Pertemuan 10 APDD.pdfPertemuan 10 APDD.pdf

Pertemuan 10 APDD.pdfPertemuan 10 APDD.pdfPertemuan 10 APDD.pdfPertemuan 10 APDD.pdfPertemuan 10 APDD.pdfPertemuan 10 APDD.pdf

1. KERJASAMA DAERAH
Pertemuan 10 APDD

2. Pengertian
Kesepakatan antara Gubernur dengan
Gubernur atau Gubernur dengan
Bupati/Walikota atau antara
Bupati/Walikota dengan
Bupati/Walikota yang lain dan atau
Gubernur, Bupati/Walikota dengan
pihak ketiga secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban

3. Kerja sama daerah
dilakukan dengan prinsip:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. itikad baik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.

4. Para pihak yang menjadi subjek
kerja sama
•a. gubernur;
•b. bupati;
•c. wali kota; dan
•d. pihak ketiga.

5. Dasar Hukum Kerjasama
Daerah
•UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-pasal 195 : dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan
daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling
menguntungkan. pasal 196, pasal 197 dan pasal 198.
•Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur.
•Permendagri nomor 3 tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

6. KERJASAMA DAERAH
Arus Globalisasi
-Perdagangan bebas
-Adanya kegiatan yang lintas
batas

7. Secara politis legitimate Sosial budaya bisa
diterima oleh masyarakat
(acceptable)
Economically Feasible
KERJASAMA
-Akuntabilitas
-Transparansi
-Partisipatif
-Saling menguntungkan dan
memajukan
-Kerjasama dibangun untuk
kepentingan umum
-keterkaitan yang dijalin atas
dasar saling membutuhkan
-Keberadaan kerjasama saling
memperkuat pihak-pihak yang
terlibat
-Tertib penyelenggaraan oleh
Pemerintahan
-Kepastian hukum
-Effective
-Efficient
-Feasible
-Dampakpositifbagimasyarakat
-Tidakbertentangandengan
kondisi
-normadanadatistiadat
masyarakat
KERJASAMA DAERAH

8. Kerjasama
Pembangunan
TransparanAkuntabelPartisipatif
Saling menguntungkan
dan memajukan
Kerjasama dibangun
untuk kepentingan umum
keterkaitan yang dijalin atas
dasar saling membutuhkan
kerjasama saling memperkuat
pihak-pihak yang terlibat
Tertib penyelenggaraan oleh
Pemerintahan Daerah
Kepastian hukum
Sektor swasta
&
Luar negri
Masyarakat
sipil
Pemerintah
Kualitas kerjasama yang membaik
Hasil pembangunan yang bermanfaat bagi
masyarakat banyak khususnya local people
KERJASAMA DAERAH
Manajemen Pembangunan
Mengatur kerjasama akses sumber
daya termasuk pengelolaannya

9. No Bentuk
Kerjasama
Sifat Aspek kerjasama
1Kerjasama
antar Daerah
yang
berdekatan
Wajib dilaksanakan dalam
rangka mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat, khususnya
pelayanan yang terdapat
didaerah yang berbatasan
-pendidikan dasar,
-pelayanan kesehatan
(Puskesmas),
-penanganan sampah
terpadu,
penyuluhan pertanian,
-pengairan, penanganan
daerah aliran sungai
(DAS),
-perencanaan tata ruang dan
lain –lain
2Kerjasama
antar Daerah
yang tidak
berdekatan
Dapat dikembangkan
berdasarkan kebutuhan dan
bersifat situasional
Pengembangan potensi dan
komoditi unggulan dari
masing –masing daerah
yang bekerjasama
5.Bentuk Kerjasama Daerah
KERJASAMA DAERAH

10. No Bentuk
Kerjasama
Sifat Aspek kerjasama
3 Kerjasama
antar
Pemerintah
Daerah
dengan pihak
ke tiga
Berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang
tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah
Daerah yang bersangkutan karena berbagai
keterbatasan yang dimiliki oleh masing –
masing daerah otonom
Kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan Swasta
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
BUMN/BUMD
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
LSM / Masyarakat
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
pihak Luar Negeri
Kerjasama Antar Negara (Pemerintah)
khususnya di perbatasan wilayah negara,
4 Kerjasama
antar Daerah
yang bersifat
masal
Bekerja sama dengan beberapa badan :-
Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh
Indonesia (BKKSI) sebagai pengganti Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI)-Badan Kerjasama Pimpinan DPRD
Provinsi se Indonesia sebagai Pengganti
Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se
Indonesia, -Asosiasi Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia (APPSI) -Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI),
-Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia
(ADEKSI) -Asosiasi DPRD Kabupaten
Seluruh Indonesia (ADKASI)
Menitik beratkan pada tukar menukar
informasi, meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan pendayagunaan sumber
daya yang tersedia di daerah.
KERJASAMA DAERAH
5.Bentuk Kerjasama Daerah

11. No Model kerjasama Tujan
1 Kerjasama antara Pemerintah
Daerah dengan Swasta.
dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat
dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena
berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing –masing daerah
otonom
2 Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan BUMN/BUMD
dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat
dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena
berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing –masing daerah
otonom
3 Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan LSM / Masyarakat
dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan
mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam
memenuhi kebutuhannya. Seperti pengelolaan aset Pemerintah
Daerah oleh masyarakat, penyuluhan dan pelestarian kawasan hutan
untuk mendorong peningkatan produktivitas.
KERJASAMA DAERAH
6.Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Swasta

12. No Model kerjasama Tujan
4 Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan pihak Luar Negeri
dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional. Pembuatan perjanjian internasional
dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah,
penerimaan dan penandatanganan. Sebelum penandatanganan
perjanjian dilakukan, Pemerintah Daerah harus mendapatkan surat
kuasa dari Menteri Luar Negeri.
5 Kerjasama Antar Negara
(Pemerintah) khususnya di
perbatasan wilayah negara
dilakukan dalam rangka penanganan berbagai masalah dan kebutuhan
yang krusial khususnya di daerah perbatasan antara dua negara yang
berdekatan, hal ini dilakukan mengingat kondisi yang sudah tumbuh,
hidup dan menjadi tradisi masyarakat setempat, seperti pengelolaan
lahan pertanian tradisional dan perdagangan tradisional yang telah
tumbuh dan berkembang sampai pada saat ini. Oleh karena itu harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan daerah yang
berdekatan dengan batas negara yang difasilitasi oleh Pemerintah
Negara masing-masing. Kerjasama antar daerah pad a batas negara
yang berbatasan, harus taat dan tunduk pada ketentuan hukum yang
berlaku di negara masing-masing.
KERJASAMA DAERAH
6.Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Swasta

13. 4 PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DAN GLOBALISASI
BEBERAPA BLOK PERDAGANGAN PENTING DI DUNIA
NoBlok Regional Tahun
Berdiri
Anggota Aktif
1Masyarakat Eropa
(European Community)
1957Belgia, Denmark, Perancis, Yunani, Irlandia, Italia,
Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris,
Jerman
2Area Perdagangan Bebas Eropa
(EFTA)
1960Austria, Norwegia, Swedia, Swiss
3Area Perdagangan Bebas Amerika
Utara (NAFTA)
1989Kanada, Amerika Serikat
4Asosiasi Integrasi Amerika Latin
(LAIA)
1960Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Columbia, Ekuador,
Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
5Pasar Bersama Amerika Tengah
(CACM)
1960Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua
6ANZERTA 1988Australia, Papua Nuguena, New Zealand
7Area Perdagangan Bebas ASEAN
(AFTA)
1992Brunai D, Indonesia, Malaysia, Philippines,
Singapore, Thailand
KERJASAMA DAERAH

14. 4 PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DAN GLOBALISASI
KERJASAMA DAERAH
BEBERAPA BLOK REGIONAL DI INDONESIA
NoBlok Regional Tahun
Berdiri
Anggota Aktif
1JABOTABEK kemudian saat ini
menjadi JABODETABEK
1973Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi
2BARLINGMASCAKEB 2002Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap,
Kebumen
3SUBOSUKAWONOSRATEN - Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar,
Wonogiri, Sragen, Klaten
4Tapanuli Growth - 13 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
5MEBIDANG - Medan, Binjai, Deli Serdang
6GERBANG KERTA SUSILA - Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo,
dan Lamongan.
7PAWONSARI BAKULREJO - Pacitan, Wonogiri, Wonosari, Bantul, Kulon Progo,
Purworejo
8JOGLOSEMAR - Jogja, Solo, Semarang