Permenperin 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI Wajib Untuk AMDK secara Wajib.pptx

-

1. Permenperin 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakukan SNI untuk AMDK Secara Wajib Disampaikan oleh:

2. Pemberlakuan regulasi Bahwa : Permenperin No 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakukan SNI Air Mineral, Air Demineral , Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib Permenperin 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenperin No 78/M-IND/PER/11/2016 Dicabut dan dinyatatakan tidak berlaku sejak Permenperin No. 62 Tahun 2024 mulai berlaku . Permenperin No. 62 Tahun 2024 mulai berlaku setelah 6 ( enam ) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan . Permenperin No. No. 62 Tahun 2024 di undangankan pada 15 Oktober 2024.

3. ISTILAH DAN DEFINISI Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi AMDK dan berkedudukan di Indonesia. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi AMDK sesuai ketentuan pemberlakuan SNI untuk AMDK secara wajib . Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian 3

4. ISTILAH DAN DEFINISI Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi AMDK yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama . (Antar pelaku industri AMDK) Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi AMDK dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama . Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi , sumber daya manusia , basis data, perangkat keras dan lunak , serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian , pengelolaan , penyajian , pelayanan , serta penyebarluasan data dan/ atau informasi industri . 4

5. SNI AMDK WAJIB sesuai permenperin no. 62 tahun 2024 SNI 3553:2023 Untuk Air Mineral SNI 6241:2023 Untuk Air Demineral Dan SNI 6241:2023/ Ralat 1:2024 Untuk Air Demineral SNI 6242:2023 Untuk Air Mineral Alami Dan SNI 6242:2023/ Ralat 1:2024 Untuk Air Mineral Alami; SNI 7812:2021 Untuk Air Minum Embun ; Dan SNI 8982:2021 Untuk Air Minum Ph Tinggi

6. Sertifikat sni Sertifikat SNI hanya dapat dimiliki oleh: a. Perusahaan Industri; atau b. Produsen di Luar Negeri. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk 1 ( satu ) lokasi produksi . Sertifikat SNI dapat dicantumkan lebih dari 1 ( satu ) merek . Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI. Jika terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun , Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 ( satu ) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun . 6

7. Fasilitas yang wajib dimiliki industri Untuk Industri Air Mineral: fasilitas pengambilan dan penampungan air baku ; fasilitas filtrasi air; fasilitas disinfeksi ; fasilitas pembersihan kemasan primer; peralatan pengisian dan penutupan ; dan peralatan pengemasan Untuk Industri Air Demineral : fasilitas pengambilan dan penampungan air baku ; fasilitas filtrasi air; Fasilitas demineralisasi fasilitas disinfeksi ; fasilitas pembersihan kemasan primer; peralatan pengisian dan penutupan ; dan peralatan pengemasan

8. Fasilitas yang wajib dimiliki industri Untuk Industri Air Mineral Alami: fasilitas pengambilan dan penampungan air baku ; fasilitas filtrasi air; fasilitas pembersihan kemasan primer; peralatan pengisian dan penutupan ; dan peralatan pengemasan Untuk Industri Air Minum Embun fasilitas pengambilan udara lembab ; peralatan filtrasi udara ; peralatan kondensasi atau pengembunan ; peralatan filtrasi air; peralatan disinfeksi ; peralatan pembersihan kemasan primer; peralatan pengisian dan penutupan ; dan peralatan pengemasan

9. Fasilitas yang wajib dimiliki industri Untuk Industri Air pH Tinggi: fasilitas pengambilan dan penampungan air baku ; peralatan filtrasi air; peralatan penurunan total dissolved solid (TDS); peralatan penaikan pH; peralatan disinfeksi ; peralatan pembersihan kemasan primer; peralatan pengisian dan penutupan ; dan peralatan pengemasan Untuk Semua Industri AMDK: Wajib memiliki akun SIINas

10. Kerjasama merek dan maklun Kerjasama Merek Maklun Pemilik Merek dan Penerima Merek sama sama industri AMDK Penerima maklun adalah Industri AMDK, Pemberi maklun adalah perorangan atau badan usaha lainnya Pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan Penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri Penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek Penerima Maklun mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Maklun

11. Proses sertifikasi melalui SIINAS

12. Proses sertifikasi melalui SIINAS

13. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 1. Jika merek sediri Merek : Merek sendiri untuk produk AMDK kelas 32 ( tiga puluh dua) yang diterbitkan dirjen HAKI Jika merek belum di terbtikan , Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek Dokumen lain: surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK dengan nomor KBLI 11051

14. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 1. Jika merek sediri Dokumen lain: sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau system manajemen keamanan pangan ; surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI Dokumen lain: diagram alir proses produksi informasi produk AMDK yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan; Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK dengan nomor KBLI 11051 daftar fasilitas dan peralatan produksi ; daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir ;

15. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 1. Jika merek sediri Dokumen lain: ilustrasi pembubuhan Tanda SNI. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; Struktur organisasi Proses bisnis

16. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 2. Jika PERUSAHAAN INDUSRI MENERIMA KERJASAMA MEREK DARI INDUSTRI LAIN Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNIdilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek , Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan : Dokumen Tambahan salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Kerja Sama Merek; Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK dengan nomor KBLI 11051 milik pemberi Kerja Sama Merek

17. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 2. Jika PERUSAHAAN INDUSRI MENERIMA KERJASAMA MEREK DARI INDUSTRI LAIN Dokumen lain: Sertifikat SNI milik pemberi KerjaSama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dokumen lain: bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 ( tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku ;

18. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 2. Jika PERUSAHAAN INDUSRI MENERIMA KERJASAMA MEREK DARI INDUSTRI LAIN Dokumen lain: surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan , memasarkan , dan/ atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI

19. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 3. Jika PERUSAHAAN INDUSRI MENERIMA Maklun Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun , Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lainyang diperlukan : Dokumen Tambahan salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Maklun; Perizinan berusaha milik pemberi maklun

20. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 3. Jika PERUSAHAAN INDUSRI MENERIMA maklun Dokumen lain: sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 ( tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia ; P erjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dokumen lain: bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 ( tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku ;

21. Peraturan tekait legalitas dan dokumen PERMOHONAN- UPLOAD SIINAS 3. Jika PERUSAHAAN INDUSRI MENERIMA MAKLUN Dokumen lain: surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakantidak akan mengedarkan , memasarkan , dan/ atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI

22. Catatan TAMBAHAN Legalitas pemilik merek dinyatakan dengan : Pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) Pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) Pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional ; atau Merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek , Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat Surveilen kedua . 22

23. Catatan TAMBAHAN Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/ atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada saat sertifikasi awal , harus telah memiliki sertifikat merek dan/ atau sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada Surveilen kedua . Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22000) harus diterbitkan oleh: Lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamananpangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamananpangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganperjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional . 23

24. Thank you BSPJI Palembang