan Sekunder
2.Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer dan
Sekunder
Sekunder Kab/Kota
Sekunder Provinsi
Sekunder Nasional
Bentuk KSP :
Primer Kab/Kota
Primer Provinsi
Primer Nasional

7. Persyaratan
Tugas
Wewenang
Tanggung jawab
KEPENGURUSAN
( Wajib memenuhi persyaratan minimal )
Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pelatihan
simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam
yang berwawasan perkoperasian.
Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik, yaitu memiliki
keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yang
dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi
pengelola usaha simpan pinjam.
PENGAWAS
Diatur tentang :
Diatur tentang :
Persyaratan
Tugas
Wewenang
Tanggung jawab
PENGELOLA

8. HUBUNGAN KERJA
( antara Pengurus dengan Pengelola )
atas dasar “perikatan” memuat :
1.jangka waktu perjanjian
2.wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban
3.penyelesaian perselisihan
PENGELOLAAN KSP dan USP Koperasi
Pengelola KSP dan USP Koperasi bisa perorangan atau badan usaha.
KSP yang sudah mengangkat pengelola, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.
Pengurus KSP Primer dilarang menjadi pengurus pada 2 atau lebih KSP Primer.
Pengelolaan USP harus terpisah dari unit lainnya.
Koperasi yang memiliki USP harus memiliki neraca konsolidasi.

9. •Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, KSP dan USP melalui Koperasinya dapat mendirikan
jaringan pelayanan usaha berupa : Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
•Permohonan izin pembukaan kantor cabang KSP dan USP Koperasi di luar kabupaten/kota tempat domisilinya,
dilampiri :
1) alamat kantor cabang yang akan dibuka.
2) surat bukti setoran modal kerja cabang.
3) daftar sarana kerja dan kondisi fisiknya.
4) nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan karyawan kantor cabang
5) daftar anggota yang dilayani membutuhkan minimal 20 orang.
6) neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi 2 (dua) tahun terakhir.
7) rencana kerja kantor cabang minimal setahun ke depan.
8) sertifikat pelatihan simpan pinjam yang dimiliki calon kepala cabang.
Jaringan Pelayanan
Izin pembukaan kantor cabang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang telah mengesahkan akta pendirian KSP dan
USP Koperasi paling lama 3 bulan, setelah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di Kabupaten
/Kota di tempat kedudukan kantor cabang koperasi tersebut akan dibuka.
Persyaratan Minimal Pembukaan Kantor Cabang,
Capem dan Kas Pembantu KSP dan USP
 Menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk modal investasi dan modal kerja awal.
 Pernyataan pengurus bahwa dana yang dihimpun minimal 80 % disalurkan kembali di kantor cabang itu.
 Study kelayakan pendirian kantor cabang, capem dan kas pembantu.
 Mempunyai anggota minimal 20 orang di wilayah kabupaten / kotaybs.
 Memasang papan nama pada kantor di mana kantor cabang, capem dan kas pembantu didirikan.

10. KSP dan USP Koperasi melayani anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.
Dalam pemberian pinjaman, koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat
sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.

Dalam menyalurkan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian terhadap peminjam : watak, kemampuan, modal, agunan
dan prospek usaha.

Koperasi Sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung.
Untuk melayani penyimpan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis produk tabungan koperasi dan simpanan berjangka.
Dalam hal kelebihan dana dapat digunakan untuk pembelian saham di BEI, obligasi, mengembangkan dana tabungan melalui
sarana investasi lainnya.
Untuk mengurangi tingkat risiko pinjaman, koperasi dapat menetapkan jaminan dan agunan berupa barang atau hak tagih
atau pernyataan kesediaan tanggung renteng.
KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha sektor riil secara langsung.
Sistim pelaporan diatur sbb. : Pengelola kepada Pengurus tiap minggu, pengurus kepada Pengawas tiap bulan, dan Pengurus
kepada Pejabat tiap triwulan termasuk laporan tahunan.
KEGIATAN USAHA

11. Di awal pendirian, KSP wajib menyediakan modal disetor Rp.15 Juta
(KSP Primer) dan Rp.50 Juta (KSP Sekunder) dalam bentuk deposito pada
Bank Pemerintah atas nama Menteri.
Di awal pembentukan, USP Koperasi Primer menempatkan modal tetap
Rp.15 Juta, sedangkan untuk USP Koperasi Sekunder Rp. 50 Juta.
KSP dan USP Koperasi yang belum memenuhi persyaratan modal disetor
dan modal tetap tidak dapat diberikan pengesahan akta pendirian atau
pengesahan perubahan anggaran dasar.

PERMODALAN

12. Pengelolaan Harta Kekayaan Koperasi
Harta KSP dan USP tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani hak tanggungan atau digadaikan.
Harta KSP dan USP harus diatas namakan koperasi ybs., tidak
boleh atas nama pengurus, pengawas dan atau pengelola.
KSP dan Koperasi yang memiliki USP Koperasi wajib memiliki
catatan kepemilikan harta kekayaannya, minimal informasi
tentang : status kepemilikan, tanggal perolehan, spesifikasi /
kondisi fisik harta dan harga perolehan.

13. Meliputi : upaya pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan
perlindungan kepada pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Pembinaan teknis dengan cara : memantau perkembangan KSP dan USP Koperasi melalui laporan kinerja
koperasi ybs. dan melakukan pembinaan yang menyangkut organisasi, usaha dan keuangan serta
pelaksanaan program pembinaan.

Bentuk Pembinaan : perbaikan manajemen, perkuatan modal, penilaian kesehatan, diklat dan pembinaan
anggota serta pemberian tindakan admnistratif.

Dalam hal KSP dan USP Koperasi mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri
dapat memberi petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan : penambahan modal, penggantian
pengelola, penggabungan dengan koperasi lain, penjualan sebagaian aktiva tetap dan tindakan lain sesuai
peraturan. Jika upaya yang ditempuh tidak dapat diatasi maka KSP dan USP Koperasi dapat dibubarkan
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam rangka ”Pengembangan” KSP dan Koperasi yang memiliki USP dapat melakukan kemitraan dengan
koperasi dan/atau lembaga keuangan sepanjang bermanfaat bagi kemajuan koperasi dan anggotanya.
Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan yang diangkat oleh
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

14. TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pengawasan Internal dilakukan oleh Pengawas dan atau Internal Auditor, sedangkan Pengawasan Eksternal oleh Menteri atau
Akuntan Publik yang ditetapkan oleh rapat anggota.
KSP dan USP Koperasi yang mencapai volume pinjamannya di atas Rp.1 Milyar wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan
diumumkan kepada anggotanya.

PENGAWASAN
KSP dan USP Koperasi yang belum melaksanakan kegaiatan usahanya dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengesahan akta,
Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha simpan pinjam, dengan terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis
3 kali berturut-turut dalam waktu 6 bulan.
KSP dan USP Koperasi tidak menyampaikan laporan berkala sebanyak :
1 kali, dikenakan teguran lisan maupun tertulis.
2 kali berturut-turut diberikan peringatan tertulis.
3 kali berturut-turut, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat.
4 kali berturut-turut, diberikan nilai tidak sehat.
KSP dan USP Koperasi tidak menyampaikan laporan tahunan :
Lebih dari 6 bulan sejak tutup buku diberikan peringatan.
Tidak menyampaikan laporan tahun buku yang lalu, diberikan tindakan administratif berupa penurunan tingkat kesehatan.

15. KETENTUAN PERALIHAN
Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi oleh Rapat Anggota
(mengacu pada AD Koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkoperasian)
Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi oleh Pemerintah
(mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
dan petunjuk pelaksanaannya).

PEMBUBARAN KSP DAN
PENUTUPAN USP
Dengan berlakunya Permen ini, maka Kepmen Koperasi dan PPK No.351/Kep/M/XII/1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dinyatakan tidak berlaku.
KSP dan USP Koperasi yang telah berdiri wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan
Peraturan ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan ini
( 13 Nopember 2008 ).

16. Analisis Perubahan Permen19/2008
terhadap Kepmen 351/1998
A. Organisasi
1.KSP dan USP Koperasi harus memiliki Visi
dan Misi
2.Salah satu persyaratan pengajuan
permohonan pengesahan akta pendirian
melampirkan ”Rencana Kerja 3 tahun”
3.Untuk USP Koperasi mengajukan
permohonan ijin menyelenggarakan
kegiatan Usaha SP.
4.Surat Ijin Usaha diberikan oleh pejabat
setelah melakukan penilaian bahwa unit
simpan pinjam memenuhi persyaratan.
5.KSP yang sudah mengangkat pengelola,
pengurus tidak boleh merangkap sebagai
pengelola.
6.Pengurus KSP Primer dilarang menjadi
pengurus pada 2 atau lebih KSP Primer.
1.KSP dan USP Koperasi belum mengatur Visi dan
Misi
2.Salah satu persyaratan pengajuan permohonan
pengesahan akta pendirian melampirkan
”Rencana Kerja 1 tahun”
3.Untuk USP, jika dalam AD terdapat unit simpan
pinjam tidak perlu mengajukan permohonan
ijin usaha.
4.Jika dalam AD Koperasi tidak ada USP, maka
koperasi yang akan melakukan kegiatan USP
harus mengajukan perubahan AD. Jika AD
disahkan merupakan persetuajuan ijin usaha.
5.Hal ini tidak diatur
6.Hal ini tidak diatur
Permen 19/2008
Kepmen 351/1998

17. Analisis Perubahan Permen19/2008
terhadap Kepmen 351/1998
7.Persyaratan, tugas, wewenang dan
tanggung jawab Pengurus dan Pengawas
diatur secara jelas.
8.Pengawas koperasi sekunder berasal dari
anggota koperasi primer.
9.Dalam menjalankan tugasnya, pengawas
dapat meminta bantuan akuntan publik.
10.Pengelola KSP dan USP Koperasi bekerja
berdasarkan standar kompetensi.
11.Pengelola KSP dan USP harus memiliki
sertifikat kompetensi/profesi.
12.Harta kekayaan KSP dan USP Koperasi
tidak dapat dijadikan jaminan hutang
dengan dibebani hak tanggungan atau
digadaikan.
7. Hal ini tidak diatur.
8.Hal ini tidak diatur.
9.Hal ini tidak diatur.
10.Hal ini belum diatur.
11.Hal ini belum diatur.
12.Harta kekayaan KSP dan USP Koperasi dapat
dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak
tanggungan atau digadaikan sepanjang tidak
mengganggu tingkat kesehatan koperasinya.
Permen 19 / 2008 Kepmen 351 / 1998

18. Analisis Perubahan Permen19/2008
terhadap Kepmen 351/1998
1.Koperasi Sekunder dilarang melayani
anggota perorangan secara langsung.
2.KSP dan USP dilarang melakukan kegiatan
usaha sektor riil secara langsung.
1.Hal ini tidak diatur.
2.Hal ini tidak diatur.
Permen 19 / 2008 Kepmen 351 / 1998
B. KEGIATAN USAHA
C. PEMBINAAN
1. Tugas Pejabat dalam pembinaan dan
pengembangan dijelaskan lebih detail.
2. Pengawasan Internal dan Eksternal.
3. Tidak ada lagi klasifikasi KSP dan USP.
4. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi
dalam 5 Predikat : Sehat, Cukup Sehat,
Kurang Sehat, Tidak Sehat dan Sangat Tidak
Sehat, yang diatur dalam Permen
No:20/Per/M.KUKM/XI/2008
1.Tugas Pejabat dalam pembinaan bersifat umum
tanpa adanya pengembangan KSP dan USP Kop.

2. Hal ini tidak diatur.
3. Klasifikasi KSP dan USP Koperasi: Papan Atas,
Tengah dan Bawah
4. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi
dalam 4 Predikat : Sehat, Cukup Sehat,
Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

19. Terima kasih atas perhatiannya
PENUTUP

20. KSP Independen pada tahun 2013 menjadi KSP terbaik di
Kabupaten Malang, dengan total aset Rp.68 Milyar,
total modal sendiri Rp.20 milyar, jumlah kantor cabang
25 unit, jumlah anggota 64.000 orang, rata-rata
pinjaman per anggota Rp15 juta, di dukung pengelola
yang memiliki sertifikat kompetensi.

CONTOH VISI

21. Contoh MISI
1. Meningkatkan jumlah anggota per tahun 10.000 orang
2. Meningkatkan modal sendiri melalui intensifikasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta
modal luar dari anggota melalui peluncuran berbagai jenis produk tabungan dan simp. berjangka
3. Meningkatkan kerjasama dengan investor dalam rangka menggalang modal penyertaan
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan non bank
5. Mendirikan kantor cabang KSP Independen setiap tahun rata-rata 5 unit
6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui diklat berbasis kompetensi
dan uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi
7. Memantapkan capacity building dengan melengkapi peraturan-peraturan khusus
8. Memperluas jaringan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi
9. Senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada para anggotanya