Perpajakan Indonesia atas EKSPOR dan IMPOR.ppt

Penjelasan mengenai ekpor dan impor dalam bidang perpajakan

1. DASAR HUKUM
Pasal 4 huruf b dan f UU
PPN 1984;
Pasal 3 PP Nomor 143
Tahun 2000
KMK 539/KMK.04/1990
tanggal 14 Mei 1990;

2. PPN DIKENAKAN ATAS
1.Impor BKP
Semua orang/badan yang mengimpor BKP
dibebani kewajiban membayar PPN
2.Ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP
Eksporti dikenakan PPN ketika :
- yang diekspor adalah BKP
- dalam kegiatan usaha/pekerjaan
- eksportir adalah PKP

3. OBYEK PPN DALAM
KEGIATAN EKSPOR
Ekspor oleh dan untuk kepentingan
eksportir (selaku pemilik barang dan
pemilik kuota) obyeknya kegiatan ekspor
tersebut
Ekspor yang dilakukan oleh “Eksportir
pemilik kuota” untuk kepentingan
“eksportir pemilik barang” biasa disebut
“handling export”. Kegiatan ekspor dan
jasa keagenan merupakan obyek PPN

4. OBYEK PPN DALAM
KEGIATAN IMPOR
Impor oleh dan untuk
kepentingan importir obyeknya
kegiatan impor tersebut
Impor yang dilakukan oleh
importir untuk kepentingan
indentor (impor inden), obyek
PPN adalah kegiatan impor dan
jasa keagenan

5. DASAR PENGENAAN
PAJAK
Untuk kegiatan impor adalah Nilai impor yaitu nilai
berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea
masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan
berdasarkan ketentuan dalam per-UU-an pabean
untuk impor BKP tidak termasuk PPN yang dipungut
Saat pajak terutang adalah saat pembayaran;
Nilai impor = Harga Impor (CIF) + Bea masuk
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang yang termasuk
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
eksportir; Pembayaran dengan valas harus dikonversi
dengan kurs MK saat pembayaran;

6. MEKANISME
Eksportir harus dikukuhkan sbg PKP sblm kegiatan
ekspor dilakukan
Importir yang mengimpor BKP dan juga
menyerahkan BKP dalam daerah pabean harus
dikukuhkan sebagai PKP
PIB dan SSP adalah dokumen yang diperlakukan
sebagai FP standar untuk impor;
PEB yang sdh difiat muat DJBC adalah dokumen yg
diperlakukan sebagai FP standar untuk impor
PPN atas impor barang dpt dikreditkan sebagai pajak
masukan apabila berhubungan langsung dg kegiatan
usaha penyerahan BKP kecuali penyerahan
dibebaskan

7. MEKANISME HANDLING
IMPORT
1.Importir harus menulis dalam PIB dan SSP
tambahan ‘qq’ diikuti nama, alamat dan NPWP
indentor;
2.Bank Devisa/DJBC/Kantor Pos Lalu Bea tempat
pemasukan PIB membubuhkan “Impor atas dasar
Inden” dalam PIB-nya
3.Penyerahan BKP dari importir ke indentor bukan
penyerahan BKP, sehingga yg berhak kreditkan PM-
nya adalah indentor
4.Komisi yang dibayarkan oleh Indentor terutang PPn
dan PM-nya dapat dikreditkan
5.Bila no. 1 dan 2 tidak terpenuhi maka penyerahan
BKP dari importir ke indentor terutang PPN

8. MEKANISME HANDLING EKSPOR
PIB yang difiat muat DJBC wajib diisi Eksportir Pemilik
Kuota ‘q.q.’ Eksportir Pemilik Barang
Eksportir pemilik kuota minta ke bank Devisa agar
langsung dipindahbukukan ke dalam rekening Eksportir
pemilik barang
Penyeraha BKP dari pemilik barang ke pemilik kuota
bukan penyerahan BKP
Penyerahan jasa handling ekspor dari pemilik barang ke
pemilik kuota merupakan penyerahan kena pajak, namun
sesuai SE-19/PJ.32/1990 (29-05-1990) tidak dikenakan
PPN
Jika no. 1 tidak menyebutkan ‘qq’ pemilik barang tetap
dianggap bukan penyerahan BKP bila
- segera dilaporkan pemilik barang pd masa tersebut
- dilampirkan surat pernyataan bersama