Pertemuan 2 ASP UM.pdfvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvv

1. PRAKTISI MENGAJAR
AKUNTANSI
SEKTOR
PUBLIK
Pertemuan ke-2
ARIEF HIDAYATULLAH, SE MM AK CA
Kepala Bidang Pemuda Dan Olah Raga
Dinas Pendidikan Kota Batu

2. Akuntansi, Pelaporan,dan
Pertanggungjawaba n
Permendagri77/2020
Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah
SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

3. ‘’
Akuntansi Pemerintah Daerah didesain
sebagai sebuah sistem yang mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 dan mengakomodasi
arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah
yang dibangun oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun2019.
2
Akuntansi
Pemerintah
Daerah

4. ‘’
▣Akuntansi Pemerintah Daerahdilaksanakan
oleh entitas akuntansi danentitas pelaporan.
□Entitas Akuntansi adalah seluruhSKPD
danSKPKD
□Entitas Pelaporan adalahPemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
▣Proses Akuntansi PemerintahDaerah
mengandung informasi, alirandata,
penggunaan,danpenyajiandokumenyang
dilakukan secaraelektronik.
3
Akuntansi
Pemerintah
Daerah
Permendagri 77/2020 Hal.380

5. Akuntansi Pemerintah Daerah
▣SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalamrangkaian
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuandan
pengungkapan atas pendapatan- LO, beban, pendapatan- LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,penyesuaian
dan koreksi, serta penyusunanlaporan keuangan.
▣Penyusunan LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSIberupa:
□Laporan RealisasiAnggaran,
□Neraca,
□LaporanOperasional,
□Laporan PerubahanEkuitas,
□Catatan atas LaporanKeuangan.
4

6. Akuntansi Pemerintah Daerah
▣SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja
konsolidasi,danPenyusunanLaporanKeuanganPemerintahDaerah.
▣Penyusunan LAPORAN KEUANGAN ENTITAS PELAPORAN berupa:
□Laporan RealisasiAnggaran
□Laporan PerubahanSAL
□Neraca
□LaporanOperasional
□Laporan PerubahanEkuitas
□Laporan ArusKas
□Catatan atas LaporanKeuangan.
5

8. Entitas
dan LK
yang
disusun
6
LAK

9. 2.
Digitalisasi
Sistem
Akuntansi
7

10. Digitalisasi PengelolaanKeuangan
Permendagri77/2020tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah,BabXII,
menyatakan:
Digitalisasimenuntutperubahanparadigmapengelolaandariyangsebelumnya
berorientasialurdokumenmenjadiparadigmaalirandatadaninformasisecara
elektronik.
Haliniberimplikasipada:
Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik dengan prasyarat
adanyaotentifikasiyangandalpadasetiappejabatpengelolakeuangansebagaiuseryangunik.
Informasi,yangsebelumnyadisampaikanmelaluidokumen,dapatdisampaikansecaraelektronik
melaluiuserinterfacedalamsistemyangmemadai.
Selainitudibutuhkanstrategicapacitybuildinguntukmembangun kompetensiSDMdanbudaya
digital di semualapisan.
Padaakhirnya,businessprocessyanghandalberbasisdigitaldiperlukansebagaiacuan
pengelolaan,pengembangan IT, danjugaauditsertapengawasan.
8

11. SiklusAkuntansi
9
Klasifikasi
Laporan
Keuangan
Transaksi
Alat
JURNAL
Alat
NERACA
SALDO
Alat
KodeRekening
(BUKUBESAR)

12. SIPD: Digitalisasi SistemAkuntansi
10
Koneksitas dan Kontinuitas Data dari ModulLainnya
Pembentukan Data Induk Transaksi
Otomatisasi penyusunan semua Alat dan Laporan dalam Siklus
Akuntansi berdasarkan Data Induk Transaksi

13. 11

14. Business ProcessReengineering

15. Pendahuluan
•PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan
keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk
masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturanperundang-undangan.
•Setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah harus dipastikan memenuhi dan/atau
mewujudkan setiap norma yangdiamanatkan.
•Arsitektur proses, pengembangan dokumen, dan keberadan peran setiap aktor
pengelola keuangan diatur sedemikian rupa untuk memastikan hal tersebut.

16. Perkembangan2006-2022
UU32/2004
PP58/2005
Permendagri13/2006
Dokumen Bagan Alir
PengelolaanKeuangan
Daerah
SE Mendagri900/316/2007
Pedoman Sistem &Prosedur
UU23/2014
PP12/2019
Permendagri77/2020
Digital- BasedBusiness
Process
PengelolaanKeuangan
Daerah
Petunjuk Teknis
PengelolaanKeuangan
Daerah
Business ProcessRe-Design
(BPR)

17. BusinessProcess
•Business Process adalah sebuah
rangkaian prosedur dan sub prosedur
yang berurutan dan/atau salingterkait
dalam pengelolaan keuangandaerah.
•Business Process Reengineering(BPR)
adalah upaya yang kita lakukan untuk
melakukan perubahan atas business
process yang telah ada agar menjadi
lebih efisien, efektif dan
mengakomodasi segala
perkembangan yangada.

18. TahapanBPR
1.Memahami Perkembangan dan Dinamika yang terjadi
•PeraturanPerundangan
•Lingkungan yang mempengaruhi: Digitalisasi, TeknologiPembayaran
•Organisasi danSDM
2.Identifikasi Prosedur dan Sub Prosedur yang membutuhkanperubahan
3.Analisis Perubahan (GapAnalysis)
4.Memetakan prosedur dan sub prosedur dalam bagan alir untuk menggambarkan detil
pengguna, proses dan alirandata
5.Menyusun detil prosedur dan sub prosedur dalam deskripsi, rincian pengguna dan data
serta dokumen yangterkait.
Diskusi dan
Konsultasi dengan
Pihak Terkait
(stakeholders) baik
di Pusat maupun
Daerah, baik
Kemendagri
maupunPemda

19. Perkembangan Regulasi & DinamikaLingkungan
UU 23/2014, PP 12/2019 dan Permendagri90/2019
•Perubahan struktur Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
•Perubahan struktur Kode Rekening
•Penyempurnaan Tugas dan Fungsi Pengelola Keuangan Daerah
•Penerapan SPBE dalam sistem dan sub sistem pengelolaan keuangandaerah
DinamikaLingkungan
•Akselerasi Digitalisasi dalam kehidupan masyarakat danpemerintahan
•Berkembangnya teknologi pembayaran; emoney, integrasiperbankan

20. Bagan Alir -Permendagri13/2006
•AsumsiManual
•AliranDokumen
•Dokumen sebagai
bagian dariproses

21. Bagan Alir (BPR) -Permendagri77/2020
•Asumsi Digital
•AliranData
•Dokumen tidakmenjadi
bagian dariproses

22. Kelengkapan Laporan Keuangan Daerah
1.Laporan Realisasi Anggaran
2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3.Neraca
4.Laporan Operasional
5.Laporan Arus Kas
6.Laporan Perubahan Ekuitas
7.Catatan Atas Laporan Keuangan
8.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah
9.Hasil Reviu Inspektorat
10.Laporan Keuangan BUMD
11.Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemda
12.Ikhtisar Laporan Dana Desa

23. Bidang Pemuda Dan Olahraga
Dinas Pendidikan Kota Batu
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat